alexametrics
24 C
Jember
Monday, 8 August 2022

 Aliran Duit Rasuah Masih Gelap

Sidang Pasar Manggisan Ungkap Setoran Rp 3 Miliar

Mobile_AP_Rectangle 1

SIDOARJO, Radar Jember – Sidang kasus dugaan korupsi pembangunan Pasar Manggisan mengungkap fakta mengejutkan. Berdasarkan pengakuan terdakwa M Fariz Nurhidayat dan berita acara pemeriksaan (BAP), ada setoran dana sebesar Rp 3 miliar ke Irawan Sugeng Widodo alias Dodik, terdakwa lainnya. Tapi, apakah uang sebesar itu berhenti di tangan Dodik atau mengalir ke pihak lain? Jawaban pertanyaan ini masih gelap.

Dalam sidang lanjutan dengan agenda pemeriksaan saksi ahli di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Surabaya di Sidoarjo, kemarin (14/7), jaksa penuntut umum (JPU) menghadirkan tiga orang saksi ahli. Sidang yang berjalan empat jam itu masih dilakukan secara daring melalui video telekonferensi. Empat terdakwa, Anas Ma’ruf, Edy Shandy, M Fariz Nurhidayat, dan Irawan Sugeng Widodo, tetap berada di Lapas Kelas II A Jember. Sementara JPU, saksi ahli, dan penasihat hukum hadir langsung di ruang sidang.

Ketiga saksi ahli itu adalah Akhmad Hasanuddin untuk ahli konstruksi dari Universitas Jember, Agus Yusuf Arianto, ahli dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), dan Fatria Murni Yanti dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Jawa Timur.

Mobile_AP_Rectangle 2

Dalam keterangannya, Fatria menjabarkan, kerugian negara dalam perkara tersebut mencapai Rp 1,3 miliar. Kerugian itu timbul karena pekerjaan proyek fisik tidak selesai tepat waktu. Selain itu, Fatria juga menjelaskan, sesuai dengan BAP dan klarifikasi ke terdakwa Fariz maupun Dodik, ada setoran duit sekitar Rp 3 miliar dari Fariz ke rekening pribadi Dodik. “Melakukan penyetoran atas nama perusahaan. Tapi bukan kasus ini saja. Ada banyak kasus lainnya, tidak hanya pasar. Itu pengakuan Fariz atas nama perusahaan,” ujar Fatria.

Lebih lanjut, Fariz disebut memang menangani berbagai proyek strategis di lingkungan Pemkab Jember. Seperti ruang terbuka hijau (RTH) dan pembangunan pendapa kecamatan. Tetapi, ketika majelis hakim menanyakan detail kerugian negara Rp 1,3 miliar itu kepada Fatria, tentang berapa uang yang dinikmati para terdakwa dalam kasus ini, Fatria belum dapat memerincinya.

Di sisi lain, terungkap juga peran kunci kelompok pekerja (pokja) unit layanan dan pengadaan (ULP). Hal itu disampaikan saksi ahli lainnya, Agus Yusuf Arianto. Dia menerangkan, peran pokja sangat penting dalam urusan pelelangan. “Anggota pokja mendapat amanah dari pengguna anggaran untuk memilih penyedia, dan setelah itu melaksanakan kontrak. Pokja harus dapat menjamin penyedia memiliki kemampuan dan kualitas,” beber Agus.

Dia menambahkan, peran pokja adalah mengklarifikasi teknis dalam hal penawaran yang benar. “Bagaimana untuk kualifikasi yang sah dan benar, menghubungi direkturnya. Kalau itu tidak benar, ya berarti bohong. Tugas pokja adalah memastikan datanya benar,” ungkapnya.

- Advertisement -

SIDOARJO, Radar Jember – Sidang kasus dugaan korupsi pembangunan Pasar Manggisan mengungkap fakta mengejutkan. Berdasarkan pengakuan terdakwa M Fariz Nurhidayat dan berita acara pemeriksaan (BAP), ada setoran dana sebesar Rp 3 miliar ke Irawan Sugeng Widodo alias Dodik, terdakwa lainnya. Tapi, apakah uang sebesar itu berhenti di tangan Dodik atau mengalir ke pihak lain? Jawaban pertanyaan ini masih gelap.

Dalam sidang lanjutan dengan agenda pemeriksaan saksi ahli di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Surabaya di Sidoarjo, kemarin (14/7), jaksa penuntut umum (JPU) menghadirkan tiga orang saksi ahli. Sidang yang berjalan empat jam itu masih dilakukan secara daring melalui video telekonferensi. Empat terdakwa, Anas Ma’ruf, Edy Shandy, M Fariz Nurhidayat, dan Irawan Sugeng Widodo, tetap berada di Lapas Kelas II A Jember. Sementara JPU, saksi ahli, dan penasihat hukum hadir langsung di ruang sidang.

Ketiga saksi ahli itu adalah Akhmad Hasanuddin untuk ahli konstruksi dari Universitas Jember, Agus Yusuf Arianto, ahli dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), dan Fatria Murni Yanti dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Jawa Timur.

Dalam keterangannya, Fatria menjabarkan, kerugian negara dalam perkara tersebut mencapai Rp 1,3 miliar. Kerugian itu timbul karena pekerjaan proyek fisik tidak selesai tepat waktu. Selain itu, Fatria juga menjelaskan, sesuai dengan BAP dan klarifikasi ke terdakwa Fariz maupun Dodik, ada setoran duit sekitar Rp 3 miliar dari Fariz ke rekening pribadi Dodik. “Melakukan penyetoran atas nama perusahaan. Tapi bukan kasus ini saja. Ada banyak kasus lainnya, tidak hanya pasar. Itu pengakuan Fariz atas nama perusahaan,” ujar Fatria.

Lebih lanjut, Fariz disebut memang menangani berbagai proyek strategis di lingkungan Pemkab Jember. Seperti ruang terbuka hijau (RTH) dan pembangunan pendapa kecamatan. Tetapi, ketika majelis hakim menanyakan detail kerugian negara Rp 1,3 miliar itu kepada Fatria, tentang berapa uang yang dinikmati para terdakwa dalam kasus ini, Fatria belum dapat memerincinya.

Di sisi lain, terungkap juga peran kunci kelompok pekerja (pokja) unit layanan dan pengadaan (ULP). Hal itu disampaikan saksi ahli lainnya, Agus Yusuf Arianto. Dia menerangkan, peran pokja sangat penting dalam urusan pelelangan. “Anggota pokja mendapat amanah dari pengguna anggaran untuk memilih penyedia, dan setelah itu melaksanakan kontrak. Pokja harus dapat menjamin penyedia memiliki kemampuan dan kualitas,” beber Agus.

Dia menambahkan, peran pokja adalah mengklarifikasi teknis dalam hal penawaran yang benar. “Bagaimana untuk kualifikasi yang sah dan benar, menghubungi direkturnya. Kalau itu tidak benar, ya berarti bohong. Tugas pokja adalah memastikan datanya benar,” ungkapnya.

SIDOARJO, Radar Jember – Sidang kasus dugaan korupsi pembangunan Pasar Manggisan mengungkap fakta mengejutkan. Berdasarkan pengakuan terdakwa M Fariz Nurhidayat dan berita acara pemeriksaan (BAP), ada setoran dana sebesar Rp 3 miliar ke Irawan Sugeng Widodo alias Dodik, terdakwa lainnya. Tapi, apakah uang sebesar itu berhenti di tangan Dodik atau mengalir ke pihak lain? Jawaban pertanyaan ini masih gelap.

Dalam sidang lanjutan dengan agenda pemeriksaan saksi ahli di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Surabaya di Sidoarjo, kemarin (14/7), jaksa penuntut umum (JPU) menghadirkan tiga orang saksi ahli. Sidang yang berjalan empat jam itu masih dilakukan secara daring melalui video telekonferensi. Empat terdakwa, Anas Ma’ruf, Edy Shandy, M Fariz Nurhidayat, dan Irawan Sugeng Widodo, tetap berada di Lapas Kelas II A Jember. Sementara JPU, saksi ahli, dan penasihat hukum hadir langsung di ruang sidang.

Ketiga saksi ahli itu adalah Akhmad Hasanuddin untuk ahli konstruksi dari Universitas Jember, Agus Yusuf Arianto, ahli dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), dan Fatria Murni Yanti dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Jawa Timur.

Dalam keterangannya, Fatria menjabarkan, kerugian negara dalam perkara tersebut mencapai Rp 1,3 miliar. Kerugian itu timbul karena pekerjaan proyek fisik tidak selesai tepat waktu. Selain itu, Fatria juga menjelaskan, sesuai dengan BAP dan klarifikasi ke terdakwa Fariz maupun Dodik, ada setoran duit sekitar Rp 3 miliar dari Fariz ke rekening pribadi Dodik. “Melakukan penyetoran atas nama perusahaan. Tapi bukan kasus ini saja. Ada banyak kasus lainnya, tidak hanya pasar. Itu pengakuan Fariz atas nama perusahaan,” ujar Fatria.

Lebih lanjut, Fariz disebut memang menangani berbagai proyek strategis di lingkungan Pemkab Jember. Seperti ruang terbuka hijau (RTH) dan pembangunan pendapa kecamatan. Tetapi, ketika majelis hakim menanyakan detail kerugian negara Rp 1,3 miliar itu kepada Fatria, tentang berapa uang yang dinikmati para terdakwa dalam kasus ini, Fatria belum dapat memerincinya.

Di sisi lain, terungkap juga peran kunci kelompok pekerja (pokja) unit layanan dan pengadaan (ULP). Hal itu disampaikan saksi ahli lainnya, Agus Yusuf Arianto. Dia menerangkan, peran pokja sangat penting dalam urusan pelelangan. “Anggota pokja mendapat amanah dari pengguna anggaran untuk memilih penyedia, dan setelah itu melaksanakan kontrak. Pokja harus dapat menjamin penyedia memiliki kemampuan dan kualitas,” beber Agus.

Dia menambahkan, peran pokja adalah mengklarifikasi teknis dalam hal penawaran yang benar. “Bagaimana untuk kualifikasi yang sah dan benar, menghubungi direkturnya. Kalau itu tidak benar, ya berarti bohong. Tugas pokja adalah memastikan datanya benar,” ungkapnya.

BERITA TERKINI

Wajib Dibaca

/