alexametrics
26.7 C
Jember
Saturday, 25 June 2022

Tiga Ratusan Sekolah Dipimpin Plt

Dispendik Diminta Cekatan Menyelesaikan

Mobile_AP_Rectangle 1

JEMBER, RADARJEMBER.ID – Nyatanya pejabat berstatus pelaksana tugas (Plt) tak hanya di tingkat organisasi perangkat daerah (OPD) saja, tapi juga di level sekolah. Bahkan, hingga Desember ini, tercatat lebih dari 300 kepala sekolah (kepsek) tingkat SD dan SMP yang masih berstatus Plt. Dinas Pendidikan (Dispendik) Jember diminta cekatan untuk segera menyelesaikan masalah tersebut.

Sejauh ini, keberadaan Plt kepsek juga menjadi problem tersendiri di dunia pendidikan. Karena mereka tidak memiliki kewenangan yang leluasa dalam menentukan kebijakan. Tak hanya itu, juga ada kesenjangan karena tunjangan antara kepsek definitif dengan yang berstatus Plt tidak sama. Padahal beban kerja Plt lebih banyak.

Dalam beberapa aksi yang dilakukan oleh sejumlah guru beberapa waktu lalu, hal ini juga sempat menjadi sorotan. Para guru menyebut, Plt kepsek dapat berpengaruh terhadap keabsahaan ijazah yang dikeluarkan. Sehingga ijazah lembaga yang bertanda tangan Plt dianggap tidak sah.

Mobile_AP_Rectangle 2

Mantan Plt Kepala SDN Sumberpinang 02 Pakusari, Slamet mengakui hal itu. Sejatinya dia merupakan guru biasa, tapi sejak 2018 lalu mendapat tugas tambahan sebagai Plt. Hampir 2,5 tahun Slamet menyandang jabatan tersebut sampai dirinya pensiun Agustus kemarin. Penggantinya sekarang, lagi-lagi bersatuts Plt bukan definitif.

Kali petama menjadi Plt, Slamet juga galau dengan pengesahan tanda tangan di ijazah siswanya yang baru lulus. Karena kabar yang menyebar saat itu, Plt kepsek tidak bisa tanda tangan diijazah. Teken mereka dianggap tidak sah. Menurutnya, semua kepsek berstatus Plt juga risau dengan informasi tersebut.

Dia baru paham bahwa Plt memiliki kewenangan dan bisa tanda tangan di ijazah saat dikumpulkam oleh dispendik. Saat itu, dia juga menerima surat keputusan (SK) dari Bupati Jember. “Saya jadi Plt pada Mei 2018, dikumpulkan oleh Dispendik Juli 2018. Tapi dalam SK tercantum Mei, sehingga sah untuk tanda tangan ijazah,” jelasnya.

- Advertisement -

JEMBER, RADARJEMBER.ID – Nyatanya pejabat berstatus pelaksana tugas (Plt) tak hanya di tingkat organisasi perangkat daerah (OPD) saja, tapi juga di level sekolah. Bahkan, hingga Desember ini, tercatat lebih dari 300 kepala sekolah (kepsek) tingkat SD dan SMP yang masih berstatus Plt. Dinas Pendidikan (Dispendik) Jember diminta cekatan untuk segera menyelesaikan masalah tersebut.

Sejauh ini, keberadaan Plt kepsek juga menjadi problem tersendiri di dunia pendidikan. Karena mereka tidak memiliki kewenangan yang leluasa dalam menentukan kebijakan. Tak hanya itu, juga ada kesenjangan karena tunjangan antara kepsek definitif dengan yang berstatus Plt tidak sama. Padahal beban kerja Plt lebih banyak.

Dalam beberapa aksi yang dilakukan oleh sejumlah guru beberapa waktu lalu, hal ini juga sempat menjadi sorotan. Para guru menyebut, Plt kepsek dapat berpengaruh terhadap keabsahaan ijazah yang dikeluarkan. Sehingga ijazah lembaga yang bertanda tangan Plt dianggap tidak sah.

Mantan Plt Kepala SDN Sumberpinang 02 Pakusari, Slamet mengakui hal itu. Sejatinya dia merupakan guru biasa, tapi sejak 2018 lalu mendapat tugas tambahan sebagai Plt. Hampir 2,5 tahun Slamet menyandang jabatan tersebut sampai dirinya pensiun Agustus kemarin. Penggantinya sekarang, lagi-lagi bersatuts Plt bukan definitif.

Kali petama menjadi Plt, Slamet juga galau dengan pengesahan tanda tangan di ijazah siswanya yang baru lulus. Karena kabar yang menyebar saat itu, Plt kepsek tidak bisa tanda tangan diijazah. Teken mereka dianggap tidak sah. Menurutnya, semua kepsek berstatus Plt juga risau dengan informasi tersebut.

Dia baru paham bahwa Plt memiliki kewenangan dan bisa tanda tangan di ijazah saat dikumpulkam oleh dispendik. Saat itu, dia juga menerima surat keputusan (SK) dari Bupati Jember. “Saya jadi Plt pada Mei 2018, dikumpulkan oleh Dispendik Juli 2018. Tapi dalam SK tercantum Mei, sehingga sah untuk tanda tangan ijazah,” jelasnya.

JEMBER, RADARJEMBER.ID – Nyatanya pejabat berstatus pelaksana tugas (Plt) tak hanya di tingkat organisasi perangkat daerah (OPD) saja, tapi juga di level sekolah. Bahkan, hingga Desember ini, tercatat lebih dari 300 kepala sekolah (kepsek) tingkat SD dan SMP yang masih berstatus Plt. Dinas Pendidikan (Dispendik) Jember diminta cekatan untuk segera menyelesaikan masalah tersebut.

Sejauh ini, keberadaan Plt kepsek juga menjadi problem tersendiri di dunia pendidikan. Karena mereka tidak memiliki kewenangan yang leluasa dalam menentukan kebijakan. Tak hanya itu, juga ada kesenjangan karena tunjangan antara kepsek definitif dengan yang berstatus Plt tidak sama. Padahal beban kerja Plt lebih banyak.

Dalam beberapa aksi yang dilakukan oleh sejumlah guru beberapa waktu lalu, hal ini juga sempat menjadi sorotan. Para guru menyebut, Plt kepsek dapat berpengaruh terhadap keabsahaan ijazah yang dikeluarkan. Sehingga ijazah lembaga yang bertanda tangan Plt dianggap tidak sah.

Mantan Plt Kepala SDN Sumberpinang 02 Pakusari, Slamet mengakui hal itu. Sejatinya dia merupakan guru biasa, tapi sejak 2018 lalu mendapat tugas tambahan sebagai Plt. Hampir 2,5 tahun Slamet menyandang jabatan tersebut sampai dirinya pensiun Agustus kemarin. Penggantinya sekarang, lagi-lagi bersatuts Plt bukan definitif.

Kali petama menjadi Plt, Slamet juga galau dengan pengesahan tanda tangan di ijazah siswanya yang baru lulus. Karena kabar yang menyebar saat itu, Plt kepsek tidak bisa tanda tangan diijazah. Teken mereka dianggap tidak sah. Menurutnya, semua kepsek berstatus Plt juga risau dengan informasi tersebut.

Dia baru paham bahwa Plt memiliki kewenangan dan bisa tanda tangan di ijazah saat dikumpulkam oleh dispendik. Saat itu, dia juga menerima surat keputusan (SK) dari Bupati Jember. “Saya jadi Plt pada Mei 2018, dikumpulkan oleh Dispendik Juli 2018. Tapi dalam SK tercantum Mei, sehingga sah untuk tanda tangan ijazah,” jelasnya.

BERITA TERKINI

Wajib Dibaca

/