alexametrics
25.4 C
Jember
Wednesday, 18 May 2022

KSOTK Belum Tuntas

Mobile_AP_Rectangle 1

Terakhir, Gubernur Jawa Timur selaku wakil pemerintah pusat agar meminta Bupati Jember segera melaporkan pelaksanaan pelantikan pejabat Januari 2020 dan kenaikan pangkat reguler April 2020. “Paling lambat 14 hari kerja, terhitung sejak diterimanya surat ini,” tegas Akmal dalam suratnya.

Ketua DPRD Jember M Itqon Syauqi yang mendapat surat tembusan dari Kemendagri menyayangkan alotnya penyelesaian KSOTK. Menurutnya, apabila KSOTK tidak segera diselesaikan, maka yang menjadi taruhan adalah nasib PNS di seluruh Kabupaten Jember. “Sampai hari ini KSOTK masih belum tuntas. Kalau demikian yang terjadi, terus pelantikan, mutasi, serta pengangkatan reguler itu bagaimana? Ini kan seperti proses yang abal-abal,” tuturnya.

Itqon menyebut, seluruh PNS di Jember seharusnya paham dengan fenomena KSOTK yang tak kunjung selesai tersebut. “Kalau KSOTK bisa kembali normal, maka pengangkatan jabatan reguler dalam setahun bisa dua kali usulan. Ini usulan saja, tidak disetujui Kemendagri,” paparnya.

Mobile_AP_Rectangle 2

Dengan demikian, Itqon berharap agar KSOTK di Jember bisa segera tuntas dan seluruh PNS bisa bekerja maksimal. “Bagaimana mereka bisa bekerja dengan baik, sementara jabatan dan kenaikan pangkatnya masih meragukan. Jadi, menurut saya, KSOTK ini harus dituntaskan dulu,” pungkasnya.

Terpisah, Plt Bupati Jember Abdul Muqit Arief tak bersedia memberi komentar lebih jauh. Dia mengaku masih menunggu petunjuk lebih lanjut dari Mendagri. Dirinya juga tak memberi penjelasan secara detail apa langkah yang akan dilakukan dengan turunnya surat yang mengharuskan permasalahan KSOTK dituntaskan. “Masih menunggu arahan Mendagri,” jelasnya.

- Advertisement -

Terakhir, Gubernur Jawa Timur selaku wakil pemerintah pusat agar meminta Bupati Jember segera melaporkan pelaksanaan pelantikan pejabat Januari 2020 dan kenaikan pangkat reguler April 2020. “Paling lambat 14 hari kerja, terhitung sejak diterimanya surat ini,” tegas Akmal dalam suratnya.

Ketua DPRD Jember M Itqon Syauqi yang mendapat surat tembusan dari Kemendagri menyayangkan alotnya penyelesaian KSOTK. Menurutnya, apabila KSOTK tidak segera diselesaikan, maka yang menjadi taruhan adalah nasib PNS di seluruh Kabupaten Jember. “Sampai hari ini KSOTK masih belum tuntas. Kalau demikian yang terjadi, terus pelantikan, mutasi, serta pengangkatan reguler itu bagaimana? Ini kan seperti proses yang abal-abal,” tuturnya.

Itqon menyebut, seluruh PNS di Jember seharusnya paham dengan fenomena KSOTK yang tak kunjung selesai tersebut. “Kalau KSOTK bisa kembali normal, maka pengangkatan jabatan reguler dalam setahun bisa dua kali usulan. Ini usulan saja, tidak disetujui Kemendagri,” paparnya.

Dengan demikian, Itqon berharap agar KSOTK di Jember bisa segera tuntas dan seluruh PNS bisa bekerja maksimal. “Bagaimana mereka bisa bekerja dengan baik, sementara jabatan dan kenaikan pangkatnya masih meragukan. Jadi, menurut saya, KSOTK ini harus dituntaskan dulu,” pungkasnya.

Terpisah, Plt Bupati Jember Abdul Muqit Arief tak bersedia memberi komentar lebih jauh. Dia mengaku masih menunggu petunjuk lebih lanjut dari Mendagri. Dirinya juga tak memberi penjelasan secara detail apa langkah yang akan dilakukan dengan turunnya surat yang mengharuskan permasalahan KSOTK dituntaskan. “Masih menunggu arahan Mendagri,” jelasnya.

Terakhir, Gubernur Jawa Timur selaku wakil pemerintah pusat agar meminta Bupati Jember segera melaporkan pelaksanaan pelantikan pejabat Januari 2020 dan kenaikan pangkat reguler April 2020. “Paling lambat 14 hari kerja, terhitung sejak diterimanya surat ini,” tegas Akmal dalam suratnya.

Ketua DPRD Jember M Itqon Syauqi yang mendapat surat tembusan dari Kemendagri menyayangkan alotnya penyelesaian KSOTK. Menurutnya, apabila KSOTK tidak segera diselesaikan, maka yang menjadi taruhan adalah nasib PNS di seluruh Kabupaten Jember. “Sampai hari ini KSOTK masih belum tuntas. Kalau demikian yang terjadi, terus pelantikan, mutasi, serta pengangkatan reguler itu bagaimana? Ini kan seperti proses yang abal-abal,” tuturnya.

Itqon menyebut, seluruh PNS di Jember seharusnya paham dengan fenomena KSOTK yang tak kunjung selesai tersebut. “Kalau KSOTK bisa kembali normal, maka pengangkatan jabatan reguler dalam setahun bisa dua kali usulan. Ini usulan saja, tidak disetujui Kemendagri,” paparnya.

Dengan demikian, Itqon berharap agar KSOTK di Jember bisa segera tuntas dan seluruh PNS bisa bekerja maksimal. “Bagaimana mereka bisa bekerja dengan baik, sementara jabatan dan kenaikan pangkatnya masih meragukan. Jadi, menurut saya, KSOTK ini harus dituntaskan dulu,” pungkasnya.

Terpisah, Plt Bupati Jember Abdul Muqit Arief tak bersedia memberi komentar lebih jauh. Dia mengaku masih menunggu petunjuk lebih lanjut dari Mendagri. Dirinya juga tak memberi penjelasan secara detail apa langkah yang akan dilakukan dengan turunnya surat yang mengharuskan permasalahan KSOTK dituntaskan. “Masih menunggu arahan Mendagri,” jelasnya.

BERITA TERKINI

Wajib Dibaca

/