alexametrics
23 C
Jember
Friday, 27 May 2022

Problemnya Pupuk dan Harga Jual – Bidang Pertanian (4 Sektor Prioritas Hendy-Firjaun)

Mobile_AP_Rectangle 1

JEMBER, RADARJEMBER.ID – Sejarah perkembangan ekonomi Jember tidak bisa dilepaskan dari sektor pertanian, perkebunan, dan kehutanan. Bahkan Jember menjadi penopang lumbung pangan di Jawa Timur. Persentase terbesar Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Jember juga tetap dipegang sektor pertanian, perkebunan, kehutanan, dan perikanan. Walau begitu, kenapa problem yang membelit petani tidak kunjung terurai?

Masalah yang dihadapi petani sebenarnya cukup banyak. Tapi ada dua persoalan klasik yang sejak dulu menghantui. Yakni, ketersediaan pupuk dan harga jual. Saat masa tanam, biasanya petani kelimpungan mendapatkan pupuk. Kalaupun ada, harganya cenderung mahal. Kondisi sebaliknya justru terjadi kala panen. Biasanya, harga jual ketika memasuki panen raya. Solusi dua hal inilah yang perlu dirumuskan oleh pemimpin Jember yang akan dilantik pekan ini, Hendy Siswanto dan Muhammad Balya Firjaun Barlaman (Hendy-Firjaun).

Kondisi sulitnya mendapatkan ini yang dirasakan oleh Yusman Arif. Satu dekade lalu sebelum lulus kuliah, petani asal Kecamatan Tanggul tersebut sebenarnya sudah berpikir bagaimana dirinya bisa menjadi pengusaha. Dia ingin menjalankan usaha yang cocok dengan potensi Jember. Hingga akhirnya memutuskan untuk terjun di usaha pertanian.

Mobile_AP_Rectangle 2

Memulai dengan menyewa lahan, lalu memiliki sawah sendiri, hingga punya beberapa petak, mengantarkan kehidupan pria 33 tahun itu jauh lebih baik ketimbang satu dasawarsa lalu. Walau begitu, tantangan menjadi petani tidak seperti yang dia bayangkan sebelumnya. Sebab, banyak hal di luar prediksinya yang membuat usahanya sering kalang kabut. “Utamanya soal pupuk,” ucapnya kepada Jawa Pos Radar Jember, baru-baru ini.

Kuota pupuk subsidi yang menyusut dari tahun ke tahun membikin Yusman memutar otak. Dia akhirnya punya cara agar bisa mendapatkannya. Setiap petak sawah miliknya tidak atas nama dirinya, tapi kerabat dekat. Nyatanya, meski dia sudah mengakali pencatatan hak milik tersebut, dia tetap sulit mendapatkan pupuk subsidi.

Ketua Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) Jember Jumantoro mengatakan, ada beberapa hal yang menjadi kendala petani tidak kunjung sejahtera. Dia mengklasifikasi, pertama karena ketidakpastian harga jual dan selalu anjlok saat panen raya. Imbasnya, anak muda enggan menjadi petani. Selain itu, juga terkendala akses modal, dan terakhir adalah jasa sarana produksi yang harganya melangit. Jasa sarana produksi itu dimulai dari benih, obat-obatan, hingga pupuk.

Menurut Jumantoro, kata-kata petani sejahtera itu hanya berlaku pada zaman Orde Baru saja. “Karena, sarana produksi termasuk pupuk itu mudah didapat. Harga hasil panen juga stabil,” jelasnya.

Sekarang, kondisinya berbeda jauh. Saat masa panen yang ditunggu-tunggu petani, hasilnya justru berseberangan dengan yang diharapkan. Bahkan, pada awal korona lalu, harga komoditas tanaman hortikultura seperti cabai dan tomat sampai terjun bebas. Padahal, pemerintah ingin adanya ketahanan pangan di tengah pandemi.

Di sisi lain, ketidakpastian harga jual itu juga ditambah dengan pupuk subsidi yang kuotanya justru semakin turun. Padahal, petani digenjot agar bisa memenuhi target pemerintah soal swasembada pangan. Sebab, petani yang tidak masuk elektronik Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (ERDKK) tidak bisa membeli pupuk. Belum lagi, petani yang membeli pupuk subsidi harus membawa KTP. Jika harus membeli pupuk nonsubsidi, selisih harganya sangat jauh. Harga per kuintal pupuk urea subsidi sekitar Rp 200 ribuan, sementara nonsubsidi mencapai Rp 600 ribu.

Problem pupuk ini membuat pemilik kios pupuk subsidi menjadi kelompok tertuduh dan paling disalahkan. Jumantoro mencontohkan, ada petani yang masuk ERDKK tidak kunjung mengambil jatahnya. Sedangkan yang tidak masuk ERDKK mau membeli, tapi tidak bisa. Padahal stok di kios masih ada. Inilah yang memicu polemik. Efeknya, cukup banyak kios yang ingin berhenti. “Setiap kecamatan itu setidaknya ada dua sampai tiga. Bila ditotal satu kabupaten sekitar 60 kios yang ingin berhenti,” ungkapnya.

Sementara, bagi petani kecil, masih ditambah permasalahan modal. Walau dapat jatah pupuk subsidi, mereka tetap tidak ada modal untuk membeli. Akibatnya, petani berutang dengan metode pembayaran harian atau mingguan. Model utang semacam ini sangat memberatkan petani. Sebab, bunganya mencekik, jauh di atas standar perbankan. “Orang mengatakan, pinjam 70 dikembalikan 100,” jelasnya.

Ada juga petani yang utang saat membeli pupuk subsidi dan dibayar ketika panen. Harga utang tentu selisih dengan membeli tunai. Misalnya, pupuk seharga Rp 200 ribu yang dibayar saat panen akan dikembalikan Rp 270 – 300 ribu. Jika sektor pertanian demikian terus, menurut Jumantoro, bisa jadi bukan petani yang menggarap lahan pertaniannya. Tapi perusahaan besar. “Karena pemuda tidak mau jadi petani, lebih bangga jadi kuli dengan bayaran dan gaji pasti. Akhirnya sektor pertanian mati, pemilik tanah hanya jadi penonton,” ucapnya.

Bagi Jumantoro, penurunan alokasi pupuk subsidi ini juga rawan konflik. Pengurangan pupuk subsidi disebutnya seperti membunuh petani perlahan-lahan. Bukan soal penurunan produktivitas semata atau kerugian secara finansial. Namun, juga akan semakin sulit mencari generasi yang ingin jadi petani. “Inilah salah satu kenapa sektor pertanian semakin tak diminati. Karena dinilai semakin tidak jelas keberpihakan pemerintah,” tuturnya.

Data Badan Pusat Statistik (BPS) Jember mengenai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Jember, pada 2019 lalu, dari 17 sektor, sektor pertanian, perkebunan, dan perikanan memiliki persentase distribusi terbesar yaitu 26,39 persen. Sedangkan posisi kedua adalah manufaktur 20,46 persen.

- Advertisement -

JEMBER, RADARJEMBER.ID – Sejarah perkembangan ekonomi Jember tidak bisa dilepaskan dari sektor pertanian, perkebunan, dan kehutanan. Bahkan Jember menjadi penopang lumbung pangan di Jawa Timur. Persentase terbesar Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Jember juga tetap dipegang sektor pertanian, perkebunan, kehutanan, dan perikanan. Walau begitu, kenapa problem yang membelit petani tidak kunjung terurai?

Masalah yang dihadapi petani sebenarnya cukup banyak. Tapi ada dua persoalan klasik yang sejak dulu menghantui. Yakni, ketersediaan pupuk dan harga jual. Saat masa tanam, biasanya petani kelimpungan mendapatkan pupuk. Kalaupun ada, harganya cenderung mahal. Kondisi sebaliknya justru terjadi kala panen. Biasanya, harga jual ketika memasuki panen raya. Solusi dua hal inilah yang perlu dirumuskan oleh pemimpin Jember yang akan dilantik pekan ini, Hendy Siswanto dan Muhammad Balya Firjaun Barlaman (Hendy-Firjaun).

Kondisi sulitnya mendapatkan ini yang dirasakan oleh Yusman Arif. Satu dekade lalu sebelum lulus kuliah, petani asal Kecamatan Tanggul tersebut sebenarnya sudah berpikir bagaimana dirinya bisa menjadi pengusaha. Dia ingin menjalankan usaha yang cocok dengan potensi Jember. Hingga akhirnya memutuskan untuk terjun di usaha pertanian.

Memulai dengan menyewa lahan, lalu memiliki sawah sendiri, hingga punya beberapa petak, mengantarkan kehidupan pria 33 tahun itu jauh lebih baik ketimbang satu dasawarsa lalu. Walau begitu, tantangan menjadi petani tidak seperti yang dia bayangkan sebelumnya. Sebab, banyak hal di luar prediksinya yang membuat usahanya sering kalang kabut. “Utamanya soal pupuk,” ucapnya kepada Jawa Pos Radar Jember, baru-baru ini.

Kuota pupuk subsidi yang menyusut dari tahun ke tahun membikin Yusman memutar otak. Dia akhirnya punya cara agar bisa mendapatkannya. Setiap petak sawah miliknya tidak atas nama dirinya, tapi kerabat dekat. Nyatanya, meski dia sudah mengakali pencatatan hak milik tersebut, dia tetap sulit mendapatkan pupuk subsidi.

Ketua Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) Jember Jumantoro mengatakan, ada beberapa hal yang menjadi kendala petani tidak kunjung sejahtera. Dia mengklasifikasi, pertama karena ketidakpastian harga jual dan selalu anjlok saat panen raya. Imbasnya, anak muda enggan menjadi petani. Selain itu, juga terkendala akses modal, dan terakhir adalah jasa sarana produksi yang harganya melangit. Jasa sarana produksi itu dimulai dari benih, obat-obatan, hingga pupuk.

Menurut Jumantoro, kata-kata petani sejahtera itu hanya berlaku pada zaman Orde Baru saja. “Karena, sarana produksi termasuk pupuk itu mudah didapat. Harga hasil panen juga stabil,” jelasnya.

Sekarang, kondisinya berbeda jauh. Saat masa panen yang ditunggu-tunggu petani, hasilnya justru berseberangan dengan yang diharapkan. Bahkan, pada awal korona lalu, harga komoditas tanaman hortikultura seperti cabai dan tomat sampai terjun bebas. Padahal, pemerintah ingin adanya ketahanan pangan di tengah pandemi.

Di sisi lain, ketidakpastian harga jual itu juga ditambah dengan pupuk subsidi yang kuotanya justru semakin turun. Padahal, petani digenjot agar bisa memenuhi target pemerintah soal swasembada pangan. Sebab, petani yang tidak masuk elektronik Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (ERDKK) tidak bisa membeli pupuk. Belum lagi, petani yang membeli pupuk subsidi harus membawa KTP. Jika harus membeli pupuk nonsubsidi, selisih harganya sangat jauh. Harga per kuintal pupuk urea subsidi sekitar Rp 200 ribuan, sementara nonsubsidi mencapai Rp 600 ribu.

Problem pupuk ini membuat pemilik kios pupuk subsidi menjadi kelompok tertuduh dan paling disalahkan. Jumantoro mencontohkan, ada petani yang masuk ERDKK tidak kunjung mengambil jatahnya. Sedangkan yang tidak masuk ERDKK mau membeli, tapi tidak bisa. Padahal stok di kios masih ada. Inilah yang memicu polemik. Efeknya, cukup banyak kios yang ingin berhenti. “Setiap kecamatan itu setidaknya ada dua sampai tiga. Bila ditotal satu kabupaten sekitar 60 kios yang ingin berhenti,” ungkapnya.

Sementara, bagi petani kecil, masih ditambah permasalahan modal. Walau dapat jatah pupuk subsidi, mereka tetap tidak ada modal untuk membeli. Akibatnya, petani berutang dengan metode pembayaran harian atau mingguan. Model utang semacam ini sangat memberatkan petani. Sebab, bunganya mencekik, jauh di atas standar perbankan. “Orang mengatakan, pinjam 70 dikembalikan 100,” jelasnya.

Ada juga petani yang utang saat membeli pupuk subsidi dan dibayar ketika panen. Harga utang tentu selisih dengan membeli tunai. Misalnya, pupuk seharga Rp 200 ribu yang dibayar saat panen akan dikembalikan Rp 270 – 300 ribu. Jika sektor pertanian demikian terus, menurut Jumantoro, bisa jadi bukan petani yang menggarap lahan pertaniannya. Tapi perusahaan besar. “Karena pemuda tidak mau jadi petani, lebih bangga jadi kuli dengan bayaran dan gaji pasti. Akhirnya sektor pertanian mati, pemilik tanah hanya jadi penonton,” ucapnya.

Bagi Jumantoro, penurunan alokasi pupuk subsidi ini juga rawan konflik. Pengurangan pupuk subsidi disebutnya seperti membunuh petani perlahan-lahan. Bukan soal penurunan produktivitas semata atau kerugian secara finansial. Namun, juga akan semakin sulit mencari generasi yang ingin jadi petani. “Inilah salah satu kenapa sektor pertanian semakin tak diminati. Karena dinilai semakin tidak jelas keberpihakan pemerintah,” tuturnya.

Data Badan Pusat Statistik (BPS) Jember mengenai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Jember, pada 2019 lalu, dari 17 sektor, sektor pertanian, perkebunan, dan perikanan memiliki persentase distribusi terbesar yaitu 26,39 persen. Sedangkan posisi kedua adalah manufaktur 20,46 persen.

JEMBER, RADARJEMBER.ID – Sejarah perkembangan ekonomi Jember tidak bisa dilepaskan dari sektor pertanian, perkebunan, dan kehutanan. Bahkan Jember menjadi penopang lumbung pangan di Jawa Timur. Persentase terbesar Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Jember juga tetap dipegang sektor pertanian, perkebunan, kehutanan, dan perikanan. Walau begitu, kenapa problem yang membelit petani tidak kunjung terurai?

Masalah yang dihadapi petani sebenarnya cukup banyak. Tapi ada dua persoalan klasik yang sejak dulu menghantui. Yakni, ketersediaan pupuk dan harga jual. Saat masa tanam, biasanya petani kelimpungan mendapatkan pupuk. Kalaupun ada, harganya cenderung mahal. Kondisi sebaliknya justru terjadi kala panen. Biasanya, harga jual ketika memasuki panen raya. Solusi dua hal inilah yang perlu dirumuskan oleh pemimpin Jember yang akan dilantik pekan ini, Hendy Siswanto dan Muhammad Balya Firjaun Barlaman (Hendy-Firjaun).

Kondisi sulitnya mendapatkan ini yang dirasakan oleh Yusman Arif. Satu dekade lalu sebelum lulus kuliah, petani asal Kecamatan Tanggul tersebut sebenarnya sudah berpikir bagaimana dirinya bisa menjadi pengusaha. Dia ingin menjalankan usaha yang cocok dengan potensi Jember. Hingga akhirnya memutuskan untuk terjun di usaha pertanian.

Memulai dengan menyewa lahan, lalu memiliki sawah sendiri, hingga punya beberapa petak, mengantarkan kehidupan pria 33 tahun itu jauh lebih baik ketimbang satu dasawarsa lalu. Walau begitu, tantangan menjadi petani tidak seperti yang dia bayangkan sebelumnya. Sebab, banyak hal di luar prediksinya yang membuat usahanya sering kalang kabut. “Utamanya soal pupuk,” ucapnya kepada Jawa Pos Radar Jember, baru-baru ini.

Kuota pupuk subsidi yang menyusut dari tahun ke tahun membikin Yusman memutar otak. Dia akhirnya punya cara agar bisa mendapatkannya. Setiap petak sawah miliknya tidak atas nama dirinya, tapi kerabat dekat. Nyatanya, meski dia sudah mengakali pencatatan hak milik tersebut, dia tetap sulit mendapatkan pupuk subsidi.

Ketua Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) Jember Jumantoro mengatakan, ada beberapa hal yang menjadi kendala petani tidak kunjung sejahtera. Dia mengklasifikasi, pertama karena ketidakpastian harga jual dan selalu anjlok saat panen raya. Imbasnya, anak muda enggan menjadi petani. Selain itu, juga terkendala akses modal, dan terakhir adalah jasa sarana produksi yang harganya melangit. Jasa sarana produksi itu dimulai dari benih, obat-obatan, hingga pupuk.

Menurut Jumantoro, kata-kata petani sejahtera itu hanya berlaku pada zaman Orde Baru saja. “Karena, sarana produksi termasuk pupuk itu mudah didapat. Harga hasil panen juga stabil,” jelasnya.

Sekarang, kondisinya berbeda jauh. Saat masa panen yang ditunggu-tunggu petani, hasilnya justru berseberangan dengan yang diharapkan. Bahkan, pada awal korona lalu, harga komoditas tanaman hortikultura seperti cabai dan tomat sampai terjun bebas. Padahal, pemerintah ingin adanya ketahanan pangan di tengah pandemi.

Di sisi lain, ketidakpastian harga jual itu juga ditambah dengan pupuk subsidi yang kuotanya justru semakin turun. Padahal, petani digenjot agar bisa memenuhi target pemerintah soal swasembada pangan. Sebab, petani yang tidak masuk elektronik Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (ERDKK) tidak bisa membeli pupuk. Belum lagi, petani yang membeli pupuk subsidi harus membawa KTP. Jika harus membeli pupuk nonsubsidi, selisih harganya sangat jauh. Harga per kuintal pupuk urea subsidi sekitar Rp 200 ribuan, sementara nonsubsidi mencapai Rp 600 ribu.

Problem pupuk ini membuat pemilik kios pupuk subsidi menjadi kelompok tertuduh dan paling disalahkan. Jumantoro mencontohkan, ada petani yang masuk ERDKK tidak kunjung mengambil jatahnya. Sedangkan yang tidak masuk ERDKK mau membeli, tapi tidak bisa. Padahal stok di kios masih ada. Inilah yang memicu polemik. Efeknya, cukup banyak kios yang ingin berhenti. “Setiap kecamatan itu setidaknya ada dua sampai tiga. Bila ditotal satu kabupaten sekitar 60 kios yang ingin berhenti,” ungkapnya.

Sementara, bagi petani kecil, masih ditambah permasalahan modal. Walau dapat jatah pupuk subsidi, mereka tetap tidak ada modal untuk membeli. Akibatnya, petani berutang dengan metode pembayaran harian atau mingguan. Model utang semacam ini sangat memberatkan petani. Sebab, bunganya mencekik, jauh di atas standar perbankan. “Orang mengatakan, pinjam 70 dikembalikan 100,” jelasnya.

Ada juga petani yang utang saat membeli pupuk subsidi dan dibayar ketika panen. Harga utang tentu selisih dengan membeli tunai. Misalnya, pupuk seharga Rp 200 ribu yang dibayar saat panen akan dikembalikan Rp 270 – 300 ribu. Jika sektor pertanian demikian terus, menurut Jumantoro, bisa jadi bukan petani yang menggarap lahan pertaniannya. Tapi perusahaan besar. “Karena pemuda tidak mau jadi petani, lebih bangga jadi kuli dengan bayaran dan gaji pasti. Akhirnya sektor pertanian mati, pemilik tanah hanya jadi penonton,” ucapnya.

Bagi Jumantoro, penurunan alokasi pupuk subsidi ini juga rawan konflik. Pengurangan pupuk subsidi disebutnya seperti membunuh petani perlahan-lahan. Bukan soal penurunan produktivitas semata atau kerugian secara finansial. Namun, juga akan semakin sulit mencari generasi yang ingin jadi petani. “Inilah salah satu kenapa sektor pertanian semakin tak diminati. Karena dinilai semakin tidak jelas keberpihakan pemerintah,” tuturnya.

Data Badan Pusat Statistik (BPS) Jember mengenai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Jember, pada 2019 lalu, dari 17 sektor, sektor pertanian, perkebunan, dan perikanan memiliki persentase distribusi terbesar yaitu 26,39 persen. Sedangkan posisi kedua adalah manufaktur 20,46 persen.

BERITA TERKINI

Wajib Dibaca

/