alexametrics
31.8 C
Jember
Tuesday, 16 August 2022

Berpotensi Ditolak Lagi

Pengajuan Perkada APBD Tahap Dua

Mobile_AP_Rectangle 1

JEMBER, RADARJEMBER.ID – Meski pengajuan Peraturan Kepala Daerah (Perkada) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2021 pernah ditolak oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur, saat ini Pemkab Jember kembali mengajukan perkada tersebut. Ada potensi, pengajuan tahap dua ini juga ditolak seperti yang terjadi sebelumnya.

Guna mengetahui perkembangan Perkada APBD ini, Jawa Pos Radar Jember mengonfirmasi Gatot Triyono, Plt Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika sekaligus Humas Pemkab Jember. Menurut Gatot, dirinya tidak mengetahuinya. “Saya tidak tahu itu,” katanya.

Dikonfirmasi melalui telepon selulernya, Sekretaris Daerah (nonjob) Mirfano juga tidak merespons pertanyaan terkait perkembangan Perkada APBD. Demikian pula dengan Plt Sekda Edy Budi Susilo. Dia tak memberi jawaban apa pun terkait pertanyaan wartawan tentang perkembangan Perkada APBD Jember.

Mobile_AP_Rectangle 2

Terpisah, Ketua DPRD Jember M Itqon Syauqi menyampaikan, penolakan Perkada APBD yang diajukan pada 29 Desember dan ditolak pada tanggal yang sama itu menurutnya sudah pantas. Sebab, perkada yang diajukan bupati itu tidak terbatas pada hal-hal yang bersifat wajib, tidak terbatas pada kebutuhan rutin, dan kebutuhan mendasar. “Tetapi dibuat seperti APBD untuk setahun. Jadi, pantas kalau itu ditolak,” ucapnya.

Itqon menyebut, siapa saja di birokrasi, baik pejabat, politisi, maupun aparatur sipil negara (ASN), sudah jamak mengetahui bahwa APBD yang menggunakan perkada akan sangat terbatas. Sesuai ketentuan, penggunaan anggaran maksimal per dua belas persen. Lebih dari itu, kata dia, pasti akan ditolak. “Perkada yang diajukan itu inginnya setahun,” ulasnya.

- Advertisement -

JEMBER, RADARJEMBER.ID – Meski pengajuan Peraturan Kepala Daerah (Perkada) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2021 pernah ditolak oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur, saat ini Pemkab Jember kembali mengajukan perkada tersebut. Ada potensi, pengajuan tahap dua ini juga ditolak seperti yang terjadi sebelumnya.

Guna mengetahui perkembangan Perkada APBD ini, Jawa Pos Radar Jember mengonfirmasi Gatot Triyono, Plt Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika sekaligus Humas Pemkab Jember. Menurut Gatot, dirinya tidak mengetahuinya. “Saya tidak tahu itu,” katanya.

Dikonfirmasi melalui telepon selulernya, Sekretaris Daerah (nonjob) Mirfano juga tidak merespons pertanyaan terkait perkembangan Perkada APBD. Demikian pula dengan Plt Sekda Edy Budi Susilo. Dia tak memberi jawaban apa pun terkait pertanyaan wartawan tentang perkembangan Perkada APBD Jember.

Terpisah, Ketua DPRD Jember M Itqon Syauqi menyampaikan, penolakan Perkada APBD yang diajukan pada 29 Desember dan ditolak pada tanggal yang sama itu menurutnya sudah pantas. Sebab, perkada yang diajukan bupati itu tidak terbatas pada hal-hal yang bersifat wajib, tidak terbatas pada kebutuhan rutin, dan kebutuhan mendasar. “Tetapi dibuat seperti APBD untuk setahun. Jadi, pantas kalau itu ditolak,” ucapnya.

Itqon menyebut, siapa saja di birokrasi, baik pejabat, politisi, maupun aparatur sipil negara (ASN), sudah jamak mengetahui bahwa APBD yang menggunakan perkada akan sangat terbatas. Sesuai ketentuan, penggunaan anggaran maksimal per dua belas persen. Lebih dari itu, kata dia, pasti akan ditolak. “Perkada yang diajukan itu inginnya setahun,” ulasnya.

JEMBER, RADARJEMBER.ID – Meski pengajuan Peraturan Kepala Daerah (Perkada) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2021 pernah ditolak oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur, saat ini Pemkab Jember kembali mengajukan perkada tersebut. Ada potensi, pengajuan tahap dua ini juga ditolak seperti yang terjadi sebelumnya.

Guna mengetahui perkembangan Perkada APBD ini, Jawa Pos Radar Jember mengonfirmasi Gatot Triyono, Plt Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika sekaligus Humas Pemkab Jember. Menurut Gatot, dirinya tidak mengetahuinya. “Saya tidak tahu itu,” katanya.

Dikonfirmasi melalui telepon selulernya, Sekretaris Daerah (nonjob) Mirfano juga tidak merespons pertanyaan terkait perkembangan Perkada APBD. Demikian pula dengan Plt Sekda Edy Budi Susilo. Dia tak memberi jawaban apa pun terkait pertanyaan wartawan tentang perkembangan Perkada APBD Jember.

Terpisah, Ketua DPRD Jember M Itqon Syauqi menyampaikan, penolakan Perkada APBD yang diajukan pada 29 Desember dan ditolak pada tanggal yang sama itu menurutnya sudah pantas. Sebab, perkada yang diajukan bupati itu tidak terbatas pada hal-hal yang bersifat wajib, tidak terbatas pada kebutuhan rutin, dan kebutuhan mendasar. “Tetapi dibuat seperti APBD untuk setahun. Jadi, pantas kalau itu ditolak,” ucapnya.

Itqon menyebut, siapa saja di birokrasi, baik pejabat, politisi, maupun aparatur sipil negara (ASN), sudah jamak mengetahui bahwa APBD yang menggunakan perkada akan sangat terbatas. Sesuai ketentuan, penggunaan anggaran maksimal per dua belas persen. Lebih dari itu, kata dia, pasti akan ditolak. “Perkada yang diajukan itu inginnya setahun,” ulasnya.

BERITA TERKINI

Wajib Dibaca

/