alexametrics
24.1 C
Jember
Thursday, 11 August 2022

Keluhan RTLH Tak Terpecahkan

Mobile_AP_Rectangle 1

JEMBER, RADARJEMBER.ID – Program bedah rumah tidak layak huni (RTLH) banyak dikeluhkan warga karena justru membebani warga miskin. Setelah dilakukan sidak oleh Komisi A DPRD Jember, beberapa waktu lalu, keluhan tersebut ditindaklanjuti dengan rapat dengar pendapat, kemarin (14/5). Sayangnya, keluhan warga miskin yang mendapat bantuan itu juga belum terpecahkan.

Rapat yang digelar di ruang komisi A ini mengundang beberapa lembaga terkait. Di antaranya Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (Dispemasdes) dan Inspektorat. Satu lagi yakni Dinas Permukiman Rakyat Kawasan Terpadu dan Cipta Karya (DPRKTCK), tetapi tidak hadir. “Dari tiga OPD yang kami undang, dinas cipta karya tidak hadir. Sehingga, keluhan warga yang menjadi aspirasi belum terpecahkan,” kata Tabroni, Ketua Komisi A.

Dijelaskannya, sidak yang dilakukan Komisi A ke sejumlah tempat ditemukan banyak persoalan yang dikeluhkan warga. Akan tetapi, keluhan itu tak direspons oleh pemerintah. Akibatnya, beberapa penerima program RTLH harus banyak keluar uang dari saku pribadi untuk menambah kekurangan program yang nilainya sebesar Rp 17,5 juta per unit tersebut.

- Advertisement -

JEMBER, RADARJEMBER.ID – Program bedah rumah tidak layak huni (RTLH) banyak dikeluhkan warga karena justru membebani warga miskin. Setelah dilakukan sidak oleh Komisi A DPRD Jember, beberapa waktu lalu, keluhan tersebut ditindaklanjuti dengan rapat dengar pendapat, kemarin (14/5). Sayangnya, keluhan warga miskin yang mendapat bantuan itu juga belum terpecahkan.

Rapat yang digelar di ruang komisi A ini mengundang beberapa lembaga terkait. Di antaranya Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (Dispemasdes) dan Inspektorat. Satu lagi yakni Dinas Permukiman Rakyat Kawasan Terpadu dan Cipta Karya (DPRKTCK), tetapi tidak hadir. “Dari tiga OPD yang kami undang, dinas cipta karya tidak hadir. Sehingga, keluhan warga yang menjadi aspirasi belum terpecahkan,” kata Tabroni, Ketua Komisi A.

Dijelaskannya, sidak yang dilakukan Komisi A ke sejumlah tempat ditemukan banyak persoalan yang dikeluhkan warga. Akan tetapi, keluhan itu tak direspons oleh pemerintah. Akibatnya, beberapa penerima program RTLH harus banyak keluar uang dari saku pribadi untuk menambah kekurangan program yang nilainya sebesar Rp 17,5 juta per unit tersebut.

JEMBER, RADARJEMBER.ID – Program bedah rumah tidak layak huni (RTLH) banyak dikeluhkan warga karena justru membebani warga miskin. Setelah dilakukan sidak oleh Komisi A DPRD Jember, beberapa waktu lalu, keluhan tersebut ditindaklanjuti dengan rapat dengar pendapat, kemarin (14/5). Sayangnya, keluhan warga miskin yang mendapat bantuan itu juga belum terpecahkan.

Rapat yang digelar di ruang komisi A ini mengundang beberapa lembaga terkait. Di antaranya Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (Dispemasdes) dan Inspektorat. Satu lagi yakni Dinas Permukiman Rakyat Kawasan Terpadu dan Cipta Karya (DPRKTCK), tetapi tidak hadir. “Dari tiga OPD yang kami undang, dinas cipta karya tidak hadir. Sehingga, keluhan warga yang menjadi aspirasi belum terpecahkan,” kata Tabroni, Ketua Komisi A.

Dijelaskannya, sidak yang dilakukan Komisi A ke sejumlah tempat ditemukan banyak persoalan yang dikeluhkan warga. Akan tetapi, keluhan itu tak direspons oleh pemerintah. Akibatnya, beberapa penerima program RTLH harus banyak keluar uang dari saku pribadi untuk menambah kekurangan program yang nilainya sebesar Rp 17,5 juta per unit tersebut.

BERITA TERKINI

Wajib Dibaca

/