alexametrics
23.4 C
Jember
Sunday, 29 May 2022

Koalisi Tembakau Tolak Kenaikan Cukai

Mobile_AP_Rectangle 1

TEGALGEDE, RADARJEMBER.ID – Rencana pemerintah pusat menaikkan cukai tembakau, cengkih, dan rokok, ditolak keras oleh Koalisi Tembakau Jawa Timur. Sikap itu disampaikan Ketua DPC PKB Jember Ayub Junaidi pascadialog dan istighotsah bersama di kantornya, Kamis (9/9) malam.

Ayub memandang, rencana kenaikan cukai tembakau akan merugikan banyak warga, termasuk warga Jember. “Salah satu pemasok tembakau yang besar dari Kabupaten Jember. Kalau cukai naik akan menghantam nasib petani di Jember,” katanya.

Aspirasi Koalisi Tembakau itu dilandasi banyak hal. Seperti kondisi ekonomi yang masih jatuh, perlindungan pemerintah terhadap petani tembakau cukup lemah, dan tembakau atau produk yang dihasilkan dari tembakau banyak dibatasi. “Iklan saja tidak bisa bebas, tetapi negara sangat besar mengambil cukai dari rokok. Di sisi lain, saat petani tembakau jatuh, perlindungan pemerintah tidak ada,” paparnya.

Mobile_AP_Rectangle 2

Lebih jauh, pria yang akrab dipanggil Cak Ayub itu menyebut, cukai tembakau di Indonesia sekitar Rp 200 triliun per tahun. Sebuah pemasukan yang cukup besar kepada negara. Akan tetapi, dana bagi hasil cukai hasil tembakau (DBHCHT) belum dirasakan oleh petani tembakau, karena peruntukannya banyak ke yang lain.

Akibatnya, petani tembakau belum merasakan pemberdayaan maupun bantuan pemerintah melalui dana itu. “Peruntukan DBHCHT belum jelas dan belum dirasakan petani tembakau. Kami minta agar ada perubahan regulasi supaya DBHCHT dirasakan petani,” ucapnya.

Hal penting yang tidak boleh dianggap sepele, kata dia, yakni banyak warga Jember dan warga di Indonesia yang memiliki mata pencarian utama dengan bertani tembakau. Artinya, dari segi tenaga kerja, banyak memberi manfaat. Namun, jika cukai naik, maka akan membuat perekonomian petani menjadi buruk.

Apalagi, dia menambahkan, pemerintah pusat sampai daerah belum bisa memberikan jaminan pada harga tembakau. Saat harganya murah, pemerintah tak bisa berbuat banyak. “Perlindungan pemerintah kepada petani tembakau masih lemah. Untuk itu, Koalisi Tembakau menolak rencana kenaikan cukai,” paparnya.

- Advertisement -

TEGALGEDE, RADARJEMBER.ID – Rencana pemerintah pusat menaikkan cukai tembakau, cengkih, dan rokok, ditolak keras oleh Koalisi Tembakau Jawa Timur. Sikap itu disampaikan Ketua DPC PKB Jember Ayub Junaidi pascadialog dan istighotsah bersama di kantornya, Kamis (9/9) malam.

Ayub memandang, rencana kenaikan cukai tembakau akan merugikan banyak warga, termasuk warga Jember. “Salah satu pemasok tembakau yang besar dari Kabupaten Jember. Kalau cukai naik akan menghantam nasib petani di Jember,” katanya.

Aspirasi Koalisi Tembakau itu dilandasi banyak hal. Seperti kondisi ekonomi yang masih jatuh, perlindungan pemerintah terhadap petani tembakau cukup lemah, dan tembakau atau produk yang dihasilkan dari tembakau banyak dibatasi. “Iklan saja tidak bisa bebas, tetapi negara sangat besar mengambil cukai dari rokok. Di sisi lain, saat petani tembakau jatuh, perlindungan pemerintah tidak ada,” paparnya.

Lebih jauh, pria yang akrab dipanggil Cak Ayub itu menyebut, cukai tembakau di Indonesia sekitar Rp 200 triliun per tahun. Sebuah pemasukan yang cukup besar kepada negara. Akan tetapi, dana bagi hasil cukai hasil tembakau (DBHCHT) belum dirasakan oleh petani tembakau, karena peruntukannya banyak ke yang lain.

Akibatnya, petani tembakau belum merasakan pemberdayaan maupun bantuan pemerintah melalui dana itu. “Peruntukan DBHCHT belum jelas dan belum dirasakan petani tembakau. Kami minta agar ada perubahan regulasi supaya DBHCHT dirasakan petani,” ucapnya.

Hal penting yang tidak boleh dianggap sepele, kata dia, yakni banyak warga Jember dan warga di Indonesia yang memiliki mata pencarian utama dengan bertani tembakau. Artinya, dari segi tenaga kerja, banyak memberi manfaat. Namun, jika cukai naik, maka akan membuat perekonomian petani menjadi buruk.

Apalagi, dia menambahkan, pemerintah pusat sampai daerah belum bisa memberikan jaminan pada harga tembakau. Saat harganya murah, pemerintah tak bisa berbuat banyak. “Perlindungan pemerintah kepada petani tembakau masih lemah. Untuk itu, Koalisi Tembakau menolak rencana kenaikan cukai,” paparnya.

TEGALGEDE, RADARJEMBER.ID – Rencana pemerintah pusat menaikkan cukai tembakau, cengkih, dan rokok, ditolak keras oleh Koalisi Tembakau Jawa Timur. Sikap itu disampaikan Ketua DPC PKB Jember Ayub Junaidi pascadialog dan istighotsah bersama di kantornya, Kamis (9/9) malam.

Ayub memandang, rencana kenaikan cukai tembakau akan merugikan banyak warga, termasuk warga Jember. “Salah satu pemasok tembakau yang besar dari Kabupaten Jember. Kalau cukai naik akan menghantam nasib petani di Jember,” katanya.

Aspirasi Koalisi Tembakau itu dilandasi banyak hal. Seperti kondisi ekonomi yang masih jatuh, perlindungan pemerintah terhadap petani tembakau cukup lemah, dan tembakau atau produk yang dihasilkan dari tembakau banyak dibatasi. “Iklan saja tidak bisa bebas, tetapi negara sangat besar mengambil cukai dari rokok. Di sisi lain, saat petani tembakau jatuh, perlindungan pemerintah tidak ada,” paparnya.

Lebih jauh, pria yang akrab dipanggil Cak Ayub itu menyebut, cukai tembakau di Indonesia sekitar Rp 200 triliun per tahun. Sebuah pemasukan yang cukup besar kepada negara. Akan tetapi, dana bagi hasil cukai hasil tembakau (DBHCHT) belum dirasakan oleh petani tembakau, karena peruntukannya banyak ke yang lain.

Akibatnya, petani tembakau belum merasakan pemberdayaan maupun bantuan pemerintah melalui dana itu. “Peruntukan DBHCHT belum jelas dan belum dirasakan petani tembakau. Kami minta agar ada perubahan regulasi supaya DBHCHT dirasakan petani,” ucapnya.

Hal penting yang tidak boleh dianggap sepele, kata dia, yakni banyak warga Jember dan warga di Indonesia yang memiliki mata pencarian utama dengan bertani tembakau. Artinya, dari segi tenaga kerja, banyak memberi manfaat. Namun, jika cukai naik, maka akan membuat perekonomian petani menjadi buruk.

Apalagi, dia menambahkan, pemerintah pusat sampai daerah belum bisa memberikan jaminan pada harga tembakau. Saat harganya murah, pemerintah tak bisa berbuat banyak. “Perlindungan pemerintah kepada petani tembakau masih lemah. Untuk itu, Koalisi Tembakau menolak rencana kenaikan cukai,” paparnya.

BERITA TERKINI

Wajib Dibaca

/