alexametrics
24.4 C
Jember
Tuesday, 16 August 2022

Tak Digaji, Faida Tetap Bekerja

Mobile_AP_Rectangle 1

JEMBER, RADARJEMBER.ID – Bupati Jember dr Faida MMR angkat bicara soal sanksi yang dijatuhkan Gubernur Jawa Timur. Yakni tak digaji hingga akhir jabatan atau selama enam bulan. Menurutnya, sanksi tersebut tidak menyurutkan langkahnya untuk tetap mengabdi dan melayani masyarakat.

Faida mengungkap, pengajuan Kebijakan Umum Anggaran Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA PPAS) sudah dilakukan. Termasuk Rancangan Peraturan Daerah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Raperda APBD) 2020 juga telah diajukan. Akan tetapi, Faida menyebut, agenda-agenda pembahasan banyak ditunda dan digagalkan oleh DPRD karena berbagai hal. Salah satu alasannya yakni terkait KSOTK.

Dia melanjutkan, pembahasan KUA PPAS berdasar undang-undang sudah memiliki batas waktu. Apabila dalam batas waktu tertentu tidak ada kesepakatan, maka harus diajukan peraturan kepala daerah (perkada). Demikian pula, jika Raperda APBD tak disepakati dalam waktu 60 hari, maka diajukan perkada tentang APBD. “Pada akhirnya, Kabupaten Jember punya APBD meskipun bukan perda, tapi perkada. Dan itu yang saat ini berjalan,” jelasnya.

Mobile_AP_Rectangle 2

Terkait dengan sanksi, pembahasan Raperda APBD, menurutnya, merupakan tanggung jawab bersama antara eksekutif dan legislatif. Akan tetapi, Faida heran karena yang disanksi hanya dirinya. Sementara DPRD tidak. “Saya kira akan ada hikmah yang besar,” ucap Faida.

Mengenai APBD 2020, menurutnya, hanya pada soal kemauan atau tidak. Jika mau membahas, seharusnya APBD sudah selesai. Sementara jika tidak, maka akan ada saja alasan untuk tidak membahas APBD. “Saya kira kalau mau membahas ada 1.000 alasan, kalau tidak mau membahas, ada 1.001 alasan, alasan yang terakhir yang memang nggak mau bahas,” tegasnya.

Kendati disanksi administratif, Faida mengaku telah terbiasa melakukan kerja-kerja dan menjadi pejuang sosial. Untuk itu, Faida hanya menginginkan keadilan dan fokus mengabdi kepada masyarakat. Selagi APBD bisa digunakan untuk rakyat, Faida menyebut, tak ada sesuatu yang membuatnya risau. “Yang terpenting bagi saya, APBD bisa digunakan untuk hak-hak rakyat,” ungkapnya.

- Advertisement -

JEMBER, RADARJEMBER.ID – Bupati Jember dr Faida MMR angkat bicara soal sanksi yang dijatuhkan Gubernur Jawa Timur. Yakni tak digaji hingga akhir jabatan atau selama enam bulan. Menurutnya, sanksi tersebut tidak menyurutkan langkahnya untuk tetap mengabdi dan melayani masyarakat.

Faida mengungkap, pengajuan Kebijakan Umum Anggaran Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA PPAS) sudah dilakukan. Termasuk Rancangan Peraturan Daerah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Raperda APBD) 2020 juga telah diajukan. Akan tetapi, Faida menyebut, agenda-agenda pembahasan banyak ditunda dan digagalkan oleh DPRD karena berbagai hal. Salah satu alasannya yakni terkait KSOTK.

Dia melanjutkan, pembahasan KUA PPAS berdasar undang-undang sudah memiliki batas waktu. Apabila dalam batas waktu tertentu tidak ada kesepakatan, maka harus diajukan peraturan kepala daerah (perkada). Demikian pula, jika Raperda APBD tak disepakati dalam waktu 60 hari, maka diajukan perkada tentang APBD. “Pada akhirnya, Kabupaten Jember punya APBD meskipun bukan perda, tapi perkada. Dan itu yang saat ini berjalan,” jelasnya.

Terkait dengan sanksi, pembahasan Raperda APBD, menurutnya, merupakan tanggung jawab bersama antara eksekutif dan legislatif. Akan tetapi, Faida heran karena yang disanksi hanya dirinya. Sementara DPRD tidak. “Saya kira akan ada hikmah yang besar,” ucap Faida.

Mengenai APBD 2020, menurutnya, hanya pada soal kemauan atau tidak. Jika mau membahas, seharusnya APBD sudah selesai. Sementara jika tidak, maka akan ada saja alasan untuk tidak membahas APBD. “Saya kira kalau mau membahas ada 1.000 alasan, kalau tidak mau membahas, ada 1.001 alasan, alasan yang terakhir yang memang nggak mau bahas,” tegasnya.

Kendati disanksi administratif, Faida mengaku telah terbiasa melakukan kerja-kerja dan menjadi pejuang sosial. Untuk itu, Faida hanya menginginkan keadilan dan fokus mengabdi kepada masyarakat. Selagi APBD bisa digunakan untuk rakyat, Faida menyebut, tak ada sesuatu yang membuatnya risau. “Yang terpenting bagi saya, APBD bisa digunakan untuk hak-hak rakyat,” ungkapnya.

JEMBER, RADARJEMBER.ID – Bupati Jember dr Faida MMR angkat bicara soal sanksi yang dijatuhkan Gubernur Jawa Timur. Yakni tak digaji hingga akhir jabatan atau selama enam bulan. Menurutnya, sanksi tersebut tidak menyurutkan langkahnya untuk tetap mengabdi dan melayani masyarakat.

Faida mengungkap, pengajuan Kebijakan Umum Anggaran Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA PPAS) sudah dilakukan. Termasuk Rancangan Peraturan Daerah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Raperda APBD) 2020 juga telah diajukan. Akan tetapi, Faida menyebut, agenda-agenda pembahasan banyak ditunda dan digagalkan oleh DPRD karena berbagai hal. Salah satu alasannya yakni terkait KSOTK.

Dia melanjutkan, pembahasan KUA PPAS berdasar undang-undang sudah memiliki batas waktu. Apabila dalam batas waktu tertentu tidak ada kesepakatan, maka harus diajukan peraturan kepala daerah (perkada). Demikian pula, jika Raperda APBD tak disepakati dalam waktu 60 hari, maka diajukan perkada tentang APBD. “Pada akhirnya, Kabupaten Jember punya APBD meskipun bukan perda, tapi perkada. Dan itu yang saat ini berjalan,” jelasnya.

Terkait dengan sanksi, pembahasan Raperda APBD, menurutnya, merupakan tanggung jawab bersama antara eksekutif dan legislatif. Akan tetapi, Faida heran karena yang disanksi hanya dirinya. Sementara DPRD tidak. “Saya kira akan ada hikmah yang besar,” ucap Faida.

Mengenai APBD 2020, menurutnya, hanya pada soal kemauan atau tidak. Jika mau membahas, seharusnya APBD sudah selesai. Sementara jika tidak, maka akan ada saja alasan untuk tidak membahas APBD. “Saya kira kalau mau membahas ada 1.000 alasan, kalau tidak mau membahas, ada 1.001 alasan, alasan yang terakhir yang memang nggak mau bahas,” tegasnya.

Kendati disanksi administratif, Faida mengaku telah terbiasa melakukan kerja-kerja dan menjadi pejuang sosial. Untuk itu, Faida hanya menginginkan keadilan dan fokus mengabdi kepada masyarakat. Selagi APBD bisa digunakan untuk rakyat, Faida menyebut, tak ada sesuatu yang membuatnya risau. “Yang terpenting bagi saya, APBD bisa digunakan untuk hak-hak rakyat,” ungkapnya.

BERITA TERKINI

Wajib Dibaca

/