alexametrics
23.2 C
Jember
Friday, 19 August 2022

Keberlanjutan Proyek Perlu Dikaji Ulang

Mobile_AP_Rectangle 1

Sementara itu, dari sisi penganggaran, pembangunan asrama haji dengan kapasitas besar ini tidak masuk akal jika dilakukan dalam skema proyek tahun tunggal. Selayaknya, Hermanto berkata, proyek ini dilakukan dalam skema proyek tahun jamak alias multiyears. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, pembangunan ini mestinya dalam skema proyek tahun jamak. Pembangunan dibatasi dalam masa jabatan kepala daerah. “Artinya, tidak menyisakan pekerjaan ketika periode kepala daerah habis,” paparnya.

Lebih lanjut, pembangunan tersebut juga wajib mendapatkan persetujuan DPRD dan dianggarkan dalam APBD murni. Bukan Perkada APBD seperti pada 2020 lalu. Tak hanya itu, pembangunannya juga direncanakan bertahap. Mulai dari konstruksi hingga pengerjaannya. Semuanya harus jelas dan terukur progresnya setiap tahun. “Ketentuan tersebut tidak diperhatikan. Dan ini terlalu ambisius. Bisa jadi, proyek ini memang bermasalah, baik dari perencanaan maupun eksekusinya,” duganya.

Dia menambahkan, beragam masalah yang mengiringi duo proyek jumbo itu sepatutnya ditindaklanjuti dengan penyelidikan secara hukum mengenai adanya potensi penyimpangan dan kerugian negara. Pun sama dengan pembangunan gedung empat lantai di RS dr Soebandi. Hermanto menilai, akar masalahnya juga sama. “Di rumah sakit juga terkesan ambisius,” katanya.

Mobile_AP_Rectangle 2

Jika megaproyek ini akan dilanjutkan, Hermanto menyarankan, maka perlu adanya audit konsep pelaksanaan dan perencanaan. Perlu ada tinjauan ulang soal kemanfaatan. Selain itu, relevansi pembangunan nantinya bisa menjadi pertimbangan yang kompleks. Apakah benar-benar dilanjutkan atau tidak. “Jangan sampai APBD banyak, tapi program perencanaannya amburadul,” pungkas Hermanto.

- Advertisement -

Sementara itu, dari sisi penganggaran, pembangunan asrama haji dengan kapasitas besar ini tidak masuk akal jika dilakukan dalam skema proyek tahun tunggal. Selayaknya, Hermanto berkata, proyek ini dilakukan dalam skema proyek tahun jamak alias multiyears. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, pembangunan ini mestinya dalam skema proyek tahun jamak. Pembangunan dibatasi dalam masa jabatan kepala daerah. “Artinya, tidak menyisakan pekerjaan ketika periode kepala daerah habis,” paparnya.

Lebih lanjut, pembangunan tersebut juga wajib mendapatkan persetujuan DPRD dan dianggarkan dalam APBD murni. Bukan Perkada APBD seperti pada 2020 lalu. Tak hanya itu, pembangunannya juga direncanakan bertahap. Mulai dari konstruksi hingga pengerjaannya. Semuanya harus jelas dan terukur progresnya setiap tahun. “Ketentuan tersebut tidak diperhatikan. Dan ini terlalu ambisius. Bisa jadi, proyek ini memang bermasalah, baik dari perencanaan maupun eksekusinya,” duganya.

Dia menambahkan, beragam masalah yang mengiringi duo proyek jumbo itu sepatutnya ditindaklanjuti dengan penyelidikan secara hukum mengenai adanya potensi penyimpangan dan kerugian negara. Pun sama dengan pembangunan gedung empat lantai di RS dr Soebandi. Hermanto menilai, akar masalahnya juga sama. “Di rumah sakit juga terkesan ambisius,” katanya.

Jika megaproyek ini akan dilanjutkan, Hermanto menyarankan, maka perlu adanya audit konsep pelaksanaan dan perencanaan. Perlu ada tinjauan ulang soal kemanfaatan. Selain itu, relevansi pembangunan nantinya bisa menjadi pertimbangan yang kompleks. Apakah benar-benar dilanjutkan atau tidak. “Jangan sampai APBD banyak, tapi program perencanaannya amburadul,” pungkas Hermanto.

Sementara itu, dari sisi penganggaran, pembangunan asrama haji dengan kapasitas besar ini tidak masuk akal jika dilakukan dalam skema proyek tahun tunggal. Selayaknya, Hermanto berkata, proyek ini dilakukan dalam skema proyek tahun jamak alias multiyears. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, pembangunan ini mestinya dalam skema proyek tahun jamak. Pembangunan dibatasi dalam masa jabatan kepala daerah. “Artinya, tidak menyisakan pekerjaan ketika periode kepala daerah habis,” paparnya.

Lebih lanjut, pembangunan tersebut juga wajib mendapatkan persetujuan DPRD dan dianggarkan dalam APBD murni. Bukan Perkada APBD seperti pada 2020 lalu. Tak hanya itu, pembangunannya juga direncanakan bertahap. Mulai dari konstruksi hingga pengerjaannya. Semuanya harus jelas dan terukur progresnya setiap tahun. “Ketentuan tersebut tidak diperhatikan. Dan ini terlalu ambisius. Bisa jadi, proyek ini memang bermasalah, baik dari perencanaan maupun eksekusinya,” duganya.

Dia menambahkan, beragam masalah yang mengiringi duo proyek jumbo itu sepatutnya ditindaklanjuti dengan penyelidikan secara hukum mengenai adanya potensi penyimpangan dan kerugian negara. Pun sama dengan pembangunan gedung empat lantai di RS dr Soebandi. Hermanto menilai, akar masalahnya juga sama. “Di rumah sakit juga terkesan ambisius,” katanya.

Jika megaproyek ini akan dilanjutkan, Hermanto menyarankan, maka perlu adanya audit konsep pelaksanaan dan perencanaan. Perlu ada tinjauan ulang soal kemanfaatan. Selain itu, relevansi pembangunan nantinya bisa menjadi pertimbangan yang kompleks. Apakah benar-benar dilanjutkan atau tidak. “Jangan sampai APBD banyak, tapi program perencanaannya amburadul,” pungkas Hermanto.

BERITA TERKINI

Wajib Dibaca

/