alexametrics
24.1 C
Jember
Tuesday, 16 August 2022

Ratusan Warga Pesisir Pantai Gelar Aksi Penolakan, Ada Apa ?

– Sorotan isu lingkungan di sekitar kawasan pesisir pantai selatan Jember terus berbuntut panjang. Kemarin (11/8), sekitar seratusan warga sekitar Desa Kepanjen, Kecamatan Gumukmas, menggelar aksi turun jalan. Mereka menyatakan sikap penolakan atas berdirinya pertambakan modern di kawasan pesisir setempat.

Mobile_AP_Rectangle 1

KEPANJEN, RADARJEMBER.ID – Sorotan isu lingkungan di sekitar kawasan pesisir pantai selatan Jember terus berbuntut panjang. Kemarin (11/8), sekitar seratusan warga sekitar Desa Kepanjen, Kecamatan Gumukmas, menggelar aksi turun jalan. Mereka menyatakan sikap penolakan atas berdirinya pertambakan modern di kawasan pesisir setempat.

Sambil konvoi dan membentangkan bendera merah putih, aksi mereka menyasar beberapa lokasi perusahaan tambak di pesisir desa. Massa juga memasang sebuah banner yang bertuliskan penolakan di salah satu kawasan tambak.

Tak sampai di situ, usai berkonvoi di sekitar Jalur Lintas Selatan (JLS), demonstran kemudian melanjutkan aksinya ke Balai Desa Kepanjen. “Tambak-tambak ini sudah pernah disidak, tapi setelah itu sampai saat ini tidak ada tindakan yang nyata,” kata M Zainuddin, peserta aksi, kepada awak media.

Mobile_AP_Rectangle 2

Warga menilai, selama ini persoalan tambak sudah berlangsung lama, namun terkesan sengaja dibiarkan berlarut-larut. Padahal dalam sidak anggota DPRD Jember beberapa pekan lalu, jelas-jelas diketahui ada belasan tambak yang beroperasi di sekitar pesisir. Rata-rata berjamaah menabrak aturan. Dari soal perizinan, instalasi limbah, alih fungsi lahan sempadan pantai, dan lain-lain.

Amanat Perpres Nomor 51 Tahun 2016 tentang Batas Sempadan Pantai yang mengatur jarak minimal 100 meter dari pantai, sepertinya tidak berlaku di pesisir JLS ini. Dan pelanggaran itu berlangsung sejak beberapa tahun belakangan. Tanpa ada penindakan apa pun dari pemerintah daerah.

Kompleksitas pihak-pihak yang terlibat dalam kawasan pesisir pantai di sekitar JLS ini kian menambah pelik isu tambak tersebut. Sebab, tak hanya melibatkan unsur pemerintah kabupaten, tapi juga Pemerintah Provinsi Jawa Timur sampai pemerintah pusat.

Karenanya, tuntutan warga ini cukup beralasan. Mereka meminta ada normalisasi kawasan bibir pantai karena dinilai berkaitan dengan ruang hidup masyarakat sekitar pesisir. “Kami menginginkan segera ada tindakan nyata dari hasil sidak itu,” imbuh Zainudin, yang juga mengaku penasihat warga. Namun, karena tanggal merah, aksi mereka di balai desa itu tak ada yang menemui. Tidak satu pun pemerintah desa yang berada di lokasi.

- Advertisement -

KEPANJEN, RADARJEMBER.ID – Sorotan isu lingkungan di sekitar kawasan pesisir pantai selatan Jember terus berbuntut panjang. Kemarin (11/8), sekitar seratusan warga sekitar Desa Kepanjen, Kecamatan Gumukmas, menggelar aksi turun jalan. Mereka menyatakan sikap penolakan atas berdirinya pertambakan modern di kawasan pesisir setempat.

Sambil konvoi dan membentangkan bendera merah putih, aksi mereka menyasar beberapa lokasi perusahaan tambak di pesisir desa. Massa juga memasang sebuah banner yang bertuliskan penolakan di salah satu kawasan tambak.

Tak sampai di situ, usai berkonvoi di sekitar Jalur Lintas Selatan (JLS), demonstran kemudian melanjutkan aksinya ke Balai Desa Kepanjen. “Tambak-tambak ini sudah pernah disidak, tapi setelah itu sampai saat ini tidak ada tindakan yang nyata,” kata M Zainuddin, peserta aksi, kepada awak media.

Warga menilai, selama ini persoalan tambak sudah berlangsung lama, namun terkesan sengaja dibiarkan berlarut-larut. Padahal dalam sidak anggota DPRD Jember beberapa pekan lalu, jelas-jelas diketahui ada belasan tambak yang beroperasi di sekitar pesisir. Rata-rata berjamaah menabrak aturan. Dari soal perizinan, instalasi limbah, alih fungsi lahan sempadan pantai, dan lain-lain.

Amanat Perpres Nomor 51 Tahun 2016 tentang Batas Sempadan Pantai yang mengatur jarak minimal 100 meter dari pantai, sepertinya tidak berlaku di pesisir JLS ini. Dan pelanggaran itu berlangsung sejak beberapa tahun belakangan. Tanpa ada penindakan apa pun dari pemerintah daerah.

Kompleksitas pihak-pihak yang terlibat dalam kawasan pesisir pantai di sekitar JLS ini kian menambah pelik isu tambak tersebut. Sebab, tak hanya melibatkan unsur pemerintah kabupaten, tapi juga Pemerintah Provinsi Jawa Timur sampai pemerintah pusat.

Karenanya, tuntutan warga ini cukup beralasan. Mereka meminta ada normalisasi kawasan bibir pantai karena dinilai berkaitan dengan ruang hidup masyarakat sekitar pesisir. “Kami menginginkan segera ada tindakan nyata dari hasil sidak itu,” imbuh Zainudin, yang juga mengaku penasihat warga. Namun, karena tanggal merah, aksi mereka di balai desa itu tak ada yang menemui. Tidak satu pun pemerintah desa yang berada di lokasi.

KEPANJEN, RADARJEMBER.ID – Sorotan isu lingkungan di sekitar kawasan pesisir pantai selatan Jember terus berbuntut panjang. Kemarin (11/8), sekitar seratusan warga sekitar Desa Kepanjen, Kecamatan Gumukmas, menggelar aksi turun jalan. Mereka menyatakan sikap penolakan atas berdirinya pertambakan modern di kawasan pesisir setempat.

Sambil konvoi dan membentangkan bendera merah putih, aksi mereka menyasar beberapa lokasi perusahaan tambak di pesisir desa. Massa juga memasang sebuah banner yang bertuliskan penolakan di salah satu kawasan tambak.

Tak sampai di situ, usai berkonvoi di sekitar Jalur Lintas Selatan (JLS), demonstran kemudian melanjutkan aksinya ke Balai Desa Kepanjen. “Tambak-tambak ini sudah pernah disidak, tapi setelah itu sampai saat ini tidak ada tindakan yang nyata,” kata M Zainuddin, peserta aksi, kepada awak media.

Warga menilai, selama ini persoalan tambak sudah berlangsung lama, namun terkesan sengaja dibiarkan berlarut-larut. Padahal dalam sidak anggota DPRD Jember beberapa pekan lalu, jelas-jelas diketahui ada belasan tambak yang beroperasi di sekitar pesisir. Rata-rata berjamaah menabrak aturan. Dari soal perizinan, instalasi limbah, alih fungsi lahan sempadan pantai, dan lain-lain.

Amanat Perpres Nomor 51 Tahun 2016 tentang Batas Sempadan Pantai yang mengatur jarak minimal 100 meter dari pantai, sepertinya tidak berlaku di pesisir JLS ini. Dan pelanggaran itu berlangsung sejak beberapa tahun belakangan. Tanpa ada penindakan apa pun dari pemerintah daerah.

Kompleksitas pihak-pihak yang terlibat dalam kawasan pesisir pantai di sekitar JLS ini kian menambah pelik isu tambak tersebut. Sebab, tak hanya melibatkan unsur pemerintah kabupaten, tapi juga Pemerintah Provinsi Jawa Timur sampai pemerintah pusat.

Karenanya, tuntutan warga ini cukup beralasan. Mereka meminta ada normalisasi kawasan bibir pantai karena dinilai berkaitan dengan ruang hidup masyarakat sekitar pesisir. “Kami menginginkan segera ada tindakan nyata dari hasil sidak itu,” imbuh Zainudin, yang juga mengaku penasihat warga. Namun, karena tanggal merah, aksi mereka di balai desa itu tak ada yang menemui. Tidak satu pun pemerintah desa yang berada di lokasi.

BERITA TERKINI

Wajib Dibaca

/