alexametrics
29.2 C
Jember
Friday, 1 July 2022

Waspadai Perbudakan Modern

Mobile_AP_Rectangle 1

JEMBER, RADARJEMBER.ID – Produk Undang-Undang (UU) Omnibus Law yang disahkan pada 5 Oktober lalu dinilai menjadi cerminan pemerintahan yang bobrok. Hal itu disampaikan massa yang turun aksi di DPRD Jember, siang kemarin (9/10). Bahkan massa menilai, UU Cipta Kerja itu merupakan hasil persekongkolan jahat antara pemerintah, DPR, dan para cukong.

Aksi demonstrasi yang dilakukan elemen buruh di Jember ini merupakan unjuk rasa lanjutan yang menolak pengesahan UU Omnibus Law Cipta Kerja. Sehari sebelumnya, elemen gabungan dari kelompok masyarakat sipil dan mahasiswa juga melakukan aksi serupa. Demonstran menganggap, pemerintah dan DPR membuat UU itu bukan demi kesejahteraan, tapi justru untuk memperbudak rakyat. Sebab, dalih pemerintah yang ingin memangkas perizinan untuk menarik investasi, justru mengebiri hak-hak pekerja.

“Dalam penerapan UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan saja, adanya Disnaker kabupaten, Disnaker provinsi, pengawas, dan Kementerian Ketenagakerjaan, seperti tidak ada perannya. Apalagi ini Omnibus Law yang penuh rekayasa,” kata Umar Farouq, Ketua Sarbumusi Jember.

Mobile_AP_Rectangle 2

Menurutnya, dengan melihat hasil produk UU Omnibus Law, maka bentuk persekongkolan jahat pemerintah dan DPR bisa dilihat. Urusan kontrak kerja, outsourcing, cuti, upah per jam, serta tentang pesangon, menurutnya lebih buruk daripada UU 13/2003. “Apalagi, dalam omnibus law sudah tidak ada lagi sanksi pidana kepada pengusaha,” tuturnya.

Imam Taufiq, Ketua Rumah Aspirasi Jember, menyampaikan, terbitnya UU Omnibus Law sama sekali tidak menyerap aspirasi buruh. UU tersebut mengancam rusaknya lingkungan dan berpotensi menjadi praktik perbudakan modern. “Kami tegas menolak omnibus law,” ungkapnya, ketika aksi.

- Advertisement -

JEMBER, RADARJEMBER.ID – Produk Undang-Undang (UU) Omnibus Law yang disahkan pada 5 Oktober lalu dinilai menjadi cerminan pemerintahan yang bobrok. Hal itu disampaikan massa yang turun aksi di DPRD Jember, siang kemarin (9/10). Bahkan massa menilai, UU Cipta Kerja itu merupakan hasil persekongkolan jahat antara pemerintah, DPR, dan para cukong.

Aksi demonstrasi yang dilakukan elemen buruh di Jember ini merupakan unjuk rasa lanjutan yang menolak pengesahan UU Omnibus Law Cipta Kerja. Sehari sebelumnya, elemen gabungan dari kelompok masyarakat sipil dan mahasiswa juga melakukan aksi serupa. Demonstran menganggap, pemerintah dan DPR membuat UU itu bukan demi kesejahteraan, tapi justru untuk memperbudak rakyat. Sebab, dalih pemerintah yang ingin memangkas perizinan untuk menarik investasi, justru mengebiri hak-hak pekerja.

“Dalam penerapan UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan saja, adanya Disnaker kabupaten, Disnaker provinsi, pengawas, dan Kementerian Ketenagakerjaan, seperti tidak ada perannya. Apalagi ini Omnibus Law yang penuh rekayasa,” kata Umar Farouq, Ketua Sarbumusi Jember.

Menurutnya, dengan melihat hasil produk UU Omnibus Law, maka bentuk persekongkolan jahat pemerintah dan DPR bisa dilihat. Urusan kontrak kerja, outsourcing, cuti, upah per jam, serta tentang pesangon, menurutnya lebih buruk daripada UU 13/2003. “Apalagi, dalam omnibus law sudah tidak ada lagi sanksi pidana kepada pengusaha,” tuturnya.

Imam Taufiq, Ketua Rumah Aspirasi Jember, menyampaikan, terbitnya UU Omnibus Law sama sekali tidak menyerap aspirasi buruh. UU tersebut mengancam rusaknya lingkungan dan berpotensi menjadi praktik perbudakan modern. “Kami tegas menolak omnibus law,” ungkapnya, ketika aksi.

JEMBER, RADARJEMBER.ID – Produk Undang-Undang (UU) Omnibus Law yang disahkan pada 5 Oktober lalu dinilai menjadi cerminan pemerintahan yang bobrok. Hal itu disampaikan massa yang turun aksi di DPRD Jember, siang kemarin (9/10). Bahkan massa menilai, UU Cipta Kerja itu merupakan hasil persekongkolan jahat antara pemerintah, DPR, dan para cukong.

Aksi demonstrasi yang dilakukan elemen buruh di Jember ini merupakan unjuk rasa lanjutan yang menolak pengesahan UU Omnibus Law Cipta Kerja. Sehari sebelumnya, elemen gabungan dari kelompok masyarakat sipil dan mahasiswa juga melakukan aksi serupa. Demonstran menganggap, pemerintah dan DPR membuat UU itu bukan demi kesejahteraan, tapi justru untuk memperbudak rakyat. Sebab, dalih pemerintah yang ingin memangkas perizinan untuk menarik investasi, justru mengebiri hak-hak pekerja.

“Dalam penerapan UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan saja, adanya Disnaker kabupaten, Disnaker provinsi, pengawas, dan Kementerian Ketenagakerjaan, seperti tidak ada perannya. Apalagi ini Omnibus Law yang penuh rekayasa,” kata Umar Farouq, Ketua Sarbumusi Jember.

Menurutnya, dengan melihat hasil produk UU Omnibus Law, maka bentuk persekongkolan jahat pemerintah dan DPR bisa dilihat. Urusan kontrak kerja, outsourcing, cuti, upah per jam, serta tentang pesangon, menurutnya lebih buruk daripada UU 13/2003. “Apalagi, dalam omnibus law sudah tidak ada lagi sanksi pidana kepada pengusaha,” tuturnya.

Imam Taufiq, Ketua Rumah Aspirasi Jember, menyampaikan, terbitnya UU Omnibus Law sama sekali tidak menyerap aspirasi buruh. UU tersebut mengancam rusaknya lingkungan dan berpotensi menjadi praktik perbudakan modern. “Kami tegas menolak omnibus law,” ungkapnya, ketika aksi.

BERITA TERKINI

Wajib Dibaca

/