alexametrics
30.3 C
Jember
Saturday, 21 May 2022

Tingginya Silpa karena Ada Efisiensi

Mobile_AP_Rectangle 1

RADAR JEMBER.ID – Sejumlah penyebab besarnya Silpa anggaran tahun 2018 lalu yang mencapai Rp 700 miliar lebih, dibeber pihak eksekutif, kemarin (10/7). Penjelasan itu disampaikan dalam rapat paripurna dengan agenda Jawaban Bupati atas Pemandangan Fraksi-Fraksi di DPRD Jember terkait Nota Pengantar Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Reperda PPAPBD) tahun 2018.

Bupati Jember Faida melalui Wakil Bupati Abdul Muqit Arief juga menjelaskan turunnya predikat wajar tanpa pengecualian (WTP) menjadi wajar dengan pengecualian (WDP) dari Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) Republik Indonesia. Rapat yang dipimpin Martini, Ardi Pujo Wibowo, dan Yuli Priyanto itu dibuka pada pukul 14.00 dan hanya berlangsung sekitar satu jam. Agenda itu hanya dihadiri 26 anggota dewan.

Wabup Muqit menjelaskan, besarnya Silpa tahun 2018 yang mencapai Rp 700 miliar lebih sebenarnya tidak berada di kas daerah. Akan tetapi, sebagian besar sudah ada peruntukannya. Di antaranya, ada dana tanggungan kepada pihak ketiga sebesar Rp 80 miliar lebih. Ada yang tidak dapat dicairkan tahun lalu, karena administrasinya selesai. “Selain itu, besarnya Silpa disebabkan oleh efisiensi belanja pegawai, belanja barang dan jasa, yaitu Rp 300 miliar lebih,” katanya.

Mobile_AP_Rectangle 2

Kepada Radarjember.id, Muqit menyebut, besarnya komponen Silpa bukan terjadi karena persoalan administrasi saja. Namun, ada semacam kehati-hatian Bupati Jember dalam menggunakan anggaran agar tetap sesuai dengan prosedur hukum. “Sebagian memang karena faktor administrasi. Dan di dalam penyampaian tadi, memang bupati sangat berhati-hati sekali. Misalnya tentang pembelanjaan barang dan jasa, jangan sampai di dalam pembelanjaan itu mengalami kesalahan,” jelasnya.

- Advertisement -

RADAR JEMBER.ID – Sejumlah penyebab besarnya Silpa anggaran tahun 2018 lalu yang mencapai Rp 700 miliar lebih, dibeber pihak eksekutif, kemarin (10/7). Penjelasan itu disampaikan dalam rapat paripurna dengan agenda Jawaban Bupati atas Pemandangan Fraksi-Fraksi di DPRD Jember terkait Nota Pengantar Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Reperda PPAPBD) tahun 2018.

Bupati Jember Faida melalui Wakil Bupati Abdul Muqit Arief juga menjelaskan turunnya predikat wajar tanpa pengecualian (WTP) menjadi wajar dengan pengecualian (WDP) dari Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) Republik Indonesia. Rapat yang dipimpin Martini, Ardi Pujo Wibowo, dan Yuli Priyanto itu dibuka pada pukul 14.00 dan hanya berlangsung sekitar satu jam. Agenda itu hanya dihadiri 26 anggota dewan.

Wabup Muqit menjelaskan, besarnya Silpa tahun 2018 yang mencapai Rp 700 miliar lebih sebenarnya tidak berada di kas daerah. Akan tetapi, sebagian besar sudah ada peruntukannya. Di antaranya, ada dana tanggungan kepada pihak ketiga sebesar Rp 80 miliar lebih. Ada yang tidak dapat dicairkan tahun lalu, karena administrasinya selesai. “Selain itu, besarnya Silpa disebabkan oleh efisiensi belanja pegawai, belanja barang dan jasa, yaitu Rp 300 miliar lebih,” katanya.

Kepada Radarjember.id, Muqit menyebut, besarnya komponen Silpa bukan terjadi karena persoalan administrasi saja. Namun, ada semacam kehati-hatian Bupati Jember dalam menggunakan anggaran agar tetap sesuai dengan prosedur hukum. “Sebagian memang karena faktor administrasi. Dan di dalam penyampaian tadi, memang bupati sangat berhati-hati sekali. Misalnya tentang pembelanjaan barang dan jasa, jangan sampai di dalam pembelanjaan itu mengalami kesalahan,” jelasnya.

RADAR JEMBER.ID – Sejumlah penyebab besarnya Silpa anggaran tahun 2018 lalu yang mencapai Rp 700 miliar lebih, dibeber pihak eksekutif, kemarin (10/7). Penjelasan itu disampaikan dalam rapat paripurna dengan agenda Jawaban Bupati atas Pemandangan Fraksi-Fraksi di DPRD Jember terkait Nota Pengantar Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Reperda PPAPBD) tahun 2018.

Bupati Jember Faida melalui Wakil Bupati Abdul Muqit Arief juga menjelaskan turunnya predikat wajar tanpa pengecualian (WTP) menjadi wajar dengan pengecualian (WDP) dari Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) Republik Indonesia. Rapat yang dipimpin Martini, Ardi Pujo Wibowo, dan Yuli Priyanto itu dibuka pada pukul 14.00 dan hanya berlangsung sekitar satu jam. Agenda itu hanya dihadiri 26 anggota dewan.

Wabup Muqit menjelaskan, besarnya Silpa tahun 2018 yang mencapai Rp 700 miliar lebih sebenarnya tidak berada di kas daerah. Akan tetapi, sebagian besar sudah ada peruntukannya. Di antaranya, ada dana tanggungan kepada pihak ketiga sebesar Rp 80 miliar lebih. Ada yang tidak dapat dicairkan tahun lalu, karena administrasinya selesai. “Selain itu, besarnya Silpa disebabkan oleh efisiensi belanja pegawai, belanja barang dan jasa, yaitu Rp 300 miliar lebih,” katanya.

Kepada Radarjember.id, Muqit menyebut, besarnya komponen Silpa bukan terjadi karena persoalan administrasi saja. Namun, ada semacam kehati-hatian Bupati Jember dalam menggunakan anggaran agar tetap sesuai dengan prosedur hukum. “Sebagian memang karena faktor administrasi. Dan di dalam penyampaian tadi, memang bupati sangat berhati-hati sekali. Misalnya tentang pembelanjaan barang dan jasa, jangan sampai di dalam pembelanjaan itu mengalami kesalahan,” jelasnya.

BERITA TERKINI

Wajib Dibaca

/