alexametrics
21.8 C
Jember
Tuesday, 16 August 2022

Karyawan Tetap Terancam Hilang

Uang Pesangon dan Pensiun Berpotensi Tidak Ada Lagi

Mobile_AP_Rectangle 1

JEMBER, RADARJEMBER.ID – Gerakan penolakan terhadap Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja (RUU CIKA) atau dikenal Omnibus Law masif dilakukan oleh sejumlah kalangan. Aksi ratusan warga pun dilangsungkan di bundaran DPRD Jember, kemarin (13/8).

Massa yang tergabung dalam Aliansi Jember Menggugat memandang, RUU Omnibus Law hanyalah kepeningan pengusaha semata. Apabila itu sampai disahkan, maka yang dirugikan adalah pekerja dan buruh di seluruh Indonesia dan Jember.

“Negeri kita sedang tidak sehat, Kawan! Para wakil rakyat di DPR RI tidak lagi mendengar aspirasi rakyat. Mereka hanya mementingkan keinginan pengusaha. Untuk itu, tolak RUU Omnibus Law,” teriak Vikilla, salah satu mahasiswa yang ikut terjun dalam orasinya.

Mobile_AP_Rectangle 2

Ketua Federal Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) Jember Novi Cahyo Hariadi mengungkap, ada serangkaian hal yang merugikan pekerja atau buruh apabila RUU Omnibus Law sampai disahkan. Menurutnya, upah minimum kabupaten (UMK) akan hilang dan diganti dengan upah minimum provinsi. Akan tetapi, perhitungannya didasarkan pada pekerjaan per jam. Sementara kelebihan jam kerja terancam hangus alias tidak dihitung lembur. “Indonesia bukan Amerika. Kami menolak Omnibus Law,” paparnya.

Koordinator aksi Dyno Suryandoni mengungkap, ada serangkaian hal yang dapat merugikan pekerja atau buruh apabila RUU tersebut sampai disahkan. Di antaranya, uang pesangon terancam hilang, bahkan uang pensiun bisa hangus.

- Advertisement -

JEMBER, RADARJEMBER.ID – Gerakan penolakan terhadap Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja (RUU CIKA) atau dikenal Omnibus Law masif dilakukan oleh sejumlah kalangan. Aksi ratusan warga pun dilangsungkan di bundaran DPRD Jember, kemarin (13/8).

Massa yang tergabung dalam Aliansi Jember Menggugat memandang, RUU Omnibus Law hanyalah kepeningan pengusaha semata. Apabila itu sampai disahkan, maka yang dirugikan adalah pekerja dan buruh di seluruh Indonesia dan Jember.

“Negeri kita sedang tidak sehat, Kawan! Para wakil rakyat di DPR RI tidak lagi mendengar aspirasi rakyat. Mereka hanya mementingkan keinginan pengusaha. Untuk itu, tolak RUU Omnibus Law,” teriak Vikilla, salah satu mahasiswa yang ikut terjun dalam orasinya.

Ketua Federal Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) Jember Novi Cahyo Hariadi mengungkap, ada serangkaian hal yang merugikan pekerja atau buruh apabila RUU Omnibus Law sampai disahkan. Menurutnya, upah minimum kabupaten (UMK) akan hilang dan diganti dengan upah minimum provinsi. Akan tetapi, perhitungannya didasarkan pada pekerjaan per jam. Sementara kelebihan jam kerja terancam hangus alias tidak dihitung lembur. “Indonesia bukan Amerika. Kami menolak Omnibus Law,” paparnya.

Koordinator aksi Dyno Suryandoni mengungkap, ada serangkaian hal yang dapat merugikan pekerja atau buruh apabila RUU tersebut sampai disahkan. Di antaranya, uang pesangon terancam hilang, bahkan uang pensiun bisa hangus.

JEMBER, RADARJEMBER.ID – Gerakan penolakan terhadap Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja (RUU CIKA) atau dikenal Omnibus Law masif dilakukan oleh sejumlah kalangan. Aksi ratusan warga pun dilangsungkan di bundaran DPRD Jember, kemarin (13/8).

Massa yang tergabung dalam Aliansi Jember Menggugat memandang, RUU Omnibus Law hanyalah kepeningan pengusaha semata. Apabila itu sampai disahkan, maka yang dirugikan adalah pekerja dan buruh di seluruh Indonesia dan Jember.

“Negeri kita sedang tidak sehat, Kawan! Para wakil rakyat di DPR RI tidak lagi mendengar aspirasi rakyat. Mereka hanya mementingkan keinginan pengusaha. Untuk itu, tolak RUU Omnibus Law,” teriak Vikilla, salah satu mahasiswa yang ikut terjun dalam orasinya.

Ketua Federal Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) Jember Novi Cahyo Hariadi mengungkap, ada serangkaian hal yang merugikan pekerja atau buruh apabila RUU Omnibus Law sampai disahkan. Menurutnya, upah minimum kabupaten (UMK) akan hilang dan diganti dengan upah minimum provinsi. Akan tetapi, perhitungannya didasarkan pada pekerjaan per jam. Sementara kelebihan jam kerja terancam hangus alias tidak dihitung lembur. “Indonesia bukan Amerika. Kami menolak Omnibus Law,” paparnya.

Koordinator aksi Dyno Suryandoni mengungkap, ada serangkaian hal yang dapat merugikan pekerja atau buruh apabila RUU tersebut sampai disahkan. Di antaranya, uang pesangon terancam hilang, bahkan uang pensiun bisa hangus.

BERITA TERKINI

Wajib Dibaca

/