alexametrics
26.6 C
Jember
Friday, 19 August 2022

ODGJ Juga Wajib Punya KTP

Mobile_AP_Rectangle 1

PANTI, Radar Jember – Memiliki kartu tanda penduduk (KTP) merupakan hak setiap warga negara Indonesia (WNI). Tak pandang bulu, asal, maupun kondisi warga tersebut. Termasuk orang dengan gangguan jiwa (ODGJ).

BACA JUGA : Komedian Rini S Bon Bon Meninggal Dunia Minggu Sore

Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dispendukcapil) Jember Isnaini Dwi Susanti mengatakan, kartu tanda penduduk (KTP) menunjukkan identitas diri seseorang. Karena itu, seluruh warga harus memilikinya. Tak terkecuali ODGJ yang dianggap kebanyakan orang tidak memerlukan.

Mobile_AP_Rectangle 2

Menangani hal tersebut, pihaknya menggandeng Dinas Sosial (Dinsos) Jember untuk mendata warga ODGJ yang masuk ke dalam Lingkungan Pondok Sosial (Liposos). Hal itu agar dapat dilaporkan kepada Dispendukcapil untuk dibuatkan KTP jika belum memiliki. “Banyak keluarga yang memiliki anggota keluarga ODGJ melapor ke kami,” ungkap Santi, yang juga menjabat sebagai Plt Kepala Dinsos Jember, dalam acara penerimaan hibah Fly Ash and Bottom Ash (FABA) di Panti.

Pihaknya secara terbuka melayani masyarakat untuk hal yang berkaitan dengan kependudukan. Pelayanan tersebut, tambah dia, dilakukan tanpa harus berpikir latar belakang orang tersebut. Sebab, seluruh WNI harus mendapatkan hak administrasi kependudukan (adminduk).

- Advertisement -

PANTI, Radar Jember – Memiliki kartu tanda penduduk (KTP) merupakan hak setiap warga negara Indonesia (WNI). Tak pandang bulu, asal, maupun kondisi warga tersebut. Termasuk orang dengan gangguan jiwa (ODGJ).

BACA JUGA : Komedian Rini S Bon Bon Meninggal Dunia Minggu Sore

Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dispendukcapil) Jember Isnaini Dwi Susanti mengatakan, kartu tanda penduduk (KTP) menunjukkan identitas diri seseorang. Karena itu, seluruh warga harus memilikinya. Tak terkecuali ODGJ yang dianggap kebanyakan orang tidak memerlukan.

Menangani hal tersebut, pihaknya menggandeng Dinas Sosial (Dinsos) Jember untuk mendata warga ODGJ yang masuk ke dalam Lingkungan Pondok Sosial (Liposos). Hal itu agar dapat dilaporkan kepada Dispendukcapil untuk dibuatkan KTP jika belum memiliki. “Banyak keluarga yang memiliki anggota keluarga ODGJ melapor ke kami,” ungkap Santi, yang juga menjabat sebagai Plt Kepala Dinsos Jember, dalam acara penerimaan hibah Fly Ash and Bottom Ash (FABA) di Panti.

Pihaknya secara terbuka melayani masyarakat untuk hal yang berkaitan dengan kependudukan. Pelayanan tersebut, tambah dia, dilakukan tanpa harus berpikir latar belakang orang tersebut. Sebab, seluruh WNI harus mendapatkan hak administrasi kependudukan (adminduk).

PANTI, Radar Jember – Memiliki kartu tanda penduduk (KTP) merupakan hak setiap warga negara Indonesia (WNI). Tak pandang bulu, asal, maupun kondisi warga tersebut. Termasuk orang dengan gangguan jiwa (ODGJ).

BACA JUGA : Komedian Rini S Bon Bon Meninggal Dunia Minggu Sore

Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dispendukcapil) Jember Isnaini Dwi Susanti mengatakan, kartu tanda penduduk (KTP) menunjukkan identitas diri seseorang. Karena itu, seluruh warga harus memilikinya. Tak terkecuali ODGJ yang dianggap kebanyakan orang tidak memerlukan.

Menangani hal tersebut, pihaknya menggandeng Dinas Sosial (Dinsos) Jember untuk mendata warga ODGJ yang masuk ke dalam Lingkungan Pondok Sosial (Liposos). Hal itu agar dapat dilaporkan kepada Dispendukcapil untuk dibuatkan KTP jika belum memiliki. “Banyak keluarga yang memiliki anggota keluarga ODGJ melapor ke kami,” ungkap Santi, yang juga menjabat sebagai Plt Kepala Dinsos Jember, dalam acara penerimaan hibah Fly Ash and Bottom Ash (FABA) di Panti.

Pihaknya secara terbuka melayani masyarakat untuk hal yang berkaitan dengan kependudukan. Pelayanan tersebut, tambah dia, dilakukan tanpa harus berpikir latar belakang orang tersebut. Sebab, seluruh WNI harus mendapatkan hak administrasi kependudukan (adminduk).

BERITA TERKINI

Wajib Dibaca

/