alexametrics
23.2 C
Jember
Thursday, 18 August 2022

Tak Terpengaruh Masa Kampanye

Mobile_AP_Rectangle 1

KPK memastikan proses hukum di KPK tidak akan terpengaruh oleh ingar bingar proses politik. “KPK sekarang ini tidak akan menunda proses hukum terhadap perkara siapa pun. Termasuk terhadap perkara yang diduga melibatkan para calon kepala daerah,” tegas Ali melalui pesan singkat WhatsApp kepada Jawa Pos Radar Jember, kemarin.

Lebih jauh, Ali menambahkan, proses hukum di KPK sangatlah ketat. Mulai dari syarat dan prosedur penetapan tersangka, penahanan, hingga melalui proses yang terukur. “Itu semua berdasarkan kecukupan alat bukti dan hukum acara yang berlaku,” imbuh Ali.

Menurut Ali, KPK mendorong masyarakat agar nantinya lebih selektif menentukan calon kepala daerah. Selain itu, beberapa program pencegahan terkait pilkada sudah disiapkan KPK. “Antara lain pembekalan untuk calon kepala daerah, penyelenggara dan edukasi kepada para pemilih nantinya,” tutur Ali.

Mobile_AP_Rectangle 2

Beberapa bulan lalu, KPK memang sempat menyelidiki beberapa dugaan kasus korupsi di Jember. Mulai dari dugaan korupsi suap Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) yang merupakan program bupati dan menyeret salah satu mantan tim sukses bupati Jember menjadi saksi. Serta memanggil seorang pemilik toko bangunan ke Gedung Merah Putih KPK di Jakarta dengan status sebagai saksi. Hingga, menyoroti pengadaan pelampung bagi nelayan yang ditempeli foto bupati dan wakil bupati pada 2019 lalu.

- Advertisement -

KPK memastikan proses hukum di KPK tidak akan terpengaruh oleh ingar bingar proses politik. “KPK sekarang ini tidak akan menunda proses hukum terhadap perkara siapa pun. Termasuk terhadap perkara yang diduga melibatkan para calon kepala daerah,” tegas Ali melalui pesan singkat WhatsApp kepada Jawa Pos Radar Jember, kemarin.

Lebih jauh, Ali menambahkan, proses hukum di KPK sangatlah ketat. Mulai dari syarat dan prosedur penetapan tersangka, penahanan, hingga melalui proses yang terukur. “Itu semua berdasarkan kecukupan alat bukti dan hukum acara yang berlaku,” imbuh Ali.

Menurut Ali, KPK mendorong masyarakat agar nantinya lebih selektif menentukan calon kepala daerah. Selain itu, beberapa program pencegahan terkait pilkada sudah disiapkan KPK. “Antara lain pembekalan untuk calon kepala daerah, penyelenggara dan edukasi kepada para pemilih nantinya,” tutur Ali.

Beberapa bulan lalu, KPK memang sempat menyelidiki beberapa dugaan kasus korupsi di Jember. Mulai dari dugaan korupsi suap Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) yang merupakan program bupati dan menyeret salah satu mantan tim sukses bupati Jember menjadi saksi. Serta memanggil seorang pemilik toko bangunan ke Gedung Merah Putih KPK di Jakarta dengan status sebagai saksi. Hingga, menyoroti pengadaan pelampung bagi nelayan yang ditempeli foto bupati dan wakil bupati pada 2019 lalu.

KPK memastikan proses hukum di KPK tidak akan terpengaruh oleh ingar bingar proses politik. “KPK sekarang ini tidak akan menunda proses hukum terhadap perkara siapa pun. Termasuk terhadap perkara yang diduga melibatkan para calon kepala daerah,” tegas Ali melalui pesan singkat WhatsApp kepada Jawa Pos Radar Jember, kemarin.

Lebih jauh, Ali menambahkan, proses hukum di KPK sangatlah ketat. Mulai dari syarat dan prosedur penetapan tersangka, penahanan, hingga melalui proses yang terukur. “Itu semua berdasarkan kecukupan alat bukti dan hukum acara yang berlaku,” imbuh Ali.

Menurut Ali, KPK mendorong masyarakat agar nantinya lebih selektif menentukan calon kepala daerah. Selain itu, beberapa program pencegahan terkait pilkada sudah disiapkan KPK. “Antara lain pembekalan untuk calon kepala daerah, penyelenggara dan edukasi kepada para pemilih nantinya,” tutur Ali.

Beberapa bulan lalu, KPK memang sempat menyelidiki beberapa dugaan kasus korupsi di Jember. Mulai dari dugaan korupsi suap Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) yang merupakan program bupati dan menyeret salah satu mantan tim sukses bupati Jember menjadi saksi. Serta memanggil seorang pemilik toko bangunan ke Gedung Merah Putih KPK di Jakarta dengan status sebagai saksi. Hingga, menyoroti pengadaan pelampung bagi nelayan yang ditempeli foto bupati dan wakil bupati pada 2019 lalu.

BERITA TERKINI

Wajib Dibaca

/