alexametrics
23.3 C
Jember
Tuesday, 17 May 2022

Dirut PDP Tak Wajib Paham Perkebunan Yang Penting Punya ini..

"Kalau kemampuan manajerial perusahaan perkebunan dipaksakan, akan melanggar hak asasi manusia. Karena di dalam PP sudah diatur, yaitu kemampuan manajerial untuk syarat dirut di BUMD." Alfian Andri Wijaya Wakil Ketua Bapemperda DPRD Jember.

Mobile_AP_Rectangle 1

SUMBERSARI, RADARJEMBER.ID- Perusahaan Daerah Perkebunan (PDP) Kahyangan menjadi salah satu fokus perhatian sejumlah pihak. Di samping jajaran direksi yang belum diumumkan resmi, rancangan peraturan daerah (raperda) mengenai perusahaan itu juga belum disahkan. Nah, gonjang-ganjing mengenai pengisian tiga direksi ini pun membuat Alfian Andri Wijaya, Wakil Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Jember angkat bicara.

Menurutnya, Raperda PDP Kahyangan akan memasuki tahapan finalisasi pada panitia khusus (pansus) di DPRD. “Mengenai calon dirut juga sempat dibahas. Hampir saja syarat kemampuan manajerial perusahaan perkebunan masuk dalam persyaratan, itu bertentangan dengan aturan di atasnya,” kata Alfian.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), menurut Alfian, klausul yang menjadi titik tekan untuk jabatan direksi adalah kemampuan manajerial. Dengan demikian, direktur utama PDP Kahyangan tidak perlu memiliki kemampuan manajerial perusahaan perkebunan. “Kalau tetap mempertahankan syarat kemampuan manajerial perusahaan perkebunan, maka akan bertentangan dengan PP. Dalam PP hanya kemampuan manajerial,” ulasnya.

Mobile_AP_Rectangle 2

Alfian menegaskan, kemampuan manajerial berarti memberi kesempatan kepada siapa saja. Selama orang itu memiliki kemampuan manajerial dalam sebuah perusahaan. Kemampuan manajerial direksi, kata dia, bukan saja terbatas pada perusahaan perkebunan melainkan kemampuan manajerial secara umum dalam memimpin sebuah perusahaan. “Kecuali, misalnya kepala bidang perkebunan, maka dibutuhkan syarat khusus di bidang perkebunan. Tetapi, untuk direktur umum, sifatnya umum. Siapa saja yang memiliki kemampuan manajerial tetap bisa memimpin perusahaan apa pun,” ujarnya.

- Advertisement -

SUMBERSARI, RADARJEMBER.ID- Perusahaan Daerah Perkebunan (PDP) Kahyangan menjadi salah satu fokus perhatian sejumlah pihak. Di samping jajaran direksi yang belum diumumkan resmi, rancangan peraturan daerah (raperda) mengenai perusahaan itu juga belum disahkan. Nah, gonjang-ganjing mengenai pengisian tiga direksi ini pun membuat Alfian Andri Wijaya, Wakil Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Jember angkat bicara.

Menurutnya, Raperda PDP Kahyangan akan memasuki tahapan finalisasi pada panitia khusus (pansus) di DPRD. “Mengenai calon dirut juga sempat dibahas. Hampir saja syarat kemampuan manajerial perusahaan perkebunan masuk dalam persyaratan, itu bertentangan dengan aturan di atasnya,” kata Alfian.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), menurut Alfian, klausul yang menjadi titik tekan untuk jabatan direksi adalah kemampuan manajerial. Dengan demikian, direktur utama PDP Kahyangan tidak perlu memiliki kemampuan manajerial perusahaan perkebunan. “Kalau tetap mempertahankan syarat kemampuan manajerial perusahaan perkebunan, maka akan bertentangan dengan PP. Dalam PP hanya kemampuan manajerial,” ulasnya.

Alfian menegaskan, kemampuan manajerial berarti memberi kesempatan kepada siapa saja. Selama orang itu memiliki kemampuan manajerial dalam sebuah perusahaan. Kemampuan manajerial direksi, kata dia, bukan saja terbatas pada perusahaan perkebunan melainkan kemampuan manajerial secara umum dalam memimpin sebuah perusahaan. “Kecuali, misalnya kepala bidang perkebunan, maka dibutuhkan syarat khusus di bidang perkebunan. Tetapi, untuk direktur umum, sifatnya umum. Siapa saja yang memiliki kemampuan manajerial tetap bisa memimpin perusahaan apa pun,” ujarnya.

SUMBERSARI, RADARJEMBER.ID- Perusahaan Daerah Perkebunan (PDP) Kahyangan menjadi salah satu fokus perhatian sejumlah pihak. Di samping jajaran direksi yang belum diumumkan resmi, rancangan peraturan daerah (raperda) mengenai perusahaan itu juga belum disahkan. Nah, gonjang-ganjing mengenai pengisian tiga direksi ini pun membuat Alfian Andri Wijaya, Wakil Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Jember angkat bicara.

Menurutnya, Raperda PDP Kahyangan akan memasuki tahapan finalisasi pada panitia khusus (pansus) di DPRD. “Mengenai calon dirut juga sempat dibahas. Hampir saja syarat kemampuan manajerial perusahaan perkebunan masuk dalam persyaratan, itu bertentangan dengan aturan di atasnya,” kata Alfian.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), menurut Alfian, klausul yang menjadi titik tekan untuk jabatan direksi adalah kemampuan manajerial. Dengan demikian, direktur utama PDP Kahyangan tidak perlu memiliki kemampuan manajerial perusahaan perkebunan. “Kalau tetap mempertahankan syarat kemampuan manajerial perusahaan perkebunan, maka akan bertentangan dengan PP. Dalam PP hanya kemampuan manajerial,” ulasnya.

Alfian menegaskan, kemampuan manajerial berarti memberi kesempatan kepada siapa saja. Selama orang itu memiliki kemampuan manajerial dalam sebuah perusahaan. Kemampuan manajerial direksi, kata dia, bukan saja terbatas pada perusahaan perkebunan melainkan kemampuan manajerial secara umum dalam memimpin sebuah perusahaan. “Kecuali, misalnya kepala bidang perkebunan, maka dibutuhkan syarat khusus di bidang perkebunan. Tetapi, untuk direktur umum, sifatnya umum. Siapa saja yang memiliki kemampuan manajerial tetap bisa memimpin perusahaan apa pun,” ujarnya.

BERITA TERKINI

Wajib Dibaca

/