alexametrics
23.3 C
Jember
Tuesday, 17 May 2022

Urgent, Perlu Secepatnya – Sektor Infrastruktur (4 Sektor Prioritas Hendy-Firjaun)

Mobile_AP_Rectangle 1

JEMBER, RADARJEMBER.ID – Soal infrastruktur tidak bisa dianggap sebelah mata. Di Jember sendiri, hampir tiap hari warganya mengeluhkan kerusakan infrastruktur, utamanya jalan. Baik yang menjadi jalan daerah, provinsi, ataupun jalan nasional.

Sebenarnya, upaya perbaikan jalan beberapa pekan lalu sempat dilakukan. Ada dari LSM, parpol, hingga komunitas tertentu. Bahkan, dari Direktorat Jenderal Bina Marga juga sempat melakukan perbaikan di sejumlah ruas jalan nasional di Jember.

Koordinator Perbaikan Jalan Nasional Wilayah Lumajang–Jember Sulaiman mengatakan, upaya perbaikan jalan memang menjadi kewenangan masing-masing pemerintah. “Jika jalan nasional berarti pusat, jika jalan provinsi berarti pemprov. Dan jika jalan daerah, berarti pemerintah kabupaten,” jelasnya.

Mobile_AP_Rectangle 2

Kendati memiliki kewenangan masing-masing, lanjut Sulaiman, bukan berarti pemerintah daerah harus menutup mata atas kerusakan jalan yang ada. Namun, harus turut melakukan perawatan jalan. Sebab, di Jember sendiri, kata dia, banyak juga jalur provinsi atau jalan nasional yang sebenarnya juga kondisinya rusak. “Pemda tentu bisa ikut melakukan perawatan jalan nasional maupun jalan provinsi. Sederhananya, ikut menggunakan jalan tapi tidak mau merawat, gimana?” imbuhnya.

Meski memiliki berbagai jenis jalan dan kewenangan yang berbeda, tapi keberadaan jalan yang membelah Kota Tembakau ini jelas membutuhkan keterlibatan pemimpin daerah. Karena soal infrastruktur, mayoritas jalan memang menjadi keluhan warga Jember selama ini. “Mau tidak mau, suka tidak suka, infrastruktur itu menjadi PR urgent, perlu secepatnya,” jelas Nurul Widyawati Islami, pengamat kebijakan publik.

- Advertisement -

JEMBER, RADARJEMBER.ID – Soal infrastruktur tidak bisa dianggap sebelah mata. Di Jember sendiri, hampir tiap hari warganya mengeluhkan kerusakan infrastruktur, utamanya jalan. Baik yang menjadi jalan daerah, provinsi, ataupun jalan nasional.

Sebenarnya, upaya perbaikan jalan beberapa pekan lalu sempat dilakukan. Ada dari LSM, parpol, hingga komunitas tertentu. Bahkan, dari Direktorat Jenderal Bina Marga juga sempat melakukan perbaikan di sejumlah ruas jalan nasional di Jember.

Koordinator Perbaikan Jalan Nasional Wilayah Lumajang–Jember Sulaiman mengatakan, upaya perbaikan jalan memang menjadi kewenangan masing-masing pemerintah. “Jika jalan nasional berarti pusat, jika jalan provinsi berarti pemprov. Dan jika jalan daerah, berarti pemerintah kabupaten,” jelasnya.

Kendati memiliki kewenangan masing-masing, lanjut Sulaiman, bukan berarti pemerintah daerah harus menutup mata atas kerusakan jalan yang ada. Namun, harus turut melakukan perawatan jalan. Sebab, di Jember sendiri, kata dia, banyak juga jalur provinsi atau jalan nasional yang sebenarnya juga kondisinya rusak. “Pemda tentu bisa ikut melakukan perawatan jalan nasional maupun jalan provinsi. Sederhananya, ikut menggunakan jalan tapi tidak mau merawat, gimana?” imbuhnya.

Meski memiliki berbagai jenis jalan dan kewenangan yang berbeda, tapi keberadaan jalan yang membelah Kota Tembakau ini jelas membutuhkan keterlibatan pemimpin daerah. Karena soal infrastruktur, mayoritas jalan memang menjadi keluhan warga Jember selama ini. “Mau tidak mau, suka tidak suka, infrastruktur itu menjadi PR urgent, perlu secepatnya,” jelas Nurul Widyawati Islami, pengamat kebijakan publik.

JEMBER, RADARJEMBER.ID – Soal infrastruktur tidak bisa dianggap sebelah mata. Di Jember sendiri, hampir tiap hari warganya mengeluhkan kerusakan infrastruktur, utamanya jalan. Baik yang menjadi jalan daerah, provinsi, ataupun jalan nasional.

Sebenarnya, upaya perbaikan jalan beberapa pekan lalu sempat dilakukan. Ada dari LSM, parpol, hingga komunitas tertentu. Bahkan, dari Direktorat Jenderal Bina Marga juga sempat melakukan perbaikan di sejumlah ruas jalan nasional di Jember.

Koordinator Perbaikan Jalan Nasional Wilayah Lumajang–Jember Sulaiman mengatakan, upaya perbaikan jalan memang menjadi kewenangan masing-masing pemerintah. “Jika jalan nasional berarti pusat, jika jalan provinsi berarti pemprov. Dan jika jalan daerah, berarti pemerintah kabupaten,” jelasnya.

Kendati memiliki kewenangan masing-masing, lanjut Sulaiman, bukan berarti pemerintah daerah harus menutup mata atas kerusakan jalan yang ada. Namun, harus turut melakukan perawatan jalan. Sebab, di Jember sendiri, kata dia, banyak juga jalur provinsi atau jalan nasional yang sebenarnya juga kondisinya rusak. “Pemda tentu bisa ikut melakukan perawatan jalan nasional maupun jalan provinsi. Sederhananya, ikut menggunakan jalan tapi tidak mau merawat, gimana?” imbuhnya.

Meski memiliki berbagai jenis jalan dan kewenangan yang berbeda, tapi keberadaan jalan yang membelah Kota Tembakau ini jelas membutuhkan keterlibatan pemimpin daerah. Karena soal infrastruktur, mayoritas jalan memang menjadi keluhan warga Jember selama ini. “Mau tidak mau, suka tidak suka, infrastruktur itu menjadi PR urgent, perlu secepatnya,” jelas Nurul Widyawati Islami, pengamat kebijakan publik.

BERITA TERKINI

Wajib Dibaca

/