alexametrics
24.5 C
Jember
Monday, 16 May 2022

Pelanggar Prokes Lolos dari Sanksi

Protes Penggunaan Hak Asimilasi Menguak

Mobile_AP_Rectangle 1

JEMBER, RADARJEMBER.ID – Bersama beberapa kawannya, Amiruddin menyurati Balai Pemasyarakatan (Bapas) Jember pada 21 Desember lalu. Isinya terkait pengajuan pencabutan hak asimilasi salah seorang napi berinisial SJ, yang diduga melanggar protokol kesehatan dengan mengumpulkan sejumlah massa.

Dalam surat tersebut, Amiruddin menyampaikan bahwa SJ telah melanggar protokol kesehatan sejak kali pertama tiba di rumah. Di antaranya, mengadakan acara penyambutan yang melibatkan banyak orang tanpa menerapkan protokol kesehatan. Serta mengadakan acara tasyakuran dengan undangan yang dilayangkan melalui media sosial. Lalu, dibuktikan dengan foto-foto kegiatan tersebut.

Menindaklanjuti informasi terkait kasus tersebut, Jawa Pos Radar Jember coba mendatangi kantor Bapas Jember di Jalan Jawa, Kelurahan/Kecamatan Sumbersari, Selasa (9/2). Jihan Wahyu I SH, salah seorang anggota tim humas, menyampaikan bahwa pihaknya tidak serta-merta bisa mencabut hak seorang napi asimilasi yang dilaporkan telah melanggar protokol kesehatan. Namun, perlu ada penyidikan dulu. “Jadi, apakah benar si terlapor terbukti bersalah, ditunjukkan dengan adanya bukti kuat. Misalnya foto dan video,” lanjutnya.

Mobile_AP_Rectangle 2

Dia menambahkan, Bapas Jember telah disurati bahwa napi yang mendapatkan asimilasi itu telah melanggar protokol kesehatan. Mereka berharap, hak asimilasi SJ dicabut. Meski begitu, Jihan menyatakan bahwa terlapor sudah dipanggil, lalu dimintai keterangan. “Dan sudah ada hasil dari proses penyidikan tersebut,” terangnya.

Namun, dia tak bisa memberitahukan hasil akhir penyidikan tersebut lantaran bukan kapasitasnya. Dia berpendapat bahwa bukti pelapor tidaklah cukup kuat karena tak ada keterangan dari satgas Covid-19 setempat. Mengingat, kasus pelaporan itu berkaitan dengan protokol kesehatan. Selama itu tidak berat, hak asimilasi terlapor tidak bisa dicabut.

Terkait dengan bukti-bukti pelapor, dia menambahkan bahwa bukti itu belum cukup kuat untuk membuktikan bahwa SJ melanggar prokes. Sementara itu, saat menghubungi Kasubsi Bimbingan Klien Anak Bapas Jember Slamet Riyadi sekaligus kepala unit pelayanan pengaduan, pihaknya enggan memberikan keterangan jelas.

- Advertisement -

JEMBER, RADARJEMBER.ID – Bersama beberapa kawannya, Amiruddin menyurati Balai Pemasyarakatan (Bapas) Jember pada 21 Desember lalu. Isinya terkait pengajuan pencabutan hak asimilasi salah seorang napi berinisial SJ, yang diduga melanggar protokol kesehatan dengan mengumpulkan sejumlah massa.

Dalam surat tersebut, Amiruddin menyampaikan bahwa SJ telah melanggar protokol kesehatan sejak kali pertama tiba di rumah. Di antaranya, mengadakan acara penyambutan yang melibatkan banyak orang tanpa menerapkan protokol kesehatan. Serta mengadakan acara tasyakuran dengan undangan yang dilayangkan melalui media sosial. Lalu, dibuktikan dengan foto-foto kegiatan tersebut.

Menindaklanjuti informasi terkait kasus tersebut, Jawa Pos Radar Jember coba mendatangi kantor Bapas Jember di Jalan Jawa, Kelurahan/Kecamatan Sumbersari, Selasa (9/2). Jihan Wahyu I SH, salah seorang anggota tim humas, menyampaikan bahwa pihaknya tidak serta-merta bisa mencabut hak seorang napi asimilasi yang dilaporkan telah melanggar protokol kesehatan. Namun, perlu ada penyidikan dulu. “Jadi, apakah benar si terlapor terbukti bersalah, ditunjukkan dengan adanya bukti kuat. Misalnya foto dan video,” lanjutnya.

Dia menambahkan, Bapas Jember telah disurati bahwa napi yang mendapatkan asimilasi itu telah melanggar protokol kesehatan. Mereka berharap, hak asimilasi SJ dicabut. Meski begitu, Jihan menyatakan bahwa terlapor sudah dipanggil, lalu dimintai keterangan. “Dan sudah ada hasil dari proses penyidikan tersebut,” terangnya.

Namun, dia tak bisa memberitahukan hasil akhir penyidikan tersebut lantaran bukan kapasitasnya. Dia berpendapat bahwa bukti pelapor tidaklah cukup kuat karena tak ada keterangan dari satgas Covid-19 setempat. Mengingat, kasus pelaporan itu berkaitan dengan protokol kesehatan. Selama itu tidak berat, hak asimilasi terlapor tidak bisa dicabut.

Terkait dengan bukti-bukti pelapor, dia menambahkan bahwa bukti itu belum cukup kuat untuk membuktikan bahwa SJ melanggar prokes. Sementara itu, saat menghubungi Kasubsi Bimbingan Klien Anak Bapas Jember Slamet Riyadi sekaligus kepala unit pelayanan pengaduan, pihaknya enggan memberikan keterangan jelas.

JEMBER, RADARJEMBER.ID – Bersama beberapa kawannya, Amiruddin menyurati Balai Pemasyarakatan (Bapas) Jember pada 21 Desember lalu. Isinya terkait pengajuan pencabutan hak asimilasi salah seorang napi berinisial SJ, yang diduga melanggar protokol kesehatan dengan mengumpulkan sejumlah massa.

Dalam surat tersebut, Amiruddin menyampaikan bahwa SJ telah melanggar protokol kesehatan sejak kali pertama tiba di rumah. Di antaranya, mengadakan acara penyambutan yang melibatkan banyak orang tanpa menerapkan protokol kesehatan. Serta mengadakan acara tasyakuran dengan undangan yang dilayangkan melalui media sosial. Lalu, dibuktikan dengan foto-foto kegiatan tersebut.

Menindaklanjuti informasi terkait kasus tersebut, Jawa Pos Radar Jember coba mendatangi kantor Bapas Jember di Jalan Jawa, Kelurahan/Kecamatan Sumbersari, Selasa (9/2). Jihan Wahyu I SH, salah seorang anggota tim humas, menyampaikan bahwa pihaknya tidak serta-merta bisa mencabut hak seorang napi asimilasi yang dilaporkan telah melanggar protokol kesehatan. Namun, perlu ada penyidikan dulu. “Jadi, apakah benar si terlapor terbukti bersalah, ditunjukkan dengan adanya bukti kuat. Misalnya foto dan video,” lanjutnya.

Dia menambahkan, Bapas Jember telah disurati bahwa napi yang mendapatkan asimilasi itu telah melanggar protokol kesehatan. Mereka berharap, hak asimilasi SJ dicabut. Meski begitu, Jihan menyatakan bahwa terlapor sudah dipanggil, lalu dimintai keterangan. “Dan sudah ada hasil dari proses penyidikan tersebut,” terangnya.

Namun, dia tak bisa memberitahukan hasil akhir penyidikan tersebut lantaran bukan kapasitasnya. Dia berpendapat bahwa bukti pelapor tidaklah cukup kuat karena tak ada keterangan dari satgas Covid-19 setempat. Mengingat, kasus pelaporan itu berkaitan dengan protokol kesehatan. Selama itu tidak berat, hak asimilasi terlapor tidak bisa dicabut.

Terkait dengan bukti-bukti pelapor, dia menambahkan bahwa bukti itu belum cukup kuat untuk membuktikan bahwa SJ melanggar prokes. Sementara itu, saat menghubungi Kasubsi Bimbingan Klien Anak Bapas Jember Slamet Riyadi sekaligus kepala unit pelayanan pengaduan, pihaknya enggan memberikan keterangan jelas.

BERITA TERKINI

Wajib Dibaca

/