alexametrics
27.6 C
Jember
Monday, 4 July 2022

Tunggu Regulasi, Tetap Kedepankan Keselamatan

Tak hanya teknis penyelenggaraan, pengawasan pemilihan kepala daerah (pilkada) juga akan berbeda. Termasuk pada tahap kampanye. Sebab, dimungkinkan pasangan calon akan memaksimalkan penggunaan media massa dan media sosial sebagai sarana mengenalkan visi-misi mereka. Lalu, seperti apa pola pengawasan yang dilakukan?

Mobile_AP_Rectangle 1

JEMBER, RADARJEMBER.ID – Dwi Endah Prasetyowati terlihat sedang memilah-milah lembaran kertas. Entah berkas apa yang tengah dia susun. Sesaat setelah Jawa Pos Radar Jember menyapanya, perempuan yang menjabat Divisi Penanganan Pelanggaran (PP) Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Jember tersebut segera berkemas. Dia merapikan tumpukan kertas yang ada di meja kerjanya tersebut.

“Kami tengah bersiap-siap. Karena rencananya, awal pekan ini pengawas tingkat kecamatan dan desa akan diaktifkan kembali setelah nonaktif akibat wabah Covid-19. Jadi, kami harus menuntaskan beberapa pekerjaan rumah yang ada,” katanya.

Setelah pemerintah menetapkan pandemi sebagai bencana nasional nonalam, tahapan pilkada memang ditunda. Hal itu juga berimbas ke penyelenggaraan pemilu. Untuk panitia tingkat kecamatan dan desa, baik yang berada di bawah Komisi  Pemilihan Umum (KPU) Jember maupun Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Jember, semuanya dinonaktifkan untuk sementara waktu. Dan akan diaktifkan kembali hari ini, Senin (15/6). Pengaktifan tersebut menyusul penetapan pelaksanaan pilkada serentak pada 9 Desember mendatang.

Mobile_AP_Rectangle 2

Endah menjelaskan, saat ini Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah mengeluarkan Peraturan KPU Nomor 5 tentang Tahapan Pilkada. Hanya saja, untuk peraturan lanjutan mengenai pelaksanaan kampanye belum diterbitkan. “Untuk Peraturan Bawaslu, kami juga masih menunggu peraturan lanjutan yang dikeluarkan oleh KPU terkait masa kampanye. Karena untuk pengawasannya juga menyesuaikan dengan peraturan tersebut,” ungkapnya.

- Advertisement -

JEMBER, RADARJEMBER.ID – Dwi Endah Prasetyowati terlihat sedang memilah-milah lembaran kertas. Entah berkas apa yang tengah dia susun. Sesaat setelah Jawa Pos Radar Jember menyapanya, perempuan yang menjabat Divisi Penanganan Pelanggaran (PP) Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Jember tersebut segera berkemas. Dia merapikan tumpukan kertas yang ada di meja kerjanya tersebut.

“Kami tengah bersiap-siap. Karena rencananya, awal pekan ini pengawas tingkat kecamatan dan desa akan diaktifkan kembali setelah nonaktif akibat wabah Covid-19. Jadi, kami harus menuntaskan beberapa pekerjaan rumah yang ada,” katanya.

Setelah pemerintah menetapkan pandemi sebagai bencana nasional nonalam, tahapan pilkada memang ditunda. Hal itu juga berimbas ke penyelenggaraan pemilu. Untuk panitia tingkat kecamatan dan desa, baik yang berada di bawah Komisi  Pemilihan Umum (KPU) Jember maupun Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Jember, semuanya dinonaktifkan untuk sementara waktu. Dan akan diaktifkan kembali hari ini, Senin (15/6). Pengaktifan tersebut menyusul penetapan pelaksanaan pilkada serentak pada 9 Desember mendatang.

Endah menjelaskan, saat ini Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah mengeluarkan Peraturan KPU Nomor 5 tentang Tahapan Pilkada. Hanya saja, untuk peraturan lanjutan mengenai pelaksanaan kampanye belum diterbitkan. “Untuk Peraturan Bawaslu, kami juga masih menunggu peraturan lanjutan yang dikeluarkan oleh KPU terkait masa kampanye. Karena untuk pengawasannya juga menyesuaikan dengan peraturan tersebut,” ungkapnya.

JEMBER, RADARJEMBER.ID – Dwi Endah Prasetyowati terlihat sedang memilah-milah lembaran kertas. Entah berkas apa yang tengah dia susun. Sesaat setelah Jawa Pos Radar Jember menyapanya, perempuan yang menjabat Divisi Penanganan Pelanggaran (PP) Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Jember tersebut segera berkemas. Dia merapikan tumpukan kertas yang ada di meja kerjanya tersebut.

“Kami tengah bersiap-siap. Karena rencananya, awal pekan ini pengawas tingkat kecamatan dan desa akan diaktifkan kembali setelah nonaktif akibat wabah Covid-19. Jadi, kami harus menuntaskan beberapa pekerjaan rumah yang ada,” katanya.

Setelah pemerintah menetapkan pandemi sebagai bencana nasional nonalam, tahapan pilkada memang ditunda. Hal itu juga berimbas ke penyelenggaraan pemilu. Untuk panitia tingkat kecamatan dan desa, baik yang berada di bawah Komisi  Pemilihan Umum (KPU) Jember maupun Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Jember, semuanya dinonaktifkan untuk sementara waktu. Dan akan diaktifkan kembali hari ini, Senin (15/6). Pengaktifan tersebut menyusul penetapan pelaksanaan pilkada serentak pada 9 Desember mendatang.

Endah menjelaskan, saat ini Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah mengeluarkan Peraturan KPU Nomor 5 tentang Tahapan Pilkada. Hanya saja, untuk peraturan lanjutan mengenai pelaksanaan kampanye belum diterbitkan. “Untuk Peraturan Bawaslu, kami juga masih menunggu peraturan lanjutan yang dikeluarkan oleh KPU terkait masa kampanye. Karena untuk pengawasannya juga menyesuaikan dengan peraturan tersebut,” ungkapnya.

BERITA TERKINI

Wajib Dibaca

/