alexametrics
23.5 C
Jember
Saturday, 21 May 2022

Pencabutan KSOTK Tak Bisa Ditawar

Mendagri dan Gubernur Jatim Kompak

Mobile_AP_Rectangle 1

JEMBER, RADARJEMBER.ID – Surat rekomendasi tentang pencabutan puluhan kebijakan di Jember sepertinya tak bisa ditawar lagi. Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa melalui suratnya memperkuat surat yang dikeluarkan sebelumnya oleh Mendagri Tito Karnavian. Yaitu perintah agar 15 keputusan bupati dan 30 peraturan bupati (perbup) dicabut.

Dalam kedua surat itu disebutkan, pencabutan harus dilakukan karena kebijakan yang dibuat di Jember telah menabrak peraturan. Salah satunya, pengangkatan dalam jabatan untuk jabatan tinggi pratama (JTP) tidak dikoordinasikan dengan Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN), sehingga dinilai tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Ketua DPRD Jember M Itqon Syauqi mengatakan, isi surat tembusan Gubernur Jatim tertanggal 10 Desember 2019 sama persis dengan isi surat Mendagri yang terbit 11 November 2019 lalu. “Perihalnya sama, terkait rekomendasi atas pemeriksaan khusus,” katanya.

Mobile_AP_Rectangle 2

Itqon menjelaskan, perintah Mendagri dan Gubernur Jatim kepada Bupati Jember yang dimaksud yakni mencabut 15 keputusan bupati tanggal 3 Januari 2018 tentang pengangkatan dalam jabatan. Perintah itu juga untuk mencabut 30 Peraturan Bupati (perbup) tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja (KSOTK) yang diterbitkan 3 Januari 2019.

“Selain pencabutan, perintahnya juga jelas agar Pemkab Jember memberlakukan Perbup KSOTK tanggal 1 Desember 2016,” terangnya. Selain itu, dia menambahkan, ada pula perintah untuk menindaklanjuti surat Mendagri terkait peringatan dan penggantian kepala bidang pengelolaan informasi administrasi kependudukan di dinas kependudukan dan pencatatan sipil (dispendukcapil).

Dikatakannya, perintah itu penting dilakukan agar kondisi birokrasi yang ada di Kabupaten Jember sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. “Kalau ini terus dibiarkan, maka akan berdampak pada tumpang-tindihnya fungsi. Apalagi, KSOTK baru yang dibuat ini tidak memiliki nomenklatur yang terintegrasi dengan pusat,” jelasnya.

- Advertisement -

JEMBER, RADARJEMBER.ID – Surat rekomendasi tentang pencabutan puluhan kebijakan di Jember sepertinya tak bisa ditawar lagi. Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa melalui suratnya memperkuat surat yang dikeluarkan sebelumnya oleh Mendagri Tito Karnavian. Yaitu perintah agar 15 keputusan bupati dan 30 peraturan bupati (perbup) dicabut.

Dalam kedua surat itu disebutkan, pencabutan harus dilakukan karena kebijakan yang dibuat di Jember telah menabrak peraturan. Salah satunya, pengangkatan dalam jabatan untuk jabatan tinggi pratama (JTP) tidak dikoordinasikan dengan Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN), sehingga dinilai tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Ketua DPRD Jember M Itqon Syauqi mengatakan, isi surat tembusan Gubernur Jatim tertanggal 10 Desember 2019 sama persis dengan isi surat Mendagri yang terbit 11 November 2019 lalu. “Perihalnya sama, terkait rekomendasi atas pemeriksaan khusus,” katanya.

Itqon menjelaskan, perintah Mendagri dan Gubernur Jatim kepada Bupati Jember yang dimaksud yakni mencabut 15 keputusan bupati tanggal 3 Januari 2018 tentang pengangkatan dalam jabatan. Perintah itu juga untuk mencabut 30 Peraturan Bupati (perbup) tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja (KSOTK) yang diterbitkan 3 Januari 2019.

“Selain pencabutan, perintahnya juga jelas agar Pemkab Jember memberlakukan Perbup KSOTK tanggal 1 Desember 2016,” terangnya. Selain itu, dia menambahkan, ada pula perintah untuk menindaklanjuti surat Mendagri terkait peringatan dan penggantian kepala bidang pengelolaan informasi administrasi kependudukan di dinas kependudukan dan pencatatan sipil (dispendukcapil).

Dikatakannya, perintah itu penting dilakukan agar kondisi birokrasi yang ada di Kabupaten Jember sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. “Kalau ini terus dibiarkan, maka akan berdampak pada tumpang-tindihnya fungsi. Apalagi, KSOTK baru yang dibuat ini tidak memiliki nomenklatur yang terintegrasi dengan pusat,” jelasnya.

JEMBER, RADARJEMBER.ID – Surat rekomendasi tentang pencabutan puluhan kebijakan di Jember sepertinya tak bisa ditawar lagi. Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa melalui suratnya memperkuat surat yang dikeluarkan sebelumnya oleh Mendagri Tito Karnavian. Yaitu perintah agar 15 keputusan bupati dan 30 peraturan bupati (perbup) dicabut.

Dalam kedua surat itu disebutkan, pencabutan harus dilakukan karena kebijakan yang dibuat di Jember telah menabrak peraturan. Salah satunya, pengangkatan dalam jabatan untuk jabatan tinggi pratama (JTP) tidak dikoordinasikan dengan Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN), sehingga dinilai tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Ketua DPRD Jember M Itqon Syauqi mengatakan, isi surat tembusan Gubernur Jatim tertanggal 10 Desember 2019 sama persis dengan isi surat Mendagri yang terbit 11 November 2019 lalu. “Perihalnya sama, terkait rekomendasi atas pemeriksaan khusus,” katanya.

Itqon menjelaskan, perintah Mendagri dan Gubernur Jatim kepada Bupati Jember yang dimaksud yakni mencabut 15 keputusan bupati tanggal 3 Januari 2018 tentang pengangkatan dalam jabatan. Perintah itu juga untuk mencabut 30 Peraturan Bupati (perbup) tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja (KSOTK) yang diterbitkan 3 Januari 2019.

“Selain pencabutan, perintahnya juga jelas agar Pemkab Jember memberlakukan Perbup KSOTK tanggal 1 Desember 2016,” terangnya. Selain itu, dia menambahkan, ada pula perintah untuk menindaklanjuti surat Mendagri terkait peringatan dan penggantian kepala bidang pengelolaan informasi administrasi kependudukan di dinas kependudukan dan pencatatan sipil (dispendukcapil).

Dikatakannya, perintah itu penting dilakukan agar kondisi birokrasi yang ada di Kabupaten Jember sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. “Kalau ini terus dibiarkan, maka akan berdampak pada tumpang-tindihnya fungsi. Apalagi, KSOTK baru yang dibuat ini tidak memiliki nomenklatur yang terintegrasi dengan pusat,” jelasnya.

BERITA TERKINI

Wajib Dibaca

/