alexametrics
23.5 C
Jember
Thursday, 18 August 2022

Pendampingan Tata Negara untuk Usulan KH Achmad Siddiq sebagai Pahlawan Nasional

Mobile_AP_Rectangle 1

RADARJEMBER.ID – Bupati Jember dr. Hj. Faida, MMR., kembali membahas usulan gelar Pahlawan Nasional untuk KH Achmad Siddiq dengan Tim Task Force Lembaga Pengembangan Pembelajaran dan Penjaminan Mutu (LP3M) Universitas Jember yang dipimpin Dr. Akhmad Taufiq, S.S., M.Pd.

Bertempat di Pendapa Wahyawibawagraha, Senin 13 Mei 2019, kali ini bupati menyatakan akan ada pendampingan tata negara dari Pemkab Jember untuk usulan tersebut. Ini disampaikan setelah mendapat penjelasan lampiran usulan tersebut dari tim.

Salah satu anggota tim, M. Haidlor dalam paparannya menjelaskan usulan tersebut dalam konteks kekinian, yakni pasca reformasi dan ideologi Pancasila yang mulai memudar. Juga terkait dengan kondisi sosial mutakhir dengan menguatnya radikalisme yang akan mengancam eksistensi Pancasila kedepan.

Mobile_AP_Rectangle 2

Haidlor juga menjelaskan dalam konteks sosial dan politik yang berkembang pada masa penerimaan asas tunggal Pancasila. “Pada waktu itu resistensi terhadap Pancasila sebagai ideologi bangsa mendapat tantangan kuat, terutama dari kalangan umat Islam, dan NU melalui Munas dan Muktamar mengakhiri polemik dengan menerima asas tunggal Pancasila sebagai ideologi bangsa,” terangnya.

Dalam Munas NU tahun 1983 dan Muktamar NU tahun 1984, masih jelas Haidlor, KH. Achmad Siddiq memberi solusi dari perdebatan para ulama dengan menerjemahkan Khittah NU yang perlu menerima Pancasila sebagai asas berbangsa dan bernegara.

Inti dari pendapat KH. Achmad Siddiq saat Munas dan Muktamar, NU harus menerima Pancasila sebagai asas berbangsa dan bernegara. Pancasila merupakan perwujudan dari nilai-nilai ajaran Islam, dan Pancasila itu sangat relevan dengan fiqih ahlussunnah waljamaah dan konteks kebangsaan.

Implikasi dari pendapat tersebut yaitu terjadinya perubahan konstelasi sosial politik bangsa. Penerimaan masyarakat luas terhadap nilai dan norma Pancasila, serta ekstensi Pancasila dalam pembangunan bangsa kedepan.

- Advertisement -

RADARJEMBER.ID – Bupati Jember dr. Hj. Faida, MMR., kembali membahas usulan gelar Pahlawan Nasional untuk KH Achmad Siddiq dengan Tim Task Force Lembaga Pengembangan Pembelajaran dan Penjaminan Mutu (LP3M) Universitas Jember yang dipimpin Dr. Akhmad Taufiq, S.S., M.Pd.

Bertempat di Pendapa Wahyawibawagraha, Senin 13 Mei 2019, kali ini bupati menyatakan akan ada pendampingan tata negara dari Pemkab Jember untuk usulan tersebut. Ini disampaikan setelah mendapat penjelasan lampiran usulan tersebut dari tim.

Salah satu anggota tim, M. Haidlor dalam paparannya menjelaskan usulan tersebut dalam konteks kekinian, yakni pasca reformasi dan ideologi Pancasila yang mulai memudar. Juga terkait dengan kondisi sosial mutakhir dengan menguatnya radikalisme yang akan mengancam eksistensi Pancasila kedepan.

Haidlor juga menjelaskan dalam konteks sosial dan politik yang berkembang pada masa penerimaan asas tunggal Pancasila. “Pada waktu itu resistensi terhadap Pancasila sebagai ideologi bangsa mendapat tantangan kuat, terutama dari kalangan umat Islam, dan NU melalui Munas dan Muktamar mengakhiri polemik dengan menerima asas tunggal Pancasila sebagai ideologi bangsa,” terangnya.

Dalam Munas NU tahun 1983 dan Muktamar NU tahun 1984, masih jelas Haidlor, KH. Achmad Siddiq memberi solusi dari perdebatan para ulama dengan menerjemahkan Khittah NU yang perlu menerima Pancasila sebagai asas berbangsa dan bernegara.

Inti dari pendapat KH. Achmad Siddiq saat Munas dan Muktamar, NU harus menerima Pancasila sebagai asas berbangsa dan bernegara. Pancasila merupakan perwujudan dari nilai-nilai ajaran Islam, dan Pancasila itu sangat relevan dengan fiqih ahlussunnah waljamaah dan konteks kebangsaan.

Implikasi dari pendapat tersebut yaitu terjadinya perubahan konstelasi sosial politik bangsa. Penerimaan masyarakat luas terhadap nilai dan norma Pancasila, serta ekstensi Pancasila dalam pembangunan bangsa kedepan.

RADARJEMBER.ID – Bupati Jember dr. Hj. Faida, MMR., kembali membahas usulan gelar Pahlawan Nasional untuk KH Achmad Siddiq dengan Tim Task Force Lembaga Pengembangan Pembelajaran dan Penjaminan Mutu (LP3M) Universitas Jember yang dipimpin Dr. Akhmad Taufiq, S.S., M.Pd.

Bertempat di Pendapa Wahyawibawagraha, Senin 13 Mei 2019, kali ini bupati menyatakan akan ada pendampingan tata negara dari Pemkab Jember untuk usulan tersebut. Ini disampaikan setelah mendapat penjelasan lampiran usulan tersebut dari tim.

Salah satu anggota tim, M. Haidlor dalam paparannya menjelaskan usulan tersebut dalam konteks kekinian, yakni pasca reformasi dan ideologi Pancasila yang mulai memudar. Juga terkait dengan kondisi sosial mutakhir dengan menguatnya radikalisme yang akan mengancam eksistensi Pancasila kedepan.

Haidlor juga menjelaskan dalam konteks sosial dan politik yang berkembang pada masa penerimaan asas tunggal Pancasila. “Pada waktu itu resistensi terhadap Pancasila sebagai ideologi bangsa mendapat tantangan kuat, terutama dari kalangan umat Islam, dan NU melalui Munas dan Muktamar mengakhiri polemik dengan menerima asas tunggal Pancasila sebagai ideologi bangsa,” terangnya.

Dalam Munas NU tahun 1983 dan Muktamar NU tahun 1984, masih jelas Haidlor, KH. Achmad Siddiq memberi solusi dari perdebatan para ulama dengan menerjemahkan Khittah NU yang perlu menerima Pancasila sebagai asas berbangsa dan bernegara.

Inti dari pendapat KH. Achmad Siddiq saat Munas dan Muktamar, NU harus menerima Pancasila sebagai asas berbangsa dan bernegara. Pancasila merupakan perwujudan dari nilai-nilai ajaran Islam, dan Pancasila itu sangat relevan dengan fiqih ahlussunnah waljamaah dan konteks kebangsaan.

Implikasi dari pendapat tersebut yaitu terjadinya perubahan konstelasi sosial politik bangsa. Penerimaan masyarakat luas terhadap nilai dan norma Pancasila, serta ekstensi Pancasila dalam pembangunan bangsa kedepan.

BERITA TERKINI

Wajib Dibaca

/