30.2 C
Jember
Friday, 2 December 2022

Djamil Tersangka Korupsi Covid-19, Klaim Jadi Target Konspirasi Besar

Akan Buktikan dalam Sidang

Mobile_AP_Rectangle 1

MANGLI, Radar Jember – Sejak polisi menetapkan mantan Plt Kepala BPBD Jember Muhammad Djamil sebagai tersangka, dia hampir tidak pernah melontarkan komentar secara gamblang ke publik. Secara khusus, Jawa Pos Radar Jember berkesempatan menanyakan kasus pemotongan honor petugas pemakaman Covid-19 yang menyeretnya ke ranah hukum.

BACA JUGA : Barang Bukti 155 Perkara Dimusnahkan Kejaksaan Negeri Badung

Rabu (10/8) malam, Djamil sedang beristirahat di rumahnya, Perumahan Milenia, Kelurahan Mangli, Kecamatan Kaliwates. Setelah mengetahui kedatangan wartawan Jawa Pos Radar Jember, keluarganya menyiapkan secangkir kopi hitam. Tak lama setelah itu, kasus yang menyeretnya ke ranah hukum pun mulai diceritakan.

Mobile_AP_Rectangle 2

Demi memberi ruang panjang, kami pun menyiapkan sejumlah pertanyaan untuk dijawab oleh Djamil. Apalagi, selama ini, sejak menjadi tersangka, Djamil hampir tidak pernah menjelaskan secara detail tentang kasus yang dihadapinya. Jawa Pos Radar Jember pun melontarkan sembilan pertanyaan untuk dijawab sampai selesai.

  1. Bagaimana kabarnya, Pak?

Jawaban Djamil: Alhamdulillah, baik. mohon bantuan doa semoga semua senantiasa dalam lindungan Allah SWT.

  1. Sejak ditetapkan sebagai tersangka, apa yang Bapak rasakan pertama kali, dan adakah rencana untuk melarikan diri?

Jawaban Djamil: Melihat perjalanan kasus yang menimpa saya, rasanya tidak terkejut. Sudah menduga, karena sejak awal sudah merasakan dan memahami banyak indikasi kalau menjadi target dari kekuatan konspirasi besar, terencana, dan secara sistematis menggiring opini. Membangun framing dan konstruksi hukum yang mengarahkan saya untuk sampai pada status tersangka dalam kasus, yang saya sendiri masih heran bahwa itu telah terjadi dalam pelaksanaan tugas mulia kemanusiaan. Menangani pandemi Covid-19 di tengah kedaruratan akibat meningkatnya kasus kematian dan jumlah penderita yang meledak.

Ada yang tidak pernah dibahas oleh para pihak, termasuk pejabat berwenang, sesuai tanggung jawabnya sampai hari ini, bahwa kami menjalankan tugas dengan status Plt tanpa jabatan definitif. Di tengah ketiadaan APBD. Ketiadaan sarana prasarana pendukung pelaksanaan tugas seperti tiadanya alat pelindung diri (APD) yang dalam sehari bisa membutuhkan 600 APD senilai kurang lebih 30 juta. Tanpa dukungan kebijakan administrasi memadai. Di antaranya dukungan legal formal berupa perbup, SK, maupun arahan dari otorisator APBD, TAPD, dan perumusan produk-produk hukum yang senantiasa berubah-ubah tanpa sosialisasi dan koordinasi. Sementara, tugas-tugas kedaruratan tetap wajib dijalankan seperti memakamkan jenazah, penyemprotan, PPKM dan operasi yustisi, pengawasan protokol kesehatan pada semua kegiatan masyarakat dapat terlaksana.

Tidak dapat dibayangkan andaikan semua yang berkontribusi dalam menjalankan tugas-tugas kedaruratan masih menunggu tersedianya anggaran, tersedianya dukungan legal formal atau ketersediaan sarana prasarana yang memadai. Maka, dapat dipastikan akan memunculkan kekacauan akibat tidak tuntasnya tugas-tugas tersebut. Misalnya, kami waktu itu, karena ketiadaan anggaran, tetap menyediakan konsumsi bagi 800 petugas keamanan selama 2 hari sebanyak 5 kali makan. Untuk pengamanan kegiatan Haul Habib Sholeh Tanggul pada tanggal 21–22 Mei 2021. Faktanya, kami urunan menggunakan uang pribadi demi tersedianya konsumsi bagi 800 petugas keamanan selama 2 hari tanpa pernah merasa dirugikan oleh negara. Bagaimanakah seandainya demi mematuhi regulasi, lalu kami menunggu sampai tersedianya anggaran, baru kami sediakan konsumsi yang bisa jadi konsumsinya baru tersedia bulan Agustus 2021.

Soal melarikan diri tidak pernah terpikir, bahkan kami sangat kooperatif menjalani pemeriksaan. Bahwa ada penundaan, kami secara resmi melalui penasihat hukum memberitahukan secara resmi per surat kepada penyidik. Termasuk memberi tahu bahwa kami menggunakan hak hukum kami untuk melakukan praperadilan yang tentunya dalam persepsi hukum, maka perlu menunda jadwal pemeriksaan sampai ada keputusan pengadilan.

 

  1. Apa yang Bapak lakukan saat masih menjadi Plt Kepala BPBD terkait dengan dugaan pemotongan honor pemakaman jenazah Covid-19?

Jawaban Djamil:  Selama menjadi Plt, kami tidak mengetahui bahwa telah terjadi pemotongan honor petugas keamanan. Karena, sejak penyerahan uang honor dari bendahara kepada PPTK  merupakan ranah teknis yang menjadi kewenangan Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD untuk mendistribusikan. Kami menghormati kewenangan tersebut, sehingga tidak pernah ikut campur dalam urusan pendistribusian uang honor tersebut.

 

  1. Seperti dugaan yang beredar waktu awal penetapan tersangka, apakah Bapak benar menyetujui usulan Penta terkait pemotongan honor pemakaman jenazah Covid-19 dalam rapat?

Jawaban Djamil: Kami tidak pernah mengadakan rapat yang di dalamnya membahas tentang pemotongan honor pemakaman.

 

  1. Sepengetahuan Bapak, pemotongan honor itu uangnya lari ke mana atau diambil siapa?

Jawaban Djamil: Saya baru tahu ada pemotongan honor pemakaman setelah ada pemeriksaan oleh polres.

  1. Apa buktinya jika Bapak tidak terlibat dalam kasus pemotongan ini?

Jawaban Djamil: Bukti bahwa saya tidak terlibat akan kami sampaikan di semua kesempatan dalam pengadilan.

 

  1. Upaya apa yang dilakukan untuk menghadapi kasus ini nantinya di pengadilan?

Jawaban Djamil: Tentu wajib bagi saya membuktikan bahwa memang saya tidak ada niat, tidak tahu, dan tidak terlibat.

 

  1. Bagaimana keluarga Bapak ketika mendengar penetapan tersangka Bapak?

Jawaban Djamil: Keluarga jelas kaget ketika memahami fakta-fakta hukum kok sampai ada penetapan tersangka. Namun, karena sudah paham dari awal desainnya menjadi target yang wajib menjadi tersangka, maka harapannya semua proses hukum dalam menangani perkara ini mengedepankan objektivitas, fairness, dan transparansi.

 

  1. Terima kasih, semoga Bapak sehat selalu!

Djawaban Jamil: Ya, sama-sama, terima kasih.

Demikian soal jawaban yang disampaikan Djamil kepada Jawa pos Radar Jember. (mun/c2/nur)

- Advertisement -

MANGLI, Radar Jember – Sejak polisi menetapkan mantan Plt Kepala BPBD Jember Muhammad Djamil sebagai tersangka, dia hampir tidak pernah melontarkan komentar secara gamblang ke publik. Secara khusus, Jawa Pos Radar Jember berkesempatan menanyakan kasus pemotongan honor petugas pemakaman Covid-19 yang menyeretnya ke ranah hukum.

BACA JUGA : Barang Bukti 155 Perkara Dimusnahkan Kejaksaan Negeri Badung

Rabu (10/8) malam, Djamil sedang beristirahat di rumahnya, Perumahan Milenia, Kelurahan Mangli, Kecamatan Kaliwates. Setelah mengetahui kedatangan wartawan Jawa Pos Radar Jember, keluarganya menyiapkan secangkir kopi hitam. Tak lama setelah itu, kasus yang menyeretnya ke ranah hukum pun mulai diceritakan.

Demi memberi ruang panjang, kami pun menyiapkan sejumlah pertanyaan untuk dijawab oleh Djamil. Apalagi, selama ini, sejak menjadi tersangka, Djamil hampir tidak pernah menjelaskan secara detail tentang kasus yang dihadapinya. Jawa Pos Radar Jember pun melontarkan sembilan pertanyaan untuk dijawab sampai selesai.

  1. Bagaimana kabarnya, Pak?

Jawaban Djamil: Alhamdulillah, baik. mohon bantuan doa semoga semua senantiasa dalam lindungan Allah SWT.

  1. Sejak ditetapkan sebagai tersangka, apa yang Bapak rasakan pertama kali, dan adakah rencana untuk melarikan diri?

Jawaban Djamil: Melihat perjalanan kasus yang menimpa saya, rasanya tidak terkejut. Sudah menduga, karena sejak awal sudah merasakan dan memahami banyak indikasi kalau menjadi target dari kekuatan konspirasi besar, terencana, dan secara sistematis menggiring opini. Membangun framing dan konstruksi hukum yang mengarahkan saya untuk sampai pada status tersangka dalam kasus, yang saya sendiri masih heran bahwa itu telah terjadi dalam pelaksanaan tugas mulia kemanusiaan. Menangani pandemi Covid-19 di tengah kedaruratan akibat meningkatnya kasus kematian dan jumlah penderita yang meledak.

Ada yang tidak pernah dibahas oleh para pihak, termasuk pejabat berwenang, sesuai tanggung jawabnya sampai hari ini, bahwa kami menjalankan tugas dengan status Plt tanpa jabatan definitif. Di tengah ketiadaan APBD. Ketiadaan sarana prasarana pendukung pelaksanaan tugas seperti tiadanya alat pelindung diri (APD) yang dalam sehari bisa membutuhkan 600 APD senilai kurang lebih 30 juta. Tanpa dukungan kebijakan administrasi memadai. Di antaranya dukungan legal formal berupa perbup, SK, maupun arahan dari otorisator APBD, TAPD, dan perumusan produk-produk hukum yang senantiasa berubah-ubah tanpa sosialisasi dan koordinasi. Sementara, tugas-tugas kedaruratan tetap wajib dijalankan seperti memakamkan jenazah, penyemprotan, PPKM dan operasi yustisi, pengawasan protokol kesehatan pada semua kegiatan masyarakat dapat terlaksana.

Tidak dapat dibayangkan andaikan semua yang berkontribusi dalam menjalankan tugas-tugas kedaruratan masih menunggu tersedianya anggaran, tersedianya dukungan legal formal atau ketersediaan sarana prasarana yang memadai. Maka, dapat dipastikan akan memunculkan kekacauan akibat tidak tuntasnya tugas-tugas tersebut. Misalnya, kami waktu itu, karena ketiadaan anggaran, tetap menyediakan konsumsi bagi 800 petugas keamanan selama 2 hari sebanyak 5 kali makan. Untuk pengamanan kegiatan Haul Habib Sholeh Tanggul pada tanggal 21–22 Mei 2021. Faktanya, kami urunan menggunakan uang pribadi demi tersedianya konsumsi bagi 800 petugas keamanan selama 2 hari tanpa pernah merasa dirugikan oleh negara. Bagaimanakah seandainya demi mematuhi regulasi, lalu kami menunggu sampai tersedianya anggaran, baru kami sediakan konsumsi yang bisa jadi konsumsinya baru tersedia bulan Agustus 2021.

Soal melarikan diri tidak pernah terpikir, bahkan kami sangat kooperatif menjalani pemeriksaan. Bahwa ada penundaan, kami secara resmi melalui penasihat hukum memberitahukan secara resmi per surat kepada penyidik. Termasuk memberi tahu bahwa kami menggunakan hak hukum kami untuk melakukan praperadilan yang tentunya dalam persepsi hukum, maka perlu menunda jadwal pemeriksaan sampai ada keputusan pengadilan.

 

  1. Apa yang Bapak lakukan saat masih menjadi Plt Kepala BPBD terkait dengan dugaan pemotongan honor pemakaman jenazah Covid-19?

Jawaban Djamil:  Selama menjadi Plt, kami tidak mengetahui bahwa telah terjadi pemotongan honor petugas keamanan. Karena, sejak penyerahan uang honor dari bendahara kepada PPTK  merupakan ranah teknis yang menjadi kewenangan Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD untuk mendistribusikan. Kami menghormati kewenangan tersebut, sehingga tidak pernah ikut campur dalam urusan pendistribusian uang honor tersebut.

 

  1. Seperti dugaan yang beredar waktu awal penetapan tersangka, apakah Bapak benar menyetujui usulan Penta terkait pemotongan honor pemakaman jenazah Covid-19 dalam rapat?

Jawaban Djamil: Kami tidak pernah mengadakan rapat yang di dalamnya membahas tentang pemotongan honor pemakaman.

 

  1. Sepengetahuan Bapak, pemotongan honor itu uangnya lari ke mana atau diambil siapa?

Jawaban Djamil: Saya baru tahu ada pemotongan honor pemakaman setelah ada pemeriksaan oleh polres.

  1. Apa buktinya jika Bapak tidak terlibat dalam kasus pemotongan ini?

Jawaban Djamil: Bukti bahwa saya tidak terlibat akan kami sampaikan di semua kesempatan dalam pengadilan.

 

  1. Upaya apa yang dilakukan untuk menghadapi kasus ini nantinya di pengadilan?

Jawaban Djamil: Tentu wajib bagi saya membuktikan bahwa memang saya tidak ada niat, tidak tahu, dan tidak terlibat.

 

  1. Bagaimana keluarga Bapak ketika mendengar penetapan tersangka Bapak?

Jawaban Djamil: Keluarga jelas kaget ketika memahami fakta-fakta hukum kok sampai ada penetapan tersangka. Namun, karena sudah paham dari awal desainnya menjadi target yang wajib menjadi tersangka, maka harapannya semua proses hukum dalam menangani perkara ini mengedepankan objektivitas, fairness, dan transparansi.

 

  1. Terima kasih, semoga Bapak sehat selalu!

Djawaban Jamil: Ya, sama-sama, terima kasih.

Demikian soal jawaban yang disampaikan Djamil kepada Jawa pos Radar Jember. (mun/c2/nur)

MANGLI, Radar Jember – Sejak polisi menetapkan mantan Plt Kepala BPBD Jember Muhammad Djamil sebagai tersangka, dia hampir tidak pernah melontarkan komentar secara gamblang ke publik. Secara khusus, Jawa Pos Radar Jember berkesempatan menanyakan kasus pemotongan honor petugas pemakaman Covid-19 yang menyeretnya ke ranah hukum.

BACA JUGA : Barang Bukti 155 Perkara Dimusnahkan Kejaksaan Negeri Badung

Rabu (10/8) malam, Djamil sedang beristirahat di rumahnya, Perumahan Milenia, Kelurahan Mangli, Kecamatan Kaliwates. Setelah mengetahui kedatangan wartawan Jawa Pos Radar Jember, keluarganya menyiapkan secangkir kopi hitam. Tak lama setelah itu, kasus yang menyeretnya ke ranah hukum pun mulai diceritakan.

Demi memberi ruang panjang, kami pun menyiapkan sejumlah pertanyaan untuk dijawab oleh Djamil. Apalagi, selama ini, sejak menjadi tersangka, Djamil hampir tidak pernah menjelaskan secara detail tentang kasus yang dihadapinya. Jawa Pos Radar Jember pun melontarkan sembilan pertanyaan untuk dijawab sampai selesai.

  1. Bagaimana kabarnya, Pak?

Jawaban Djamil: Alhamdulillah, baik. mohon bantuan doa semoga semua senantiasa dalam lindungan Allah SWT.

  1. Sejak ditetapkan sebagai tersangka, apa yang Bapak rasakan pertama kali, dan adakah rencana untuk melarikan diri?

Jawaban Djamil: Melihat perjalanan kasus yang menimpa saya, rasanya tidak terkejut. Sudah menduga, karena sejak awal sudah merasakan dan memahami banyak indikasi kalau menjadi target dari kekuatan konspirasi besar, terencana, dan secara sistematis menggiring opini. Membangun framing dan konstruksi hukum yang mengarahkan saya untuk sampai pada status tersangka dalam kasus, yang saya sendiri masih heran bahwa itu telah terjadi dalam pelaksanaan tugas mulia kemanusiaan. Menangani pandemi Covid-19 di tengah kedaruratan akibat meningkatnya kasus kematian dan jumlah penderita yang meledak.

Ada yang tidak pernah dibahas oleh para pihak, termasuk pejabat berwenang, sesuai tanggung jawabnya sampai hari ini, bahwa kami menjalankan tugas dengan status Plt tanpa jabatan definitif. Di tengah ketiadaan APBD. Ketiadaan sarana prasarana pendukung pelaksanaan tugas seperti tiadanya alat pelindung diri (APD) yang dalam sehari bisa membutuhkan 600 APD senilai kurang lebih 30 juta. Tanpa dukungan kebijakan administrasi memadai. Di antaranya dukungan legal formal berupa perbup, SK, maupun arahan dari otorisator APBD, TAPD, dan perumusan produk-produk hukum yang senantiasa berubah-ubah tanpa sosialisasi dan koordinasi. Sementara, tugas-tugas kedaruratan tetap wajib dijalankan seperti memakamkan jenazah, penyemprotan, PPKM dan operasi yustisi, pengawasan protokol kesehatan pada semua kegiatan masyarakat dapat terlaksana.

Tidak dapat dibayangkan andaikan semua yang berkontribusi dalam menjalankan tugas-tugas kedaruratan masih menunggu tersedianya anggaran, tersedianya dukungan legal formal atau ketersediaan sarana prasarana yang memadai. Maka, dapat dipastikan akan memunculkan kekacauan akibat tidak tuntasnya tugas-tugas tersebut. Misalnya, kami waktu itu, karena ketiadaan anggaran, tetap menyediakan konsumsi bagi 800 petugas keamanan selama 2 hari sebanyak 5 kali makan. Untuk pengamanan kegiatan Haul Habib Sholeh Tanggul pada tanggal 21–22 Mei 2021. Faktanya, kami urunan menggunakan uang pribadi demi tersedianya konsumsi bagi 800 petugas keamanan selama 2 hari tanpa pernah merasa dirugikan oleh negara. Bagaimanakah seandainya demi mematuhi regulasi, lalu kami menunggu sampai tersedianya anggaran, baru kami sediakan konsumsi yang bisa jadi konsumsinya baru tersedia bulan Agustus 2021.

Soal melarikan diri tidak pernah terpikir, bahkan kami sangat kooperatif menjalani pemeriksaan. Bahwa ada penundaan, kami secara resmi melalui penasihat hukum memberitahukan secara resmi per surat kepada penyidik. Termasuk memberi tahu bahwa kami menggunakan hak hukum kami untuk melakukan praperadilan yang tentunya dalam persepsi hukum, maka perlu menunda jadwal pemeriksaan sampai ada keputusan pengadilan.

 

  1. Apa yang Bapak lakukan saat masih menjadi Plt Kepala BPBD terkait dengan dugaan pemotongan honor pemakaman jenazah Covid-19?

Jawaban Djamil:  Selama menjadi Plt, kami tidak mengetahui bahwa telah terjadi pemotongan honor petugas keamanan. Karena, sejak penyerahan uang honor dari bendahara kepada PPTK  merupakan ranah teknis yang menjadi kewenangan Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD untuk mendistribusikan. Kami menghormati kewenangan tersebut, sehingga tidak pernah ikut campur dalam urusan pendistribusian uang honor tersebut.

 

  1. Seperti dugaan yang beredar waktu awal penetapan tersangka, apakah Bapak benar menyetujui usulan Penta terkait pemotongan honor pemakaman jenazah Covid-19 dalam rapat?

Jawaban Djamil: Kami tidak pernah mengadakan rapat yang di dalamnya membahas tentang pemotongan honor pemakaman.

 

  1. Sepengetahuan Bapak, pemotongan honor itu uangnya lari ke mana atau diambil siapa?

Jawaban Djamil: Saya baru tahu ada pemotongan honor pemakaman setelah ada pemeriksaan oleh polres.

  1. Apa buktinya jika Bapak tidak terlibat dalam kasus pemotongan ini?

Jawaban Djamil: Bukti bahwa saya tidak terlibat akan kami sampaikan di semua kesempatan dalam pengadilan.

 

  1. Upaya apa yang dilakukan untuk menghadapi kasus ini nantinya di pengadilan?

Jawaban Djamil: Tentu wajib bagi saya membuktikan bahwa memang saya tidak ada niat, tidak tahu, dan tidak terlibat.

 

  1. Bagaimana keluarga Bapak ketika mendengar penetapan tersangka Bapak?

Jawaban Djamil: Keluarga jelas kaget ketika memahami fakta-fakta hukum kok sampai ada penetapan tersangka. Namun, karena sudah paham dari awal desainnya menjadi target yang wajib menjadi tersangka, maka harapannya semua proses hukum dalam menangani perkara ini mengedepankan objektivitas, fairness, dan transparansi.

 

  1. Terima kasih, semoga Bapak sehat selalu!

Djawaban Jamil: Ya, sama-sama, terima kasih.

Demikian soal jawaban yang disampaikan Djamil kepada Jawa pos Radar Jember. (mun/c2/nur)

BERITA TERKINI

Wajib Dibaca

/