alexametrics
30.4 C
Jember
Monday, 15 August 2022

Ancam Demokratisasi Penyiaran

Mobile_AP_Rectangle 1

JEMBER, RADARJEMBER.ID – Pengesahan Undang-Undang (UU) Omnibus Law Cipta Kerja rupanya tak hanya mendapat penolakan kelompok buruh, tapi juga elemen jurnalis. Sebab, regulasi itu juga dinilai mengancam demokratisasi penyiaran yang sebelumnya telah diatur dalam UU Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran.

Koordinator aksi dari Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Jember Faizin Adi menyatakan, omnibus law membolehkan dunia penyiaran bersiaran secara nasional, sesuatu yang dianggap melanggar oleh UU 32/2002. Padahal, kata dia, larangan siaran nasional itu justru mendorong semangat demokratisasi penyiaran dengan memberi ruang pada budaya dan ekonomi lokal agar berkembang.

Adi menyebut, omnibus law memberi kewenangan besar kepada pemerintah untuk mengatur penyiaran. Apalagi, Pasal 34 UU 32/2002 yang mengatur peran Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) dalam proses perizinan penyiaran telah dihilangkan. “Dihapusnya pasal tersebut juga menghilangkan ketentuan batasan waktu perizinan penyiaran. Yaitu 10 tahun untuk televisi dan 5 tahun untuk radio. Selain itu, larangan izin penyiaran juga dipindahtangankan ke pihak lain. Ini jelas mengancam demokratisasi penyiaran di daerah,” ujarnya.

Mobile_AP_Rectangle 2

Oleh karena itu, Adi menyatakan, sejak awal pihaknya sudah menentang RUU Omnibus Law sebelum disahkan oleh DPR RI menjadi UU. Sebab, pihaknya menganggap, regulasi tersebut tak hanya bermasalah secara substansi, tapi juga cacat prosedural. “Kami menilai, UU ini akan mematikan iklim penyiaran yang sejak lama sudah dibangun Indonesia pascareformasi,” katanya.

Ketentuan penting lain yang diubah omnibus law, Adi menegaskan, adalah diberikannya wewenang migrasi digital sepenuhnya kepada pemerintah. Padahal, kata dia, migrasi digital bukan hanya semata alih teknologi, tapi juga perubahan tata kelola penyiaran yang selayaknya diatur negara pada tingkat UU, bukan di peraturan pemerintah (PP). “Kami mengecam pengesahan UU ini. Dan menuntut pemerintah mencabut atau membatalkannya,” jelasnya.

Di sisi lain, sebagai bagian dari buruh, jurnalis juga harus bersikap terkait revisi pasal-pasal dalam UU Ketenagakerjaan yang justru mengancam kesejahteraan dan mengebiri hak-hak pekerja. Di antaranya, pasal tentang pengupahan, ketentuan pemutusan hubungan kerja, ketentuan libur dan cuti, serta pekerja kontrak.

- Advertisement -

JEMBER, RADARJEMBER.ID – Pengesahan Undang-Undang (UU) Omnibus Law Cipta Kerja rupanya tak hanya mendapat penolakan kelompok buruh, tapi juga elemen jurnalis. Sebab, regulasi itu juga dinilai mengancam demokratisasi penyiaran yang sebelumnya telah diatur dalam UU Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran.

Koordinator aksi dari Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Jember Faizin Adi menyatakan, omnibus law membolehkan dunia penyiaran bersiaran secara nasional, sesuatu yang dianggap melanggar oleh UU 32/2002. Padahal, kata dia, larangan siaran nasional itu justru mendorong semangat demokratisasi penyiaran dengan memberi ruang pada budaya dan ekonomi lokal agar berkembang.

Adi menyebut, omnibus law memberi kewenangan besar kepada pemerintah untuk mengatur penyiaran. Apalagi, Pasal 34 UU 32/2002 yang mengatur peran Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) dalam proses perizinan penyiaran telah dihilangkan. “Dihapusnya pasal tersebut juga menghilangkan ketentuan batasan waktu perizinan penyiaran. Yaitu 10 tahun untuk televisi dan 5 tahun untuk radio. Selain itu, larangan izin penyiaran juga dipindahtangankan ke pihak lain. Ini jelas mengancam demokratisasi penyiaran di daerah,” ujarnya.

Oleh karena itu, Adi menyatakan, sejak awal pihaknya sudah menentang RUU Omnibus Law sebelum disahkan oleh DPR RI menjadi UU. Sebab, pihaknya menganggap, regulasi tersebut tak hanya bermasalah secara substansi, tapi juga cacat prosedural. “Kami menilai, UU ini akan mematikan iklim penyiaran yang sejak lama sudah dibangun Indonesia pascareformasi,” katanya.

Ketentuan penting lain yang diubah omnibus law, Adi menegaskan, adalah diberikannya wewenang migrasi digital sepenuhnya kepada pemerintah. Padahal, kata dia, migrasi digital bukan hanya semata alih teknologi, tapi juga perubahan tata kelola penyiaran yang selayaknya diatur negara pada tingkat UU, bukan di peraturan pemerintah (PP). “Kami mengecam pengesahan UU ini. Dan menuntut pemerintah mencabut atau membatalkannya,” jelasnya.

Di sisi lain, sebagai bagian dari buruh, jurnalis juga harus bersikap terkait revisi pasal-pasal dalam UU Ketenagakerjaan yang justru mengancam kesejahteraan dan mengebiri hak-hak pekerja. Di antaranya, pasal tentang pengupahan, ketentuan pemutusan hubungan kerja, ketentuan libur dan cuti, serta pekerja kontrak.

JEMBER, RADARJEMBER.ID – Pengesahan Undang-Undang (UU) Omnibus Law Cipta Kerja rupanya tak hanya mendapat penolakan kelompok buruh, tapi juga elemen jurnalis. Sebab, regulasi itu juga dinilai mengancam demokratisasi penyiaran yang sebelumnya telah diatur dalam UU Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran.

Koordinator aksi dari Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Jember Faizin Adi menyatakan, omnibus law membolehkan dunia penyiaran bersiaran secara nasional, sesuatu yang dianggap melanggar oleh UU 32/2002. Padahal, kata dia, larangan siaran nasional itu justru mendorong semangat demokratisasi penyiaran dengan memberi ruang pada budaya dan ekonomi lokal agar berkembang.

Adi menyebut, omnibus law memberi kewenangan besar kepada pemerintah untuk mengatur penyiaran. Apalagi, Pasal 34 UU 32/2002 yang mengatur peran Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) dalam proses perizinan penyiaran telah dihilangkan. “Dihapusnya pasal tersebut juga menghilangkan ketentuan batasan waktu perizinan penyiaran. Yaitu 10 tahun untuk televisi dan 5 tahun untuk radio. Selain itu, larangan izin penyiaran juga dipindahtangankan ke pihak lain. Ini jelas mengancam demokratisasi penyiaran di daerah,” ujarnya.

Oleh karena itu, Adi menyatakan, sejak awal pihaknya sudah menentang RUU Omnibus Law sebelum disahkan oleh DPR RI menjadi UU. Sebab, pihaknya menganggap, regulasi tersebut tak hanya bermasalah secara substansi, tapi juga cacat prosedural. “Kami menilai, UU ini akan mematikan iklim penyiaran yang sejak lama sudah dibangun Indonesia pascareformasi,” katanya.

Ketentuan penting lain yang diubah omnibus law, Adi menegaskan, adalah diberikannya wewenang migrasi digital sepenuhnya kepada pemerintah. Padahal, kata dia, migrasi digital bukan hanya semata alih teknologi, tapi juga perubahan tata kelola penyiaran yang selayaknya diatur negara pada tingkat UU, bukan di peraturan pemerintah (PP). “Kami mengecam pengesahan UU ini. Dan menuntut pemerintah mencabut atau membatalkannya,” jelasnya.

Di sisi lain, sebagai bagian dari buruh, jurnalis juga harus bersikap terkait revisi pasal-pasal dalam UU Ketenagakerjaan yang justru mengancam kesejahteraan dan mengebiri hak-hak pekerja. Di antaranya, pasal tentang pengupahan, ketentuan pemutusan hubungan kerja, ketentuan libur dan cuti, serta pekerja kontrak.

BERITA TERKINI

Wajib Dibaca

/