alexametrics
26.2 C
Jember
Thursday, 19 May 2022

Pengawasan Perkada Tetap Melekat

Mobile_AP_Rectangle 1

JEMBER, RADARJEMBER.ID – Peraturan Kepala Daerah (Perkada) tentang Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2019 tertanggal 3 Januari 2020 menjadi sumber kekuatan pemerintahan di Jember. Meski Perkada murni dibahas dan diajukan eksekutif ke gubenur, fungsi pengawasan legislatif tetap melekat.

Dalam proses pengawasan, DPRD tetap berkewajiban untuk mengawal Perkada APBD yang besarnya maksimal Rp 4,3 triliun. “Penyusunan Perkada itu murni dari eksekutif yang dikoreksi gubernur,” kata Ketua DPRD Jember M Itqon Syauqi.

Menurut dia, pengawasan terhadap Perkada APBD tetap dilakukan DPRD karena hal tersebut merupakan fungsi yang melekat di lembaga legislatif. “Saya kira, pengawasan terhadap penggunaan anggaran tetap normatif. Lembaga lain seperti BPK juga tetap punya tugas untuk memeriksanya,” tutur Itqon.

Mobile_AP_Rectangle 2

Sejauh ini, Itqon mengaku belum mengetahui apa saja pos-pos anggaran yang ada di dalam Perkada Penggunaan APBD itu. Penyebabnya tidak lain lantaran pemkab tidak pernah menjelaskan apa saja kegiatan yang akan dilakukan. Termasuk rencana dana penanganan korona yang mencapai Rp 400 miliar.

- Advertisement -

JEMBER, RADARJEMBER.ID – Peraturan Kepala Daerah (Perkada) tentang Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2019 tertanggal 3 Januari 2020 menjadi sumber kekuatan pemerintahan di Jember. Meski Perkada murni dibahas dan diajukan eksekutif ke gubenur, fungsi pengawasan legislatif tetap melekat.

Dalam proses pengawasan, DPRD tetap berkewajiban untuk mengawal Perkada APBD yang besarnya maksimal Rp 4,3 triliun. “Penyusunan Perkada itu murni dari eksekutif yang dikoreksi gubernur,” kata Ketua DPRD Jember M Itqon Syauqi.

Menurut dia, pengawasan terhadap Perkada APBD tetap dilakukan DPRD karena hal tersebut merupakan fungsi yang melekat di lembaga legislatif. “Saya kira, pengawasan terhadap penggunaan anggaran tetap normatif. Lembaga lain seperti BPK juga tetap punya tugas untuk memeriksanya,” tutur Itqon.

Sejauh ini, Itqon mengaku belum mengetahui apa saja pos-pos anggaran yang ada di dalam Perkada Penggunaan APBD itu. Penyebabnya tidak lain lantaran pemkab tidak pernah menjelaskan apa saja kegiatan yang akan dilakukan. Termasuk rencana dana penanganan korona yang mencapai Rp 400 miliar.

JEMBER, RADARJEMBER.ID – Peraturan Kepala Daerah (Perkada) tentang Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2019 tertanggal 3 Januari 2020 menjadi sumber kekuatan pemerintahan di Jember. Meski Perkada murni dibahas dan diajukan eksekutif ke gubenur, fungsi pengawasan legislatif tetap melekat.

Dalam proses pengawasan, DPRD tetap berkewajiban untuk mengawal Perkada APBD yang besarnya maksimal Rp 4,3 triliun. “Penyusunan Perkada itu murni dari eksekutif yang dikoreksi gubernur,” kata Ketua DPRD Jember M Itqon Syauqi.

Menurut dia, pengawasan terhadap Perkada APBD tetap dilakukan DPRD karena hal tersebut merupakan fungsi yang melekat di lembaga legislatif. “Saya kira, pengawasan terhadap penggunaan anggaran tetap normatif. Lembaga lain seperti BPK juga tetap punya tugas untuk memeriksanya,” tutur Itqon.

Sejauh ini, Itqon mengaku belum mengetahui apa saja pos-pos anggaran yang ada di dalam Perkada Penggunaan APBD itu. Penyebabnya tidak lain lantaran pemkab tidak pernah menjelaskan apa saja kegiatan yang akan dilakukan. Termasuk rencana dana penanganan korona yang mencapai Rp 400 miliar.

BERITA TERKINI

Wajib Dibaca

/