alexametrics
23 C
Jember
Wednesday, 25 May 2022

Mediasi Gagal, 22 Pekerja Madul ke Dewan

Mobile_AP_Rectangle 1

RADAR JEMBER.ID – Kasus 22 pekerja PT Bangun Indopralon Sukses (BIS) yang mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK) akhirnya sampai ke DPRD. Setelah mediasi dengan pihak perusahaan di Kantor Disnakertrans belum menemukan hasil, mereka langsung madul ke DPRD Jember.

Para pekerja tersebut datang bersama aktivis buruh dari Sarbumusi mengadu ke Komisi C DPRD Jember agar dibantu mendapatkan hak-haknya.

Umar Faruk, Ketua DPC Sarbumusi Jember mengatakan, para pekerja yang masa kerjanya antara dua sampai 12 tahun dirumahkan begitu saja. Mereka tidak memperoleh pesangon yang jelas. Oleh karenanya, pihaknya meminta agar DPRD turun tangan membantu para pekerja. “Perusahaan ini tidak memberikan hak-hak pada pekerja. Padahal, pada tanggal 3 Juli lalu sudah ada kesepakatan bahwa para pekerja bisa masuk kerja lagi. Tetapi, setelah itu mereka tidak boleh masuk ke perusahaan,” terangnya.

Mobile_AP_Rectangle 2

Dia berharap agar DPRD ikut membantu persoalan yang dihadapi 22 pekerja tersebut. Apalagi, perusahaan tersebut tidak membayar pekerja sesuai dengan upah minimum kabupaten. “Upah para pekerjanya juga tidak sampai UMK. Hal ini tidak bisa didiamkan,” ucapnya.

Para pekerja ini juga sudah mendatangi Kantor Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Jember. Mereka sebenarnya dijadwal mediasi dengan pihak perusahaan yang diwakili Paulus, HRD PT BIS yang berlokasi di Jalan Wolter Monginsidi, Kecamatan Ajung.

Pada kesempatan tersebut, Paulus menyebut, dia ditugaskan untuk menyelesaikan persoalan 22 pekerja melalui mediasi yang digelar di Disnakertrans. “Saya ditugaskan untuk mewakili perusahaan,” akunya.

- Advertisement -

RADAR JEMBER.ID – Kasus 22 pekerja PT Bangun Indopralon Sukses (BIS) yang mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK) akhirnya sampai ke DPRD. Setelah mediasi dengan pihak perusahaan di Kantor Disnakertrans belum menemukan hasil, mereka langsung madul ke DPRD Jember.

Para pekerja tersebut datang bersama aktivis buruh dari Sarbumusi mengadu ke Komisi C DPRD Jember agar dibantu mendapatkan hak-haknya.

Umar Faruk, Ketua DPC Sarbumusi Jember mengatakan, para pekerja yang masa kerjanya antara dua sampai 12 tahun dirumahkan begitu saja. Mereka tidak memperoleh pesangon yang jelas. Oleh karenanya, pihaknya meminta agar DPRD turun tangan membantu para pekerja. “Perusahaan ini tidak memberikan hak-hak pada pekerja. Padahal, pada tanggal 3 Juli lalu sudah ada kesepakatan bahwa para pekerja bisa masuk kerja lagi. Tetapi, setelah itu mereka tidak boleh masuk ke perusahaan,” terangnya.

Dia berharap agar DPRD ikut membantu persoalan yang dihadapi 22 pekerja tersebut. Apalagi, perusahaan tersebut tidak membayar pekerja sesuai dengan upah minimum kabupaten. “Upah para pekerjanya juga tidak sampai UMK. Hal ini tidak bisa didiamkan,” ucapnya.

Para pekerja ini juga sudah mendatangi Kantor Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Jember. Mereka sebenarnya dijadwal mediasi dengan pihak perusahaan yang diwakili Paulus, HRD PT BIS yang berlokasi di Jalan Wolter Monginsidi, Kecamatan Ajung.

Pada kesempatan tersebut, Paulus menyebut, dia ditugaskan untuk menyelesaikan persoalan 22 pekerja melalui mediasi yang digelar di Disnakertrans. “Saya ditugaskan untuk mewakili perusahaan,” akunya.

RADAR JEMBER.ID – Kasus 22 pekerja PT Bangun Indopralon Sukses (BIS) yang mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK) akhirnya sampai ke DPRD. Setelah mediasi dengan pihak perusahaan di Kantor Disnakertrans belum menemukan hasil, mereka langsung madul ke DPRD Jember.

Para pekerja tersebut datang bersama aktivis buruh dari Sarbumusi mengadu ke Komisi C DPRD Jember agar dibantu mendapatkan hak-haknya.

Umar Faruk, Ketua DPC Sarbumusi Jember mengatakan, para pekerja yang masa kerjanya antara dua sampai 12 tahun dirumahkan begitu saja. Mereka tidak memperoleh pesangon yang jelas. Oleh karenanya, pihaknya meminta agar DPRD turun tangan membantu para pekerja. “Perusahaan ini tidak memberikan hak-hak pada pekerja. Padahal, pada tanggal 3 Juli lalu sudah ada kesepakatan bahwa para pekerja bisa masuk kerja lagi. Tetapi, setelah itu mereka tidak boleh masuk ke perusahaan,” terangnya.

Dia berharap agar DPRD ikut membantu persoalan yang dihadapi 22 pekerja tersebut. Apalagi, perusahaan tersebut tidak membayar pekerja sesuai dengan upah minimum kabupaten. “Upah para pekerjanya juga tidak sampai UMK. Hal ini tidak bisa didiamkan,” ucapnya.

Para pekerja ini juga sudah mendatangi Kantor Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Jember. Mereka sebenarnya dijadwal mediasi dengan pihak perusahaan yang diwakili Paulus, HRD PT BIS yang berlokasi di Jalan Wolter Monginsidi, Kecamatan Ajung.

Pada kesempatan tersebut, Paulus menyebut, dia ditugaskan untuk menyelesaikan persoalan 22 pekerja melalui mediasi yang digelar di Disnakertrans. “Saya ditugaskan untuk mewakili perusahaan,” akunya.

BERITA TERKINI

Wajib Dibaca

/