alexametrics
25 C
Jember
Wednesday, 26 January 2022

Percepat Pembahasan Perda RPJMD

Kritik PDIP: Pola Keterlambatan Bisa Terus Terulang

Mobile_AP_Rectangle 1

Kemarin (9/7), Pemkab Jember menggelar konsultasi publik rancangan awal RPJMD tahun 2021-2026. Agenda yang berlangsung di Pendapa Wahyawibawagraha itu dihadiri oleh Bupati Jember Hendy Siswanto, Wakil Bupati Jember M Balya Firjaun Barlaman, Sekda Jember Mirfano, serta para asisten dan staf ahli bupati. Sementara, jajaran forum komunikasi pimpinan daerah (forkopimda), DPRD Jember, dan camat se-Kabupaten Jember, serta perwakilan masyarakat hingga mitra pembangunan, mengikutinya secara daring.

Dalam konsultasi publik itu disampaikan, RPJMD kabupaten merupakan penjabaran konkret dari visi, misi, dan program bupati, serta landasan kerja seluruh aktivitas pemerintah daerah. RPJMD memuat arahan untuk peningkatan kinerja pelayanan yang menjadi tanggung jawab bupati dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. RPJMD juga menjadi landasan penyusunan rencana kerja pemerintah daerah (RKPD) dan rencana strategis perangkat daerah (Renstra PD) yang disusun oleh bupati sebagai penjabaran program.

RPJMD juga menjadi instrumen untuk menilai keberhasilan unsur penyelenggara pemerintah daerah dalam menjalankan roda pemerintahan. Namun, di Jember tahapannya molor dari jadwal. Pemkab terlambat melakukan penyusunan dan pembahasan RPJMD. Terkait hal itu, bupati tidak menyebut faktor apa yang menyebabkan tahapan RPJMD melenceng dari jadwal. Hendy justru menyampaikan bahwa pemerintahan saat ini memiliki banyak pekerjaan rumah (PR) yang harus diselesaikan. Tak hanya karena dampak pandemi, tapi juga warisan di era pemerintahan sebelumnya. Dia juga menyampaikan beberapa hal yang bakal dikerjakan pada masa pemerintahannya, yang penjabarannya tercantum dalam draf RPJMD tersebut.

Mobile_AP_Rectangle 2

Menurut Hendy, pertumbuhan ekonomi Jember mengalami kontraksi yang lebih dalam jika dibandingkan dengan Jawa Timur. Sebab, tingkat pertumbuhan sampai minus 2,98 persen akibat pandemi. Selain itu, kesejahteraan penduduk juga turun pada 2020 lalu. Hal itu ditunjukkan dengan meningkatnya pengangguran dan kemiskinan. “Jumlah pengangguran meningkat dari 19 ribu penduduk menjadi 67 ribu,” ungkapnya.

Lalu, jumlah penduduk miskin juga meningkat dari 21 ribu menjadi 247 ribu pada 2020. Belum lagi, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Jember jauh lebih rendah daripada kabupaten/kota lain di Jawa Timur. Peringkat IPM Jember berada pada posisi ke-31. Ditambah lagi dengan kasus angka kematian ibu dan angka kematian bayi (AKI/AKB), dan stunting yang menjadi pekerjaan rumah Jember yang tak kunjung selesai.

Selanjutnya, Jember termasuk daerah dengan bencana alam yang tinggi. Di antaranya tanah longsor, banjir, tsunami, dan puting beliung. Terakhir, yakni indeks reformasi birokrasi. Seharusnya, indeks tersebut mencerminkan birokrasi pemerintah yang semakin profesional dengan berkarakter, berintegrasi, berkinerja tinggi, bebas dan bersih KKN, mampu melayani publik, netral, sejahtera, berdedikasi, dan memegang teguh nilai-nilai dasar dan kode etik aparatur negara. “Sayang, indeks RB Jember pada 2020 terendah kedua di Jawa Timur,” ulas Hendy.

Berdasar hasil evaluasi Sistem Akuntabilitas Kerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Jember pada 2020, menunjukkan bahwa indeks Jember terendah di Jawa Timur. Lalu, berdasar opini BPK, Jember malah dapat predikat opini tidak wajar (TW).

Atas dasar masalah yang kompleks itu, Bupati dan Wakil Bupati Jember Hendy-Firjaun bertekad untuk membangun Jember. “Wis Wayahe Mbenahi Jember dengan berprinsip pada sinergi, kolaborasi, dan akselerasi dalam membangun Jember,” gagasnya, dalam menyampaikan visi.

Sementara misinya, Hendy menerangkan, pihaknya bakal meningkatkan pertumbuhan ekonomi Jember. Yakni, dengan semangat sinergisitas dan kolaborasi bersama semua elemen masyarakat yang berbasis potensi daerah. Juga membangun tata kelola pemerintahan yang kondusif antara eksekutif, legislatif, masyarakat, dan komponen pembangunan daerah lain. “Kami akan menuntaskan kemiskinan struktural dan kultural di semua wilayah,” paparnya.

Peningkatan dan pengembangan investasi sektor-sektor unggulan berbasis kekayaan sumber daya alam, sumber daya manusia, serta lingkungan yang lestari, juga menjadi fokus garapannya. Tak hanya itu, pihaknya juga berencana meningkatkan pelayanan dasar berupa kesehatan dan pendidikan dasar. Sementara itu, kualitas dan ketersediaan infrastruktur publik yang merata di semua wilayah Jember, serta pengembangan potensi pariwisata dengan mengedepankan kearifan lokal dan pelestarian budaya. “Sudah saatnya kita harus mengejar ketertinggalan dari daerah lain dan mengharumkan nama Kabupaten Jember melalui kontribusi seluruh elemen masyarakat,” tandasnya.

 

 

Jurnalis : Isnein Purnomo
Fotografer : Istimewa
Redaktur : Mahrus Sholih

- Advertisement -

Kemarin (9/7), Pemkab Jember menggelar konsultasi publik rancangan awal RPJMD tahun 2021-2026. Agenda yang berlangsung di Pendapa Wahyawibawagraha itu dihadiri oleh Bupati Jember Hendy Siswanto, Wakil Bupati Jember M Balya Firjaun Barlaman, Sekda Jember Mirfano, serta para asisten dan staf ahli bupati. Sementara, jajaran forum komunikasi pimpinan daerah (forkopimda), DPRD Jember, dan camat se-Kabupaten Jember, serta perwakilan masyarakat hingga mitra pembangunan, mengikutinya secara daring.

Dalam konsultasi publik itu disampaikan, RPJMD kabupaten merupakan penjabaran konkret dari visi, misi, dan program bupati, serta landasan kerja seluruh aktivitas pemerintah daerah. RPJMD memuat arahan untuk peningkatan kinerja pelayanan yang menjadi tanggung jawab bupati dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. RPJMD juga menjadi landasan penyusunan rencana kerja pemerintah daerah (RKPD) dan rencana strategis perangkat daerah (Renstra PD) yang disusun oleh bupati sebagai penjabaran program.

RPJMD juga menjadi instrumen untuk menilai keberhasilan unsur penyelenggara pemerintah daerah dalam menjalankan roda pemerintahan. Namun, di Jember tahapannya molor dari jadwal. Pemkab terlambat melakukan penyusunan dan pembahasan RPJMD. Terkait hal itu, bupati tidak menyebut faktor apa yang menyebabkan tahapan RPJMD melenceng dari jadwal. Hendy justru menyampaikan bahwa pemerintahan saat ini memiliki banyak pekerjaan rumah (PR) yang harus diselesaikan. Tak hanya karena dampak pandemi, tapi juga warisan di era pemerintahan sebelumnya. Dia juga menyampaikan beberapa hal yang bakal dikerjakan pada masa pemerintahannya, yang penjabarannya tercantum dalam draf RPJMD tersebut.

Menurut Hendy, pertumbuhan ekonomi Jember mengalami kontraksi yang lebih dalam jika dibandingkan dengan Jawa Timur. Sebab, tingkat pertumbuhan sampai minus 2,98 persen akibat pandemi. Selain itu, kesejahteraan penduduk juga turun pada 2020 lalu. Hal itu ditunjukkan dengan meningkatnya pengangguran dan kemiskinan. “Jumlah pengangguran meningkat dari 19 ribu penduduk menjadi 67 ribu,” ungkapnya.

Lalu, jumlah penduduk miskin juga meningkat dari 21 ribu menjadi 247 ribu pada 2020. Belum lagi, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Jember jauh lebih rendah daripada kabupaten/kota lain di Jawa Timur. Peringkat IPM Jember berada pada posisi ke-31. Ditambah lagi dengan kasus angka kematian ibu dan angka kematian bayi (AKI/AKB), dan stunting yang menjadi pekerjaan rumah Jember yang tak kunjung selesai.

Selanjutnya, Jember termasuk daerah dengan bencana alam yang tinggi. Di antaranya tanah longsor, banjir, tsunami, dan puting beliung. Terakhir, yakni indeks reformasi birokrasi. Seharusnya, indeks tersebut mencerminkan birokrasi pemerintah yang semakin profesional dengan berkarakter, berintegrasi, berkinerja tinggi, bebas dan bersih KKN, mampu melayani publik, netral, sejahtera, berdedikasi, dan memegang teguh nilai-nilai dasar dan kode etik aparatur negara. “Sayang, indeks RB Jember pada 2020 terendah kedua di Jawa Timur,” ulas Hendy.

Berdasar hasil evaluasi Sistem Akuntabilitas Kerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Jember pada 2020, menunjukkan bahwa indeks Jember terendah di Jawa Timur. Lalu, berdasar opini BPK, Jember malah dapat predikat opini tidak wajar (TW).

Atas dasar masalah yang kompleks itu, Bupati dan Wakil Bupati Jember Hendy-Firjaun bertekad untuk membangun Jember. “Wis Wayahe Mbenahi Jember dengan berprinsip pada sinergi, kolaborasi, dan akselerasi dalam membangun Jember,” gagasnya, dalam menyampaikan visi.

Sementara misinya, Hendy menerangkan, pihaknya bakal meningkatkan pertumbuhan ekonomi Jember. Yakni, dengan semangat sinergisitas dan kolaborasi bersama semua elemen masyarakat yang berbasis potensi daerah. Juga membangun tata kelola pemerintahan yang kondusif antara eksekutif, legislatif, masyarakat, dan komponen pembangunan daerah lain. “Kami akan menuntaskan kemiskinan struktural dan kultural di semua wilayah,” paparnya.

Peningkatan dan pengembangan investasi sektor-sektor unggulan berbasis kekayaan sumber daya alam, sumber daya manusia, serta lingkungan yang lestari, juga menjadi fokus garapannya. Tak hanya itu, pihaknya juga berencana meningkatkan pelayanan dasar berupa kesehatan dan pendidikan dasar. Sementara itu, kualitas dan ketersediaan infrastruktur publik yang merata di semua wilayah Jember, serta pengembangan potensi pariwisata dengan mengedepankan kearifan lokal dan pelestarian budaya. “Sudah saatnya kita harus mengejar ketertinggalan dari daerah lain dan mengharumkan nama Kabupaten Jember melalui kontribusi seluruh elemen masyarakat,” tandasnya.

 

 

Jurnalis : Isnein Purnomo
Fotografer : Istimewa
Redaktur : Mahrus Sholih

Kemarin (9/7), Pemkab Jember menggelar konsultasi publik rancangan awal RPJMD tahun 2021-2026. Agenda yang berlangsung di Pendapa Wahyawibawagraha itu dihadiri oleh Bupati Jember Hendy Siswanto, Wakil Bupati Jember M Balya Firjaun Barlaman, Sekda Jember Mirfano, serta para asisten dan staf ahli bupati. Sementara, jajaran forum komunikasi pimpinan daerah (forkopimda), DPRD Jember, dan camat se-Kabupaten Jember, serta perwakilan masyarakat hingga mitra pembangunan, mengikutinya secara daring.

Dalam konsultasi publik itu disampaikan, RPJMD kabupaten merupakan penjabaran konkret dari visi, misi, dan program bupati, serta landasan kerja seluruh aktivitas pemerintah daerah. RPJMD memuat arahan untuk peningkatan kinerja pelayanan yang menjadi tanggung jawab bupati dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. RPJMD juga menjadi landasan penyusunan rencana kerja pemerintah daerah (RKPD) dan rencana strategis perangkat daerah (Renstra PD) yang disusun oleh bupati sebagai penjabaran program.

RPJMD juga menjadi instrumen untuk menilai keberhasilan unsur penyelenggara pemerintah daerah dalam menjalankan roda pemerintahan. Namun, di Jember tahapannya molor dari jadwal. Pemkab terlambat melakukan penyusunan dan pembahasan RPJMD. Terkait hal itu, bupati tidak menyebut faktor apa yang menyebabkan tahapan RPJMD melenceng dari jadwal. Hendy justru menyampaikan bahwa pemerintahan saat ini memiliki banyak pekerjaan rumah (PR) yang harus diselesaikan. Tak hanya karena dampak pandemi, tapi juga warisan di era pemerintahan sebelumnya. Dia juga menyampaikan beberapa hal yang bakal dikerjakan pada masa pemerintahannya, yang penjabarannya tercantum dalam draf RPJMD tersebut.

Menurut Hendy, pertumbuhan ekonomi Jember mengalami kontraksi yang lebih dalam jika dibandingkan dengan Jawa Timur. Sebab, tingkat pertumbuhan sampai minus 2,98 persen akibat pandemi. Selain itu, kesejahteraan penduduk juga turun pada 2020 lalu. Hal itu ditunjukkan dengan meningkatnya pengangguran dan kemiskinan. “Jumlah pengangguran meningkat dari 19 ribu penduduk menjadi 67 ribu,” ungkapnya.

Lalu, jumlah penduduk miskin juga meningkat dari 21 ribu menjadi 247 ribu pada 2020. Belum lagi, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Jember jauh lebih rendah daripada kabupaten/kota lain di Jawa Timur. Peringkat IPM Jember berada pada posisi ke-31. Ditambah lagi dengan kasus angka kematian ibu dan angka kematian bayi (AKI/AKB), dan stunting yang menjadi pekerjaan rumah Jember yang tak kunjung selesai.

Selanjutnya, Jember termasuk daerah dengan bencana alam yang tinggi. Di antaranya tanah longsor, banjir, tsunami, dan puting beliung. Terakhir, yakni indeks reformasi birokrasi. Seharusnya, indeks tersebut mencerminkan birokrasi pemerintah yang semakin profesional dengan berkarakter, berintegrasi, berkinerja tinggi, bebas dan bersih KKN, mampu melayani publik, netral, sejahtera, berdedikasi, dan memegang teguh nilai-nilai dasar dan kode etik aparatur negara. “Sayang, indeks RB Jember pada 2020 terendah kedua di Jawa Timur,” ulas Hendy.

Berdasar hasil evaluasi Sistem Akuntabilitas Kerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Jember pada 2020, menunjukkan bahwa indeks Jember terendah di Jawa Timur. Lalu, berdasar opini BPK, Jember malah dapat predikat opini tidak wajar (TW).

Atas dasar masalah yang kompleks itu, Bupati dan Wakil Bupati Jember Hendy-Firjaun bertekad untuk membangun Jember. “Wis Wayahe Mbenahi Jember dengan berprinsip pada sinergi, kolaborasi, dan akselerasi dalam membangun Jember,” gagasnya, dalam menyampaikan visi.

Sementara misinya, Hendy menerangkan, pihaknya bakal meningkatkan pertumbuhan ekonomi Jember. Yakni, dengan semangat sinergisitas dan kolaborasi bersama semua elemen masyarakat yang berbasis potensi daerah. Juga membangun tata kelola pemerintahan yang kondusif antara eksekutif, legislatif, masyarakat, dan komponen pembangunan daerah lain. “Kami akan menuntaskan kemiskinan struktural dan kultural di semua wilayah,” paparnya.

Peningkatan dan pengembangan investasi sektor-sektor unggulan berbasis kekayaan sumber daya alam, sumber daya manusia, serta lingkungan yang lestari, juga menjadi fokus garapannya. Tak hanya itu, pihaknya juga berencana meningkatkan pelayanan dasar berupa kesehatan dan pendidikan dasar. Sementara itu, kualitas dan ketersediaan infrastruktur publik yang merata di semua wilayah Jember, serta pengembangan potensi pariwisata dengan mengedepankan kearifan lokal dan pelestarian budaya. “Sudah saatnya kita harus mengejar ketertinggalan dari daerah lain dan mengharumkan nama Kabupaten Jember melalui kontribusi seluruh elemen masyarakat,” tandasnya.

 

 

Jurnalis : Isnein Purnomo
Fotografer : Istimewa
Redaktur : Mahrus Sholih

BERITA TERKINI

Wajib Dibaca