alexametrics
26.5 C
Jember
Sunday, 25 September 2022

Pertegas Status Lahan, Cegah Konflik Pembakaran Rumah di Silo

Mobile_AP_Rectangle 1

GARAHAN, Radar Jember – Konflik pembakaran sejumlah rumah dan kendaraan milik warga Desa Mulyorejo yang dilatarbelakangi oleh aksi premanisme. Sebab, premanisme itu muncul karena tidak ada administrasi yang jelas mengenai hak untuk mengelola lahan milik Perhutani. Seperti lahan yang dikelola oleh warga Desa Mulyorejo, sehingga dimanfaatkan oleh oknum untuk menarik upeti dari hasil panen.

BACA JUGA : KPK Gledah Plaza Summarecon Bekasi Amankan Bukti Dugaan Suap IMB

Lahan seluas 4.100 hektare di Desa Mulyorejo adalah milik Perhutani, yang telah lama dikelola oleh warga setempat. Dalam regulasinya, pengelolaan lahan milik Perhutani oleh warga lokal jelas diperbolehkan. Namun, tidak boleh sampai menguasai tanah. Mereka diberikan kebebasan untuk menggarap lahan tersebut agar menjadi mata pencarian. Dengan syarat, aturan administrasinya harus dipenuhi. Namun, hal itu tidak dilakukan di lahan Perhutani yang berada di Desa Mulyorejo.

Mobile_AP_Rectangle 2

Waka Adm Perhutani Jember Indra Agustiana mengatakan, sejak dulu warga Desa Mulyorejo telah mengelola lahan tersebut. Statusnya tetap milik Perhutani, namun sudah dianggap milik warga setempat, karena saking lamanya mengelola lahan tersebut. “Sebagian memang tidak memenuhi surat izin pengelolaan. Padahal sebelumnya kami sudah membuat surat kerja sama dengan pihak desa,” katanya.

Padahal, aturan yang benar, ketika lahan Perhutani dikelola oleh warga, harus ada sharing atau pembagian hasil usaha. Pengelola lahan mendapat 70 persen, sedangkan 30 persennya masuk Perhutani. Namun, informasi tersebut seperti tidak sampai ke petani. Akibatnya, dimanfaatkan oleh oknum tidak bertanggung jawab untuk menarik upeti atau mengambil hasil panen.

“Kami ingin ke depannya dipetakan lebih jelas hak pengelolaan tersebut, beserta administrasinya lengkap, sehingga mereka bisa aman mengelola lahan tersebut,” imbuhnya. Bahkan, dengan legalitas tersebut, tidak ada lagi orang yang menawarkan jasa keamanan atau yang lainnya.

Berkaitan dengan itu, konflik tersebut tentu menjadi pelajaran bagi Perhutani dan warga pengelola lahan milik Perhutani untuk saling bertukar informasi mengenai legalitas izin pengelolaan. Tak hanya di Desa Mulyorejo, Perhutani harus tegas kepada warga untuk mengurus administrasinya. Bila tidak, kejadian serupa bisa terulang kembali. (mun/c2/nur)

- Advertisement -

GARAHAN, Radar Jember – Konflik pembakaran sejumlah rumah dan kendaraan milik warga Desa Mulyorejo yang dilatarbelakangi oleh aksi premanisme. Sebab, premanisme itu muncul karena tidak ada administrasi yang jelas mengenai hak untuk mengelola lahan milik Perhutani. Seperti lahan yang dikelola oleh warga Desa Mulyorejo, sehingga dimanfaatkan oleh oknum untuk menarik upeti dari hasil panen.

BACA JUGA : KPK Gledah Plaza Summarecon Bekasi Amankan Bukti Dugaan Suap IMB

Lahan seluas 4.100 hektare di Desa Mulyorejo adalah milik Perhutani, yang telah lama dikelola oleh warga setempat. Dalam regulasinya, pengelolaan lahan milik Perhutani oleh warga lokal jelas diperbolehkan. Namun, tidak boleh sampai menguasai tanah. Mereka diberikan kebebasan untuk menggarap lahan tersebut agar menjadi mata pencarian. Dengan syarat, aturan administrasinya harus dipenuhi. Namun, hal itu tidak dilakukan di lahan Perhutani yang berada di Desa Mulyorejo.

Waka Adm Perhutani Jember Indra Agustiana mengatakan, sejak dulu warga Desa Mulyorejo telah mengelola lahan tersebut. Statusnya tetap milik Perhutani, namun sudah dianggap milik warga setempat, karena saking lamanya mengelola lahan tersebut. “Sebagian memang tidak memenuhi surat izin pengelolaan. Padahal sebelumnya kami sudah membuat surat kerja sama dengan pihak desa,” katanya.

Padahal, aturan yang benar, ketika lahan Perhutani dikelola oleh warga, harus ada sharing atau pembagian hasil usaha. Pengelola lahan mendapat 70 persen, sedangkan 30 persennya masuk Perhutani. Namun, informasi tersebut seperti tidak sampai ke petani. Akibatnya, dimanfaatkan oleh oknum tidak bertanggung jawab untuk menarik upeti atau mengambil hasil panen.

“Kami ingin ke depannya dipetakan lebih jelas hak pengelolaan tersebut, beserta administrasinya lengkap, sehingga mereka bisa aman mengelola lahan tersebut,” imbuhnya. Bahkan, dengan legalitas tersebut, tidak ada lagi orang yang menawarkan jasa keamanan atau yang lainnya.

Berkaitan dengan itu, konflik tersebut tentu menjadi pelajaran bagi Perhutani dan warga pengelola lahan milik Perhutani untuk saling bertukar informasi mengenai legalitas izin pengelolaan. Tak hanya di Desa Mulyorejo, Perhutani harus tegas kepada warga untuk mengurus administrasinya. Bila tidak, kejadian serupa bisa terulang kembali. (mun/c2/nur)

GARAHAN, Radar Jember – Konflik pembakaran sejumlah rumah dan kendaraan milik warga Desa Mulyorejo yang dilatarbelakangi oleh aksi premanisme. Sebab, premanisme itu muncul karena tidak ada administrasi yang jelas mengenai hak untuk mengelola lahan milik Perhutani. Seperti lahan yang dikelola oleh warga Desa Mulyorejo, sehingga dimanfaatkan oleh oknum untuk menarik upeti dari hasil panen.

BACA JUGA : KPK Gledah Plaza Summarecon Bekasi Amankan Bukti Dugaan Suap IMB

Lahan seluas 4.100 hektare di Desa Mulyorejo adalah milik Perhutani, yang telah lama dikelola oleh warga setempat. Dalam regulasinya, pengelolaan lahan milik Perhutani oleh warga lokal jelas diperbolehkan. Namun, tidak boleh sampai menguasai tanah. Mereka diberikan kebebasan untuk menggarap lahan tersebut agar menjadi mata pencarian. Dengan syarat, aturan administrasinya harus dipenuhi. Namun, hal itu tidak dilakukan di lahan Perhutani yang berada di Desa Mulyorejo.

Waka Adm Perhutani Jember Indra Agustiana mengatakan, sejak dulu warga Desa Mulyorejo telah mengelola lahan tersebut. Statusnya tetap milik Perhutani, namun sudah dianggap milik warga setempat, karena saking lamanya mengelola lahan tersebut. “Sebagian memang tidak memenuhi surat izin pengelolaan. Padahal sebelumnya kami sudah membuat surat kerja sama dengan pihak desa,” katanya.

Padahal, aturan yang benar, ketika lahan Perhutani dikelola oleh warga, harus ada sharing atau pembagian hasil usaha. Pengelola lahan mendapat 70 persen, sedangkan 30 persennya masuk Perhutani. Namun, informasi tersebut seperti tidak sampai ke petani. Akibatnya, dimanfaatkan oleh oknum tidak bertanggung jawab untuk menarik upeti atau mengambil hasil panen.

“Kami ingin ke depannya dipetakan lebih jelas hak pengelolaan tersebut, beserta administrasinya lengkap, sehingga mereka bisa aman mengelola lahan tersebut,” imbuhnya. Bahkan, dengan legalitas tersebut, tidak ada lagi orang yang menawarkan jasa keamanan atau yang lainnya.

Berkaitan dengan itu, konflik tersebut tentu menjadi pelajaran bagi Perhutani dan warga pengelola lahan milik Perhutani untuk saling bertukar informasi mengenai legalitas izin pengelolaan. Tak hanya di Desa Mulyorejo, Perhutani harus tegas kepada warga untuk mengurus administrasinya. Bila tidak, kejadian serupa bisa terulang kembali. (mun/c2/nur)

BERITA TERKINI

Wajib Dibaca

/