alexametrics
24.1 C
Jember
Wednesday, 25 May 2022

Sekadar Wacana atau Serius?

Bupati Jember Hendy Siwanto melontarkan wacana bakal memindah pusat pemerintahan. Ide yang disampaikan ketika prosesi serah terima jabatan (sertijab) bupati itu, memunculkan beragam reaksi. Tepatkah gagasan pemindahan gedung pemerintahan ke lokasi baru tersebut?

Mobile_AP_Rectangle 1

JEMBER, RADARJEMBER.ID – Kabupaten Jember menjadi salah satu di antara sekian kabupaten/kota yang memiliki kantor pemerintahan yang tidak tertata rapi. Ada banyak penyebab sehingga kantor-kantor tercecer dan tidak tersentral. Jantung Kota Jember berada di segi tiga emas, juga kerap macet. Di tengah kondisi yang demikian, wacana Jember pindah kota dilempar ke publik di gedung dewan, belum lama ini.

Wacana pemindahan kota kali pertama disampaikan Bupati Jember Hendy Siswanto di hadapan Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa dalam acara sertijab bupati. Beberapa jam setelah itu, komentar dari sejumlah politisi pun bergulir. Ada yang menyebut kurang tepat, ada yang menyatakan belum waktunya, serta ada yang menilai perlu ada kajian mendalam, dan sebagainya.

Jember saat ini memang tidak memiliki pusat pemerintahan yang tersentral. Bahkan, juga tidak punya pusat pemerintahan di satu kecamatan yang sama. Gedung Pendapa Wahyawibawagraha masuk Kecamatan Patrang, pemkab masuk Kaliwates, dan DPRD masuk Kecamatan Sumbersari.

Mobile_AP_Rectangle 2

Bukan hanya itu, laju pertumbuhan penduduk, perekonomian, serta bangunan-bangunan membuat pemerintah seakan berjalan beriringan, bahkan ketinggalan oleh bangunan-bangunan lain. Akibatnya, banyak gedung pemerintahan yang seperti tidak mendapatkan tempat yang layak. Sebut aja, Kantor Dinas Komunikasi dan Informatika yang berada di bekas rumah dinas.

Laju pertumbuhan pembangunan juga membuat banyak gedung pemerintah menjadi terpinggir. Di antaranya, kantor Dinas Lingkungan Hidup yang ada di Arjasa. Selain itu, Kantor PU Bina Marga dan SDA yang masuk Sukorambi. Sebuah tatanan kantor pemerintah yang kocar-kacir. Hal ini, berbeda dengan kabupaten tetangga Banyuwangi dan Situbondo yang memiliki pusat pemerintahan di mana gedung-gedung pemerintahan ada di satu kecamatan saja.

Jember, juga tidak miliki ibu kota. Jika dibahas, di mana Kota Jember, maka ada tiga kecamatan. Yaitu, Kaliwates, Patrang dan Sumbersari. “Jember ini belum punya wajah. Jember kan belum punya wajah yang betul-betul bisa dinikmati orang luar. Tujuan kami kan menarik wisatawan,” kata Hendy Siswanto.

Menurut dia, sudah banyak persoalan di pusat kota saat ini. Setiap ada kegiatan, arus lalu lintas langsung menjadi tersendat. “Seperti di alun-alun ada car free day, teman-teman menyampaikan aspirasinya. Begitu teman-teman menyampaikan aspirasi (demonstrasi, Red), macet jalan,” ucap Hendy.

Mengenai lahan yang akan dijadikan pemindahan kota, menurut dia sudah ada. Lokasinya memiliki luas sekitar 50 hektare. Meski demikian, Hendy mengaku dirinya belum memastikan lahan yang dimaksud. “(Lokasi, Red) belum saya cek,” ujar Hendy kepada Jawa Pos Radar Jember.

- Advertisement -

JEMBER, RADARJEMBER.ID – Kabupaten Jember menjadi salah satu di antara sekian kabupaten/kota yang memiliki kantor pemerintahan yang tidak tertata rapi. Ada banyak penyebab sehingga kantor-kantor tercecer dan tidak tersentral. Jantung Kota Jember berada di segi tiga emas, juga kerap macet. Di tengah kondisi yang demikian, wacana Jember pindah kota dilempar ke publik di gedung dewan, belum lama ini.

Wacana pemindahan kota kali pertama disampaikan Bupati Jember Hendy Siswanto di hadapan Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa dalam acara sertijab bupati. Beberapa jam setelah itu, komentar dari sejumlah politisi pun bergulir. Ada yang menyebut kurang tepat, ada yang menyatakan belum waktunya, serta ada yang menilai perlu ada kajian mendalam, dan sebagainya.

Jember saat ini memang tidak memiliki pusat pemerintahan yang tersentral. Bahkan, juga tidak punya pusat pemerintahan di satu kecamatan yang sama. Gedung Pendapa Wahyawibawagraha masuk Kecamatan Patrang, pemkab masuk Kaliwates, dan DPRD masuk Kecamatan Sumbersari.

Bukan hanya itu, laju pertumbuhan penduduk, perekonomian, serta bangunan-bangunan membuat pemerintah seakan berjalan beriringan, bahkan ketinggalan oleh bangunan-bangunan lain. Akibatnya, banyak gedung pemerintahan yang seperti tidak mendapatkan tempat yang layak. Sebut aja, Kantor Dinas Komunikasi dan Informatika yang berada di bekas rumah dinas.

Laju pertumbuhan pembangunan juga membuat banyak gedung pemerintah menjadi terpinggir. Di antaranya, kantor Dinas Lingkungan Hidup yang ada di Arjasa. Selain itu, Kantor PU Bina Marga dan SDA yang masuk Sukorambi. Sebuah tatanan kantor pemerintah yang kocar-kacir. Hal ini, berbeda dengan kabupaten tetangga Banyuwangi dan Situbondo yang memiliki pusat pemerintahan di mana gedung-gedung pemerintahan ada di satu kecamatan saja.

Jember, juga tidak miliki ibu kota. Jika dibahas, di mana Kota Jember, maka ada tiga kecamatan. Yaitu, Kaliwates, Patrang dan Sumbersari. “Jember ini belum punya wajah. Jember kan belum punya wajah yang betul-betul bisa dinikmati orang luar. Tujuan kami kan menarik wisatawan,” kata Hendy Siswanto.

Menurut dia, sudah banyak persoalan di pusat kota saat ini. Setiap ada kegiatan, arus lalu lintas langsung menjadi tersendat. “Seperti di alun-alun ada car free day, teman-teman menyampaikan aspirasinya. Begitu teman-teman menyampaikan aspirasi (demonstrasi, Red), macet jalan,” ucap Hendy.

Mengenai lahan yang akan dijadikan pemindahan kota, menurut dia sudah ada. Lokasinya memiliki luas sekitar 50 hektare. Meski demikian, Hendy mengaku dirinya belum memastikan lahan yang dimaksud. “(Lokasi, Red) belum saya cek,” ujar Hendy kepada Jawa Pos Radar Jember.

JEMBER, RADARJEMBER.ID – Kabupaten Jember menjadi salah satu di antara sekian kabupaten/kota yang memiliki kantor pemerintahan yang tidak tertata rapi. Ada banyak penyebab sehingga kantor-kantor tercecer dan tidak tersentral. Jantung Kota Jember berada di segi tiga emas, juga kerap macet. Di tengah kondisi yang demikian, wacana Jember pindah kota dilempar ke publik di gedung dewan, belum lama ini.

Wacana pemindahan kota kali pertama disampaikan Bupati Jember Hendy Siswanto di hadapan Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa dalam acara sertijab bupati. Beberapa jam setelah itu, komentar dari sejumlah politisi pun bergulir. Ada yang menyebut kurang tepat, ada yang menyatakan belum waktunya, serta ada yang menilai perlu ada kajian mendalam, dan sebagainya.

Jember saat ini memang tidak memiliki pusat pemerintahan yang tersentral. Bahkan, juga tidak punya pusat pemerintahan di satu kecamatan yang sama. Gedung Pendapa Wahyawibawagraha masuk Kecamatan Patrang, pemkab masuk Kaliwates, dan DPRD masuk Kecamatan Sumbersari.

Bukan hanya itu, laju pertumbuhan penduduk, perekonomian, serta bangunan-bangunan membuat pemerintah seakan berjalan beriringan, bahkan ketinggalan oleh bangunan-bangunan lain. Akibatnya, banyak gedung pemerintahan yang seperti tidak mendapatkan tempat yang layak. Sebut aja, Kantor Dinas Komunikasi dan Informatika yang berada di bekas rumah dinas.

Laju pertumbuhan pembangunan juga membuat banyak gedung pemerintah menjadi terpinggir. Di antaranya, kantor Dinas Lingkungan Hidup yang ada di Arjasa. Selain itu, Kantor PU Bina Marga dan SDA yang masuk Sukorambi. Sebuah tatanan kantor pemerintah yang kocar-kacir. Hal ini, berbeda dengan kabupaten tetangga Banyuwangi dan Situbondo yang memiliki pusat pemerintahan di mana gedung-gedung pemerintahan ada di satu kecamatan saja.

Jember, juga tidak miliki ibu kota. Jika dibahas, di mana Kota Jember, maka ada tiga kecamatan. Yaitu, Kaliwates, Patrang dan Sumbersari. “Jember ini belum punya wajah. Jember kan belum punya wajah yang betul-betul bisa dinikmati orang luar. Tujuan kami kan menarik wisatawan,” kata Hendy Siswanto.

Menurut dia, sudah banyak persoalan di pusat kota saat ini. Setiap ada kegiatan, arus lalu lintas langsung menjadi tersendat. “Seperti di alun-alun ada car free day, teman-teman menyampaikan aspirasinya. Begitu teman-teman menyampaikan aspirasi (demonstrasi, Red), macet jalan,” ucap Hendy.

Mengenai lahan yang akan dijadikan pemindahan kota, menurut dia sudah ada. Lokasinya memiliki luas sekitar 50 hektare. Meski demikian, Hendy mengaku dirinya belum memastikan lahan yang dimaksud. “(Lokasi, Red) belum saya cek,” ujar Hendy kepada Jawa Pos Radar Jember.

BERITA TERKINI

Wajib Dibaca

/