alexametrics
29.6 C
Jember
Saturday, 20 August 2022

Faida: Sanksi Gubernur Itu Resiko Politik

Mobile_AP_Rectangle 1

JEMBER, RADARJEMBER.ID – Sanksi Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa yang berupa administrasi kepada Bupati Jember dr Hj FaidaMMR, kini tengah ramai diperbincangkan orang. Akibat sanksi tersebut, orang nomor satu di Kota Pandhalungan itu terpaksa harus kehilangan hak keuangan sampai masa akhir jabatan sebagai bupati.

Hak itu meliputi gaji pokok, tunjangan jabatan, tunjangan lain, honorarium dan hak keuangan lain. Seperti termaktub di peraturan perundang-undangan. Sanksi tersebut mulai berlaku 2 September 2020. “Sanksi Gubernur merupakan resiko politik di tahun politik sebagai seorang bupati. Karena itu sebagai pemimpin, resiko tersebut harus diterima,” ungkap Faida usai mengikuti video konferensi, Kamis (10/9).

- Advertisement -

JEMBER, RADARJEMBER.ID – Sanksi Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa yang berupa administrasi kepada Bupati Jember dr Hj FaidaMMR, kini tengah ramai diperbincangkan orang. Akibat sanksi tersebut, orang nomor satu di Kota Pandhalungan itu terpaksa harus kehilangan hak keuangan sampai masa akhir jabatan sebagai bupati.

Hak itu meliputi gaji pokok, tunjangan jabatan, tunjangan lain, honorarium dan hak keuangan lain. Seperti termaktub di peraturan perundang-undangan. Sanksi tersebut mulai berlaku 2 September 2020. “Sanksi Gubernur merupakan resiko politik di tahun politik sebagai seorang bupati. Karena itu sebagai pemimpin, resiko tersebut harus diterima,” ungkap Faida usai mengikuti video konferensi, Kamis (10/9).

JEMBER, RADARJEMBER.ID – Sanksi Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa yang berupa administrasi kepada Bupati Jember dr Hj FaidaMMR, kini tengah ramai diperbincangkan orang. Akibat sanksi tersebut, orang nomor satu di Kota Pandhalungan itu terpaksa harus kehilangan hak keuangan sampai masa akhir jabatan sebagai bupati.

Hak itu meliputi gaji pokok, tunjangan jabatan, tunjangan lain, honorarium dan hak keuangan lain. Seperti termaktub di peraturan perundang-undangan. Sanksi tersebut mulai berlaku 2 September 2020. “Sanksi Gubernur merupakan resiko politik di tahun politik sebagai seorang bupati. Karena itu sebagai pemimpin, resiko tersebut harus diterima,” ungkap Faida usai mengikuti video konferensi, Kamis (10/9).

BERITA TERKINI

Wajib Dibaca

/