alexametrics
31.8 C
Jember
Tuesday, 16 August 2022

Vaksin Korona Belum Sampai Jember

Mobile_AP_Rectangle 1

Pemerintah pusat sudah memberi peringatan agar masyarakat mendukung upaya vaksinasi tersebut. Bahkan, Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) Edward Hariej menyebut, masyarakat yang menolak vaksinasi Covid-19 bisa dijatuhi hukuman pidana satu tahun penjara. Apakah hal itu efektif hingga di tingkat daerah?

Dimintai keterangan terkait adanya kemungkinan penerapan pidana bagi masyarakat Jember yang menolak vaksinasi, Gatot Triyono yang juga menjadi Juru Bicara Satgas Covid-19 Kabupaten Jember tersebut enggan memberikan komentar, kemarin (13/1).

Sementara itu, staf pengajar hukum pidana Fakultas Hukum Universitas Jember (Unej), Fiska Maulidian Nugroho menjelaskan, seyogianya memang wajib ada pidana bagi masyarakat yang menolak untuk divaksin. “Asal, kewajiban tersebut harus bersifat proporsionalitas. Artinya, tindakan yang diambil harus seimbang dengan tujuan yang ingin dicapai,” jelasnya.

Mobile_AP_Rectangle 2

Menurut dia, hal itu ada pada UU Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan. “Memang ada yang berkaitan dengan vaksinasi. Dari sini, ada ketegasan pemerintah untuk mengontrol masyarakat,” imbuhnya.

Fiska menyebut, Kemenkunham tidak berniat mengancam masyarakat. Namun, memberikan pengertian dan wawasan. Sebab, menurut dia, pemerintah telah mengeluarkan anggaran untuk program yang disebutnya bertujuan menyelamatkan masyarakat. “Jangan sampai masyarakat terprovokasi dengan isu-isu yang bisa menebarkan hoaks yang berkaitan dengan vaksin,” ucapnya.

Fiska memaparkan, jika vaksin sudah diberikan dan masyarakat menolak, maka uang negara bisa habis dan tujuannya tidak tercapai. “Dipidana pun malah tidak menimbulkan kebermanfaatan. Jadi, harus saling bekerja sama,” katanya.

Oleh karena itu, pemerintah harus melakukan upaya untuk mencegah munculnya provokator terkait dengan vaksinasi. Sementara, pemerintah daerah juga harus konsisten memberikan pemahaman kepada masyarakat dan sosialisasi terkait program vaksinasi tersebut.

Di sisi lain, pemerintah juga harus tegas menindak siapa pun yang bermain atau menjadi calo dalam program nasional ini. “Harus melakukan pengawasan terhadap distribusi vaksin. Jangan sampai menjadi ladang bisnis. Jadi, siapa pun yang mejadi calo-calo vaksin, wajib ditindak tegas,” tukasnya.

Terpisah, dr Angga Mardro Raharjo SpP menjelaskan, karena Covid-19 ini belum ada obatnya, maka semua upaya yang bisa dilakukan pemerintah harus segera dilakukan. Termasuk penggunaan vaksin. “Jadi, apa pun yang ada harus diberikan dulu,” jelas dokter spesialis penanganan pasien Covid-19 di RSD dr Soebandi Jember tersebut.

Menurutnya, jika ada warga yang menolak vaksinasi, hal itu terlalu berlebihan. Sebab, apa yang dilakukan pemerintah ini adalah wujud ikhtiar dalam menanggulangi wabah yang hingga kini belum ditemukan obatnya tersebut.

- Advertisement -

Pemerintah pusat sudah memberi peringatan agar masyarakat mendukung upaya vaksinasi tersebut. Bahkan, Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) Edward Hariej menyebut, masyarakat yang menolak vaksinasi Covid-19 bisa dijatuhi hukuman pidana satu tahun penjara. Apakah hal itu efektif hingga di tingkat daerah?

Dimintai keterangan terkait adanya kemungkinan penerapan pidana bagi masyarakat Jember yang menolak vaksinasi, Gatot Triyono yang juga menjadi Juru Bicara Satgas Covid-19 Kabupaten Jember tersebut enggan memberikan komentar, kemarin (13/1).

Sementara itu, staf pengajar hukum pidana Fakultas Hukum Universitas Jember (Unej), Fiska Maulidian Nugroho menjelaskan, seyogianya memang wajib ada pidana bagi masyarakat yang menolak untuk divaksin. “Asal, kewajiban tersebut harus bersifat proporsionalitas. Artinya, tindakan yang diambil harus seimbang dengan tujuan yang ingin dicapai,” jelasnya.

Menurut dia, hal itu ada pada UU Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan. “Memang ada yang berkaitan dengan vaksinasi. Dari sini, ada ketegasan pemerintah untuk mengontrol masyarakat,” imbuhnya.

Fiska menyebut, Kemenkunham tidak berniat mengancam masyarakat. Namun, memberikan pengertian dan wawasan. Sebab, menurut dia, pemerintah telah mengeluarkan anggaran untuk program yang disebutnya bertujuan menyelamatkan masyarakat. “Jangan sampai masyarakat terprovokasi dengan isu-isu yang bisa menebarkan hoaks yang berkaitan dengan vaksin,” ucapnya.

Fiska memaparkan, jika vaksin sudah diberikan dan masyarakat menolak, maka uang negara bisa habis dan tujuannya tidak tercapai. “Dipidana pun malah tidak menimbulkan kebermanfaatan. Jadi, harus saling bekerja sama,” katanya.

Oleh karena itu, pemerintah harus melakukan upaya untuk mencegah munculnya provokator terkait dengan vaksinasi. Sementara, pemerintah daerah juga harus konsisten memberikan pemahaman kepada masyarakat dan sosialisasi terkait program vaksinasi tersebut.

Di sisi lain, pemerintah juga harus tegas menindak siapa pun yang bermain atau menjadi calo dalam program nasional ini. “Harus melakukan pengawasan terhadap distribusi vaksin. Jangan sampai menjadi ladang bisnis. Jadi, siapa pun yang mejadi calo-calo vaksin, wajib ditindak tegas,” tukasnya.

Terpisah, dr Angga Mardro Raharjo SpP menjelaskan, karena Covid-19 ini belum ada obatnya, maka semua upaya yang bisa dilakukan pemerintah harus segera dilakukan. Termasuk penggunaan vaksin. “Jadi, apa pun yang ada harus diberikan dulu,” jelas dokter spesialis penanganan pasien Covid-19 di RSD dr Soebandi Jember tersebut.

Menurutnya, jika ada warga yang menolak vaksinasi, hal itu terlalu berlebihan. Sebab, apa yang dilakukan pemerintah ini adalah wujud ikhtiar dalam menanggulangi wabah yang hingga kini belum ditemukan obatnya tersebut.

Pemerintah pusat sudah memberi peringatan agar masyarakat mendukung upaya vaksinasi tersebut. Bahkan, Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) Edward Hariej menyebut, masyarakat yang menolak vaksinasi Covid-19 bisa dijatuhi hukuman pidana satu tahun penjara. Apakah hal itu efektif hingga di tingkat daerah?

Dimintai keterangan terkait adanya kemungkinan penerapan pidana bagi masyarakat Jember yang menolak vaksinasi, Gatot Triyono yang juga menjadi Juru Bicara Satgas Covid-19 Kabupaten Jember tersebut enggan memberikan komentar, kemarin (13/1).

Sementara itu, staf pengajar hukum pidana Fakultas Hukum Universitas Jember (Unej), Fiska Maulidian Nugroho menjelaskan, seyogianya memang wajib ada pidana bagi masyarakat yang menolak untuk divaksin. “Asal, kewajiban tersebut harus bersifat proporsionalitas. Artinya, tindakan yang diambil harus seimbang dengan tujuan yang ingin dicapai,” jelasnya.

Menurut dia, hal itu ada pada UU Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan. “Memang ada yang berkaitan dengan vaksinasi. Dari sini, ada ketegasan pemerintah untuk mengontrol masyarakat,” imbuhnya.

Fiska menyebut, Kemenkunham tidak berniat mengancam masyarakat. Namun, memberikan pengertian dan wawasan. Sebab, menurut dia, pemerintah telah mengeluarkan anggaran untuk program yang disebutnya bertujuan menyelamatkan masyarakat. “Jangan sampai masyarakat terprovokasi dengan isu-isu yang bisa menebarkan hoaks yang berkaitan dengan vaksin,” ucapnya.

Fiska memaparkan, jika vaksin sudah diberikan dan masyarakat menolak, maka uang negara bisa habis dan tujuannya tidak tercapai. “Dipidana pun malah tidak menimbulkan kebermanfaatan. Jadi, harus saling bekerja sama,” katanya.

Oleh karena itu, pemerintah harus melakukan upaya untuk mencegah munculnya provokator terkait dengan vaksinasi. Sementara, pemerintah daerah juga harus konsisten memberikan pemahaman kepada masyarakat dan sosialisasi terkait program vaksinasi tersebut.

Di sisi lain, pemerintah juga harus tegas menindak siapa pun yang bermain atau menjadi calo dalam program nasional ini. “Harus melakukan pengawasan terhadap distribusi vaksin. Jangan sampai menjadi ladang bisnis. Jadi, siapa pun yang mejadi calo-calo vaksin, wajib ditindak tegas,” tukasnya.

Terpisah, dr Angga Mardro Raharjo SpP menjelaskan, karena Covid-19 ini belum ada obatnya, maka semua upaya yang bisa dilakukan pemerintah harus segera dilakukan. Termasuk penggunaan vaksin. “Jadi, apa pun yang ada harus diberikan dulu,” jelas dokter spesialis penanganan pasien Covid-19 di RSD dr Soebandi Jember tersebut.

Menurutnya, jika ada warga yang menolak vaksinasi, hal itu terlalu berlebihan. Sebab, apa yang dilakukan pemerintah ini adalah wujud ikhtiar dalam menanggulangi wabah yang hingga kini belum ditemukan obatnya tersebut.

BERITA TERKINI

Wajib Dibaca

/