alexametrics
27.6 C
Jember
Monday, 4 July 2022

Eksekusi KSOTK Jadi Syarat Pembahasan RAPBD

Mobile_AP_Rectangle 1

JEMBER, RADARJEMBER.ID – Dalam 20 hari lagi, Rancangan Perda Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten sudah harus disetujui. Jika tidak, maka sanksi siap menunggu. Seperti diketahui, DPRD Jember mensyaratkan pengembalian kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja (KSOTK), sebelum membahas dana besar. Lantas, kapan KSOTK akan dieksekusi dan kapan RAPBD mulai dibahas?

Demi mengetahui dua rencana besar yang disepakati eksekutif dan legislatif pekan lalu, Jawa Pos Radar Jember mengonfirmasinya kepada Plt Bupati Jember KH Abdul Muqit Arief, kemarin (9/11). Namun demikian, belum ada kepaitan terkait eksekusi KSOTK serta pembahasan RAPBD 2020 dan RAPBD 2021.

Pascaacara pembagian sertifikat tanah kepada warga, Kiai Muqit mengaku masih fokus pada pembagian sertifikat. “Jangan dulu, nanti saja ya,” ucapnya sambil tersenyum di Pendapa Wahyawibawagraha. Dengan demikian, belum ada kepastian hari dan tanggal terkait dua hal tersebut.

Mobile_AP_Rectangle 2

Dalam kesempatan rapat tertutup dengan pimpinan DPRD Jember pekan lalu, Plt Bupati Kiai Muqit dan Sekretaris Daerah (Sekda) Mirfano menegaskan akan melakukan pengembalian KSOTK pada pekan ini. Bahkan, pengembalian KSOTK tidak dilakukan secara bertahap, tetapi dilakukan langsung untuk 385 aparatur sipil negara (ASN). Pengembalian KSOTK itu dilakukan sesuai perintah Mendagri dan Gubernur Jatim untuk kembali ke KSOTK 2016.

Wakil Ketua DPRD Jember Ahmad Halim menegaskan, pengembalian KSOTK sudah disepakati oleh pimpinan DPRD dan Plt Bupati Jember. Saat ditanya apakah sudah ada kepastian hari dan tanggal terkait KSOTK, Halim justru meminta agar menyimak kembali keterangan Plt Bupati Jember, yaitu pekan ini.

- Advertisement -

JEMBER, RADARJEMBER.ID – Dalam 20 hari lagi, Rancangan Perda Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten sudah harus disetujui. Jika tidak, maka sanksi siap menunggu. Seperti diketahui, DPRD Jember mensyaratkan pengembalian kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja (KSOTK), sebelum membahas dana besar. Lantas, kapan KSOTK akan dieksekusi dan kapan RAPBD mulai dibahas?

Demi mengetahui dua rencana besar yang disepakati eksekutif dan legislatif pekan lalu, Jawa Pos Radar Jember mengonfirmasinya kepada Plt Bupati Jember KH Abdul Muqit Arief, kemarin (9/11). Namun demikian, belum ada kepaitan terkait eksekusi KSOTK serta pembahasan RAPBD 2020 dan RAPBD 2021.

Pascaacara pembagian sertifikat tanah kepada warga, Kiai Muqit mengaku masih fokus pada pembagian sertifikat. “Jangan dulu, nanti saja ya,” ucapnya sambil tersenyum di Pendapa Wahyawibawagraha. Dengan demikian, belum ada kepastian hari dan tanggal terkait dua hal tersebut.

Dalam kesempatan rapat tertutup dengan pimpinan DPRD Jember pekan lalu, Plt Bupati Kiai Muqit dan Sekretaris Daerah (Sekda) Mirfano menegaskan akan melakukan pengembalian KSOTK pada pekan ini. Bahkan, pengembalian KSOTK tidak dilakukan secara bertahap, tetapi dilakukan langsung untuk 385 aparatur sipil negara (ASN). Pengembalian KSOTK itu dilakukan sesuai perintah Mendagri dan Gubernur Jatim untuk kembali ke KSOTK 2016.

Wakil Ketua DPRD Jember Ahmad Halim menegaskan, pengembalian KSOTK sudah disepakati oleh pimpinan DPRD dan Plt Bupati Jember. Saat ditanya apakah sudah ada kepastian hari dan tanggal terkait KSOTK, Halim justru meminta agar menyimak kembali keterangan Plt Bupati Jember, yaitu pekan ini.

JEMBER, RADARJEMBER.ID – Dalam 20 hari lagi, Rancangan Perda Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten sudah harus disetujui. Jika tidak, maka sanksi siap menunggu. Seperti diketahui, DPRD Jember mensyaratkan pengembalian kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja (KSOTK), sebelum membahas dana besar. Lantas, kapan KSOTK akan dieksekusi dan kapan RAPBD mulai dibahas?

Demi mengetahui dua rencana besar yang disepakati eksekutif dan legislatif pekan lalu, Jawa Pos Radar Jember mengonfirmasinya kepada Plt Bupati Jember KH Abdul Muqit Arief, kemarin (9/11). Namun demikian, belum ada kepaitan terkait eksekusi KSOTK serta pembahasan RAPBD 2020 dan RAPBD 2021.

Pascaacara pembagian sertifikat tanah kepada warga, Kiai Muqit mengaku masih fokus pada pembagian sertifikat. “Jangan dulu, nanti saja ya,” ucapnya sambil tersenyum di Pendapa Wahyawibawagraha. Dengan demikian, belum ada kepastian hari dan tanggal terkait dua hal tersebut.

Dalam kesempatan rapat tertutup dengan pimpinan DPRD Jember pekan lalu, Plt Bupati Kiai Muqit dan Sekretaris Daerah (Sekda) Mirfano menegaskan akan melakukan pengembalian KSOTK pada pekan ini. Bahkan, pengembalian KSOTK tidak dilakukan secara bertahap, tetapi dilakukan langsung untuk 385 aparatur sipil negara (ASN). Pengembalian KSOTK itu dilakukan sesuai perintah Mendagri dan Gubernur Jatim untuk kembali ke KSOTK 2016.

Wakil Ketua DPRD Jember Ahmad Halim menegaskan, pengembalian KSOTK sudah disepakati oleh pimpinan DPRD dan Plt Bupati Jember. Saat ditanya apakah sudah ada kepastian hari dan tanggal terkait KSOTK, Halim justru meminta agar menyimak kembali keterangan Plt Bupati Jember, yaitu pekan ini.

BERITA TERKINI

Wajib Dibaca

/