alexametrics
23.4 C
Jember
Sunday, 29 May 2022

Sekolah Butuh Juknis

Sebagai Rujukan Penilaian Pascapenghapusan UN

Mobile_AP_Rectangle 1

JEMBER, RADARJEMBER.ID – Pemerintah resmi meniadakan pelaksanaan ujian nasional (UN) dan ujian kesetaraan. Karena itu, parameter kelulusan siswa mutlak ditentukan oleh sekolah. Dalam pelaksanaannya nanti, gurulah yang menentukan melalui portofolio siswa. Bisa berupa rapor atau penugasan khusus. Namun, pihak sekolah butuh petunjuk teknis (juknis) yang jelas, sebagai panduan tentang pelaksanaan kebijakan tersebut.

Ketua Proktor SD se-Jember Nanang Hidayat mengatakan, keputusan ini perlu ada sosialisasi kepada guru dan murid di sekolah. Sebab, selama ini belum ada sosialisasi dari Dinas Pendidikan. Menurutnya, sekolah juga butuh kisi-kisi yang jelas, sehingga penilaian yang dapat dipenuhi oleh siswa sudah mencapai standar. “Ini kaitannya dengan Permendikbud 2021. Jadi, perlu adanya sosialisasi yang jelas kepada murid sekaligus wali murid,” kata Nanang, baru-baru ini.

Tidak hanya sosialisasi, juknis untuk melakukan penilaian juga harus cepat diedarkan oleh Dinas Pendidikan. Sebab, melalui juknis tersebut, dapat diketahui teknis penilaiannya seperti apa. Sehingga sekolah dapat menyiapkan sedini mungkin. Beberapa waktu yang lalu, Nanang mengungkapkan, bupati telah membuat aturan turunan tentang keputusan tersebut. Namun, tidak dijelenterehkan secara detail seperti teknis pelaksanaannya, serta bagaimana imbasnya jika diimplementasikan di Jember.

Mobile_AP_Rectangle 2

Pria yang juga Kepala SDN Bintoro 04 Kecamatan Patrang ini pun berharap, Dinas Pendidikan segera membuat panduan untuk sekolah agar bisa melakukan penilaian. Sebab, pada April mendatang ujian akan dilangsungkan. “Harus ada aturan main yang jelas. Sekiranya bisa mencapai standar,” imbuh Nanang.

Ketua Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS) SMP di Jember Syaiful Bahri menyambut baik keputusan penghapusan UN tersebut. Menurutnya, putusan ini bukanlah yang baru. Jika pun direalisasikan, tentu akan mempermudah dan membuat para guru lebih fleksibel ketika mengadakan ujian. “Jadi, bergantung pada sekolah nantinya bagaimana. Untuk nilai anak, baik dan buruknya, guru yang menentukan,” papar Syaiful.

Senada dengan sebelumnya, Ketua Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Jember Supriyono juga menyambut baik keputusan penghapusan UN tersebut. Menurutnya, peniadaan UN membuat guru terbebas dari stres, dan sekolah juga tidak terbebani. Sebab, ujian akhir itu prinsipnya hanya ingin mengukur sejauh mana kurikulum dapat dicapai oleh satuan lembaga pendidikan tertentu. “Termasuk di dinas pendidikan,” ungkapnya, kemarin (11/2).

- Advertisement -

JEMBER, RADARJEMBER.ID – Pemerintah resmi meniadakan pelaksanaan ujian nasional (UN) dan ujian kesetaraan. Karena itu, parameter kelulusan siswa mutlak ditentukan oleh sekolah. Dalam pelaksanaannya nanti, gurulah yang menentukan melalui portofolio siswa. Bisa berupa rapor atau penugasan khusus. Namun, pihak sekolah butuh petunjuk teknis (juknis) yang jelas, sebagai panduan tentang pelaksanaan kebijakan tersebut.

Ketua Proktor SD se-Jember Nanang Hidayat mengatakan, keputusan ini perlu ada sosialisasi kepada guru dan murid di sekolah. Sebab, selama ini belum ada sosialisasi dari Dinas Pendidikan. Menurutnya, sekolah juga butuh kisi-kisi yang jelas, sehingga penilaian yang dapat dipenuhi oleh siswa sudah mencapai standar. “Ini kaitannya dengan Permendikbud 2021. Jadi, perlu adanya sosialisasi yang jelas kepada murid sekaligus wali murid,” kata Nanang, baru-baru ini.

Tidak hanya sosialisasi, juknis untuk melakukan penilaian juga harus cepat diedarkan oleh Dinas Pendidikan. Sebab, melalui juknis tersebut, dapat diketahui teknis penilaiannya seperti apa. Sehingga sekolah dapat menyiapkan sedini mungkin. Beberapa waktu yang lalu, Nanang mengungkapkan, bupati telah membuat aturan turunan tentang keputusan tersebut. Namun, tidak dijelenterehkan secara detail seperti teknis pelaksanaannya, serta bagaimana imbasnya jika diimplementasikan di Jember.

Pria yang juga Kepala SDN Bintoro 04 Kecamatan Patrang ini pun berharap, Dinas Pendidikan segera membuat panduan untuk sekolah agar bisa melakukan penilaian. Sebab, pada April mendatang ujian akan dilangsungkan. “Harus ada aturan main yang jelas. Sekiranya bisa mencapai standar,” imbuh Nanang.

Ketua Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS) SMP di Jember Syaiful Bahri menyambut baik keputusan penghapusan UN tersebut. Menurutnya, putusan ini bukanlah yang baru. Jika pun direalisasikan, tentu akan mempermudah dan membuat para guru lebih fleksibel ketika mengadakan ujian. “Jadi, bergantung pada sekolah nantinya bagaimana. Untuk nilai anak, baik dan buruknya, guru yang menentukan,” papar Syaiful.

Senada dengan sebelumnya, Ketua Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Jember Supriyono juga menyambut baik keputusan penghapusan UN tersebut. Menurutnya, peniadaan UN membuat guru terbebas dari stres, dan sekolah juga tidak terbebani. Sebab, ujian akhir itu prinsipnya hanya ingin mengukur sejauh mana kurikulum dapat dicapai oleh satuan lembaga pendidikan tertentu. “Termasuk di dinas pendidikan,” ungkapnya, kemarin (11/2).

JEMBER, RADARJEMBER.ID – Pemerintah resmi meniadakan pelaksanaan ujian nasional (UN) dan ujian kesetaraan. Karena itu, parameter kelulusan siswa mutlak ditentukan oleh sekolah. Dalam pelaksanaannya nanti, gurulah yang menentukan melalui portofolio siswa. Bisa berupa rapor atau penugasan khusus. Namun, pihak sekolah butuh petunjuk teknis (juknis) yang jelas, sebagai panduan tentang pelaksanaan kebijakan tersebut.

Ketua Proktor SD se-Jember Nanang Hidayat mengatakan, keputusan ini perlu ada sosialisasi kepada guru dan murid di sekolah. Sebab, selama ini belum ada sosialisasi dari Dinas Pendidikan. Menurutnya, sekolah juga butuh kisi-kisi yang jelas, sehingga penilaian yang dapat dipenuhi oleh siswa sudah mencapai standar. “Ini kaitannya dengan Permendikbud 2021. Jadi, perlu adanya sosialisasi yang jelas kepada murid sekaligus wali murid,” kata Nanang, baru-baru ini.

Tidak hanya sosialisasi, juknis untuk melakukan penilaian juga harus cepat diedarkan oleh Dinas Pendidikan. Sebab, melalui juknis tersebut, dapat diketahui teknis penilaiannya seperti apa. Sehingga sekolah dapat menyiapkan sedini mungkin. Beberapa waktu yang lalu, Nanang mengungkapkan, bupati telah membuat aturan turunan tentang keputusan tersebut. Namun, tidak dijelenterehkan secara detail seperti teknis pelaksanaannya, serta bagaimana imbasnya jika diimplementasikan di Jember.

Pria yang juga Kepala SDN Bintoro 04 Kecamatan Patrang ini pun berharap, Dinas Pendidikan segera membuat panduan untuk sekolah agar bisa melakukan penilaian. Sebab, pada April mendatang ujian akan dilangsungkan. “Harus ada aturan main yang jelas. Sekiranya bisa mencapai standar,” imbuh Nanang.

Ketua Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS) SMP di Jember Syaiful Bahri menyambut baik keputusan penghapusan UN tersebut. Menurutnya, putusan ini bukanlah yang baru. Jika pun direalisasikan, tentu akan mempermudah dan membuat para guru lebih fleksibel ketika mengadakan ujian. “Jadi, bergantung pada sekolah nantinya bagaimana. Untuk nilai anak, baik dan buruknya, guru yang menentukan,” papar Syaiful.

Senada dengan sebelumnya, Ketua Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Jember Supriyono juga menyambut baik keputusan penghapusan UN tersebut. Menurutnya, peniadaan UN membuat guru terbebas dari stres, dan sekolah juga tidak terbebani. Sebab, ujian akhir itu prinsipnya hanya ingin mengukur sejauh mana kurikulum dapat dicapai oleh satuan lembaga pendidikan tertentu. “Termasuk di dinas pendidikan,” ungkapnya, kemarin (11/2).

BERITA TERKINI

Wajib Dibaca

/