alexametrics
26.5 C
Jember
Tuesday, 17 May 2022

Buruh-Pengusaha Beda Pandangan

Akhirnya Sepakat, UMK 2021 Tak Ada Kenaikan

Mobile_AP_Rectangle 1

JEMBER, RADARJEMBER.ID – Upah Minimum Kabupaten (UMK) Jember 2021 dipastikan tidak ada perubahan. Hal itu diputuskan setelah Dewan Pengupahan Kabupaten (Depeka) Jember menggelar sidang pleno di salah satu hotel di Kelurahan Tegal Besar, Kaliwates, kemarin (11/11). Sidang itu membahas sejumlah poin terkait upah dan nasib para buruh. Salah satunya penetapan UMK Jember pada 2021.

Imam, salah satu perwakilan dari Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Jember, mengatakan, kenaikan upah saat situasi pandemi saat ini dinilai memberatkan pengusaha. Sebab, tidak sedikit pengusaha di Jember yang kelimpungan mempertahankan pekerjanya karena hantaman pandemi. “Segala sektor saat ini tengah melemah. Bisa dipastikan kalau ada kenaikan upah, hal itu membuat perusahaan atau pengusaha sulit bergeliat,” katanya.

Pemaparan Imam itu juga disampaikan oleh perwakilan pengusaha lain dari Apindo. Rata-rata, para pengusaha merasakan hal yang sama. Apa yang mereka sampaikan justru bertolak belakang dengan permintaan serikat buruh dan pekerja. Buruh menginginkan sebaliknya, yakni ada kenaikan UMK.

Mobile_AP_Rectangle 2

Ketua Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) Kabupaten Jember Koster Sianipar menuturkan, kondisi pandemi saat ini kian melemahkan perekonomian masyarakat. Oleh karena itu, ia menilai, jika UMK tidak dinaikkan, maka daya beli masyarakat akan semakin melemah. “Tidak adanya kenaikan itu sudah pasti menurunkan daya beli masyarakat. Dan berdampak terhadap lemahnya perusahaan. Pengusaha pasti juga sulit bergeliat kembali,” jelas Koster.

Lebih jauh, para serikat buruh dan pekerja itu meyakini, jika UMK 2021 naik, meski tidak signifikan, hal itu akan berdampak bagus terhadap pertumbuhan ekonomi daerah. Namun lagi-lagi, pandangan keduanya antara pengusaha di Apindo dan serikat pekerja tak mencapai titik temu. Keduanya sama-sama ngotot, Apindo ingin UMK tetap, sementara asosiasi pekerja mengharap ada kenaikan.

Di saat bersamaan, Pakar Hukum Ketenagakerjaan Aries Harianto mencoba menguraikan analisisnya. Dosen Fakultas Hukum Universitas Jember (Unej) itu memaparkan sejumlah poin terkait UMK. Berikut semisal ada kenaikan ataupun tidak. “Kedua belah pihak, Apindo dan serikat pekerja, mewakili aspirasi dan kepentingan masing-masing. (Pandanganya, Red) pasti berbeda. Maka untuk membuat keputusan mufakat, keduanya perlu bertemu dulu. Pasti ada titik kesamaannya,” jelas Aries.

- Advertisement -

JEMBER, RADARJEMBER.ID – Upah Minimum Kabupaten (UMK) Jember 2021 dipastikan tidak ada perubahan. Hal itu diputuskan setelah Dewan Pengupahan Kabupaten (Depeka) Jember menggelar sidang pleno di salah satu hotel di Kelurahan Tegal Besar, Kaliwates, kemarin (11/11). Sidang itu membahas sejumlah poin terkait upah dan nasib para buruh. Salah satunya penetapan UMK Jember pada 2021.

Imam, salah satu perwakilan dari Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Jember, mengatakan, kenaikan upah saat situasi pandemi saat ini dinilai memberatkan pengusaha. Sebab, tidak sedikit pengusaha di Jember yang kelimpungan mempertahankan pekerjanya karena hantaman pandemi. “Segala sektor saat ini tengah melemah. Bisa dipastikan kalau ada kenaikan upah, hal itu membuat perusahaan atau pengusaha sulit bergeliat,” katanya.

Pemaparan Imam itu juga disampaikan oleh perwakilan pengusaha lain dari Apindo. Rata-rata, para pengusaha merasakan hal yang sama. Apa yang mereka sampaikan justru bertolak belakang dengan permintaan serikat buruh dan pekerja. Buruh menginginkan sebaliknya, yakni ada kenaikan UMK.

Ketua Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) Kabupaten Jember Koster Sianipar menuturkan, kondisi pandemi saat ini kian melemahkan perekonomian masyarakat. Oleh karena itu, ia menilai, jika UMK tidak dinaikkan, maka daya beli masyarakat akan semakin melemah. “Tidak adanya kenaikan itu sudah pasti menurunkan daya beli masyarakat. Dan berdampak terhadap lemahnya perusahaan. Pengusaha pasti juga sulit bergeliat kembali,” jelas Koster.

Lebih jauh, para serikat buruh dan pekerja itu meyakini, jika UMK 2021 naik, meski tidak signifikan, hal itu akan berdampak bagus terhadap pertumbuhan ekonomi daerah. Namun lagi-lagi, pandangan keduanya antara pengusaha di Apindo dan serikat pekerja tak mencapai titik temu. Keduanya sama-sama ngotot, Apindo ingin UMK tetap, sementara asosiasi pekerja mengharap ada kenaikan.

Di saat bersamaan, Pakar Hukum Ketenagakerjaan Aries Harianto mencoba menguraikan analisisnya. Dosen Fakultas Hukum Universitas Jember (Unej) itu memaparkan sejumlah poin terkait UMK. Berikut semisal ada kenaikan ataupun tidak. “Kedua belah pihak, Apindo dan serikat pekerja, mewakili aspirasi dan kepentingan masing-masing. (Pandanganya, Red) pasti berbeda. Maka untuk membuat keputusan mufakat, keduanya perlu bertemu dulu. Pasti ada titik kesamaannya,” jelas Aries.

JEMBER, RADARJEMBER.ID – Upah Minimum Kabupaten (UMK) Jember 2021 dipastikan tidak ada perubahan. Hal itu diputuskan setelah Dewan Pengupahan Kabupaten (Depeka) Jember menggelar sidang pleno di salah satu hotel di Kelurahan Tegal Besar, Kaliwates, kemarin (11/11). Sidang itu membahas sejumlah poin terkait upah dan nasib para buruh. Salah satunya penetapan UMK Jember pada 2021.

Imam, salah satu perwakilan dari Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Jember, mengatakan, kenaikan upah saat situasi pandemi saat ini dinilai memberatkan pengusaha. Sebab, tidak sedikit pengusaha di Jember yang kelimpungan mempertahankan pekerjanya karena hantaman pandemi. “Segala sektor saat ini tengah melemah. Bisa dipastikan kalau ada kenaikan upah, hal itu membuat perusahaan atau pengusaha sulit bergeliat,” katanya.

Pemaparan Imam itu juga disampaikan oleh perwakilan pengusaha lain dari Apindo. Rata-rata, para pengusaha merasakan hal yang sama. Apa yang mereka sampaikan justru bertolak belakang dengan permintaan serikat buruh dan pekerja. Buruh menginginkan sebaliknya, yakni ada kenaikan UMK.

Ketua Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) Kabupaten Jember Koster Sianipar menuturkan, kondisi pandemi saat ini kian melemahkan perekonomian masyarakat. Oleh karena itu, ia menilai, jika UMK tidak dinaikkan, maka daya beli masyarakat akan semakin melemah. “Tidak adanya kenaikan itu sudah pasti menurunkan daya beli masyarakat. Dan berdampak terhadap lemahnya perusahaan. Pengusaha pasti juga sulit bergeliat kembali,” jelas Koster.

Lebih jauh, para serikat buruh dan pekerja itu meyakini, jika UMK 2021 naik, meski tidak signifikan, hal itu akan berdampak bagus terhadap pertumbuhan ekonomi daerah. Namun lagi-lagi, pandangan keduanya antara pengusaha di Apindo dan serikat pekerja tak mencapai titik temu. Keduanya sama-sama ngotot, Apindo ingin UMK tetap, sementara asosiasi pekerja mengharap ada kenaikan.

Di saat bersamaan, Pakar Hukum Ketenagakerjaan Aries Harianto mencoba menguraikan analisisnya. Dosen Fakultas Hukum Universitas Jember (Unej) itu memaparkan sejumlah poin terkait UMK. Berikut semisal ada kenaikan ataupun tidak. “Kedua belah pihak, Apindo dan serikat pekerja, mewakili aspirasi dan kepentingan masing-masing. (Pandanganya, Red) pasti berbeda. Maka untuk membuat keputusan mufakat, keduanya perlu bertemu dulu. Pasti ada titik kesamaannya,” jelas Aries.

BERITA TERKINI

Wajib Dibaca

/