alexametrics
23.9 C
Jember
Thursday, 26 May 2022

Maksimalkan PAD Wisata Papuma

Wisata Terintegrasi Masih Sebatas Wacana

Mobile_AP_Rectangle 1

JEMBER, RADARJEMBER.ID – Siapa yang tidak mengenal Pantai Pasir Putih Malikan atau Papuma. Salah satu lokasi wisata yang berada di pesisir pantai selatan ini dikenal karena panorama dan keindahan alamnya. Bahkan, disebut-sebut pula sebagai salah satu ikon Kabupaten Jember.

Baca Juga : Ke Pantai Papuma dan Watu Ulo Wajib Pakai Aplikasi Pedulilindungi

Selama beberapa tahun lamanya beroperasi dan menjadi tempat wisata, pantai yang diketahui berada di wilayah aset milik Perhutani Jawa Timur ini dinilai minim kontribusi ke Kabupaten Jember. Banyak yang menyayangkan, di balik keindahan Pantai Papuma, mengapa Kabupaten Jember justru hanya kecipratan sekian persen dari hasil pajak pengelolaannya.

Mobile_AP_Rectangle 2

Hal tersebut terurai saat DPRD Jember menggelar rapat dengar pendapat (RDP) di Ruang Banmus DPRD Jember bersama perwakilan dari Perum Perhutani Jawa Timur, Dinas Pariwisata, dan Dinas Perikanan Kabupaten Jember, pekan lalu. Manajer Destinasi dan Marketing Perhutani Jawa Timur Tuti Yopi Punu membantah jika selama ini Perhutani disebut tidak berkontribusi sama sekali terhadap Pemkab Jember.

Dia menyebut, selama ini pihaknya telah menyetorkan pajak ke Dinas Pendapatan Daerah Jember dengan nilai yang bervariasi per tahunnya. “Sejak tahun 2016 sampai 2021, antara Rp 350 juta hingga Rp 450 juta, itu nilai rata-rata per tahun. Kalau ada pandangan kami tidak berkontribusi sama sekali, ya, tidak benar,” katanya, seusai RDP.

Menurut Tuti Yopi Punu, dari sekitar 100 hektare lahan yang dikuasa-kelola Perhutani di sekitar Pantai Papuma, banyak masyarakat yang menggantungkan hidupnya di sana. Dari unsur nelayan, pekerja, hingga pedagang pemilik lapak. Hal itu dinilainya sebagai bagian dari kontribusi Perhutani ke masyarakat.

Selama ini pihak Perhutani mengakui mengelola Pantai Papuma hanya untuk pemanfaatan wisata. Terlepas dari itu, belakangan juga banyak muncul keluhan soal tarif atau ticketing masuk Papuma yang dinilai mahal. Bahkan tidak sedikit pula kelompok masyarakat yang juga menyayangkan, mengapa kegiatan konservasi juga tidak berjalan di sana. “Saat ini kami juga sedang melakukan kajian untuk menyesuaikan tarif atau ticketing Pantai Papuma,” jelasnya.

Sebagaimana ketentuan (baca grafis), peruntukan kawasan sempadan pantai memang semestinya bukan untuk usaha komersial. Namun, untuk kepentingan konservasi dan pengamanan. “Sebenarnya sempadan pantai itu bukan tempat usaha, tapi untuk konservasi, pengamanan, dari gempa ataupun abrasi pantai. Karenanya, memang perlu ada penataan sesuai dengan aturan yang berlaku,” kata Tigo Dewanto, Kepala Bidang Sumber Daya dan Pascapanen Dinas Perikanan Jember, saat ditemui seusai RDP.

Penataan itu dinilainya perlu dikaji atau dilakukan penelitian. Sebab, dalam melakukan penataan, tentunya juga memperhatikan nasib para nelayan yang menggantungkan mata pencariannya dari laut. Kendati begitu, mengenai aturan lanjutan itu Tigo tidak bisa menguraikan lebih jauh lantaran belum adanya perda tentang sempadan pantai. “Aturan lebih lanjutnya (Perda, Red), saya belum bisa membicarakan itu,” sebutnya.

Pemkab Jember seharusnya memiliki otoritas kewilayahan terhadap Pantai Papuma. Namun di sisi lain, Pemkab Jember justru tidak punya kuasa pengelolaan terhadap Pantai Papuma. Fakta itu kemudian kembali mencuat menjadi wacana, bagaimana ada model pengembangan wisata terintegrasi, Watu Ulo-Papuma, sekaligus mengoptimalkan pengelolaan Pantai Papuma agar bisa menyumbang terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Jember.

Komisi B DPRD Jember juga menilai demikian. Sebagai pemilik otoritas kewilayahan, Kabupaten Jember semestinya bisa mendapatkan kontribusi lebih dengan model pengelolaan yang lebih profesional. “Kami mendorong Perhutani agar hasil telaah dan kajian ini disampaikan ke lembaga di atasnya, Dirjen atau Kementerian Lingkungan Hidup, agar Pemkab Jember ini juga mendapat haknya. Karena mau bagaimana pun, Papuma dan sempadan pantainya ini ada di wilayah Kabupaten Jember,” kata David Handoko Seto, Sekretaris Komisi B DPRD Jember.

Sempadan pantai yang digunakan, lanjut dia, sampai hari ini juga belum terintegrasi. Sehingga merugikan Pemkab Jember karena tidak mendapat retribusi lebih. Bahkan juga merugikan para wisatawan yang berkunjung ke sana. Sebab, di Pantai Watu Ulo dan Papuma dibuka portal masing-masing. Karenanya, ada kesan mahal karena double ticketing.

Lebih jauh, terkait potensi pemasukan di Papuma, pihaknya mendapatkan informasi bahwa target Perhutani untuk tahun 2022 ini sampai Rp 3,3 miliar per tahun, yang dihasilkan dari ticketing, kios yang disewakan, dan pajak retribusi lainnya yang diberlakukan di sana. Nilai itu dinilainya cukup besar untuk sebuah pengelolaan tempat wisata.

Karena itu, Komisi B meminta adanya kerja sama terintegrasi antara Pemkab Jember dengan Perhutani. “Sangat memungkinkan bila Bupati Jember bisa menemui jajaran Kementerian Lingkungan Hidup untuk memecahkan persoalan Papuma yang hari ini menjadi kendala tidak bisa menaikkan PAD secara signifikan,” pungkasnya.

Ticketing PAPUMA*

– Tiket masuk                  Rp 25 ribu per orang

– Tiket kendaraan            Rp 5-10 ribu per kendaraan

– Tiket Gua Lowo                  Rp 5 ribu per orang

– Tiket Puncak Siti Tinggil   Rp 10 ribu per orang

– Tiket vila                             Belum diketahui

– Tiket camping                     Belum diketahui

– Sewa lapak/warung             Rp 250 ribu per lapak

- Advertisement -

JEMBER, RADARJEMBER.ID – Siapa yang tidak mengenal Pantai Pasir Putih Malikan atau Papuma. Salah satu lokasi wisata yang berada di pesisir pantai selatan ini dikenal karena panorama dan keindahan alamnya. Bahkan, disebut-sebut pula sebagai salah satu ikon Kabupaten Jember.

Baca Juga : Ke Pantai Papuma dan Watu Ulo Wajib Pakai Aplikasi Pedulilindungi

Selama beberapa tahun lamanya beroperasi dan menjadi tempat wisata, pantai yang diketahui berada di wilayah aset milik Perhutani Jawa Timur ini dinilai minim kontribusi ke Kabupaten Jember. Banyak yang menyayangkan, di balik keindahan Pantai Papuma, mengapa Kabupaten Jember justru hanya kecipratan sekian persen dari hasil pajak pengelolaannya.

Hal tersebut terurai saat DPRD Jember menggelar rapat dengar pendapat (RDP) di Ruang Banmus DPRD Jember bersama perwakilan dari Perum Perhutani Jawa Timur, Dinas Pariwisata, dan Dinas Perikanan Kabupaten Jember, pekan lalu. Manajer Destinasi dan Marketing Perhutani Jawa Timur Tuti Yopi Punu membantah jika selama ini Perhutani disebut tidak berkontribusi sama sekali terhadap Pemkab Jember.

Dia menyebut, selama ini pihaknya telah menyetorkan pajak ke Dinas Pendapatan Daerah Jember dengan nilai yang bervariasi per tahunnya. “Sejak tahun 2016 sampai 2021, antara Rp 350 juta hingga Rp 450 juta, itu nilai rata-rata per tahun. Kalau ada pandangan kami tidak berkontribusi sama sekali, ya, tidak benar,” katanya, seusai RDP.

Menurut Tuti Yopi Punu, dari sekitar 100 hektare lahan yang dikuasa-kelola Perhutani di sekitar Pantai Papuma, banyak masyarakat yang menggantungkan hidupnya di sana. Dari unsur nelayan, pekerja, hingga pedagang pemilik lapak. Hal itu dinilainya sebagai bagian dari kontribusi Perhutani ke masyarakat.

Selama ini pihak Perhutani mengakui mengelola Pantai Papuma hanya untuk pemanfaatan wisata. Terlepas dari itu, belakangan juga banyak muncul keluhan soal tarif atau ticketing masuk Papuma yang dinilai mahal. Bahkan tidak sedikit pula kelompok masyarakat yang juga menyayangkan, mengapa kegiatan konservasi juga tidak berjalan di sana. “Saat ini kami juga sedang melakukan kajian untuk menyesuaikan tarif atau ticketing Pantai Papuma,” jelasnya.

Sebagaimana ketentuan (baca grafis), peruntukan kawasan sempadan pantai memang semestinya bukan untuk usaha komersial. Namun, untuk kepentingan konservasi dan pengamanan. “Sebenarnya sempadan pantai itu bukan tempat usaha, tapi untuk konservasi, pengamanan, dari gempa ataupun abrasi pantai. Karenanya, memang perlu ada penataan sesuai dengan aturan yang berlaku,” kata Tigo Dewanto, Kepala Bidang Sumber Daya dan Pascapanen Dinas Perikanan Jember, saat ditemui seusai RDP.

Penataan itu dinilainya perlu dikaji atau dilakukan penelitian. Sebab, dalam melakukan penataan, tentunya juga memperhatikan nasib para nelayan yang menggantungkan mata pencariannya dari laut. Kendati begitu, mengenai aturan lanjutan itu Tigo tidak bisa menguraikan lebih jauh lantaran belum adanya perda tentang sempadan pantai. “Aturan lebih lanjutnya (Perda, Red), saya belum bisa membicarakan itu,” sebutnya.

Pemkab Jember seharusnya memiliki otoritas kewilayahan terhadap Pantai Papuma. Namun di sisi lain, Pemkab Jember justru tidak punya kuasa pengelolaan terhadap Pantai Papuma. Fakta itu kemudian kembali mencuat menjadi wacana, bagaimana ada model pengembangan wisata terintegrasi, Watu Ulo-Papuma, sekaligus mengoptimalkan pengelolaan Pantai Papuma agar bisa menyumbang terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Jember.

Komisi B DPRD Jember juga menilai demikian. Sebagai pemilik otoritas kewilayahan, Kabupaten Jember semestinya bisa mendapatkan kontribusi lebih dengan model pengelolaan yang lebih profesional. “Kami mendorong Perhutani agar hasil telaah dan kajian ini disampaikan ke lembaga di atasnya, Dirjen atau Kementerian Lingkungan Hidup, agar Pemkab Jember ini juga mendapat haknya. Karena mau bagaimana pun, Papuma dan sempadan pantainya ini ada di wilayah Kabupaten Jember,” kata David Handoko Seto, Sekretaris Komisi B DPRD Jember.

Sempadan pantai yang digunakan, lanjut dia, sampai hari ini juga belum terintegrasi. Sehingga merugikan Pemkab Jember karena tidak mendapat retribusi lebih. Bahkan juga merugikan para wisatawan yang berkunjung ke sana. Sebab, di Pantai Watu Ulo dan Papuma dibuka portal masing-masing. Karenanya, ada kesan mahal karena double ticketing.

Lebih jauh, terkait potensi pemasukan di Papuma, pihaknya mendapatkan informasi bahwa target Perhutani untuk tahun 2022 ini sampai Rp 3,3 miliar per tahun, yang dihasilkan dari ticketing, kios yang disewakan, dan pajak retribusi lainnya yang diberlakukan di sana. Nilai itu dinilainya cukup besar untuk sebuah pengelolaan tempat wisata.

Karena itu, Komisi B meminta adanya kerja sama terintegrasi antara Pemkab Jember dengan Perhutani. “Sangat memungkinkan bila Bupati Jember bisa menemui jajaran Kementerian Lingkungan Hidup untuk memecahkan persoalan Papuma yang hari ini menjadi kendala tidak bisa menaikkan PAD secara signifikan,” pungkasnya.

Ticketing PAPUMA*

– Tiket masuk                  Rp 25 ribu per orang

– Tiket kendaraan            Rp 5-10 ribu per kendaraan

– Tiket Gua Lowo                  Rp 5 ribu per orang

– Tiket Puncak Siti Tinggil   Rp 10 ribu per orang

– Tiket vila                             Belum diketahui

– Tiket camping                     Belum diketahui

– Sewa lapak/warung             Rp 250 ribu per lapak

JEMBER, RADARJEMBER.ID – Siapa yang tidak mengenal Pantai Pasir Putih Malikan atau Papuma. Salah satu lokasi wisata yang berada di pesisir pantai selatan ini dikenal karena panorama dan keindahan alamnya. Bahkan, disebut-sebut pula sebagai salah satu ikon Kabupaten Jember.

Baca Juga : Ke Pantai Papuma dan Watu Ulo Wajib Pakai Aplikasi Pedulilindungi

Selama beberapa tahun lamanya beroperasi dan menjadi tempat wisata, pantai yang diketahui berada di wilayah aset milik Perhutani Jawa Timur ini dinilai minim kontribusi ke Kabupaten Jember. Banyak yang menyayangkan, di balik keindahan Pantai Papuma, mengapa Kabupaten Jember justru hanya kecipratan sekian persen dari hasil pajak pengelolaannya.

Hal tersebut terurai saat DPRD Jember menggelar rapat dengar pendapat (RDP) di Ruang Banmus DPRD Jember bersama perwakilan dari Perum Perhutani Jawa Timur, Dinas Pariwisata, dan Dinas Perikanan Kabupaten Jember, pekan lalu. Manajer Destinasi dan Marketing Perhutani Jawa Timur Tuti Yopi Punu membantah jika selama ini Perhutani disebut tidak berkontribusi sama sekali terhadap Pemkab Jember.

Dia menyebut, selama ini pihaknya telah menyetorkan pajak ke Dinas Pendapatan Daerah Jember dengan nilai yang bervariasi per tahunnya. “Sejak tahun 2016 sampai 2021, antara Rp 350 juta hingga Rp 450 juta, itu nilai rata-rata per tahun. Kalau ada pandangan kami tidak berkontribusi sama sekali, ya, tidak benar,” katanya, seusai RDP.

Menurut Tuti Yopi Punu, dari sekitar 100 hektare lahan yang dikuasa-kelola Perhutani di sekitar Pantai Papuma, banyak masyarakat yang menggantungkan hidupnya di sana. Dari unsur nelayan, pekerja, hingga pedagang pemilik lapak. Hal itu dinilainya sebagai bagian dari kontribusi Perhutani ke masyarakat.

Selama ini pihak Perhutani mengakui mengelola Pantai Papuma hanya untuk pemanfaatan wisata. Terlepas dari itu, belakangan juga banyak muncul keluhan soal tarif atau ticketing masuk Papuma yang dinilai mahal. Bahkan tidak sedikit pula kelompok masyarakat yang juga menyayangkan, mengapa kegiatan konservasi juga tidak berjalan di sana. “Saat ini kami juga sedang melakukan kajian untuk menyesuaikan tarif atau ticketing Pantai Papuma,” jelasnya.

Sebagaimana ketentuan (baca grafis), peruntukan kawasan sempadan pantai memang semestinya bukan untuk usaha komersial. Namun, untuk kepentingan konservasi dan pengamanan. “Sebenarnya sempadan pantai itu bukan tempat usaha, tapi untuk konservasi, pengamanan, dari gempa ataupun abrasi pantai. Karenanya, memang perlu ada penataan sesuai dengan aturan yang berlaku,” kata Tigo Dewanto, Kepala Bidang Sumber Daya dan Pascapanen Dinas Perikanan Jember, saat ditemui seusai RDP.

Penataan itu dinilainya perlu dikaji atau dilakukan penelitian. Sebab, dalam melakukan penataan, tentunya juga memperhatikan nasib para nelayan yang menggantungkan mata pencariannya dari laut. Kendati begitu, mengenai aturan lanjutan itu Tigo tidak bisa menguraikan lebih jauh lantaran belum adanya perda tentang sempadan pantai. “Aturan lebih lanjutnya (Perda, Red), saya belum bisa membicarakan itu,” sebutnya.

Pemkab Jember seharusnya memiliki otoritas kewilayahan terhadap Pantai Papuma. Namun di sisi lain, Pemkab Jember justru tidak punya kuasa pengelolaan terhadap Pantai Papuma. Fakta itu kemudian kembali mencuat menjadi wacana, bagaimana ada model pengembangan wisata terintegrasi, Watu Ulo-Papuma, sekaligus mengoptimalkan pengelolaan Pantai Papuma agar bisa menyumbang terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Jember.

Komisi B DPRD Jember juga menilai demikian. Sebagai pemilik otoritas kewilayahan, Kabupaten Jember semestinya bisa mendapatkan kontribusi lebih dengan model pengelolaan yang lebih profesional. “Kami mendorong Perhutani agar hasil telaah dan kajian ini disampaikan ke lembaga di atasnya, Dirjen atau Kementerian Lingkungan Hidup, agar Pemkab Jember ini juga mendapat haknya. Karena mau bagaimana pun, Papuma dan sempadan pantainya ini ada di wilayah Kabupaten Jember,” kata David Handoko Seto, Sekretaris Komisi B DPRD Jember.

Sempadan pantai yang digunakan, lanjut dia, sampai hari ini juga belum terintegrasi. Sehingga merugikan Pemkab Jember karena tidak mendapat retribusi lebih. Bahkan juga merugikan para wisatawan yang berkunjung ke sana. Sebab, di Pantai Watu Ulo dan Papuma dibuka portal masing-masing. Karenanya, ada kesan mahal karena double ticketing.

Lebih jauh, terkait potensi pemasukan di Papuma, pihaknya mendapatkan informasi bahwa target Perhutani untuk tahun 2022 ini sampai Rp 3,3 miliar per tahun, yang dihasilkan dari ticketing, kios yang disewakan, dan pajak retribusi lainnya yang diberlakukan di sana. Nilai itu dinilainya cukup besar untuk sebuah pengelolaan tempat wisata.

Karena itu, Komisi B meminta adanya kerja sama terintegrasi antara Pemkab Jember dengan Perhutani. “Sangat memungkinkan bila Bupati Jember bisa menemui jajaran Kementerian Lingkungan Hidup untuk memecahkan persoalan Papuma yang hari ini menjadi kendala tidak bisa menaikkan PAD secara signifikan,” pungkasnya.

Ticketing PAPUMA*

– Tiket masuk                  Rp 25 ribu per orang

– Tiket kendaraan            Rp 5-10 ribu per kendaraan

– Tiket Gua Lowo                  Rp 5 ribu per orang

– Tiket Puncak Siti Tinggil   Rp 10 ribu per orang

– Tiket vila                             Belum diketahui

– Tiket camping                     Belum diketahui

– Sewa lapak/warung             Rp 250 ribu per lapak

BERITA TERKINI

Wajib Dibaca

/