alexametrics
31.2 C
Jember
Monday, 4 July 2022

Nasib Pekerja Muroco Masih Buram

Musyawarah Diharapkan Jadi Jalan Tengah

Mobile_AP_Rectangle 1

JEMBER, RADARJEMBER.ID – Ratusan pekerja PT Muroco Desa/Kecamatan Arjasa tetap dirumahkan sejak 1 Mei 2020 lalu hingga kemarin (14/7). Demi memperjuangkan nasibnya, para pekerja menyampaikan aspirasi itu di DPRD Jember. Sayangnya, dalam rapat dengar pendapat (RDP) tersebut, belum ditemukan solusinya karena dari perusahaan belum bisa mengambil keputusan yang disepakati bersama.

RDP yang dipimpin Ketua Komisi D DPRD Jember Hafidi mengundang serta Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Jember dan Provinsi Jatim Perwakilan Jember. Selain itu, dari pihak pekerja dan pihak yang mewakili perusahaan juga hadir.

Pada pertemuan tersebut, pekerja menyampaikan beberapa hal yang menjadi tuntutan. Nasib pekerja yang selama ini dirumahkan, dipertanyakan apakah status mereka masih menjadi pekerja atau tidak. Apabila masih menjadi pekerja, maka mereka menuntut agar upah selama dirumahkan segera dibayar.

Mobile_AP_Rectangle 2

“Perusahaan libur mulai 1 Mei 2020. Selama dua bulan, pekerja memberikan toleransi karena janjinya satu Juli akan buka kembali,” kata Koster Sianipar, Ketua Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) Kabupaten Jember. Tetapi, dia menambahkan, sebelum satu Juli, justru ada kabar perusahaan belum bisa buka sampai Desember. “Terus nasib pekerja ini bagaimana?” tanyanya.

Menurut dia, perusahaan sempat menyuruh para pekerja mundur dengan kompensasi Rp 1 juta per tahun. Hal ini oleh para pekerja dinilai sangat merugikan. “Kalau memang perusahaan tutupnya lama, status pekerja dinolkan saja. Beri pesangon sesuai hak mereka yang diatur undang-undang. Jangan dibiarkan seperti ini,” imbuh Koster.

Dikatakannya, pekerja melalui SPSI Jember telah dua kali melayangkan surat kepada manajemen perusahaan. Hal itu dilakukan agar ada musyawarah antara pekerja dan perusahaan untuk menyelesaikan nasib pekerja yang ‘digantung’ tersebut. “Kami masih akan melayangkan surat lagi untuk yang ketiga. Kami ingin musyawarah, tetapi sampai sekarang belum ada tanggapan,” ungkapnya.

Koster mengaku, para pekerja sudah bulat untuk menempuh langkah-langkah selanjutnya. Kendati begitu, para pekerja tetap mengedepankan asas musyawarah. “Ini nasib ratusan pekerja. Mereka di rumahnya juga punya anak dan keluarga. Sementara, oleh perusahaan ditinggal begitu saja tanpa diberikan hak-haknya. Jadi, sebelum melangkah ke yang lain, pekerja masih ingin musyawarah dengan perusahaan,” tegasnya.

- Advertisement -

JEMBER, RADARJEMBER.ID – Ratusan pekerja PT Muroco Desa/Kecamatan Arjasa tetap dirumahkan sejak 1 Mei 2020 lalu hingga kemarin (14/7). Demi memperjuangkan nasibnya, para pekerja menyampaikan aspirasi itu di DPRD Jember. Sayangnya, dalam rapat dengar pendapat (RDP) tersebut, belum ditemukan solusinya karena dari perusahaan belum bisa mengambil keputusan yang disepakati bersama.

RDP yang dipimpin Ketua Komisi D DPRD Jember Hafidi mengundang serta Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Jember dan Provinsi Jatim Perwakilan Jember. Selain itu, dari pihak pekerja dan pihak yang mewakili perusahaan juga hadir.

Pada pertemuan tersebut, pekerja menyampaikan beberapa hal yang menjadi tuntutan. Nasib pekerja yang selama ini dirumahkan, dipertanyakan apakah status mereka masih menjadi pekerja atau tidak. Apabila masih menjadi pekerja, maka mereka menuntut agar upah selama dirumahkan segera dibayar.

“Perusahaan libur mulai 1 Mei 2020. Selama dua bulan, pekerja memberikan toleransi karena janjinya satu Juli akan buka kembali,” kata Koster Sianipar, Ketua Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) Kabupaten Jember. Tetapi, dia menambahkan, sebelum satu Juli, justru ada kabar perusahaan belum bisa buka sampai Desember. “Terus nasib pekerja ini bagaimana?” tanyanya.

Menurut dia, perusahaan sempat menyuruh para pekerja mundur dengan kompensasi Rp 1 juta per tahun. Hal ini oleh para pekerja dinilai sangat merugikan. “Kalau memang perusahaan tutupnya lama, status pekerja dinolkan saja. Beri pesangon sesuai hak mereka yang diatur undang-undang. Jangan dibiarkan seperti ini,” imbuh Koster.

Dikatakannya, pekerja melalui SPSI Jember telah dua kali melayangkan surat kepada manajemen perusahaan. Hal itu dilakukan agar ada musyawarah antara pekerja dan perusahaan untuk menyelesaikan nasib pekerja yang ‘digantung’ tersebut. “Kami masih akan melayangkan surat lagi untuk yang ketiga. Kami ingin musyawarah, tetapi sampai sekarang belum ada tanggapan,” ungkapnya.

Koster mengaku, para pekerja sudah bulat untuk menempuh langkah-langkah selanjutnya. Kendati begitu, para pekerja tetap mengedepankan asas musyawarah. “Ini nasib ratusan pekerja. Mereka di rumahnya juga punya anak dan keluarga. Sementara, oleh perusahaan ditinggal begitu saja tanpa diberikan hak-haknya. Jadi, sebelum melangkah ke yang lain, pekerja masih ingin musyawarah dengan perusahaan,” tegasnya.

JEMBER, RADARJEMBER.ID – Ratusan pekerja PT Muroco Desa/Kecamatan Arjasa tetap dirumahkan sejak 1 Mei 2020 lalu hingga kemarin (14/7). Demi memperjuangkan nasibnya, para pekerja menyampaikan aspirasi itu di DPRD Jember. Sayangnya, dalam rapat dengar pendapat (RDP) tersebut, belum ditemukan solusinya karena dari perusahaan belum bisa mengambil keputusan yang disepakati bersama.

RDP yang dipimpin Ketua Komisi D DPRD Jember Hafidi mengundang serta Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Jember dan Provinsi Jatim Perwakilan Jember. Selain itu, dari pihak pekerja dan pihak yang mewakili perusahaan juga hadir.

Pada pertemuan tersebut, pekerja menyampaikan beberapa hal yang menjadi tuntutan. Nasib pekerja yang selama ini dirumahkan, dipertanyakan apakah status mereka masih menjadi pekerja atau tidak. Apabila masih menjadi pekerja, maka mereka menuntut agar upah selama dirumahkan segera dibayar.

“Perusahaan libur mulai 1 Mei 2020. Selama dua bulan, pekerja memberikan toleransi karena janjinya satu Juli akan buka kembali,” kata Koster Sianipar, Ketua Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) Kabupaten Jember. Tetapi, dia menambahkan, sebelum satu Juli, justru ada kabar perusahaan belum bisa buka sampai Desember. “Terus nasib pekerja ini bagaimana?” tanyanya.

Menurut dia, perusahaan sempat menyuruh para pekerja mundur dengan kompensasi Rp 1 juta per tahun. Hal ini oleh para pekerja dinilai sangat merugikan. “Kalau memang perusahaan tutupnya lama, status pekerja dinolkan saja. Beri pesangon sesuai hak mereka yang diatur undang-undang. Jangan dibiarkan seperti ini,” imbuh Koster.

Dikatakannya, pekerja melalui SPSI Jember telah dua kali melayangkan surat kepada manajemen perusahaan. Hal itu dilakukan agar ada musyawarah antara pekerja dan perusahaan untuk menyelesaikan nasib pekerja yang ‘digantung’ tersebut. “Kami masih akan melayangkan surat lagi untuk yang ketiga. Kami ingin musyawarah, tetapi sampai sekarang belum ada tanggapan,” ungkapnya.

Koster mengaku, para pekerja sudah bulat untuk menempuh langkah-langkah selanjutnya. Kendati begitu, para pekerja tetap mengedepankan asas musyawarah. “Ini nasib ratusan pekerja. Mereka di rumahnya juga punya anak dan keluarga. Sementara, oleh perusahaan ditinggal begitu saja tanpa diberikan hak-haknya. Jadi, sebelum melangkah ke yang lain, pekerja masih ingin musyawarah dengan perusahaan,” tegasnya.

BERITA TERKINI

Wajib Dibaca

/