alexametrics
29.5 C
Jember
Wednesday, 10 August 2022

Buruh Menolak Praktik Penghisapan

Pekerja Protes NKL, Peraturan Aneh di Toko Waralaba

Mobile_AP_Rectangle 1

Dalam aksi tersebut, massa juga mendesak agar upah minimum kabupaten (UMK) di Jember tahun 2021 dinaikkan. Menurutnya, UMK sebesar Rp 2,3 juta per bulan tidaklah cukup. “Kalau gaji pegawai hanya Rp 2,3 juta, bagaimana pegawai di Jember akan bisa beli rumah sendiri? Dimakan saja sudah habis,” cetusnya.

Novi dan sejumlah pegawai lain juga menyebut, selain urusan NKL, manajemen perusahaan toko waralaba dan UMK, mereka juga menyuarakan penolakan terhadap UU Omnibus Law. “Dalam penentuan upah, seharusnya semua serikat pekerja dilibatkan, bukan yang kecil ditinggal,” pungkasnya.

Kepala Disnaker Jember Bambang Edi Santoso menyebut, urusan NKL yang dipaparkan Novi harus disertai bukti. Menurutnya, NKL akan menjadi bagian tersendiri yang akan diselesaikan. “Saya itu senang kalau tidak, termasuk memanggil pihak manajemen. Tetapi, kasus seperti itu harus ada buktinya,” katanya.

Mobile_AP_Rectangle 2

Bambang melanjutkan, untuk urusan penetapan UMK, sudah ada dewan pengupahan. Di dalamnya ada pekerja, ada pengusaha, ada akademisi, Badan Pusat Statistik (BPS), dan pemerintah. “Untuk penetapan UMK, aturannya sudah ada. Sehingga kami tidak bisa keluar dari ketentuan yang ada. Untuk serikat pekerja, memang yang dilibatkan adalah enam perwakilan dari serikat pekerja yang jumlah anggotanya besar,” paparnya.

Sementara itu, kaitan dengan omnibus law, Bambang menyebut, hal itu sejatinya hanya untuk memudahkan masuknya investasi. Bahkan, khusus untuk penentuan upah, menurutnya ada empat item tambahan sehingga menjadi 64 item. “Survei sebelum penentuan upah ini juga telah diatur. Jadi, dewan pengupahan sudah kerja maksimal,” ujarnya.

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi D Nur Hasan mengungkapkan, DPRD Jember nantinya pasti akan melakukan inspeksi mendadak (sidak). Sebelum itu dilakukan, DPRD akan memanggil manajemen perusahaan toko waralaba untuk meminta penjelasan. “Kami jadwalkan pekan depan untuk memanggil pihak manajemen. Kalau benar penerapan NKL perusahaan seperti itu, ini jelas merugikan pegawai. Nanti pasti kami panggil,” paparnya.

Perwakilan massa aksi yang sempat berdialog dengan dewan dan Disnaker mengaku kecewa karena usulan atau saran agar beberapa hal dimasukkan dalam pertimbangan penentuan UMK tidak digubris. Padahal, pada masa pandemi ini, seharusnya ada item terkait protokol kesehatan yang juga dimasukkan ke dalam penentuan UMK. Namun demikian, dewan dan Disnaker menyebut penentuan UMK sudah diatur tersendiri.

- Advertisement -

Dalam aksi tersebut, massa juga mendesak agar upah minimum kabupaten (UMK) di Jember tahun 2021 dinaikkan. Menurutnya, UMK sebesar Rp 2,3 juta per bulan tidaklah cukup. “Kalau gaji pegawai hanya Rp 2,3 juta, bagaimana pegawai di Jember akan bisa beli rumah sendiri? Dimakan saja sudah habis,” cetusnya.

Novi dan sejumlah pegawai lain juga menyebut, selain urusan NKL, manajemen perusahaan toko waralaba dan UMK, mereka juga menyuarakan penolakan terhadap UU Omnibus Law. “Dalam penentuan upah, seharusnya semua serikat pekerja dilibatkan, bukan yang kecil ditinggal,” pungkasnya.

Kepala Disnaker Jember Bambang Edi Santoso menyebut, urusan NKL yang dipaparkan Novi harus disertai bukti. Menurutnya, NKL akan menjadi bagian tersendiri yang akan diselesaikan. “Saya itu senang kalau tidak, termasuk memanggil pihak manajemen. Tetapi, kasus seperti itu harus ada buktinya,” katanya.

Bambang melanjutkan, untuk urusan penetapan UMK, sudah ada dewan pengupahan. Di dalamnya ada pekerja, ada pengusaha, ada akademisi, Badan Pusat Statistik (BPS), dan pemerintah. “Untuk penetapan UMK, aturannya sudah ada. Sehingga kami tidak bisa keluar dari ketentuan yang ada. Untuk serikat pekerja, memang yang dilibatkan adalah enam perwakilan dari serikat pekerja yang jumlah anggotanya besar,” paparnya.

Sementara itu, kaitan dengan omnibus law, Bambang menyebut, hal itu sejatinya hanya untuk memudahkan masuknya investasi. Bahkan, khusus untuk penentuan upah, menurutnya ada empat item tambahan sehingga menjadi 64 item. “Survei sebelum penentuan upah ini juga telah diatur. Jadi, dewan pengupahan sudah kerja maksimal,” ujarnya.

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi D Nur Hasan mengungkapkan, DPRD Jember nantinya pasti akan melakukan inspeksi mendadak (sidak). Sebelum itu dilakukan, DPRD akan memanggil manajemen perusahaan toko waralaba untuk meminta penjelasan. “Kami jadwalkan pekan depan untuk memanggil pihak manajemen. Kalau benar penerapan NKL perusahaan seperti itu, ini jelas merugikan pegawai. Nanti pasti kami panggil,” paparnya.

Perwakilan massa aksi yang sempat berdialog dengan dewan dan Disnaker mengaku kecewa karena usulan atau saran agar beberapa hal dimasukkan dalam pertimbangan penentuan UMK tidak digubris. Padahal, pada masa pandemi ini, seharusnya ada item terkait protokol kesehatan yang juga dimasukkan ke dalam penentuan UMK. Namun demikian, dewan dan Disnaker menyebut penentuan UMK sudah diatur tersendiri.

Dalam aksi tersebut, massa juga mendesak agar upah minimum kabupaten (UMK) di Jember tahun 2021 dinaikkan. Menurutnya, UMK sebesar Rp 2,3 juta per bulan tidaklah cukup. “Kalau gaji pegawai hanya Rp 2,3 juta, bagaimana pegawai di Jember akan bisa beli rumah sendiri? Dimakan saja sudah habis,” cetusnya.

Novi dan sejumlah pegawai lain juga menyebut, selain urusan NKL, manajemen perusahaan toko waralaba dan UMK, mereka juga menyuarakan penolakan terhadap UU Omnibus Law. “Dalam penentuan upah, seharusnya semua serikat pekerja dilibatkan, bukan yang kecil ditinggal,” pungkasnya.

Kepala Disnaker Jember Bambang Edi Santoso menyebut, urusan NKL yang dipaparkan Novi harus disertai bukti. Menurutnya, NKL akan menjadi bagian tersendiri yang akan diselesaikan. “Saya itu senang kalau tidak, termasuk memanggil pihak manajemen. Tetapi, kasus seperti itu harus ada buktinya,” katanya.

Bambang melanjutkan, untuk urusan penetapan UMK, sudah ada dewan pengupahan. Di dalamnya ada pekerja, ada pengusaha, ada akademisi, Badan Pusat Statistik (BPS), dan pemerintah. “Untuk penetapan UMK, aturannya sudah ada. Sehingga kami tidak bisa keluar dari ketentuan yang ada. Untuk serikat pekerja, memang yang dilibatkan adalah enam perwakilan dari serikat pekerja yang jumlah anggotanya besar,” paparnya.

Sementara itu, kaitan dengan omnibus law, Bambang menyebut, hal itu sejatinya hanya untuk memudahkan masuknya investasi. Bahkan, khusus untuk penentuan upah, menurutnya ada empat item tambahan sehingga menjadi 64 item. “Survei sebelum penentuan upah ini juga telah diatur. Jadi, dewan pengupahan sudah kerja maksimal,” ujarnya.

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi D Nur Hasan mengungkapkan, DPRD Jember nantinya pasti akan melakukan inspeksi mendadak (sidak). Sebelum itu dilakukan, DPRD akan memanggil manajemen perusahaan toko waralaba untuk meminta penjelasan. “Kami jadwalkan pekan depan untuk memanggil pihak manajemen. Kalau benar penerapan NKL perusahaan seperti itu, ini jelas merugikan pegawai. Nanti pasti kami panggil,” paparnya.

Perwakilan massa aksi yang sempat berdialog dengan dewan dan Disnaker mengaku kecewa karena usulan atau saran agar beberapa hal dimasukkan dalam pertimbangan penentuan UMK tidak digubris. Padahal, pada masa pandemi ini, seharusnya ada item terkait protokol kesehatan yang juga dimasukkan ke dalam penentuan UMK. Namun demikian, dewan dan Disnaker menyebut penentuan UMK sudah diatur tersendiri.

BERITA TERKINI

Wajib Dibaca

/