alexametrics
32.2 C
Jember
Monday, 16 May 2022

Kondisi Akses Publik di Jember yang Belum Ramah Difabel

Mobile_AP_Rectangle 1

TEGALBOTO, RADARJEMBER.ID – walaupun Jember telah memiliki Perda tentang Disabilitas sejak 2016 silam, namun nyatanya hingga saat ini pemenuhan kebutuhan penyandang disabilitas masih jauh dari kata layak. Bukan hanya akses untuk pendidikan, namun akses di beberapa tempat publik masih jauh dari kata ramah disabilitas.

Salah satunya adalah akses di ruang publik Alun-Alun Jember. Di sana aksesibilitas hanya ada untuk tunadaksa melalui akses jalan. Jika diamati lebih jauh, pemenuhan itu tidak diiringi dengan kesadaran juru parkir atau masyarakat setempat mengenai pemanfaatannya. Sering kali parkir sepeda motor diarahkan di depan jalan akses disabilitas tunadaksa. Selain itu, akses untuk penyandang tunarungu masih belum ada.

Ketua DPC Gerakan untuk Kesejahteraan Tunarungu Indonesia (Gerkatin) Nur Hayati mengungkapkan bahwa masih banyak akses publik yang belum memenuhi kebutuhan penyandang tuli. Dia mencontohkan akses di alun-alun yang seharusnya dilengkapi dengan running text sebagai petunjuk bagi teman-teman tuli.

Mobile_AP_Rectangle 2

Dengan demikian, lanjut dia, pengunjung tuli dapat mengerti setiap bagian yang ada di alun-alun. “Misalnya, ada tulisan biar kita tahu,” ungkap Nur Hayati melalui bahasa isyarat yang telah diterjemahkan.

Sejatinya, akses ini wajib ada di semua perkantoran, spesifiknya di front office. Dengan demikian, para penyandang tuli dapat melakukan pengurusan administrasi perkantoran tanpa harus didampingi. Misalnya melakukan pengurusan BPJS. Menurut Nur, adanya running text atau penerjemah di bagian front office menjadi hal mendasar yang harus dipenuhi. Hal ini juga sebagai wujud implementasi kota layak HAM yang sudah dideklarasikan pada 2018 silam. “Yang paling penting ada penerjemah di front office perkantoran. Atau ada running text untuk kami. Nanti komunikasinya bisa menggunakan tulisan,” ungkapnya lagi.

- Advertisement -

TEGALBOTO, RADARJEMBER.ID – walaupun Jember telah memiliki Perda tentang Disabilitas sejak 2016 silam, namun nyatanya hingga saat ini pemenuhan kebutuhan penyandang disabilitas masih jauh dari kata layak. Bukan hanya akses untuk pendidikan, namun akses di beberapa tempat publik masih jauh dari kata ramah disabilitas.

Salah satunya adalah akses di ruang publik Alun-Alun Jember. Di sana aksesibilitas hanya ada untuk tunadaksa melalui akses jalan. Jika diamati lebih jauh, pemenuhan itu tidak diiringi dengan kesadaran juru parkir atau masyarakat setempat mengenai pemanfaatannya. Sering kali parkir sepeda motor diarahkan di depan jalan akses disabilitas tunadaksa. Selain itu, akses untuk penyandang tunarungu masih belum ada.

Ketua DPC Gerakan untuk Kesejahteraan Tunarungu Indonesia (Gerkatin) Nur Hayati mengungkapkan bahwa masih banyak akses publik yang belum memenuhi kebutuhan penyandang tuli. Dia mencontohkan akses di alun-alun yang seharusnya dilengkapi dengan running text sebagai petunjuk bagi teman-teman tuli.

Dengan demikian, lanjut dia, pengunjung tuli dapat mengerti setiap bagian yang ada di alun-alun. “Misalnya, ada tulisan biar kita tahu,” ungkap Nur Hayati melalui bahasa isyarat yang telah diterjemahkan.

Sejatinya, akses ini wajib ada di semua perkantoran, spesifiknya di front office. Dengan demikian, para penyandang tuli dapat melakukan pengurusan administrasi perkantoran tanpa harus didampingi. Misalnya melakukan pengurusan BPJS. Menurut Nur, adanya running text atau penerjemah di bagian front office menjadi hal mendasar yang harus dipenuhi. Hal ini juga sebagai wujud implementasi kota layak HAM yang sudah dideklarasikan pada 2018 silam. “Yang paling penting ada penerjemah di front office perkantoran. Atau ada running text untuk kami. Nanti komunikasinya bisa menggunakan tulisan,” ungkapnya lagi.

TEGALBOTO, RADARJEMBER.ID – walaupun Jember telah memiliki Perda tentang Disabilitas sejak 2016 silam, namun nyatanya hingga saat ini pemenuhan kebutuhan penyandang disabilitas masih jauh dari kata layak. Bukan hanya akses untuk pendidikan, namun akses di beberapa tempat publik masih jauh dari kata ramah disabilitas.

Salah satunya adalah akses di ruang publik Alun-Alun Jember. Di sana aksesibilitas hanya ada untuk tunadaksa melalui akses jalan. Jika diamati lebih jauh, pemenuhan itu tidak diiringi dengan kesadaran juru parkir atau masyarakat setempat mengenai pemanfaatannya. Sering kali parkir sepeda motor diarahkan di depan jalan akses disabilitas tunadaksa. Selain itu, akses untuk penyandang tunarungu masih belum ada.

Ketua DPC Gerakan untuk Kesejahteraan Tunarungu Indonesia (Gerkatin) Nur Hayati mengungkapkan bahwa masih banyak akses publik yang belum memenuhi kebutuhan penyandang tuli. Dia mencontohkan akses di alun-alun yang seharusnya dilengkapi dengan running text sebagai petunjuk bagi teman-teman tuli.

Dengan demikian, lanjut dia, pengunjung tuli dapat mengerti setiap bagian yang ada di alun-alun. “Misalnya, ada tulisan biar kita tahu,” ungkap Nur Hayati melalui bahasa isyarat yang telah diterjemahkan.

Sejatinya, akses ini wajib ada di semua perkantoran, spesifiknya di front office. Dengan demikian, para penyandang tuli dapat melakukan pengurusan administrasi perkantoran tanpa harus didampingi. Misalnya melakukan pengurusan BPJS. Menurut Nur, adanya running text atau penerjemah di bagian front office menjadi hal mendasar yang harus dipenuhi. Hal ini juga sebagai wujud implementasi kota layak HAM yang sudah dideklarasikan pada 2018 silam. “Yang paling penting ada penerjemah di front office perkantoran. Atau ada running text untuk kami. Nanti komunikasinya bisa menggunakan tulisan,” ungkapnya lagi.

BERITA TERKINI

Wajib Dibaca

/