alexametrics
22.3 C
Jember
Friday, 19 August 2022

Muqit Ajak Faida Patuhi Aturan

Karena Berpotensi Muncul Kegaduhan Baru

Mobile_AP_Rectangle 1

JEMBER, RADARJEMBER.ID – Para elite pejabat di tubuh Pemkab Jember benar-benar sibuk dengan urusan remeh-temeh. Alih-alih bekerja menyejahterakan rakyat, mereka justru terjebak pada konflik internal. Bupati, wakil bupati, serta banyak pejabat seperti sekretaris daerah, camat, dan kepala dinas, justru sibuk dengan urusan tatanan pemerintahan. Lantas, kapan berpikir urusan rakyat?

Sehari kemarin (12/1), Bupati Faida bersama sejumlah pegawai pro bupati, banyak yang konsentrasi menjalani pemeriksaan atas dugaan penyalahgunaan wewenang karena melakukan penggantian pegawai pasca-Pilkada Jember. Pemeriksaan ini dilangsungkan di Jakarta oleh tim gabungan dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN), serta Pemprov Jatim di Gedung Inspektorat Jenderal Kemendagri.

Hingga berita ini ditulis pukul 18.00, hasil pemeriksaan bupati dan beberapa pejabat lain belum diketahui. Humas Pemkab Jember sekaligus Plt Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Gatot Triyono juga tak memberi respons saat dikonfirmasi perihal pemeriksaan bupati.

Mobile_AP_Rectangle 2

Di sisi lain, pada waktu Bupati Faida diperiksa, Wakil Bupati Abdul Muqit Arief melakukan rapat di Aula PB Soedirman. Para pegawai seperti Sekda Mirfano yang dicopot bupati, serta banyak pejabat lain, melakukan rapat dinas. Hasil dalam rapat ini, seluruh aparatur sipil negara (ASN) diimbau agar menahan diri dan menunggu solusi konkret atas keruwetan di tubuh pemkab.

Muqit Arief menyampaikan, kegaduhan di Jember bukan terjadi akibat pecah kongsi antara bupati dan wakil bupati. Akan tetapi, kegaduhan ini terjadi sudah cukup lama dan Muqit perlu mengklarifikasinya. Kegaduhan ini, menurutnya, timbul dan sudah terjadi akibat susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja (KSOTK) di Jember yang dinilai bermasalah oleh pemerintah pusat dan provinsi. “Kegaduhan ini bukan karena pecah kongsi (bupati-wabup, Red). Namun, ini sudah terjadi setahun sebelum saya menjadi Plt (Bupati Jember, Red),” ucapnya.

Disinggung apa motif yang mendorong digelarnya rapat yang melibatkan puluhan pejabat tersebut, Muqit mengaku, hal itu dilakukan karena ada pengundangan KSOTK 2021 yang memunculkan jabatan-jabatan Plt di banyak posisi. Para ASN di tubuh pemkab yang tidak pro bupati bergejolak dan merapatkan barisan. “Atas pertimbangan saya sampaikan jangan. Ini masih dalam bayang-bayang pandemi korona, maka cukup bertemu dengan kepala OPD saja dan 50 orang,” bebernya.

Kegaduhan baru yang muncul akibat banyaknya penggantian pejabat, menurutnya masih debatable. Untuk itu, Muqit meminta agar semua ASN tetap melaksanakan tugas, melayani masyarakat, memberikan layanan publik seperti hari-hari biasanya, sesuai jabatan yang diemban sebelum tanggal 23 Desember 2020.

“Plt-plt yang baru, saya minta dengan segala kelapangan dada agar menahan diri dulu. Paling tidak, menunggu arahan yang konkret dari pemerintah provinsi dan pusat,” ucap Muqit.

- Advertisement -

JEMBER, RADARJEMBER.ID – Para elite pejabat di tubuh Pemkab Jember benar-benar sibuk dengan urusan remeh-temeh. Alih-alih bekerja menyejahterakan rakyat, mereka justru terjebak pada konflik internal. Bupati, wakil bupati, serta banyak pejabat seperti sekretaris daerah, camat, dan kepala dinas, justru sibuk dengan urusan tatanan pemerintahan. Lantas, kapan berpikir urusan rakyat?

Sehari kemarin (12/1), Bupati Faida bersama sejumlah pegawai pro bupati, banyak yang konsentrasi menjalani pemeriksaan atas dugaan penyalahgunaan wewenang karena melakukan penggantian pegawai pasca-Pilkada Jember. Pemeriksaan ini dilangsungkan di Jakarta oleh tim gabungan dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN), serta Pemprov Jatim di Gedung Inspektorat Jenderal Kemendagri.

Hingga berita ini ditulis pukul 18.00, hasil pemeriksaan bupati dan beberapa pejabat lain belum diketahui. Humas Pemkab Jember sekaligus Plt Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Gatot Triyono juga tak memberi respons saat dikonfirmasi perihal pemeriksaan bupati.

Di sisi lain, pada waktu Bupati Faida diperiksa, Wakil Bupati Abdul Muqit Arief melakukan rapat di Aula PB Soedirman. Para pegawai seperti Sekda Mirfano yang dicopot bupati, serta banyak pejabat lain, melakukan rapat dinas. Hasil dalam rapat ini, seluruh aparatur sipil negara (ASN) diimbau agar menahan diri dan menunggu solusi konkret atas keruwetan di tubuh pemkab.

Muqit Arief menyampaikan, kegaduhan di Jember bukan terjadi akibat pecah kongsi antara bupati dan wakil bupati. Akan tetapi, kegaduhan ini terjadi sudah cukup lama dan Muqit perlu mengklarifikasinya. Kegaduhan ini, menurutnya, timbul dan sudah terjadi akibat susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja (KSOTK) di Jember yang dinilai bermasalah oleh pemerintah pusat dan provinsi. “Kegaduhan ini bukan karena pecah kongsi (bupati-wabup, Red). Namun, ini sudah terjadi setahun sebelum saya menjadi Plt (Bupati Jember, Red),” ucapnya.

Disinggung apa motif yang mendorong digelarnya rapat yang melibatkan puluhan pejabat tersebut, Muqit mengaku, hal itu dilakukan karena ada pengundangan KSOTK 2021 yang memunculkan jabatan-jabatan Plt di banyak posisi. Para ASN di tubuh pemkab yang tidak pro bupati bergejolak dan merapatkan barisan. “Atas pertimbangan saya sampaikan jangan. Ini masih dalam bayang-bayang pandemi korona, maka cukup bertemu dengan kepala OPD saja dan 50 orang,” bebernya.

Kegaduhan baru yang muncul akibat banyaknya penggantian pejabat, menurutnya masih debatable. Untuk itu, Muqit meminta agar semua ASN tetap melaksanakan tugas, melayani masyarakat, memberikan layanan publik seperti hari-hari biasanya, sesuai jabatan yang diemban sebelum tanggal 23 Desember 2020.

“Plt-plt yang baru, saya minta dengan segala kelapangan dada agar menahan diri dulu. Paling tidak, menunggu arahan yang konkret dari pemerintah provinsi dan pusat,” ucap Muqit.

JEMBER, RADARJEMBER.ID – Para elite pejabat di tubuh Pemkab Jember benar-benar sibuk dengan urusan remeh-temeh. Alih-alih bekerja menyejahterakan rakyat, mereka justru terjebak pada konflik internal. Bupati, wakil bupati, serta banyak pejabat seperti sekretaris daerah, camat, dan kepala dinas, justru sibuk dengan urusan tatanan pemerintahan. Lantas, kapan berpikir urusan rakyat?

Sehari kemarin (12/1), Bupati Faida bersama sejumlah pegawai pro bupati, banyak yang konsentrasi menjalani pemeriksaan atas dugaan penyalahgunaan wewenang karena melakukan penggantian pegawai pasca-Pilkada Jember. Pemeriksaan ini dilangsungkan di Jakarta oleh tim gabungan dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN), serta Pemprov Jatim di Gedung Inspektorat Jenderal Kemendagri.

Hingga berita ini ditulis pukul 18.00, hasil pemeriksaan bupati dan beberapa pejabat lain belum diketahui. Humas Pemkab Jember sekaligus Plt Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Gatot Triyono juga tak memberi respons saat dikonfirmasi perihal pemeriksaan bupati.

Di sisi lain, pada waktu Bupati Faida diperiksa, Wakil Bupati Abdul Muqit Arief melakukan rapat di Aula PB Soedirman. Para pegawai seperti Sekda Mirfano yang dicopot bupati, serta banyak pejabat lain, melakukan rapat dinas. Hasil dalam rapat ini, seluruh aparatur sipil negara (ASN) diimbau agar menahan diri dan menunggu solusi konkret atas keruwetan di tubuh pemkab.

Muqit Arief menyampaikan, kegaduhan di Jember bukan terjadi akibat pecah kongsi antara bupati dan wakil bupati. Akan tetapi, kegaduhan ini terjadi sudah cukup lama dan Muqit perlu mengklarifikasinya. Kegaduhan ini, menurutnya, timbul dan sudah terjadi akibat susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja (KSOTK) di Jember yang dinilai bermasalah oleh pemerintah pusat dan provinsi. “Kegaduhan ini bukan karena pecah kongsi (bupati-wabup, Red). Namun, ini sudah terjadi setahun sebelum saya menjadi Plt (Bupati Jember, Red),” ucapnya.

Disinggung apa motif yang mendorong digelarnya rapat yang melibatkan puluhan pejabat tersebut, Muqit mengaku, hal itu dilakukan karena ada pengundangan KSOTK 2021 yang memunculkan jabatan-jabatan Plt di banyak posisi. Para ASN di tubuh pemkab yang tidak pro bupati bergejolak dan merapatkan barisan. “Atas pertimbangan saya sampaikan jangan. Ini masih dalam bayang-bayang pandemi korona, maka cukup bertemu dengan kepala OPD saja dan 50 orang,” bebernya.

Kegaduhan baru yang muncul akibat banyaknya penggantian pejabat, menurutnya masih debatable. Untuk itu, Muqit meminta agar semua ASN tetap melaksanakan tugas, melayani masyarakat, memberikan layanan publik seperti hari-hari biasanya, sesuai jabatan yang diemban sebelum tanggal 23 Desember 2020.

“Plt-plt yang baru, saya minta dengan segala kelapangan dada agar menahan diri dulu. Paling tidak, menunggu arahan yang konkret dari pemerintah provinsi dan pusat,” ucap Muqit.

BERITA TERKINI

Wajib Dibaca

/