alexametrics
30.1 C
Jember
Friday, 27 May 2022

Tanpa Perda RDTR, Daya Tarik Investor Lemah

Pentingnya Regulasi demi Target Investasi

Mobile_AP_Rectangle 1

JEMBER, RADARJEMBER.ID – Awal tahun 2022, Pemkab Jember sempat mewacanakan target investasi Rp 2,5 triliun. Misi agung itu diharapkan dapat menopang pertumbuhan laju investasi di Kota Suwar-Suwir, seiring kondisi pandemi yang sudah melandai.

Baca Juga : Siapakah Ade Armando yang Dikeroyok Saat Demo 114?

Di saat bersamaan, DPRD Jember beberapa kali mengingatkan eksekutif agar segera menyiapkan aturan mengenai investasi. Salah satunya tentang Peraturan daerah (Perda) Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) yang merupakan penjabaran dari Perda Rencana Tata Ruang Wilayah atau RTRW.

Mobile_AP_Rectangle 2

Dewan menilai, target investasi akan cukup sulit dicapai jika pemkab belum memiliki peranti pendukung untuk menarik investor, seperti aturan atau regulasi. Bahkan, ketiadaan regulasi itu tidak tertutup kemungkinan membuat investor berpikir dua kali untuk berinvestasi di Jember.

“Secara tidak langsung, aturan itu mempermudah investor. Mereka memerlukan kepastian hukum. Jangan sampai ketika sudah berinvestasi, namun ternyata menyalahi apa yang menjadi amanah perda,” kata Alfian Andri Wijaya, Wakil Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Jember.

Pada tahun 2018, ketika kondisi normal atau sebelum pandemi, Pemkab Jember tercatat mampu mendulang pemasukan investasi hingga Rp 1,8 triliun. Lalu, tahun 2021 sebesar Rp 517 miliar yang dihasilkan dalam waktu 10 bulan. Kini tahun 2022, targetnya melambung hingga Rp 2,5 triliun.

Meskipun Pemkab Jember cukup optimistis, kata Alfian, namun target itu semestinya tetap harus didukung dengan peraturan atau regulasi. Tujuannya tidak hanya memberikan kepastian hukum kepada para investor, namun lebih jauh juga memastikan penggunaan lahan kawasan desa dan kota terkelola dengan bijak. “Revisi (Perda RTRW, Red) itu program prioritas eksekutif, mengapa ini tidak disegerakan? Padahal aturan itu juga diperlukan investor,” sesalnya.

Lebih jauh, Legislator Partai Gerindra ini menilai, jika ketiadaan regulasi itu tetap dikesampingkan, justru kian melemahkan daya tarik investor untuk berinvestasi ke Jember. Alasan itu cukup mendasar. Sebab, para penanam modal itu tentu memerlukan kejelasan status wilayah, penataan, dan bagaimana peruntukannya. Sehingga jelas diketahui mana daerah atau kawasan produktif, kawasan industri, kawasan hijau, dan mana kawasan terlindungi. “Kami di Bapemperda dewan akan rapat internal dalam waktu dekat, dan kami akan panggil Pemkab Jember untuk menanyakan sejauh mana keseriusannya merevisi Perda RTRW ini,” kata Alfian.

- Advertisement -

JEMBER, RADARJEMBER.ID – Awal tahun 2022, Pemkab Jember sempat mewacanakan target investasi Rp 2,5 triliun. Misi agung itu diharapkan dapat menopang pertumbuhan laju investasi di Kota Suwar-Suwir, seiring kondisi pandemi yang sudah melandai.

Baca Juga : Siapakah Ade Armando yang Dikeroyok Saat Demo 114?

Di saat bersamaan, DPRD Jember beberapa kali mengingatkan eksekutif agar segera menyiapkan aturan mengenai investasi. Salah satunya tentang Peraturan daerah (Perda) Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) yang merupakan penjabaran dari Perda Rencana Tata Ruang Wilayah atau RTRW.

Dewan menilai, target investasi akan cukup sulit dicapai jika pemkab belum memiliki peranti pendukung untuk menarik investor, seperti aturan atau regulasi. Bahkan, ketiadaan regulasi itu tidak tertutup kemungkinan membuat investor berpikir dua kali untuk berinvestasi di Jember.

“Secara tidak langsung, aturan itu mempermudah investor. Mereka memerlukan kepastian hukum. Jangan sampai ketika sudah berinvestasi, namun ternyata menyalahi apa yang menjadi amanah perda,” kata Alfian Andri Wijaya, Wakil Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Jember.

Pada tahun 2018, ketika kondisi normal atau sebelum pandemi, Pemkab Jember tercatat mampu mendulang pemasukan investasi hingga Rp 1,8 triliun. Lalu, tahun 2021 sebesar Rp 517 miliar yang dihasilkan dalam waktu 10 bulan. Kini tahun 2022, targetnya melambung hingga Rp 2,5 triliun.

Meskipun Pemkab Jember cukup optimistis, kata Alfian, namun target itu semestinya tetap harus didukung dengan peraturan atau regulasi. Tujuannya tidak hanya memberikan kepastian hukum kepada para investor, namun lebih jauh juga memastikan penggunaan lahan kawasan desa dan kota terkelola dengan bijak. “Revisi (Perda RTRW, Red) itu program prioritas eksekutif, mengapa ini tidak disegerakan? Padahal aturan itu juga diperlukan investor,” sesalnya.

Lebih jauh, Legislator Partai Gerindra ini menilai, jika ketiadaan regulasi itu tetap dikesampingkan, justru kian melemahkan daya tarik investor untuk berinvestasi ke Jember. Alasan itu cukup mendasar. Sebab, para penanam modal itu tentu memerlukan kejelasan status wilayah, penataan, dan bagaimana peruntukannya. Sehingga jelas diketahui mana daerah atau kawasan produktif, kawasan industri, kawasan hijau, dan mana kawasan terlindungi. “Kami di Bapemperda dewan akan rapat internal dalam waktu dekat, dan kami akan panggil Pemkab Jember untuk menanyakan sejauh mana keseriusannya merevisi Perda RTRW ini,” kata Alfian.

JEMBER, RADARJEMBER.ID – Awal tahun 2022, Pemkab Jember sempat mewacanakan target investasi Rp 2,5 triliun. Misi agung itu diharapkan dapat menopang pertumbuhan laju investasi di Kota Suwar-Suwir, seiring kondisi pandemi yang sudah melandai.

Baca Juga : Siapakah Ade Armando yang Dikeroyok Saat Demo 114?

Di saat bersamaan, DPRD Jember beberapa kali mengingatkan eksekutif agar segera menyiapkan aturan mengenai investasi. Salah satunya tentang Peraturan daerah (Perda) Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) yang merupakan penjabaran dari Perda Rencana Tata Ruang Wilayah atau RTRW.

Dewan menilai, target investasi akan cukup sulit dicapai jika pemkab belum memiliki peranti pendukung untuk menarik investor, seperti aturan atau regulasi. Bahkan, ketiadaan regulasi itu tidak tertutup kemungkinan membuat investor berpikir dua kali untuk berinvestasi di Jember.

“Secara tidak langsung, aturan itu mempermudah investor. Mereka memerlukan kepastian hukum. Jangan sampai ketika sudah berinvestasi, namun ternyata menyalahi apa yang menjadi amanah perda,” kata Alfian Andri Wijaya, Wakil Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Jember.

Pada tahun 2018, ketika kondisi normal atau sebelum pandemi, Pemkab Jember tercatat mampu mendulang pemasukan investasi hingga Rp 1,8 triliun. Lalu, tahun 2021 sebesar Rp 517 miliar yang dihasilkan dalam waktu 10 bulan. Kini tahun 2022, targetnya melambung hingga Rp 2,5 triliun.

Meskipun Pemkab Jember cukup optimistis, kata Alfian, namun target itu semestinya tetap harus didukung dengan peraturan atau regulasi. Tujuannya tidak hanya memberikan kepastian hukum kepada para investor, namun lebih jauh juga memastikan penggunaan lahan kawasan desa dan kota terkelola dengan bijak. “Revisi (Perda RTRW, Red) itu program prioritas eksekutif, mengapa ini tidak disegerakan? Padahal aturan itu juga diperlukan investor,” sesalnya.

Lebih jauh, Legislator Partai Gerindra ini menilai, jika ketiadaan regulasi itu tetap dikesampingkan, justru kian melemahkan daya tarik investor untuk berinvestasi ke Jember. Alasan itu cukup mendasar. Sebab, para penanam modal itu tentu memerlukan kejelasan status wilayah, penataan, dan bagaimana peruntukannya. Sehingga jelas diketahui mana daerah atau kawasan produktif, kawasan industri, kawasan hijau, dan mana kawasan terlindungi. “Kami di Bapemperda dewan akan rapat internal dalam waktu dekat, dan kami akan panggil Pemkab Jember untuk menanyakan sejauh mana keseriusannya merevisi Perda RTRW ini,” kata Alfian.

BERITA TERKINI

Wajib Dibaca

/