alexametrics
24.4 C
Jember
Sunday, 3 July 2022

Keberlanjutan Proyek Perlu Dikaji Ulang

Mobile_AP_Rectangle 1

JEMBER, RADARJEMBER.ID – Mangkraknya dua megaproyek Pemkab Jember menyisakan tanda tanya. Terlebih, masa kepemimpinan Bupati Jember Faida dan Wakil Bupati Jember Abdul Muqit Arief akan berakhir Februari nanti. Akankah kedua proyek prestisius ini bisa rampung di kepemimpinan selanjutnya?

Pakar kebijakan publik dari Universitas Jember (Unej), Hermanto Rohman mengatakan, mangkraknya dua proyek besar ini didasarkan pada dua hal yang tidak diperhatikan. Kebijakan perencanaan dan penganggaran. “Dari sisi kebijakan, pembangunan ini tidak tepat dari awal,” kata Hermanto.

Dalam konteks perencanaan pembangunan asrama haji, dia menilai, mestinya dilakukan dengan adanya kepastian terkait dengan keberadaan embarkasi haji terdekat. Dalam hal ini, kata Hermanto, pemda tidak bisa memastikan sendiri dan memutuskan secara sepihak. Perencanaannya pun harus bersinergi dengan peran di Kementerian Agama serta otoritas bandara.

Mobile_AP_Rectangle 2

Sebab, seyogianya pendirian asrama haji merupakan kewenangan Kementerian Agama. Biasanya dilalui dengan adanya pembangunan bandara, serta kepastian bandara sebagai bandara embarkasi. “Konteks Jember ini tidak jelas semuanya. Dan ini terlalu dipaksakan. Parahnya, perencanaannya juga amburadul,” imbuh dosen kebijakan publik FISIP Unej itu.

- Advertisement -

JEMBER, RADARJEMBER.ID – Mangkraknya dua megaproyek Pemkab Jember menyisakan tanda tanya. Terlebih, masa kepemimpinan Bupati Jember Faida dan Wakil Bupati Jember Abdul Muqit Arief akan berakhir Februari nanti. Akankah kedua proyek prestisius ini bisa rampung di kepemimpinan selanjutnya?

Pakar kebijakan publik dari Universitas Jember (Unej), Hermanto Rohman mengatakan, mangkraknya dua proyek besar ini didasarkan pada dua hal yang tidak diperhatikan. Kebijakan perencanaan dan penganggaran. “Dari sisi kebijakan, pembangunan ini tidak tepat dari awal,” kata Hermanto.

Dalam konteks perencanaan pembangunan asrama haji, dia menilai, mestinya dilakukan dengan adanya kepastian terkait dengan keberadaan embarkasi haji terdekat. Dalam hal ini, kata Hermanto, pemda tidak bisa memastikan sendiri dan memutuskan secara sepihak. Perencanaannya pun harus bersinergi dengan peran di Kementerian Agama serta otoritas bandara.

Sebab, seyogianya pendirian asrama haji merupakan kewenangan Kementerian Agama. Biasanya dilalui dengan adanya pembangunan bandara, serta kepastian bandara sebagai bandara embarkasi. “Konteks Jember ini tidak jelas semuanya. Dan ini terlalu dipaksakan. Parahnya, perencanaannya juga amburadul,” imbuh dosen kebijakan publik FISIP Unej itu.

JEMBER, RADARJEMBER.ID – Mangkraknya dua megaproyek Pemkab Jember menyisakan tanda tanya. Terlebih, masa kepemimpinan Bupati Jember Faida dan Wakil Bupati Jember Abdul Muqit Arief akan berakhir Februari nanti. Akankah kedua proyek prestisius ini bisa rampung di kepemimpinan selanjutnya?

Pakar kebijakan publik dari Universitas Jember (Unej), Hermanto Rohman mengatakan, mangkraknya dua proyek besar ini didasarkan pada dua hal yang tidak diperhatikan. Kebijakan perencanaan dan penganggaran. “Dari sisi kebijakan, pembangunan ini tidak tepat dari awal,” kata Hermanto.

Dalam konteks perencanaan pembangunan asrama haji, dia menilai, mestinya dilakukan dengan adanya kepastian terkait dengan keberadaan embarkasi haji terdekat. Dalam hal ini, kata Hermanto, pemda tidak bisa memastikan sendiri dan memutuskan secara sepihak. Perencanaannya pun harus bersinergi dengan peran di Kementerian Agama serta otoritas bandara.

Sebab, seyogianya pendirian asrama haji merupakan kewenangan Kementerian Agama. Biasanya dilalui dengan adanya pembangunan bandara, serta kepastian bandara sebagai bandara embarkasi. “Konteks Jember ini tidak jelas semuanya. Dan ini terlalu dipaksakan. Parahnya, perencanaannya juga amburadul,” imbuh dosen kebijakan publik FISIP Unej itu.

BERITA TERKINI

Wajib Dibaca

/