alexametrics
32.5 C
Jember
Friday, 22 October 2021

Bantuan Urea dari Pemkab Batal, ini Alasannya

Mobile_AP_Rectangle 1

SUMBERSARI, RADARJEMBER.ID – Persoalan pupuk subsidi yang terus dikeluhkan membuat Pemkab Jember mengeluarkan kebijakan pemberian bantuan pupuk nonsubsidi kepada petani. Namun, dari rencana pemberian pupuk nonsubsidi urea dan NPK, kini yang terealisasi adalah NPK saja. Bantuan urea, yang merupakan rabuk idola bagi petani, batal dialokasikan.

Anggota Komisi B DPRD Jember Nyoman Aribowo saat rapat bersama Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan, kemarin (12/10), mengatakan, bantuan subsidi pupuk itu hanya pada jenis NPK. “Urea tidak jadi, tapi NPK semua. Semua dialihkan ke NPK,” terang Nyoman.

Pupuk tersebut adalah bantuan dari Pemkab Jember yang diberikan secara gratis ke kelompok tani. “Mengapa tidak jadi urea? Karena rekomendasi dari Provinsi Jatim adalah NPK, bukan urea,” ucap Nyoman.

Mobile_AP_Rectangle 2

Dia mengaku, selama ini yang menjadi persoalan pupuk subsidi di Jember adalah jenis urea. Namun, dalam Elektronik Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (ERDKK), urea subsidi di Jember terpenuhi dan telah sesuai ERDKK. Hanya, kebutuhan riilnya berbeda. “Mengapa demikian? Karena plafon dari pemerintah pusat per hektarenya dikurangi. Apalagi NPK juga sama-sama ada unsur nitrogen sama dengan urea,” jelasnya.

Hal yang penting perihal pupuk, kata Nyoman, adalah keterkaitan sosialisasi dan edukasi ke petani. “Bertani ini pola pikirnya harus diubah, yaitu pola pikir bisnis,” imbuhnya. Sebab, bila semua menggantungkan pupuk subsidi, tidak akan pernah cukup. Itu karena secara berangsur kuota pupuk subsidi akan dikurangi.

Perlu diketahui, secara keseluruhan anggaran dari Dinas Tanaman Pangan atau Dinas Pertanian tersebut tidak ada penambahan, tapi pengurangan. Baik belanja operasi maupun belanja modal. Dari awal Rp 153 miliar, turun menjadi Rp 89 miliar atau berkurang sekitar Rp 54 miliar. Menurut Nyoman, pengurangan tersebut untuk menyesuaikan anggaran yang ada agar tidak menjadi Silpa.

Kabid Sarana, Prasarana, dan Penyuluhan Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan Jember Eka Ratnawati mengakui, pada awalnya rencana akan membantu pupuk nonsubsidi urea dan NPK. “Karena melihat kebutuhan, urea di-refocusing untuk beralih bantuan tersebut ke pupuk NPK nonsubsidi,” terangnya.

- Advertisement -

SUMBERSARI, RADARJEMBER.ID – Persoalan pupuk subsidi yang terus dikeluhkan membuat Pemkab Jember mengeluarkan kebijakan pemberian bantuan pupuk nonsubsidi kepada petani. Namun, dari rencana pemberian pupuk nonsubsidi urea dan NPK, kini yang terealisasi adalah NPK saja. Bantuan urea, yang merupakan rabuk idola bagi petani, batal dialokasikan.

Anggota Komisi B DPRD Jember Nyoman Aribowo saat rapat bersama Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan, kemarin (12/10), mengatakan, bantuan subsidi pupuk itu hanya pada jenis NPK. “Urea tidak jadi, tapi NPK semua. Semua dialihkan ke NPK,” terang Nyoman.

Pupuk tersebut adalah bantuan dari Pemkab Jember yang diberikan secara gratis ke kelompok tani. “Mengapa tidak jadi urea? Karena rekomendasi dari Provinsi Jatim adalah NPK, bukan urea,” ucap Nyoman.

Dia mengaku, selama ini yang menjadi persoalan pupuk subsidi di Jember adalah jenis urea. Namun, dalam Elektronik Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (ERDKK), urea subsidi di Jember terpenuhi dan telah sesuai ERDKK. Hanya, kebutuhan riilnya berbeda. “Mengapa demikian? Karena plafon dari pemerintah pusat per hektarenya dikurangi. Apalagi NPK juga sama-sama ada unsur nitrogen sama dengan urea,” jelasnya.

Hal yang penting perihal pupuk, kata Nyoman, adalah keterkaitan sosialisasi dan edukasi ke petani. “Bertani ini pola pikirnya harus diubah, yaitu pola pikir bisnis,” imbuhnya. Sebab, bila semua menggantungkan pupuk subsidi, tidak akan pernah cukup. Itu karena secara berangsur kuota pupuk subsidi akan dikurangi.

Perlu diketahui, secara keseluruhan anggaran dari Dinas Tanaman Pangan atau Dinas Pertanian tersebut tidak ada penambahan, tapi pengurangan. Baik belanja operasi maupun belanja modal. Dari awal Rp 153 miliar, turun menjadi Rp 89 miliar atau berkurang sekitar Rp 54 miliar. Menurut Nyoman, pengurangan tersebut untuk menyesuaikan anggaran yang ada agar tidak menjadi Silpa.

Kabid Sarana, Prasarana, dan Penyuluhan Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan Jember Eka Ratnawati mengakui, pada awalnya rencana akan membantu pupuk nonsubsidi urea dan NPK. “Karena melihat kebutuhan, urea di-refocusing untuk beralih bantuan tersebut ke pupuk NPK nonsubsidi,” terangnya.

SUMBERSARI, RADARJEMBER.ID – Persoalan pupuk subsidi yang terus dikeluhkan membuat Pemkab Jember mengeluarkan kebijakan pemberian bantuan pupuk nonsubsidi kepada petani. Namun, dari rencana pemberian pupuk nonsubsidi urea dan NPK, kini yang terealisasi adalah NPK saja. Bantuan urea, yang merupakan rabuk idola bagi petani, batal dialokasikan.

Anggota Komisi B DPRD Jember Nyoman Aribowo saat rapat bersama Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan, kemarin (12/10), mengatakan, bantuan subsidi pupuk itu hanya pada jenis NPK. “Urea tidak jadi, tapi NPK semua. Semua dialihkan ke NPK,” terang Nyoman.

Pupuk tersebut adalah bantuan dari Pemkab Jember yang diberikan secara gratis ke kelompok tani. “Mengapa tidak jadi urea? Karena rekomendasi dari Provinsi Jatim adalah NPK, bukan urea,” ucap Nyoman.

Dia mengaku, selama ini yang menjadi persoalan pupuk subsidi di Jember adalah jenis urea. Namun, dalam Elektronik Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (ERDKK), urea subsidi di Jember terpenuhi dan telah sesuai ERDKK. Hanya, kebutuhan riilnya berbeda. “Mengapa demikian? Karena plafon dari pemerintah pusat per hektarenya dikurangi. Apalagi NPK juga sama-sama ada unsur nitrogen sama dengan urea,” jelasnya.

Hal yang penting perihal pupuk, kata Nyoman, adalah keterkaitan sosialisasi dan edukasi ke petani. “Bertani ini pola pikirnya harus diubah, yaitu pola pikir bisnis,” imbuhnya. Sebab, bila semua menggantungkan pupuk subsidi, tidak akan pernah cukup. Itu karena secara berangsur kuota pupuk subsidi akan dikurangi.

Perlu diketahui, secara keseluruhan anggaran dari Dinas Tanaman Pangan atau Dinas Pertanian tersebut tidak ada penambahan, tapi pengurangan. Baik belanja operasi maupun belanja modal. Dari awal Rp 153 miliar, turun menjadi Rp 89 miliar atau berkurang sekitar Rp 54 miliar. Menurut Nyoman, pengurangan tersebut untuk menyesuaikan anggaran yang ada agar tidak menjadi Silpa.

Kabid Sarana, Prasarana, dan Penyuluhan Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan Jember Eka Ratnawati mengakui, pada awalnya rencana akan membantu pupuk nonsubsidi urea dan NPK. “Karena melihat kebutuhan, urea di-refocusing untuk beralih bantuan tersebut ke pupuk NPK nonsubsidi,” terangnya.

BERITA TERKINI

Wajib Dibaca