alexametrics
28.7 C
Jember
Monday, 16 May 2022

Dukung Dispendukcapil Tingkatkan Pelayanan Tanpa Pungli

Mobile_AP_Rectangle 1

SUMBERSARI, RADARJEMBER.ID – Satu per satu peserta yang terdiri atas kepala seksi pelayanan umum, operator pendaftaran penduduk, dan operator pencatatan sipil kecamatan se-Kabupaten Jember itu menjalani tes swab antigen lebih dulu sebelum memasuki salah satu ruangan Hotel Royal, Jalan Karimata, Kecamatan Sumbersari Jember, kemarin (9/9). Para petugas tersebut dikumpulkan guna mendapatkan pembinaan terkait peningkatan kapasitas administrasi kependudukan dan pencatatan sipil (admindukcapil) Jember.

Plt Kabid Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Timur Mudji Santoso menerangkan bahwa dokumentasi kependudukan meliputi biodata penduduk, KK, e-KTP, KIA, akta, dan surat keterangan.

Mewakili Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Kadispendukcapil) Kabupaten Jember Isnaini Dwi Susanti, pihaknya menyebutkan bahwa sosialisasi ini dapat membuat para petugas Jember  mampu menjamah rumah-rumah di setiap pelosok. Mengingat, banyak cara yang bisa dilakukan pemerintah Jember agar bisa datang di depan pintu rumah masyarakat. Dengan begitu, benar-benar sebagai bentuk adanya pendekatan negara kepada masyarakat.

Mobile_AP_Rectangle 2

Lebih lanjut, Mudji menambahkan bahwa prinsip pelayanan mencakup beberapa hal seperti kesederhanaan, kejelasan, kepastian waktu, akurasi, keamanan, tanggung jawab, kelengkapan sarana dan prasarana, kemudahan akses, kedisiplinan kesopanan dan keramahan, serta kenyamanan.

Peningkatan pelayanan tersebut dimaksudkan untuk memberikan kepuasan masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari pemberi layanan sesuai harapan dan kebutuhan masyarakat. Tujuannya untuk mendorong terwujudnya penyelenggaraan pelayanan publik yang prima di bidang administrasi kependudukan. “Sebelumnya, saya mengucapkan terima kasih karena sudah menjadi ujung tombak dukcapil,” ucapnya kepada puluhan peserta itu.

Berdasar mekanisme pencatatan dan penerbitan dokumen kependudukan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Adminduk, dia menegaskan bahwa penekanannya pada pengurusan dan penerbitan dokumen kependudukan tidak dipungut biaya. “Jadi, jangan sampai ada pungli di Kabupaten Jember. Khususnya penerbitan NIK untuk warganegara asing yang ilegal. Jangan sampai terjadi, harus sesuai prosedur,” tegasnya.

- Advertisement -

SUMBERSARI, RADARJEMBER.ID – Satu per satu peserta yang terdiri atas kepala seksi pelayanan umum, operator pendaftaran penduduk, dan operator pencatatan sipil kecamatan se-Kabupaten Jember itu menjalani tes swab antigen lebih dulu sebelum memasuki salah satu ruangan Hotel Royal, Jalan Karimata, Kecamatan Sumbersari Jember, kemarin (9/9). Para petugas tersebut dikumpulkan guna mendapatkan pembinaan terkait peningkatan kapasitas administrasi kependudukan dan pencatatan sipil (admindukcapil) Jember.

Plt Kabid Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Timur Mudji Santoso menerangkan bahwa dokumentasi kependudukan meliputi biodata penduduk, KK, e-KTP, KIA, akta, dan surat keterangan.

Mewakili Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Kadispendukcapil) Kabupaten Jember Isnaini Dwi Susanti, pihaknya menyebutkan bahwa sosialisasi ini dapat membuat para petugas Jember  mampu menjamah rumah-rumah di setiap pelosok. Mengingat, banyak cara yang bisa dilakukan pemerintah Jember agar bisa datang di depan pintu rumah masyarakat. Dengan begitu, benar-benar sebagai bentuk adanya pendekatan negara kepada masyarakat.

Lebih lanjut, Mudji menambahkan bahwa prinsip pelayanan mencakup beberapa hal seperti kesederhanaan, kejelasan, kepastian waktu, akurasi, keamanan, tanggung jawab, kelengkapan sarana dan prasarana, kemudahan akses, kedisiplinan kesopanan dan keramahan, serta kenyamanan.

Peningkatan pelayanan tersebut dimaksudkan untuk memberikan kepuasan masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari pemberi layanan sesuai harapan dan kebutuhan masyarakat. Tujuannya untuk mendorong terwujudnya penyelenggaraan pelayanan publik yang prima di bidang administrasi kependudukan. “Sebelumnya, saya mengucapkan terima kasih karena sudah menjadi ujung tombak dukcapil,” ucapnya kepada puluhan peserta itu.

Berdasar mekanisme pencatatan dan penerbitan dokumen kependudukan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Adminduk, dia menegaskan bahwa penekanannya pada pengurusan dan penerbitan dokumen kependudukan tidak dipungut biaya. “Jadi, jangan sampai ada pungli di Kabupaten Jember. Khususnya penerbitan NIK untuk warganegara asing yang ilegal. Jangan sampai terjadi, harus sesuai prosedur,” tegasnya.

SUMBERSARI, RADARJEMBER.ID – Satu per satu peserta yang terdiri atas kepala seksi pelayanan umum, operator pendaftaran penduduk, dan operator pencatatan sipil kecamatan se-Kabupaten Jember itu menjalani tes swab antigen lebih dulu sebelum memasuki salah satu ruangan Hotel Royal, Jalan Karimata, Kecamatan Sumbersari Jember, kemarin (9/9). Para petugas tersebut dikumpulkan guna mendapatkan pembinaan terkait peningkatan kapasitas administrasi kependudukan dan pencatatan sipil (admindukcapil) Jember.

Plt Kabid Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Timur Mudji Santoso menerangkan bahwa dokumentasi kependudukan meliputi biodata penduduk, KK, e-KTP, KIA, akta, dan surat keterangan.

Mewakili Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Kadispendukcapil) Kabupaten Jember Isnaini Dwi Susanti, pihaknya menyebutkan bahwa sosialisasi ini dapat membuat para petugas Jember  mampu menjamah rumah-rumah di setiap pelosok. Mengingat, banyak cara yang bisa dilakukan pemerintah Jember agar bisa datang di depan pintu rumah masyarakat. Dengan begitu, benar-benar sebagai bentuk adanya pendekatan negara kepada masyarakat.

Lebih lanjut, Mudji menambahkan bahwa prinsip pelayanan mencakup beberapa hal seperti kesederhanaan, kejelasan, kepastian waktu, akurasi, keamanan, tanggung jawab, kelengkapan sarana dan prasarana, kemudahan akses, kedisiplinan kesopanan dan keramahan, serta kenyamanan.

Peningkatan pelayanan tersebut dimaksudkan untuk memberikan kepuasan masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari pemberi layanan sesuai harapan dan kebutuhan masyarakat. Tujuannya untuk mendorong terwujudnya penyelenggaraan pelayanan publik yang prima di bidang administrasi kependudukan. “Sebelumnya, saya mengucapkan terima kasih karena sudah menjadi ujung tombak dukcapil,” ucapnya kepada puluhan peserta itu.

Berdasar mekanisme pencatatan dan penerbitan dokumen kependudukan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Adminduk, dia menegaskan bahwa penekanannya pada pengurusan dan penerbitan dokumen kependudukan tidak dipungut biaya. “Jadi, jangan sampai ada pungli di Kabupaten Jember. Khususnya penerbitan NIK untuk warganegara asing yang ilegal. Jangan sampai terjadi, harus sesuai prosedur,” tegasnya.

BERITA TERKINI

Wajib Dibaca

/