alexametrics
24.4 C
Jember
Sunday, 3 July 2022

Selain Aksi Penolakan, Kini Warga Surati Pemerintah

Dicuekin, Berencana Surati Pemerintah Pusat

Mobile_AP_Rectangle 1

JEMBER, RADARJEMBER.ID – BUNTUT tidak adanya reaksi dari pemerintah dalam menyikapi isu di pesisir selatan, rupanya tak membuat warga kendur. Setelah aksi long march dan pemasangan banner bertuliskan penolakan tambak, mereka akan kembali menyuarakan tuntutannya itu.

Dikabarkan, warga dan nelayan berencana bakal berkirim surat ke lintas sektoral pemerintahan yang terlibat dalam urusan sempadan pantai. Mulai dari unsur pemerintah daerah, pemerintah provinsi, hingga pemerintah pusat. “Insyaallah surat ini sudah yang kedua yang akan kami kirim ke bupati, gubernur, DPRD, dan kementerian,” beber Mukhlas, Ketua Badan Permusyawaratan (BPD) Kepanjen, Kecamatan Gumukmas.

Menurut dia, rencana menyurati pemerintah itu sudah upaya kedua kalinya. Warga dan nelayan setempat sebelumnya juga pernah berkirim surat dengan perihal sejenis, sekitar Maret lalu. Namun, pemerintah tetap saja cuek, dan tak ada kelanjutannya.

Mobile_AP_Rectangle 2

Isi tuntutan dalam surat warga itu juga masih sama, yakni meminta pemerintah di lintas sektoral menindak segala bentuk aktivitas tambak hingga ada upaya normalisasi kawasan bibir pantai. “Surat kedua masih rencana, tapi drafnya sudah selesai. Dan untuk yang kedua ini, kami serahkan ke kuasa masyarakat,” tambahnya.

Meskipun draf surat itu sudah dinyatakan selesai, namun belum diketahui pasti kapan warga akan mengirimnya ke pemerintah. Sementara itu, M Zainuddin, yang diketahui sebagai penasihat hukum warga, mengatakan, sebelum ada aksi, Rabu (11/8), warga juga telah menyurati pemerintah lintas sektoral. Antara lain ke Kementerian Lingkungan Hidup, Kementerian Kelautan dan Perikanan, lalu Badan Pertahanan Nasional. Kemudian, surat itu juga dikirim ke Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan Pemkab Jember.

- Advertisement -

JEMBER, RADARJEMBER.ID – BUNTUT tidak adanya reaksi dari pemerintah dalam menyikapi isu di pesisir selatan, rupanya tak membuat warga kendur. Setelah aksi long march dan pemasangan banner bertuliskan penolakan tambak, mereka akan kembali menyuarakan tuntutannya itu.

Dikabarkan, warga dan nelayan berencana bakal berkirim surat ke lintas sektoral pemerintahan yang terlibat dalam urusan sempadan pantai. Mulai dari unsur pemerintah daerah, pemerintah provinsi, hingga pemerintah pusat. “Insyaallah surat ini sudah yang kedua yang akan kami kirim ke bupati, gubernur, DPRD, dan kementerian,” beber Mukhlas, Ketua Badan Permusyawaratan (BPD) Kepanjen, Kecamatan Gumukmas.

Menurut dia, rencana menyurati pemerintah itu sudah upaya kedua kalinya. Warga dan nelayan setempat sebelumnya juga pernah berkirim surat dengan perihal sejenis, sekitar Maret lalu. Namun, pemerintah tetap saja cuek, dan tak ada kelanjutannya.

Isi tuntutan dalam surat warga itu juga masih sama, yakni meminta pemerintah di lintas sektoral menindak segala bentuk aktivitas tambak hingga ada upaya normalisasi kawasan bibir pantai. “Surat kedua masih rencana, tapi drafnya sudah selesai. Dan untuk yang kedua ini, kami serahkan ke kuasa masyarakat,” tambahnya.

Meskipun draf surat itu sudah dinyatakan selesai, namun belum diketahui pasti kapan warga akan mengirimnya ke pemerintah. Sementara itu, M Zainuddin, yang diketahui sebagai penasihat hukum warga, mengatakan, sebelum ada aksi, Rabu (11/8), warga juga telah menyurati pemerintah lintas sektoral. Antara lain ke Kementerian Lingkungan Hidup, Kementerian Kelautan dan Perikanan, lalu Badan Pertahanan Nasional. Kemudian, surat itu juga dikirim ke Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan Pemkab Jember.

JEMBER, RADARJEMBER.ID – BUNTUT tidak adanya reaksi dari pemerintah dalam menyikapi isu di pesisir selatan, rupanya tak membuat warga kendur. Setelah aksi long march dan pemasangan banner bertuliskan penolakan tambak, mereka akan kembali menyuarakan tuntutannya itu.

Dikabarkan, warga dan nelayan berencana bakal berkirim surat ke lintas sektoral pemerintahan yang terlibat dalam urusan sempadan pantai. Mulai dari unsur pemerintah daerah, pemerintah provinsi, hingga pemerintah pusat. “Insyaallah surat ini sudah yang kedua yang akan kami kirim ke bupati, gubernur, DPRD, dan kementerian,” beber Mukhlas, Ketua Badan Permusyawaratan (BPD) Kepanjen, Kecamatan Gumukmas.

Menurut dia, rencana menyurati pemerintah itu sudah upaya kedua kalinya. Warga dan nelayan setempat sebelumnya juga pernah berkirim surat dengan perihal sejenis, sekitar Maret lalu. Namun, pemerintah tetap saja cuek, dan tak ada kelanjutannya.

Isi tuntutan dalam surat warga itu juga masih sama, yakni meminta pemerintah di lintas sektoral menindak segala bentuk aktivitas tambak hingga ada upaya normalisasi kawasan bibir pantai. “Surat kedua masih rencana, tapi drafnya sudah selesai. Dan untuk yang kedua ini, kami serahkan ke kuasa masyarakat,” tambahnya.

Meskipun draf surat itu sudah dinyatakan selesai, namun belum diketahui pasti kapan warga akan mengirimnya ke pemerintah. Sementara itu, M Zainuddin, yang diketahui sebagai penasihat hukum warga, mengatakan, sebelum ada aksi, Rabu (11/8), warga juga telah menyurati pemerintah lintas sektoral. Antara lain ke Kementerian Lingkungan Hidup, Kementerian Kelautan dan Perikanan, lalu Badan Pertahanan Nasional. Kemudian, surat itu juga dikirim ke Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan Pemkab Jember.

BERITA TERKINI

Wajib Dibaca

/