Menata Birokrasi Tanpa Menabrak Regulasi

JEMBER, RADARJEMBER.ID – Bupati dan wakil bupati terpilih Hendy Siswanto dan Muhammad Balya Firjaun Barlaman telah mencanangkan konsep ‘kerja bersama’ guna mengatasi segala persoalan di Jember. Hal ini tentunya perlu dukungan semua pihak, terutama di internal Pemkab Jember.

Seperti diketahui, sejak mosi tidak percaya sejumlah aparatur sipil negara (ASN) meledak lantaran tidak setuju terhadap kebijakan Bupati Faida, ASN yang pecah kongsi juga diketahui belum selesai hingga hari ini. PR inilah yang nantinya menjadi tantangan tersendiri di awal kepemimpinan H Hendy dan Gus Firjaun. Apa kira-kira yang akan dilakukan kedua pemimpin ini setelah dilantik 17 Februari nanti?

Kepada Jawa Pos Radar Jember, bupati terpilih Hendy Siswanto mengungkapkan, apa yang telah terjadi di tubuh Pemkab Jember sangat disayangkan. Apalagi, sampai muncul gerakan mosi tidak percaya terhadap kepemimpinan bupati. Sebagai pensiunan aparatur sipil negara (ASN) di Kementerian Perhubungan, Hendy menyebut, ada regulasi yang melekat pada ASN, sehingga seluruh ASN harus tetap bekerja sesuai dengan peraturan yang ada.

Dia menegaskan, semua pihak, termasuk ASN, harus belajar regulasi. Dengan demikian, mereka akan memahami mekanisme dan aturan main di internal ASN. “Bagi saya, tidak ada pecah kongsi, yang ada adalah ASN. Nanti akan saya kembalikan sesuai peraturan yang ada,” kata Hendy, yang kemudian menyebut penempatan para pejabat pun ke depannya akan dilakukan berdasar aturan main yang mengikat para ASN.

Ditanya mengenai adanya karir, pengabdian, serta potensi-potensi di tubuh ASN, Hendy menyatakan, pengangkatan pejabat serta penempatannya tidak akan dilakukan dengan menabrak peraturan. Tak hanya itu, Hendy juga menuturkan, pihaknya tidak akan melakukan pengangkatan terhadap ASN secepat kilat untuk penempatan ASN pada jabatan-jabatan strategis. “Kalau ada ASN yang kerjanya bisa memberi dampak luas dan menyejahterakan masyarakat luas, pasti dipertimbangkan. Tetapi, kalau standar-standar saja, maka pengangkatannya sesuai aturan, karena ASN juga sudah diatur,” bebernya.

Bukan hanya itu, dalam penataan birokrasi nanti, Hendy mengaku tidak akan ada ASN yang dianaktirikan atau menjadi anak emas. “Semuanya akan kami tata sesuai dengan regulasi yang ada. Kalau yang sekarang ada yang kurang tepat, kami kembalikan ke regulasi yang ada,” jelas Hendy.

Wakil bupati Jember terpilih Gus Firjaun menyampaikan pentingnya menangani tatanan birokrasi secara baik. Menurutnya, jika di tubuh pemkab belum sinergi dengan pimpinan, maka akan sulit melakukan pekerjaan-pekerjaan penting. “Yang perlu ditangani adalah penataan birokrasi. Ini sebagai kunci untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat,” katanya.

Gus Firjaun mencontohkan, apabila ada organisasi perangkat daerah (OPD) yang belum memiliki pimpinan atau jabatan penting lain belum terisi, maka akan menjadi penghambat kinerja di OPD tersebut. “Ketika OPD atau birokrasi masih belum settle, orangnya masih tidak tepat, atau isinya belum definitif, maka untuk memberikan pelayanan akan terganggu,” jelasnya.

Mantan anggota DPRD Provinsi Jawa Timur ini pun menyampaikan, dalam kepemimpinan Hendy-Firjaun tak akan ada rekrutmen penempatan posisi berdasar suka atau tidak suka, serta berdasar kedekatan ASN dengan pimpinan semata. “Kami akan menggunakan cara yang profesional dan proporsional. Tidak akan ada bentuk anak emas,” pungkasnya.

Melalui kepemimpinan Hendy-Firjaun ini, banyak harapan masyarakat agar Jember kembali bangkit. Ada perbaikan di tubuh birokrasi sehingga ASN tidak sibuk dengan urusan jabatannya sendiri-sendiri dan ribut akibat penempatan dan jabatan. Sebab, bagaimanapun, ASN merupakan abdi negara yang bertugas membantu pemimpin membangun Jember lebih baik.

JEMBER, RADARJEMBER.ID – Bupati dan wakil bupati terpilih Hendy Siswanto dan Muhammad Balya Firjaun Barlaman telah mencanangkan konsep ‘kerja bersama’ guna mengatasi segala persoalan di Jember. Hal ini tentunya perlu dukungan semua pihak, terutama di internal Pemkab Jember.

Seperti diketahui, sejak mosi tidak percaya sejumlah aparatur sipil negara (ASN) meledak lantaran tidak setuju terhadap kebijakan Bupati Faida, ASN yang pecah kongsi juga diketahui belum selesai hingga hari ini. PR inilah yang nantinya menjadi tantangan tersendiri di awal kepemimpinan H Hendy dan Gus Firjaun. Apa kira-kira yang akan dilakukan kedua pemimpin ini setelah dilantik 17 Februari nanti?

Kepada Jawa Pos Radar Jember, bupati terpilih Hendy Siswanto mengungkapkan, apa yang telah terjadi di tubuh Pemkab Jember sangat disayangkan. Apalagi, sampai muncul gerakan mosi tidak percaya terhadap kepemimpinan bupati. Sebagai pensiunan aparatur sipil negara (ASN) di Kementerian Perhubungan, Hendy menyebut, ada regulasi yang melekat pada ASN, sehingga seluruh ASN harus tetap bekerja sesuai dengan peraturan yang ada.

Dia menegaskan, semua pihak, termasuk ASN, harus belajar regulasi. Dengan demikian, mereka akan memahami mekanisme dan aturan main di internal ASN. “Bagi saya, tidak ada pecah kongsi, yang ada adalah ASN. Nanti akan saya kembalikan sesuai peraturan yang ada,” kata Hendy, yang kemudian menyebut penempatan para pejabat pun ke depannya akan dilakukan berdasar aturan main yang mengikat para ASN.

Ditanya mengenai adanya karir, pengabdian, serta potensi-potensi di tubuh ASN, Hendy menyatakan, pengangkatan pejabat serta penempatannya tidak akan dilakukan dengan menabrak peraturan. Tak hanya itu, Hendy juga menuturkan, pihaknya tidak akan melakukan pengangkatan terhadap ASN secepat kilat untuk penempatan ASN pada jabatan-jabatan strategis. “Kalau ada ASN yang kerjanya bisa memberi dampak luas dan menyejahterakan masyarakat luas, pasti dipertimbangkan. Tetapi, kalau standar-standar saja, maka pengangkatannya sesuai aturan, karena ASN juga sudah diatur,” bebernya.

Bukan hanya itu, dalam penataan birokrasi nanti, Hendy mengaku tidak akan ada ASN yang dianaktirikan atau menjadi anak emas. “Semuanya akan kami tata sesuai dengan regulasi yang ada. Kalau yang sekarang ada yang kurang tepat, kami kembalikan ke regulasi yang ada,” jelas Hendy.

Wakil bupati Jember terpilih Gus Firjaun menyampaikan pentingnya menangani tatanan birokrasi secara baik. Menurutnya, jika di tubuh pemkab belum sinergi dengan pimpinan, maka akan sulit melakukan pekerjaan-pekerjaan penting. “Yang perlu ditangani adalah penataan birokrasi. Ini sebagai kunci untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat,” katanya.

Gus Firjaun mencontohkan, apabila ada organisasi perangkat daerah (OPD) yang belum memiliki pimpinan atau jabatan penting lain belum terisi, maka akan menjadi penghambat kinerja di OPD tersebut. “Ketika OPD atau birokrasi masih belum settle, orangnya masih tidak tepat, atau isinya belum definitif, maka untuk memberikan pelayanan akan terganggu,” jelasnya.

Mantan anggota DPRD Provinsi Jawa Timur ini pun menyampaikan, dalam kepemimpinan Hendy-Firjaun tak akan ada rekrutmen penempatan posisi berdasar suka atau tidak suka, serta berdasar kedekatan ASN dengan pimpinan semata. “Kami akan menggunakan cara yang profesional dan proporsional. Tidak akan ada bentuk anak emas,” pungkasnya.

Melalui kepemimpinan Hendy-Firjaun ini, banyak harapan masyarakat agar Jember kembali bangkit. Ada perbaikan di tubuh birokrasi sehingga ASN tidak sibuk dengan urusan jabatannya sendiri-sendiri dan ribut akibat penempatan dan jabatan. Sebab, bagaimanapun, ASN merupakan abdi negara yang bertugas membantu pemimpin membangun Jember lebih baik.

JEMBER, RADARJEMBER.ID – Bupati dan wakil bupati terpilih Hendy Siswanto dan Muhammad Balya Firjaun Barlaman telah mencanangkan konsep ‘kerja bersama’ guna mengatasi segala persoalan di Jember. Hal ini tentunya perlu dukungan semua pihak, terutama di internal Pemkab Jember.

Seperti diketahui, sejak mosi tidak percaya sejumlah aparatur sipil negara (ASN) meledak lantaran tidak setuju terhadap kebijakan Bupati Faida, ASN yang pecah kongsi juga diketahui belum selesai hingga hari ini. PR inilah yang nantinya menjadi tantangan tersendiri di awal kepemimpinan H Hendy dan Gus Firjaun. Apa kira-kira yang akan dilakukan kedua pemimpin ini setelah dilantik 17 Februari nanti?

Kepada Jawa Pos Radar Jember, bupati terpilih Hendy Siswanto mengungkapkan, apa yang telah terjadi di tubuh Pemkab Jember sangat disayangkan. Apalagi, sampai muncul gerakan mosi tidak percaya terhadap kepemimpinan bupati. Sebagai pensiunan aparatur sipil negara (ASN) di Kementerian Perhubungan, Hendy menyebut, ada regulasi yang melekat pada ASN, sehingga seluruh ASN harus tetap bekerja sesuai dengan peraturan yang ada.

Dia menegaskan, semua pihak, termasuk ASN, harus belajar regulasi. Dengan demikian, mereka akan memahami mekanisme dan aturan main di internal ASN. “Bagi saya, tidak ada pecah kongsi, yang ada adalah ASN. Nanti akan saya kembalikan sesuai peraturan yang ada,” kata Hendy, yang kemudian menyebut penempatan para pejabat pun ke depannya akan dilakukan berdasar aturan main yang mengikat para ASN.

Ditanya mengenai adanya karir, pengabdian, serta potensi-potensi di tubuh ASN, Hendy menyatakan, pengangkatan pejabat serta penempatannya tidak akan dilakukan dengan menabrak peraturan. Tak hanya itu, Hendy juga menuturkan, pihaknya tidak akan melakukan pengangkatan terhadap ASN secepat kilat untuk penempatan ASN pada jabatan-jabatan strategis. “Kalau ada ASN yang kerjanya bisa memberi dampak luas dan menyejahterakan masyarakat luas, pasti dipertimbangkan. Tetapi, kalau standar-standar saja, maka pengangkatannya sesuai aturan, karena ASN juga sudah diatur,” bebernya.

Bukan hanya itu, dalam penataan birokrasi nanti, Hendy mengaku tidak akan ada ASN yang dianaktirikan atau menjadi anak emas. “Semuanya akan kami tata sesuai dengan regulasi yang ada. Kalau yang sekarang ada yang kurang tepat, kami kembalikan ke regulasi yang ada,” jelas Hendy.

Wakil bupati Jember terpilih Gus Firjaun menyampaikan pentingnya menangani tatanan birokrasi secara baik. Menurutnya, jika di tubuh pemkab belum sinergi dengan pimpinan, maka akan sulit melakukan pekerjaan-pekerjaan penting. “Yang perlu ditangani adalah penataan birokrasi. Ini sebagai kunci untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat,” katanya.

Gus Firjaun mencontohkan, apabila ada organisasi perangkat daerah (OPD) yang belum memiliki pimpinan atau jabatan penting lain belum terisi, maka akan menjadi penghambat kinerja di OPD tersebut. “Ketika OPD atau birokrasi masih belum settle, orangnya masih tidak tepat, atau isinya belum definitif, maka untuk memberikan pelayanan akan terganggu,” jelasnya.

Mantan anggota DPRD Provinsi Jawa Timur ini pun menyampaikan, dalam kepemimpinan Hendy-Firjaun tak akan ada rekrutmen penempatan posisi berdasar suka atau tidak suka, serta berdasar kedekatan ASN dengan pimpinan semata. “Kami akan menggunakan cara yang profesional dan proporsional. Tidak akan ada bentuk anak emas,” pungkasnya.

Melalui kepemimpinan Hendy-Firjaun ini, banyak harapan masyarakat agar Jember kembali bangkit. Ada perbaikan di tubuh birokrasi sehingga ASN tidak sibuk dengan urusan jabatannya sendiri-sendiri dan ribut akibat penempatan dan jabatan. Sebab, bagaimanapun, ASN merupakan abdi negara yang bertugas membantu pemimpin membangun Jember lebih baik.