alexametrics
27.9 C
Jember
Sunday, 22 May 2022

Akses dan Kesejahteraan Guru – Bidang Pendidikan (4 Sektor Prioritas Hendy-Firjaun)

Segudang pekerjaan rumah (PR) menanti pemimpin baru Jember, Hendy Siswanto dan Muhammad Balya Firjaun Barlaman (Hendy-Firjaun). Pasca-dilantik, jargon sinergi, kolaborasi, dan akselerasi benar-benar diuji. Jawa Pos Radar Jember menyuguhkan empat sektor prioritas yang perlu digarap sampai tuntas. Dapatkah pasangan ini memenuhi harapan rakyat?

Mobile_AP_Rectangle 1

JEMBER, RADARJEMBER.ID – Pendidikan merupakan hak dasar yang wajib dipenuhi oleh pemerintah. Beberapa pakar menyebut, problem di Jember sebenarnya belum pada kualitas, tapi akses pendidikan itu sendiri. Sebab, masih ada kelompok marginal di Kota Pandhalungan ini yang belum bisa mengakses pendidikan secara penuh. Semisal masyarakat kawasan pinggiran atau yang tinggal di lereng pegunungan, hingga kelompok penyandang disabilitas.

Sebagai salah satu contoh, aksesibilitas pembelajaran daring selama pandemi ini masih banyak yang belum terpenuhi. Utamanya terkait jaringan internet. Sebab, tidak semua sekolah memiliki akses yang memadai. Termasuk para siswa atau wali murid. Bahkan, banyak sekolah di pinggiran yang menyiasatinya dengan melakukan pembelajaran tatap muka. Namun, karena dilarang menggunakan gedung sekolah, mereka melakukannya di musala hingga rumah guru. Tanpa mengenakan seragam.

Jika ditarik lebih jauh, hal ini menandakan bahwa pemerintah sebenarnya tidak siap menyelenggarakan pembelajaran daring. Terbukti dengan tidak tersedianya infrastruktur yang mendukung kebijakan tersebut. Di sisi lain, guru juga belum siap. Sebab, mereka tidak memiliki inovasi soal media pembelajaran yang seharusnya diimplementasikan dalam pembelajaran daring tersebut.

Mobile_AP_Rectangle 2

Contoh lain ketika simulasi asesmen kompetisi minum (AKM) sebagai opsi pengganti ujian nasional (UN), beberapa sekolah tidak dapat mengakses jaringan internet dengan optimal. Salah satunya adalah SDN 4 Bintoro. Jika AKM diimplementasikan, potensinya akan banyak sekolah yang mengalami kondisi serupa. Terlebih, lembaga pendidikan yang letaknya di pinggiran atau di pinggiran hutan.

Selain akses jaringan, akses gedung secara fisik juga perlu mendapat perhatian lebih. Setidaknya terdapat 1.058 ruang kelas SD yang mengalami rusak berat. Sebanyak 1.014 lainnya mengalami rusak sedang dan hanya 868 yang dalam keadaan layak. Kondisi bangunan yang demikian disebut bukan hal yang baru. Ini belum penyediaan sekolah inklusi bagi penyandang disabilitas, serta jumlah gedung yang tidak ramah terhadap mereka. “Data ini sudah sinkron dan sesuai dengan kondisi di lapangan,” kata Dhebora Krisnowati, Kepala Bidang Pendidikan TK dan SD Dinas Pendidikan Jember.

Akhir 2020 lalu, memang sempat ada ketidaksesuaian data antara sistem di data pokok pendidikan (dapodik) dengan kondisi nyata di lapangan. Sebab, waktu itu, banyak kepala sekolah yang tidak melakukan pendataan secara riil dan melaporkannya di akun dapodik masing-masing. Mereka khawatir, data riil itu akan memangkas tunjangan mereka. Dampaknya, beberapa gedung sekolah ambruk sebelum mendapatkan renovasi.

Pakar pendidikan dari Universitas Muhammadiyah Jember, Wahyu Dyah Laksmi mengungkapkan, kesenjangan aksesibilitas ini perlu mendapat perhatian khusus dan prioritas. Namun, harus ada pemetaan terlebih dahulu mengenai kebutuhan masyarakat dan kondisi masyarakat. “Bukan berarti semua harus dikasih provider. Jadi, dilihat kebutuhan dan kondisi sekolahnya,” kata Laksmi, kemarin (14/2).

- Advertisement -

JEMBER, RADARJEMBER.ID – Pendidikan merupakan hak dasar yang wajib dipenuhi oleh pemerintah. Beberapa pakar menyebut, problem di Jember sebenarnya belum pada kualitas, tapi akses pendidikan itu sendiri. Sebab, masih ada kelompok marginal di Kota Pandhalungan ini yang belum bisa mengakses pendidikan secara penuh. Semisal masyarakat kawasan pinggiran atau yang tinggal di lereng pegunungan, hingga kelompok penyandang disabilitas.

Sebagai salah satu contoh, aksesibilitas pembelajaran daring selama pandemi ini masih banyak yang belum terpenuhi. Utamanya terkait jaringan internet. Sebab, tidak semua sekolah memiliki akses yang memadai. Termasuk para siswa atau wali murid. Bahkan, banyak sekolah di pinggiran yang menyiasatinya dengan melakukan pembelajaran tatap muka. Namun, karena dilarang menggunakan gedung sekolah, mereka melakukannya di musala hingga rumah guru. Tanpa mengenakan seragam.

Jika ditarik lebih jauh, hal ini menandakan bahwa pemerintah sebenarnya tidak siap menyelenggarakan pembelajaran daring. Terbukti dengan tidak tersedianya infrastruktur yang mendukung kebijakan tersebut. Di sisi lain, guru juga belum siap. Sebab, mereka tidak memiliki inovasi soal media pembelajaran yang seharusnya diimplementasikan dalam pembelajaran daring tersebut.

Contoh lain ketika simulasi asesmen kompetisi minum (AKM) sebagai opsi pengganti ujian nasional (UN), beberapa sekolah tidak dapat mengakses jaringan internet dengan optimal. Salah satunya adalah SDN 4 Bintoro. Jika AKM diimplementasikan, potensinya akan banyak sekolah yang mengalami kondisi serupa. Terlebih, lembaga pendidikan yang letaknya di pinggiran atau di pinggiran hutan.

Selain akses jaringan, akses gedung secara fisik juga perlu mendapat perhatian lebih. Setidaknya terdapat 1.058 ruang kelas SD yang mengalami rusak berat. Sebanyak 1.014 lainnya mengalami rusak sedang dan hanya 868 yang dalam keadaan layak. Kondisi bangunan yang demikian disebut bukan hal yang baru. Ini belum penyediaan sekolah inklusi bagi penyandang disabilitas, serta jumlah gedung yang tidak ramah terhadap mereka. “Data ini sudah sinkron dan sesuai dengan kondisi di lapangan,” kata Dhebora Krisnowati, Kepala Bidang Pendidikan TK dan SD Dinas Pendidikan Jember.

Akhir 2020 lalu, memang sempat ada ketidaksesuaian data antara sistem di data pokok pendidikan (dapodik) dengan kondisi nyata di lapangan. Sebab, waktu itu, banyak kepala sekolah yang tidak melakukan pendataan secara riil dan melaporkannya di akun dapodik masing-masing. Mereka khawatir, data riil itu akan memangkas tunjangan mereka. Dampaknya, beberapa gedung sekolah ambruk sebelum mendapatkan renovasi.

Pakar pendidikan dari Universitas Muhammadiyah Jember, Wahyu Dyah Laksmi mengungkapkan, kesenjangan aksesibilitas ini perlu mendapat perhatian khusus dan prioritas. Namun, harus ada pemetaan terlebih dahulu mengenai kebutuhan masyarakat dan kondisi masyarakat. “Bukan berarti semua harus dikasih provider. Jadi, dilihat kebutuhan dan kondisi sekolahnya,” kata Laksmi, kemarin (14/2).

JEMBER, RADARJEMBER.ID – Pendidikan merupakan hak dasar yang wajib dipenuhi oleh pemerintah. Beberapa pakar menyebut, problem di Jember sebenarnya belum pada kualitas, tapi akses pendidikan itu sendiri. Sebab, masih ada kelompok marginal di Kota Pandhalungan ini yang belum bisa mengakses pendidikan secara penuh. Semisal masyarakat kawasan pinggiran atau yang tinggal di lereng pegunungan, hingga kelompok penyandang disabilitas.

Sebagai salah satu contoh, aksesibilitas pembelajaran daring selama pandemi ini masih banyak yang belum terpenuhi. Utamanya terkait jaringan internet. Sebab, tidak semua sekolah memiliki akses yang memadai. Termasuk para siswa atau wali murid. Bahkan, banyak sekolah di pinggiran yang menyiasatinya dengan melakukan pembelajaran tatap muka. Namun, karena dilarang menggunakan gedung sekolah, mereka melakukannya di musala hingga rumah guru. Tanpa mengenakan seragam.

Jika ditarik lebih jauh, hal ini menandakan bahwa pemerintah sebenarnya tidak siap menyelenggarakan pembelajaran daring. Terbukti dengan tidak tersedianya infrastruktur yang mendukung kebijakan tersebut. Di sisi lain, guru juga belum siap. Sebab, mereka tidak memiliki inovasi soal media pembelajaran yang seharusnya diimplementasikan dalam pembelajaran daring tersebut.

Contoh lain ketika simulasi asesmen kompetisi minum (AKM) sebagai opsi pengganti ujian nasional (UN), beberapa sekolah tidak dapat mengakses jaringan internet dengan optimal. Salah satunya adalah SDN 4 Bintoro. Jika AKM diimplementasikan, potensinya akan banyak sekolah yang mengalami kondisi serupa. Terlebih, lembaga pendidikan yang letaknya di pinggiran atau di pinggiran hutan.

Selain akses jaringan, akses gedung secara fisik juga perlu mendapat perhatian lebih. Setidaknya terdapat 1.058 ruang kelas SD yang mengalami rusak berat. Sebanyak 1.014 lainnya mengalami rusak sedang dan hanya 868 yang dalam keadaan layak. Kondisi bangunan yang demikian disebut bukan hal yang baru. Ini belum penyediaan sekolah inklusi bagi penyandang disabilitas, serta jumlah gedung yang tidak ramah terhadap mereka. “Data ini sudah sinkron dan sesuai dengan kondisi di lapangan,” kata Dhebora Krisnowati, Kepala Bidang Pendidikan TK dan SD Dinas Pendidikan Jember.

Akhir 2020 lalu, memang sempat ada ketidaksesuaian data antara sistem di data pokok pendidikan (dapodik) dengan kondisi nyata di lapangan. Sebab, waktu itu, banyak kepala sekolah yang tidak melakukan pendataan secara riil dan melaporkannya di akun dapodik masing-masing. Mereka khawatir, data riil itu akan memangkas tunjangan mereka. Dampaknya, beberapa gedung sekolah ambruk sebelum mendapatkan renovasi.

Pakar pendidikan dari Universitas Muhammadiyah Jember, Wahyu Dyah Laksmi mengungkapkan, kesenjangan aksesibilitas ini perlu mendapat perhatian khusus dan prioritas. Namun, harus ada pemetaan terlebih dahulu mengenai kebutuhan masyarakat dan kondisi masyarakat. “Bukan berarti semua harus dikasih provider. Jadi, dilihat kebutuhan dan kondisi sekolahnya,” kata Laksmi, kemarin (14/2).

BERITA TERKINI

Wajib Dibaca

/