alexametrics
23.7 C
Jember
Sunday, 3 July 2022

Buruh Menolak Praktik Penghisapan

Pekerja Protes NKL, Peraturan Aneh di Toko Waralaba

Mobile_AP_Rectangle 1

JEMBER, RADARJEMBER.ID – Banyak orang bertanya, mengapa pelayan toko waralaba di Kabupaten Jember selalu muda? Padahal, sejumlah toko waralaba itu ada sejak lama. Pertanyaan itu terjawab dalam aksi yang dilakukan puluhan massa di DPRD Jember, kemarin (12/11). Mereka mengungkap fakta tentang adanya nota kurang lebih (NKL) yang diterapkan manajemen toko berjaringan. NKL ini disebut menjadi praktik penghisapan yang merugikan, hingga membuat pegawai tidak betah bekerja di toko waralaba.

Koordinator aksi, Novi Cahyo Hariyadi menyebut, NKL merupakan bagian dari aturan perusahaan toko waralaba. Peraturan itu diterapkan setelah ada pengecekan barang di dalam toko waralaba per bulannya. NKL tersebut bisa juga disebut sebagai nota barang hilang.

Novi mengungkapkan, setiap ada kehilangan atau kekurangan barang di toko, maka harus diganti rugi oleh pegawai di toko tersebut. Dia mencontohkan, bila barang-barang yang hilang senilai Rp 2 juta, maka harus ditanggung semua pegawai di toko itu. “Padahal, siapa yang mencuri belum diketahui pasti. Di toko juga ada CCTV, kenapa tidak ada pembuktian dulu,” paparnya.

Mobile_AP_Rectangle 2

Barang hilang yang eksekusinya harus diganti para pegawai, menurut Novi, adalah tindakan di luar hukum. Sebab, hukum normal memerlukan pembuktian untuk mengetahui siapa pelaku yang mencuri barang. Pelaku pencurian itulah yang layak bertanggung jawab. “Ini tanpa ada bukti, tanpa ditangani polisi, saat manajemen bilang ada barang hilang, maka pegawai harus mengganti rugi,” tuturnya.

Dalam NKL tersebut juga ada hal aneh yang sampai saat ini menurut Novi tetap diterapkan. Yaitu, apabila dalam pengecekan barang setiap bulan diketahui ada barang yang lebih, maka nilai kelebihan barang tersebut juga harus dibayar. “Kalau barang yang lebih itu nilainya Rp 2 juta, maka juga harus dibayar oleh pegawai. Katanya, ini juga kerugian perusahaan,” ungkapnya.

Keberadaan NKL itulah yang menjadi alat dan menjadi penyebab mengapa pelayan toko waralaba orangnya muda terus. Dia menggambarkan, setelah satu atau dua tahun kerja kontrak, karyawan itu akan menjadi pegawai tetap. Akan tetapi, setelah bekerja lima tahun lebih, pihak manajemen mengganggu pegawai itu dengan NKL. Ada saja alasan tentang barang hilang dan barang lebih yang harus diganti. Padahal, kelebihan barang tetap menjadi milik toko. “Inikan sangat aneh. Pemerintah juga diam dengan kondisi pegawai yang seperti ini,” ucapnya.

Novi menyebut, hal itu yang menjadi salah satu penyebab mengapa di toko waralaba pelayannya muda terus. Dia menengarai, peraturan NKL itu yang menjadi senjata manajemen agar mereka lepas dari tanggung jawab memberi pesangon. Sebab, rata-rata pegawai tidak betah dan mengundurkan diri. “Jadi, pegawai dibuat tidak kerasan dengan NKL itu. Kemudian mereka mundur, dan pesangon tidak ada. Ini praktik yang jahat,” sebutnya.

Untuk itulah, Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) turun jalan. Mereka menuntut agar DPRD Jember dan Dinas Ketenagakerjaan (Disnaker) Jember melakukan operasi mendadak ke perusahaan-perusahaan waralaba. “Ada banyak manajemen di perusahaan ini yang tidak baik. Kami minta DPRD dan Disnaker sidak agar tahu permasalahannya,” tegas Novi.

- Advertisement -

JEMBER, RADARJEMBER.ID – Banyak orang bertanya, mengapa pelayan toko waralaba di Kabupaten Jember selalu muda? Padahal, sejumlah toko waralaba itu ada sejak lama. Pertanyaan itu terjawab dalam aksi yang dilakukan puluhan massa di DPRD Jember, kemarin (12/11). Mereka mengungkap fakta tentang adanya nota kurang lebih (NKL) yang diterapkan manajemen toko berjaringan. NKL ini disebut menjadi praktik penghisapan yang merugikan, hingga membuat pegawai tidak betah bekerja di toko waralaba.

Koordinator aksi, Novi Cahyo Hariyadi menyebut, NKL merupakan bagian dari aturan perusahaan toko waralaba. Peraturan itu diterapkan setelah ada pengecekan barang di dalam toko waralaba per bulannya. NKL tersebut bisa juga disebut sebagai nota barang hilang.

Novi mengungkapkan, setiap ada kehilangan atau kekurangan barang di toko, maka harus diganti rugi oleh pegawai di toko tersebut. Dia mencontohkan, bila barang-barang yang hilang senilai Rp 2 juta, maka harus ditanggung semua pegawai di toko itu. “Padahal, siapa yang mencuri belum diketahui pasti. Di toko juga ada CCTV, kenapa tidak ada pembuktian dulu,” paparnya.

Barang hilang yang eksekusinya harus diganti para pegawai, menurut Novi, adalah tindakan di luar hukum. Sebab, hukum normal memerlukan pembuktian untuk mengetahui siapa pelaku yang mencuri barang. Pelaku pencurian itulah yang layak bertanggung jawab. “Ini tanpa ada bukti, tanpa ditangani polisi, saat manajemen bilang ada barang hilang, maka pegawai harus mengganti rugi,” tuturnya.

Dalam NKL tersebut juga ada hal aneh yang sampai saat ini menurut Novi tetap diterapkan. Yaitu, apabila dalam pengecekan barang setiap bulan diketahui ada barang yang lebih, maka nilai kelebihan barang tersebut juga harus dibayar. “Kalau barang yang lebih itu nilainya Rp 2 juta, maka juga harus dibayar oleh pegawai. Katanya, ini juga kerugian perusahaan,” ungkapnya.

Keberadaan NKL itulah yang menjadi alat dan menjadi penyebab mengapa pelayan toko waralaba orangnya muda terus. Dia menggambarkan, setelah satu atau dua tahun kerja kontrak, karyawan itu akan menjadi pegawai tetap. Akan tetapi, setelah bekerja lima tahun lebih, pihak manajemen mengganggu pegawai itu dengan NKL. Ada saja alasan tentang barang hilang dan barang lebih yang harus diganti. Padahal, kelebihan barang tetap menjadi milik toko. “Inikan sangat aneh. Pemerintah juga diam dengan kondisi pegawai yang seperti ini,” ucapnya.

Novi menyebut, hal itu yang menjadi salah satu penyebab mengapa di toko waralaba pelayannya muda terus. Dia menengarai, peraturan NKL itu yang menjadi senjata manajemen agar mereka lepas dari tanggung jawab memberi pesangon. Sebab, rata-rata pegawai tidak betah dan mengundurkan diri. “Jadi, pegawai dibuat tidak kerasan dengan NKL itu. Kemudian mereka mundur, dan pesangon tidak ada. Ini praktik yang jahat,” sebutnya.

Untuk itulah, Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) turun jalan. Mereka menuntut agar DPRD Jember dan Dinas Ketenagakerjaan (Disnaker) Jember melakukan operasi mendadak ke perusahaan-perusahaan waralaba. “Ada banyak manajemen di perusahaan ini yang tidak baik. Kami minta DPRD dan Disnaker sidak agar tahu permasalahannya,” tegas Novi.

JEMBER, RADARJEMBER.ID – Banyak orang bertanya, mengapa pelayan toko waralaba di Kabupaten Jember selalu muda? Padahal, sejumlah toko waralaba itu ada sejak lama. Pertanyaan itu terjawab dalam aksi yang dilakukan puluhan massa di DPRD Jember, kemarin (12/11). Mereka mengungkap fakta tentang adanya nota kurang lebih (NKL) yang diterapkan manajemen toko berjaringan. NKL ini disebut menjadi praktik penghisapan yang merugikan, hingga membuat pegawai tidak betah bekerja di toko waralaba.

Koordinator aksi, Novi Cahyo Hariyadi menyebut, NKL merupakan bagian dari aturan perusahaan toko waralaba. Peraturan itu diterapkan setelah ada pengecekan barang di dalam toko waralaba per bulannya. NKL tersebut bisa juga disebut sebagai nota barang hilang.

Novi mengungkapkan, setiap ada kehilangan atau kekurangan barang di toko, maka harus diganti rugi oleh pegawai di toko tersebut. Dia mencontohkan, bila barang-barang yang hilang senilai Rp 2 juta, maka harus ditanggung semua pegawai di toko itu. “Padahal, siapa yang mencuri belum diketahui pasti. Di toko juga ada CCTV, kenapa tidak ada pembuktian dulu,” paparnya.

Barang hilang yang eksekusinya harus diganti para pegawai, menurut Novi, adalah tindakan di luar hukum. Sebab, hukum normal memerlukan pembuktian untuk mengetahui siapa pelaku yang mencuri barang. Pelaku pencurian itulah yang layak bertanggung jawab. “Ini tanpa ada bukti, tanpa ditangani polisi, saat manajemen bilang ada barang hilang, maka pegawai harus mengganti rugi,” tuturnya.

Dalam NKL tersebut juga ada hal aneh yang sampai saat ini menurut Novi tetap diterapkan. Yaitu, apabila dalam pengecekan barang setiap bulan diketahui ada barang yang lebih, maka nilai kelebihan barang tersebut juga harus dibayar. “Kalau barang yang lebih itu nilainya Rp 2 juta, maka juga harus dibayar oleh pegawai. Katanya, ini juga kerugian perusahaan,” ungkapnya.

Keberadaan NKL itulah yang menjadi alat dan menjadi penyebab mengapa pelayan toko waralaba orangnya muda terus. Dia menggambarkan, setelah satu atau dua tahun kerja kontrak, karyawan itu akan menjadi pegawai tetap. Akan tetapi, setelah bekerja lima tahun lebih, pihak manajemen mengganggu pegawai itu dengan NKL. Ada saja alasan tentang barang hilang dan barang lebih yang harus diganti. Padahal, kelebihan barang tetap menjadi milik toko. “Inikan sangat aneh. Pemerintah juga diam dengan kondisi pegawai yang seperti ini,” ucapnya.

Novi menyebut, hal itu yang menjadi salah satu penyebab mengapa di toko waralaba pelayannya muda terus. Dia menengarai, peraturan NKL itu yang menjadi senjata manajemen agar mereka lepas dari tanggung jawab memberi pesangon. Sebab, rata-rata pegawai tidak betah dan mengundurkan diri. “Jadi, pegawai dibuat tidak kerasan dengan NKL itu. Kemudian mereka mundur, dan pesangon tidak ada. Ini praktik yang jahat,” sebutnya.

Untuk itulah, Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) turun jalan. Mereka menuntut agar DPRD Jember dan Dinas Ketenagakerjaan (Disnaker) Jember melakukan operasi mendadak ke perusahaan-perusahaan waralaba. “Ada banyak manajemen di perusahaan ini yang tidak baik. Kami minta DPRD dan Disnaker sidak agar tahu permasalahannya,” tegas Novi.

BERITA TERKINI

Wajib Dibaca

/