alexametrics
27.3 C
Jember
Saturday, 28 May 2022

Belum Serius Libatkan Anak, KLA Bukan Sekedar Label

“Dari delapan desa, yang aktif baru dua desa di musrenbang. Yakni, Desa Wonosari dan Desa WringinTelu di Kecamatan Puger.” Rizki Nurhaini Direktur YPSM Jember

Mobile_AP_Rectangle 1

JEMBER, RADARJEMBER.ID- Forum anak desa (FAD) menjadi sarana partisipasi anak dalam pembangunan di desa. Namun nyatanya, keterlibatan FAD dalam pembangunan desa dan daerah di Kabupaten Jember masih abu-abu. Bahkan, keberadaannya juga masih samar. Padahal, mereka memiliki hak untuk ikut serta dalam merencanakan pembangunan. Akibatnya, banyak kebijakan yang luput terhadap pemenuhan hak anak.

Kepada Jawa Pos Radar Jember, Direktur Yayasan Prakarsa Swadaya Masyarakat (YPSM)Jember Rizki Nurhaini menilai, keterlibatan anak masih sangat minim. Bahkan, dari delapan desa yang pihaknya dampingi, tidak semuanya aktif melibatkan anak pada saat penyusunan rencana pembangunan dan kebijakan. “Dari delapan desa, yang aktif baru dua desa di musrenbang. Yakni, Desa Wonosari dan Desa WringinTelu di Kecamatan Puger,” terangnya.

Forum anak yang aktif hanya di level kabupaten saja. Sebab,Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana (DP3AKB) sudah menyertakan anak dalam beberapa kegiatan. Hanya saja, dia menuturkan, perlu adanya sinergi antardinas untuk memaksimalkan peran anak. Terutama dalam pengarusutamaan hak anak kepada seluruh pihak.

Mobile_AP_Rectangle 2

Wanita kelahiran Surabaya tersebut menegaskan,untuk menuju ke arah itu, seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Jember harus mulai sensitif.Contohnya pada 2019 lalu. Kala itu, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) secara tertulis mengeluarkan edaran yang berisi semua desa harus membentuk kelembagaan gugus tugas dan forum desa.“Dan itu terlaksana dengan cepat, langsung terbentuk. Sayangnya, hanya sebatas membentuk, belum ada pendampingan. Apalagi waktu itu juga terkendala anggaran,” ucap Kiki, sapaan dia.

Lebih lanjut, Kiki mengungkapkan, jika peran anak benar-benar ada, maka Kabupaten Layak Anak (KLA) seperti yang disandang Jember saat ini, akan benar-benar terwujud dan bukan sekadar label.

Sekarang ini, kata dia, banyak orang dewasa yang sok tahu dengan memberikan apa pun kebutuhan anak yang mereka anggap benar. Padahal, setiap anak memiliki kebutuhan yang berbeda. Dia mencontohkan pada anak yang mengalami putus sekolah. Banyak yang mengira, dengan memberikan beasiswa akan membuatnya bisa kembali bersekolah. Padahal ada banyak hal yang perlu dipertimbangkan. Di antaranya, perundungan, keluarga yang tak harmonis, dan kendala lain yang tak terbaca.

Sebenarnya, kali pertama forum anak dilibatkanpada perencanaan pembangunan daerah adalah pada 2018 lalu. Kala itu, anak-anak memberi usulan tentang adanya rekreasi. Sebab, selama ini mereka stres menjalani rutinitas tiap hari.Namun, usulan itu tidak ditanggapi karena dianggap receh. Padahal, jika hal itu dibiarkan, maka anak tidak akan produktif.

Dia pun berharap, pemerintah daerah lebih serius mendorong Jember sebagai KLA. Tak hanya berhenti pada tataran regulasi, tapi juga implementasi. Apalagi, Kiki menambahkan, Jember merupakan kabupaten, bukan kota seperti Surabaya. Sehingga wilayahnya lebih luasdan tidak gampang untuk mewujudkan predikat KLA yang sesungguhnya, bukan KLA semu yang hanya menjadi label. “Kabupaten lebih sulit lantaran harus membangun dari desa dan kecamatan dulu. Belum lagi, isu layak anak masih dianggap isu domestik rumah tangga,” jelasnya.

- Advertisement -

JEMBER, RADARJEMBER.ID- Forum anak desa (FAD) menjadi sarana partisipasi anak dalam pembangunan di desa. Namun nyatanya, keterlibatan FAD dalam pembangunan desa dan daerah di Kabupaten Jember masih abu-abu. Bahkan, keberadaannya juga masih samar. Padahal, mereka memiliki hak untuk ikut serta dalam merencanakan pembangunan. Akibatnya, banyak kebijakan yang luput terhadap pemenuhan hak anak.

Kepada Jawa Pos Radar Jember, Direktur Yayasan Prakarsa Swadaya Masyarakat (YPSM)Jember Rizki Nurhaini menilai, keterlibatan anak masih sangat minim. Bahkan, dari delapan desa yang pihaknya dampingi, tidak semuanya aktif melibatkan anak pada saat penyusunan rencana pembangunan dan kebijakan. “Dari delapan desa, yang aktif baru dua desa di musrenbang. Yakni, Desa Wonosari dan Desa WringinTelu di Kecamatan Puger,” terangnya.

Forum anak yang aktif hanya di level kabupaten saja. Sebab,Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana (DP3AKB) sudah menyertakan anak dalam beberapa kegiatan. Hanya saja, dia menuturkan, perlu adanya sinergi antardinas untuk memaksimalkan peran anak. Terutama dalam pengarusutamaan hak anak kepada seluruh pihak.

Wanita kelahiran Surabaya tersebut menegaskan,untuk menuju ke arah itu, seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Jember harus mulai sensitif.Contohnya pada 2019 lalu. Kala itu, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) secara tertulis mengeluarkan edaran yang berisi semua desa harus membentuk kelembagaan gugus tugas dan forum desa.“Dan itu terlaksana dengan cepat, langsung terbentuk. Sayangnya, hanya sebatas membentuk, belum ada pendampingan. Apalagi waktu itu juga terkendala anggaran,” ucap Kiki, sapaan dia.

Lebih lanjut, Kiki mengungkapkan, jika peran anak benar-benar ada, maka Kabupaten Layak Anak (KLA) seperti yang disandang Jember saat ini, akan benar-benar terwujud dan bukan sekadar label.

Sekarang ini, kata dia, banyak orang dewasa yang sok tahu dengan memberikan apa pun kebutuhan anak yang mereka anggap benar. Padahal, setiap anak memiliki kebutuhan yang berbeda. Dia mencontohkan pada anak yang mengalami putus sekolah. Banyak yang mengira, dengan memberikan beasiswa akan membuatnya bisa kembali bersekolah. Padahal ada banyak hal yang perlu dipertimbangkan. Di antaranya, perundungan, keluarga yang tak harmonis, dan kendala lain yang tak terbaca.

Sebenarnya, kali pertama forum anak dilibatkanpada perencanaan pembangunan daerah adalah pada 2018 lalu. Kala itu, anak-anak memberi usulan tentang adanya rekreasi. Sebab, selama ini mereka stres menjalani rutinitas tiap hari.Namun, usulan itu tidak ditanggapi karena dianggap receh. Padahal, jika hal itu dibiarkan, maka anak tidak akan produktif.

Dia pun berharap, pemerintah daerah lebih serius mendorong Jember sebagai KLA. Tak hanya berhenti pada tataran regulasi, tapi juga implementasi. Apalagi, Kiki menambahkan, Jember merupakan kabupaten, bukan kota seperti Surabaya. Sehingga wilayahnya lebih luasdan tidak gampang untuk mewujudkan predikat KLA yang sesungguhnya, bukan KLA semu yang hanya menjadi label. “Kabupaten lebih sulit lantaran harus membangun dari desa dan kecamatan dulu. Belum lagi, isu layak anak masih dianggap isu domestik rumah tangga,” jelasnya.

JEMBER, RADARJEMBER.ID- Forum anak desa (FAD) menjadi sarana partisipasi anak dalam pembangunan di desa. Namun nyatanya, keterlibatan FAD dalam pembangunan desa dan daerah di Kabupaten Jember masih abu-abu. Bahkan, keberadaannya juga masih samar. Padahal, mereka memiliki hak untuk ikut serta dalam merencanakan pembangunan. Akibatnya, banyak kebijakan yang luput terhadap pemenuhan hak anak.

Kepada Jawa Pos Radar Jember, Direktur Yayasan Prakarsa Swadaya Masyarakat (YPSM)Jember Rizki Nurhaini menilai, keterlibatan anak masih sangat minim. Bahkan, dari delapan desa yang pihaknya dampingi, tidak semuanya aktif melibatkan anak pada saat penyusunan rencana pembangunan dan kebijakan. “Dari delapan desa, yang aktif baru dua desa di musrenbang. Yakni, Desa Wonosari dan Desa WringinTelu di Kecamatan Puger,” terangnya.

Forum anak yang aktif hanya di level kabupaten saja. Sebab,Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana (DP3AKB) sudah menyertakan anak dalam beberapa kegiatan. Hanya saja, dia menuturkan, perlu adanya sinergi antardinas untuk memaksimalkan peran anak. Terutama dalam pengarusutamaan hak anak kepada seluruh pihak.

Wanita kelahiran Surabaya tersebut menegaskan,untuk menuju ke arah itu, seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Jember harus mulai sensitif.Contohnya pada 2019 lalu. Kala itu, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) secara tertulis mengeluarkan edaran yang berisi semua desa harus membentuk kelembagaan gugus tugas dan forum desa.“Dan itu terlaksana dengan cepat, langsung terbentuk. Sayangnya, hanya sebatas membentuk, belum ada pendampingan. Apalagi waktu itu juga terkendala anggaran,” ucap Kiki, sapaan dia.

Lebih lanjut, Kiki mengungkapkan, jika peran anak benar-benar ada, maka Kabupaten Layak Anak (KLA) seperti yang disandang Jember saat ini, akan benar-benar terwujud dan bukan sekadar label.

Sekarang ini, kata dia, banyak orang dewasa yang sok tahu dengan memberikan apa pun kebutuhan anak yang mereka anggap benar. Padahal, setiap anak memiliki kebutuhan yang berbeda. Dia mencontohkan pada anak yang mengalami putus sekolah. Banyak yang mengira, dengan memberikan beasiswa akan membuatnya bisa kembali bersekolah. Padahal ada banyak hal yang perlu dipertimbangkan. Di antaranya, perundungan, keluarga yang tak harmonis, dan kendala lain yang tak terbaca.

Sebenarnya, kali pertama forum anak dilibatkanpada perencanaan pembangunan daerah adalah pada 2018 lalu. Kala itu, anak-anak memberi usulan tentang adanya rekreasi. Sebab, selama ini mereka stres menjalani rutinitas tiap hari.Namun, usulan itu tidak ditanggapi karena dianggap receh. Padahal, jika hal itu dibiarkan, maka anak tidak akan produktif.

Dia pun berharap, pemerintah daerah lebih serius mendorong Jember sebagai KLA. Tak hanya berhenti pada tataran regulasi, tapi juga implementasi. Apalagi, Kiki menambahkan, Jember merupakan kabupaten, bukan kota seperti Surabaya. Sehingga wilayahnya lebih luasdan tidak gampang untuk mewujudkan predikat KLA yang sesungguhnya, bukan KLA semu yang hanya menjadi label. “Kabupaten lebih sulit lantaran harus membangun dari desa dan kecamatan dulu. Belum lagi, isu layak anak masih dianggap isu domestik rumah tangga,” jelasnya.

BERITA TERKINI

Wajib Dibaca

/