alexametrics
21.9 C
Jember
Saturday, 20 August 2022

Cegah Klaim Bantuan

Larang Turunkan Beras ke Balai Desa

Mobile_AP_Rectangle 1

JEMBER, RADARJEMBER.ID Timbunan karung beras mulai penuh di Gudang Bulog di Pecoro, kemarin (9/10). Beras kualitas medium tersebut bagian dari persiapan bantuan ke keluarga penerima manfaat (KPM) peserta Program Keluarga Harapan (PKH). Jumlah totalnya mencapai sekitar 500 ribu ton.

Secara nasional, total PKM se-Indonesia yang mendapatkan bansos beras tersebut berjumlah 10 juta. Sementara dari seluruh kabupaten, Jember yang tertinggi mencapai 111.211 KPM peserta PKH. Bila dihitung berdasarkan jumlah penduduk Jember yang mencapai 2,6 juta, bantuan itu cukup besar, apalagi sasarannya adalah satu keluarga. Jika dihitung per kepala, penerima manfaatnya cukup banyak.

Besarnya jumlah penerima membuat bantuan beras ini berpotensi disalahgunakan. Terlebih, saat ini masih berada di tengah masa pandemi Covid-19, dan Jember juga menghadapi pelaksanaan pemilihan kepala daerah (pilkada). Dua faktor ini yang membikin bantuan itu rawan diklaim sepihak demi kepentingan politik tertentu.

Mobile_AP_Rectangle 2

Momentum Pilkada 2020 ini rupanya sudah diantisipasi oleh Badan Urusan Logistik (Bulog) Subdivre Jember dan pemerintah. Kepala Bulog Subdivre Jember Budi Sultika menegaskan, karung beras bantuan itu tidak boleh diganti. Wajib tetap berlogo Bulog. “Kami paham ada dinamika politik di Jember sekarang. Walau dipastikan tidak ada karung diganti, tapi potensi klaim bantuan kemungkinan ada,” jelasnya.

Tak hanya soal kemasan, penempatan bantuan itu nantinya juga harus hati-hati. Pengangkut dilarang menurunkannya di balai desa, tapi tempat lain yang mendapat persetujuan dari pendamping PKH. Ini juga untuk mengantisipasi terjadinya klaim sepihak bantuan yang dihubungkan dengan kegiatan politik daerah.

Plt Dinas Sosial Kabupaten Jember Wahyu Setyo Handayani mengatakan, dalam bantuan beras itu ada bagian-bagiannya. Transporter dari PHK tanggung jawabnya adalah memastikan beras itu sampai ke PKM. “Jangan ditaruh di desa bantuan berasnya,” ujarnya, saat rapat koordinasi penyaluran bansos beras Kemensos di Gudang Bulog Pecoro, Rambipuji, kemarin (9/9).

Dia memahami Jember sekarang ikut pilkada. Dia khawatir, jika penempatannya tidak tepat, akan disalahartikan. Maka dari itu, dilarang untuk menempatkan bantuan beras dari truk ke balai desa.

- Advertisement -

JEMBER, RADARJEMBER.ID Timbunan karung beras mulai penuh di Gudang Bulog di Pecoro, kemarin (9/10). Beras kualitas medium tersebut bagian dari persiapan bantuan ke keluarga penerima manfaat (KPM) peserta Program Keluarga Harapan (PKH). Jumlah totalnya mencapai sekitar 500 ribu ton.

Secara nasional, total PKM se-Indonesia yang mendapatkan bansos beras tersebut berjumlah 10 juta. Sementara dari seluruh kabupaten, Jember yang tertinggi mencapai 111.211 KPM peserta PKH. Bila dihitung berdasarkan jumlah penduduk Jember yang mencapai 2,6 juta, bantuan itu cukup besar, apalagi sasarannya adalah satu keluarga. Jika dihitung per kepala, penerima manfaatnya cukup banyak.

Besarnya jumlah penerima membuat bantuan beras ini berpotensi disalahgunakan. Terlebih, saat ini masih berada di tengah masa pandemi Covid-19, dan Jember juga menghadapi pelaksanaan pemilihan kepala daerah (pilkada). Dua faktor ini yang membikin bantuan itu rawan diklaim sepihak demi kepentingan politik tertentu.

Momentum Pilkada 2020 ini rupanya sudah diantisipasi oleh Badan Urusan Logistik (Bulog) Subdivre Jember dan pemerintah. Kepala Bulog Subdivre Jember Budi Sultika menegaskan, karung beras bantuan itu tidak boleh diganti. Wajib tetap berlogo Bulog. “Kami paham ada dinamika politik di Jember sekarang. Walau dipastikan tidak ada karung diganti, tapi potensi klaim bantuan kemungkinan ada,” jelasnya.

Tak hanya soal kemasan, penempatan bantuan itu nantinya juga harus hati-hati. Pengangkut dilarang menurunkannya di balai desa, tapi tempat lain yang mendapat persetujuan dari pendamping PKH. Ini juga untuk mengantisipasi terjadinya klaim sepihak bantuan yang dihubungkan dengan kegiatan politik daerah.

Plt Dinas Sosial Kabupaten Jember Wahyu Setyo Handayani mengatakan, dalam bantuan beras itu ada bagian-bagiannya. Transporter dari PHK tanggung jawabnya adalah memastikan beras itu sampai ke PKM. “Jangan ditaruh di desa bantuan berasnya,” ujarnya, saat rapat koordinasi penyaluran bansos beras Kemensos di Gudang Bulog Pecoro, Rambipuji, kemarin (9/9).

Dia memahami Jember sekarang ikut pilkada. Dia khawatir, jika penempatannya tidak tepat, akan disalahartikan. Maka dari itu, dilarang untuk menempatkan bantuan beras dari truk ke balai desa.

JEMBER, RADARJEMBER.ID Timbunan karung beras mulai penuh di Gudang Bulog di Pecoro, kemarin (9/10). Beras kualitas medium tersebut bagian dari persiapan bantuan ke keluarga penerima manfaat (KPM) peserta Program Keluarga Harapan (PKH). Jumlah totalnya mencapai sekitar 500 ribu ton.

Secara nasional, total PKM se-Indonesia yang mendapatkan bansos beras tersebut berjumlah 10 juta. Sementara dari seluruh kabupaten, Jember yang tertinggi mencapai 111.211 KPM peserta PKH. Bila dihitung berdasarkan jumlah penduduk Jember yang mencapai 2,6 juta, bantuan itu cukup besar, apalagi sasarannya adalah satu keluarga. Jika dihitung per kepala, penerima manfaatnya cukup banyak.

Besarnya jumlah penerima membuat bantuan beras ini berpotensi disalahgunakan. Terlebih, saat ini masih berada di tengah masa pandemi Covid-19, dan Jember juga menghadapi pelaksanaan pemilihan kepala daerah (pilkada). Dua faktor ini yang membikin bantuan itu rawan diklaim sepihak demi kepentingan politik tertentu.

Momentum Pilkada 2020 ini rupanya sudah diantisipasi oleh Badan Urusan Logistik (Bulog) Subdivre Jember dan pemerintah. Kepala Bulog Subdivre Jember Budi Sultika menegaskan, karung beras bantuan itu tidak boleh diganti. Wajib tetap berlogo Bulog. “Kami paham ada dinamika politik di Jember sekarang. Walau dipastikan tidak ada karung diganti, tapi potensi klaim bantuan kemungkinan ada,” jelasnya.

Tak hanya soal kemasan, penempatan bantuan itu nantinya juga harus hati-hati. Pengangkut dilarang menurunkannya di balai desa, tapi tempat lain yang mendapat persetujuan dari pendamping PKH. Ini juga untuk mengantisipasi terjadinya klaim sepihak bantuan yang dihubungkan dengan kegiatan politik daerah.

Plt Dinas Sosial Kabupaten Jember Wahyu Setyo Handayani mengatakan, dalam bantuan beras itu ada bagian-bagiannya. Transporter dari PHK tanggung jawabnya adalah memastikan beras itu sampai ke PKM. “Jangan ditaruh di desa bantuan berasnya,” ujarnya, saat rapat koordinasi penyaluran bansos beras Kemensos di Gudang Bulog Pecoro, Rambipuji, kemarin (9/9).

Dia memahami Jember sekarang ikut pilkada. Dia khawatir, jika penempatannya tidak tepat, akan disalahartikan. Maka dari itu, dilarang untuk menempatkan bantuan beras dari truk ke balai desa.

BERITA TERKINI

Wajib Dibaca

/