alexametrics
24.4 C
Jember
Wednesday, 18 May 2022

Meski Perusahaan Pailit, THR Wajib Ditunaikan

Dasarnya Aturan, Bukan Kesepakatan Perusahaan dan Pekerja

Mobile_AP_Rectangle 1

JEMBER, RADARJEMBER.ID – Sebagai pendapatan nonupah, tunjangan hari raya (THR) secara hukum wajib diberikan kepada buruh atau karyawan. Bahkan, dengan alasan perusahaan bangkrut atau karena pandemi pun hukumnya tetap berlaku.

Baca Juga : Nekat Cicil THR, Sanksi Menunggu Perusahaan!

Pada dasarnya, THR menjadi pengikat hubungan kerja dan bentuk apresiasi. Tidak dapat disangkal bahwa buruh telah memberikan kontribusinya bagi kelangsungan usaha perusahaan. “Sebagai wujud integritas moral pengusaha dalam kerangka Hubungan Industrial Pancasila,” terang Aries Harianto, Pakar Hukum Ketenagakerjaan Jember, saat menjelaskan urgensi pemberian THR.

Mobile_AP_Rectangle 2

Dasar hukum yang melandasi ini, kata Aries, ialah UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Ada pula Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan. Dan Surat Edaran Menaker Tahun M/1/HK.04/lV/2022 tentang Pelaksanaan Pemberian THR Keagamaan Tahun 2022 bagi Pekerja atau Buruh di Perusahaan. Konstitusi telah mengamanatkan, baik buruh tetap atau tidak tetap berhak mendapatkan THR. Pembayarannya dilakukan secara tunai berdasarkan formulasi hitungan yang telah ditentukan.

Aries yang juga merupakan mitra konsultan beberapa dinas di Jember mengungkapkan, THR tidak boleh diberikan berdasarkan kesepakatan. “Tidak ada satu pun regulasi yang mengatur pembayaran THR dilakukan dengan kesepakatan,” ungkapnya, Minggu (10/4). Jika dengan berbagai pertimbangan, pembayarannya melalui kesepakatan atau perjanjian, maka otomatis batal demi hukum. Hal ini karena bertentangan dengan UU.

Tak hanya itu, dia menegaskan bahwa itu juga akan membuka ruang terjadinya perselisihan hubungan industrial karena buruh tidak sepakat. “Sangat potensial terjadinya lonjakan statistika angka perselisihan. Disnaker hingga pengadilan hubungan industrial menjadi overload perkara. Keadaan semacam ini tentu saja tidak mengindikasikan realitas industrial peace,” jelasnya.

Hak pekerja soal THR akan tetap didapat meski perusahaan pailit, karena status ini harus ditetapkan melalui pengadilan. “Status bangkrut suatu perusahaan, secara hukum tidak meniadakan hak-hak buruh, termasuk upah dan pendapatan nonupah lainnya,” papar akademisi Fakultas Hukum Universitas Jember itu.

- Advertisement -

JEMBER, RADARJEMBER.ID – Sebagai pendapatan nonupah, tunjangan hari raya (THR) secara hukum wajib diberikan kepada buruh atau karyawan. Bahkan, dengan alasan perusahaan bangkrut atau karena pandemi pun hukumnya tetap berlaku.

Baca Juga : Nekat Cicil THR, Sanksi Menunggu Perusahaan!

Pada dasarnya, THR menjadi pengikat hubungan kerja dan bentuk apresiasi. Tidak dapat disangkal bahwa buruh telah memberikan kontribusinya bagi kelangsungan usaha perusahaan. “Sebagai wujud integritas moral pengusaha dalam kerangka Hubungan Industrial Pancasila,” terang Aries Harianto, Pakar Hukum Ketenagakerjaan Jember, saat menjelaskan urgensi pemberian THR.

Dasar hukum yang melandasi ini, kata Aries, ialah UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Ada pula Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan. Dan Surat Edaran Menaker Tahun M/1/HK.04/lV/2022 tentang Pelaksanaan Pemberian THR Keagamaan Tahun 2022 bagi Pekerja atau Buruh di Perusahaan. Konstitusi telah mengamanatkan, baik buruh tetap atau tidak tetap berhak mendapatkan THR. Pembayarannya dilakukan secara tunai berdasarkan formulasi hitungan yang telah ditentukan.

Aries yang juga merupakan mitra konsultan beberapa dinas di Jember mengungkapkan, THR tidak boleh diberikan berdasarkan kesepakatan. “Tidak ada satu pun regulasi yang mengatur pembayaran THR dilakukan dengan kesepakatan,” ungkapnya, Minggu (10/4). Jika dengan berbagai pertimbangan, pembayarannya melalui kesepakatan atau perjanjian, maka otomatis batal demi hukum. Hal ini karena bertentangan dengan UU.

Tak hanya itu, dia menegaskan bahwa itu juga akan membuka ruang terjadinya perselisihan hubungan industrial karena buruh tidak sepakat. “Sangat potensial terjadinya lonjakan statistika angka perselisihan. Disnaker hingga pengadilan hubungan industrial menjadi overload perkara. Keadaan semacam ini tentu saja tidak mengindikasikan realitas industrial peace,” jelasnya.

Hak pekerja soal THR akan tetap didapat meski perusahaan pailit, karena status ini harus ditetapkan melalui pengadilan. “Status bangkrut suatu perusahaan, secara hukum tidak meniadakan hak-hak buruh, termasuk upah dan pendapatan nonupah lainnya,” papar akademisi Fakultas Hukum Universitas Jember itu.

JEMBER, RADARJEMBER.ID – Sebagai pendapatan nonupah, tunjangan hari raya (THR) secara hukum wajib diberikan kepada buruh atau karyawan. Bahkan, dengan alasan perusahaan bangkrut atau karena pandemi pun hukumnya tetap berlaku.

Baca Juga : Nekat Cicil THR, Sanksi Menunggu Perusahaan!

Pada dasarnya, THR menjadi pengikat hubungan kerja dan bentuk apresiasi. Tidak dapat disangkal bahwa buruh telah memberikan kontribusinya bagi kelangsungan usaha perusahaan. “Sebagai wujud integritas moral pengusaha dalam kerangka Hubungan Industrial Pancasila,” terang Aries Harianto, Pakar Hukum Ketenagakerjaan Jember, saat menjelaskan urgensi pemberian THR.

Dasar hukum yang melandasi ini, kata Aries, ialah UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Ada pula Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan. Dan Surat Edaran Menaker Tahun M/1/HK.04/lV/2022 tentang Pelaksanaan Pemberian THR Keagamaan Tahun 2022 bagi Pekerja atau Buruh di Perusahaan. Konstitusi telah mengamanatkan, baik buruh tetap atau tidak tetap berhak mendapatkan THR. Pembayarannya dilakukan secara tunai berdasarkan formulasi hitungan yang telah ditentukan.

Aries yang juga merupakan mitra konsultan beberapa dinas di Jember mengungkapkan, THR tidak boleh diberikan berdasarkan kesepakatan. “Tidak ada satu pun regulasi yang mengatur pembayaran THR dilakukan dengan kesepakatan,” ungkapnya, Minggu (10/4). Jika dengan berbagai pertimbangan, pembayarannya melalui kesepakatan atau perjanjian, maka otomatis batal demi hukum. Hal ini karena bertentangan dengan UU.

Tak hanya itu, dia menegaskan bahwa itu juga akan membuka ruang terjadinya perselisihan hubungan industrial karena buruh tidak sepakat. “Sangat potensial terjadinya lonjakan statistika angka perselisihan. Disnaker hingga pengadilan hubungan industrial menjadi overload perkara. Keadaan semacam ini tentu saja tidak mengindikasikan realitas industrial peace,” jelasnya.

Hak pekerja soal THR akan tetap didapat meski perusahaan pailit, karena status ini harus ditetapkan melalui pengadilan. “Status bangkrut suatu perusahaan, secara hukum tidak meniadakan hak-hak buruh, termasuk upah dan pendapatan nonupah lainnya,” papar akademisi Fakultas Hukum Universitas Jember itu.

BERITA TERKINI

Wajib Dibaca

/