alexametrics
24.1 C
Jember
Friday, 1 July 2022

Minta APH Mengusut Tuntas

Mobile_AP_Rectangle 1

JEMBER, RADARJEMBER.ID – Mimpi besar Pemkab Jember memiliki asrama haji pupus. Bahkan, proyek yang tahap pembangunannya hanya fondasi dan tiang beton itu menjadi saksi bisu atas gagalnya pembangunan. Tiang-tiang pancang yang berdiri tanpa atap seakan membuktikan mentahnya rencana pembangunan. Tak sedikit uang yang terbuang sia-sia di sana.

Proyek asrama haji yang berlokasi di sekitar JSG ini sepertinya juga sudah tak bisa diharapkan. Betapa tidak, prosesnya sedari awal penuh dengan kerahasiaan yang berubah-ubah. Dalam rencana awal, bangunan tiang yang teronggok itu akan dijadikan sebagai pusat embarkasi haji wilayah timur Indonesia. Belakangan, megaproyek itu berubah nama menjadi Gedung Asrama Haji. Bukan itu saja, lika-liku penganggaran juga tak kalah ruwet.

Mobile_AP_Rectangle 2

Dalam catatan Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Jember, pagu anggaran pada mulanya mencapai Rp 49,98 miliar dengan harga perkiraan sendiri (HPS). Anggaran yang dialokasikan melalui APBD 2019 oleh Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Cipta Karya (DPRKPCK) itu pun gagal diserap.

Pada APBD Perubahan 2019, rencana pembangunan asrama haji kembali dianggarkan. Nilainya turun menjadi Rp 21,32 miliar. Pada waktu itu, lelang proyek dimenangkan oleh PT Permata Anugerah Yalapersada. Nilai proyek sesuai tawaran Rp 17,79 miliar. Namun, proses pengerjaan pun tak berjalan mulus.

Pada saat itu, Pemkab Jember tidak pernah menyampaikan jika anggaran dilakukan dengan tiga kali penganggaran. Bupati Jember hanya pernah menyampaikan akan dilakukan tiga fase. Di mana pada tahap awal 2019, hanya membangun fondasi serta konstruksi. Sebagian konstruksi lagi dibangun di tahun 2020 dengan rencana anggaran di tahun yang sama. Sementara, tahap ketiga yakni mengisi fasilitas dan interior, serta taman asrama.

Mentahnya rencana dan mangkraknya pembangunan mulai terjadi ketika memasuki tahun 2020. Waktu itu, eksekutif dan legislatif sangat tidak harmonis. Akibatnya, Jember tidak memiliki Perda APBD dan hanya Perkada APBD. Melalui perkada itulah, pemkab juga memasukkan anggaran untuk melanjutkan pembangunan asrama haji.

Siapa sangka, Gubernur Jawa Timur menemukan proses penganggarannya terdapat kejanggalan. Proses anggaran pada megaproyek asrama haji diketahui bukan hanya sekali, tetapi multiyears atau tahun jamak. Bukan hanya itu, kode rekening program kegiatan pun diketahui tidak sama. Hal ini dituangkan Gubernur Khofifah Indar Parawansa melalui surat evaluasi Raperbup Perubahan Penggunaan ABPD 2020.

Dalam surat tersebut, gubernur mengingatkan beberapa hal. Pertama, kontrak proyek multiyears harus dilakukan secara jamak alias bukan per tahun. Kedua, kontrak dibatasi paling akhir hingga jabatan kepala daerah berakhir. Ketiga, disetujui DPRD, dan keempat, anggaran hanya boleh diambilkan dari APBD murni. Gagalnya megaproyek asrama haji tersebut merupakan kegagalan pembangunan yang terbesar, khususnya dalam lima tahun terakhir.

- Advertisement -

JEMBER, RADARJEMBER.ID – Mimpi besar Pemkab Jember memiliki asrama haji pupus. Bahkan, proyek yang tahap pembangunannya hanya fondasi dan tiang beton itu menjadi saksi bisu atas gagalnya pembangunan. Tiang-tiang pancang yang berdiri tanpa atap seakan membuktikan mentahnya rencana pembangunan. Tak sedikit uang yang terbuang sia-sia di sana.

Proyek asrama haji yang berlokasi di sekitar JSG ini sepertinya juga sudah tak bisa diharapkan. Betapa tidak, prosesnya sedari awal penuh dengan kerahasiaan yang berubah-ubah. Dalam rencana awal, bangunan tiang yang teronggok itu akan dijadikan sebagai pusat embarkasi haji wilayah timur Indonesia. Belakangan, megaproyek itu berubah nama menjadi Gedung Asrama Haji. Bukan itu saja, lika-liku penganggaran juga tak kalah ruwet.

Dalam catatan Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Jember, pagu anggaran pada mulanya mencapai Rp 49,98 miliar dengan harga perkiraan sendiri (HPS). Anggaran yang dialokasikan melalui APBD 2019 oleh Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Cipta Karya (DPRKPCK) itu pun gagal diserap.

Pada APBD Perubahan 2019, rencana pembangunan asrama haji kembali dianggarkan. Nilainya turun menjadi Rp 21,32 miliar. Pada waktu itu, lelang proyek dimenangkan oleh PT Permata Anugerah Yalapersada. Nilai proyek sesuai tawaran Rp 17,79 miliar. Namun, proses pengerjaan pun tak berjalan mulus.

Pada saat itu, Pemkab Jember tidak pernah menyampaikan jika anggaran dilakukan dengan tiga kali penganggaran. Bupati Jember hanya pernah menyampaikan akan dilakukan tiga fase. Di mana pada tahap awal 2019, hanya membangun fondasi serta konstruksi. Sebagian konstruksi lagi dibangun di tahun 2020 dengan rencana anggaran di tahun yang sama. Sementara, tahap ketiga yakni mengisi fasilitas dan interior, serta taman asrama.

Mentahnya rencana dan mangkraknya pembangunan mulai terjadi ketika memasuki tahun 2020. Waktu itu, eksekutif dan legislatif sangat tidak harmonis. Akibatnya, Jember tidak memiliki Perda APBD dan hanya Perkada APBD. Melalui perkada itulah, pemkab juga memasukkan anggaran untuk melanjutkan pembangunan asrama haji.

Siapa sangka, Gubernur Jawa Timur menemukan proses penganggarannya terdapat kejanggalan. Proses anggaran pada megaproyek asrama haji diketahui bukan hanya sekali, tetapi multiyears atau tahun jamak. Bukan hanya itu, kode rekening program kegiatan pun diketahui tidak sama. Hal ini dituangkan Gubernur Khofifah Indar Parawansa melalui surat evaluasi Raperbup Perubahan Penggunaan ABPD 2020.

Dalam surat tersebut, gubernur mengingatkan beberapa hal. Pertama, kontrak proyek multiyears harus dilakukan secara jamak alias bukan per tahun. Kedua, kontrak dibatasi paling akhir hingga jabatan kepala daerah berakhir. Ketiga, disetujui DPRD, dan keempat, anggaran hanya boleh diambilkan dari APBD murni. Gagalnya megaproyek asrama haji tersebut merupakan kegagalan pembangunan yang terbesar, khususnya dalam lima tahun terakhir.

JEMBER, RADARJEMBER.ID – Mimpi besar Pemkab Jember memiliki asrama haji pupus. Bahkan, proyek yang tahap pembangunannya hanya fondasi dan tiang beton itu menjadi saksi bisu atas gagalnya pembangunan. Tiang-tiang pancang yang berdiri tanpa atap seakan membuktikan mentahnya rencana pembangunan. Tak sedikit uang yang terbuang sia-sia di sana.

Proyek asrama haji yang berlokasi di sekitar JSG ini sepertinya juga sudah tak bisa diharapkan. Betapa tidak, prosesnya sedari awal penuh dengan kerahasiaan yang berubah-ubah. Dalam rencana awal, bangunan tiang yang teronggok itu akan dijadikan sebagai pusat embarkasi haji wilayah timur Indonesia. Belakangan, megaproyek itu berubah nama menjadi Gedung Asrama Haji. Bukan itu saja, lika-liku penganggaran juga tak kalah ruwet.

Dalam catatan Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Jember, pagu anggaran pada mulanya mencapai Rp 49,98 miliar dengan harga perkiraan sendiri (HPS). Anggaran yang dialokasikan melalui APBD 2019 oleh Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Cipta Karya (DPRKPCK) itu pun gagal diserap.

Pada APBD Perubahan 2019, rencana pembangunan asrama haji kembali dianggarkan. Nilainya turun menjadi Rp 21,32 miliar. Pada waktu itu, lelang proyek dimenangkan oleh PT Permata Anugerah Yalapersada. Nilai proyek sesuai tawaran Rp 17,79 miliar. Namun, proses pengerjaan pun tak berjalan mulus.

Pada saat itu, Pemkab Jember tidak pernah menyampaikan jika anggaran dilakukan dengan tiga kali penganggaran. Bupati Jember hanya pernah menyampaikan akan dilakukan tiga fase. Di mana pada tahap awal 2019, hanya membangun fondasi serta konstruksi. Sebagian konstruksi lagi dibangun di tahun 2020 dengan rencana anggaran di tahun yang sama. Sementara, tahap ketiga yakni mengisi fasilitas dan interior, serta taman asrama.

Mentahnya rencana dan mangkraknya pembangunan mulai terjadi ketika memasuki tahun 2020. Waktu itu, eksekutif dan legislatif sangat tidak harmonis. Akibatnya, Jember tidak memiliki Perda APBD dan hanya Perkada APBD. Melalui perkada itulah, pemkab juga memasukkan anggaran untuk melanjutkan pembangunan asrama haji.

Siapa sangka, Gubernur Jawa Timur menemukan proses penganggarannya terdapat kejanggalan. Proses anggaran pada megaproyek asrama haji diketahui bukan hanya sekali, tetapi multiyears atau tahun jamak. Bukan hanya itu, kode rekening program kegiatan pun diketahui tidak sama. Hal ini dituangkan Gubernur Khofifah Indar Parawansa melalui surat evaluasi Raperbup Perubahan Penggunaan ABPD 2020.

Dalam surat tersebut, gubernur mengingatkan beberapa hal. Pertama, kontrak proyek multiyears harus dilakukan secara jamak alias bukan per tahun. Kedua, kontrak dibatasi paling akhir hingga jabatan kepala daerah berakhir. Ketiga, disetujui DPRD, dan keempat, anggaran hanya boleh diambilkan dari APBD murni. Gagalnya megaproyek asrama haji tersebut merupakan kegagalan pembangunan yang terbesar, khususnya dalam lima tahun terakhir.

BERITA TERKINI

Wajib Dibaca

/